Jambi – Gubernur Jambi Dr. H Al Haris, S.Sos, MH menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jambi, bertempat di Swiss Bell Hotel, Kota Jambi, Kamis, 14 Agustus 2025 pagi.

“Sebagai Gubernur sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, saya berkewajiban memastikan seluruh program pemerintah pusat berjalan sukses di Jambi, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga ketahanan pangan. Semua ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah, termasuk kabupaten dan kota,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menambahkan bahwa sinergi ini juga berlaku sebaliknya. Isu-isu aktual yang muncul di daerah harus segera dibahas bersama agar dapat diantisipasi sejak dini, sehingga potensi konflik sosial atau permasalahan besar lainnya dapat dicegah.

Gubernur Al Haris mengungkapkan, berdasarkan data makro pembangunan, perekonomian Jambi menunjukkan tren pertumbuhan positif meskipun sempat mengalami kontraksi pada 2020 sebesar -0,51% akibat pandemi. Pada 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan 3,70%, kemudian meningkat menjadi 5,12% pada 2022, 4,67% pada 2023, dan 4,51% pada 2024. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,99% (y-on-y), naik dari 4,60% pada triwulan I 2025.

“Peningkatan ini ditopang oleh PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp.40,35 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp.21,65 triliun. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar PDRB (33,35%), diikuti pertambangan dan penggalian (14,29%), perdagangan besar dan eceran (13,29%), serta industri pengolahan (9,75%),” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2024, jumlah penduduk miskin tercatat 270,94 ribu jiwa (7,19%), turun dari 10,19% pada 2020. Kemiskinan ekstrem terkendali pada angka 0,41% atau lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 0,83%.

“Sebaran kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (10,14%), sedangkan terendah di Kota Sungai Penuh (2,92%). Tidak ada kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional,” ucapnya.

Lebih lanjut Gubernur Al Haris menuturkan, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau seluruh kabupaten/kota melalui 119 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kuota bervariasi. Kota Jambi memiliki SPPG terbanyak (18 unit dengan 61 kuota), sedangkan Tanjung Jabung Barat memiliki jumlah terendah (2 unit dengan 32 kuota). Di sisi lain, penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih berhasil membentuk 1.585 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan hampir seluruhnya telah memiliki akta resmi. Sebaran terbesar berada di Kabupaten Bungo dan Merangin. “Pemerintah juga telah menerbitkan SK Satgas di seluruh daerah, meluncurkan 3 KDKMP di Muaro Jambi, dan menghibahkan tanah kas desa untuk pengembangan koperasi,” tuturnya.

Selain itu Gubernur Al Haris mengatakan, Di sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat (SR) menjadi salah satu prioritas utama. Saat ini, dua SR telah beroperasi, yakni SR Menengah Atas 5 Kota Jambi dan SR Terintegrasi 13 Tanjung Jabung Timur, dengan total lebih dari 150 siswa.

“Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan pembangunan SR di 12 wilayah, lima diantaranya telah disetujui dan dalam tahap survei topografi oleh Kementerian PUPR, sedangkan wilayah lainnya masih menunggu verifikasi atau penyediaan lahan,” katanya.

Melalui koordinasi lintas level pemerintahan serta capaian positif di bidang ekonomi, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, Gubernur Al Haris optimistis bahwa program prioritas seperti penguatan ekonomi desa, pemerataan pendidikan, peningkatan gizi, dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jambi.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi Irjen. Pol Halomoan Siregar, S.Ik., M.H mengatakan bahwa isu terkait perjudian daring dan pinjaman online yang berujung pada tindakan bunuh diri menjadi perhatian utama dalam agenda Kamtibmas.

“Kami telah menginstruksikan anggota kepolisian dan mitra strategis, khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk menyampaikan bahaya dari praktik pinjaman online ilegal ini. Berdasarkan data kami, pada tahun 2025, terdapat empat kasus dengan empat tersangka. Penyelidikan di wilayah Jambi menghadapi tantangan karena sebagian besar transaksi bersifat virtual, sehingga yang berhasil diamankan adalah pemain dan bandar kecil,” ujar Kapolda Jambi.

Menurutnya, untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, diperlukan kerjasama internasional.

“Permasalahan ini juga telah menjadi perhatian dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Bapak Kapolri dengan Komisi III, dengan pertanyaan mengenai lambatnya penanganan kasus ini, yang sebagian disebabkan oleh perbedaan regulasi di beberapa negara,” tuturnya.

Sementara itu juga, Komandan Korem 042/Garuda Putih, Brigadir Jenderal TNI Heri Purwanto, S.E., M.Sc., mengatakan, untuk menjaga kondusivitas di Jambi, fokus utama bersama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Hari ini, terdapat satu pesawat OMC untuk modifikasi cuaca, tiga helikopter waterboom, dan dua pesawat patroli yang siap siaga sebagai bantuan udara dari BNPB dan TNI AU. Pesawat MC sendiri berasal dari TNI AU, dan akan melakukan modifikasi cuaca mulai hari ini hingga tanggal 19,” ujar Danrem.

“Terkait ketahanan pangan, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sinergi ini penting karena menjadi target Bapak Presiden. Luas tanam yang awalnya besar mengalami penurunan, dan evaluasi terhadap hal tersebut telah dilakukan. Ke depannya, peningkatan luas tambah tanam menjadi target utama kita, yang akan kita lakukan secara bertahap, dengan target luas tanam per hari dan per bulan. Kami berharap dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan ini,” katanya.

Turut hadir dalam rapat ini Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH, para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, para Forkopimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, para OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota serta undangan lainnya.