Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Sambangi Dirjen Kekayaan Negara, Kemas Faried Konsultasikan Solusi Penyelesaian Ribuan Sertifikat di Zona Merah

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly dan Wakil Ketua Komisi I Zayadi mewakili DPRD Kota Jambi menyambangi Kementerian Keuangan pada Jumat, 24 Oktober 2025.

Kedatangan mereka bermaksud untuk konsultasi terkait aduan masyarakat ke DPRD Kota Jambi soal hasil overlay klaim peta aset Pertamina.

Di mana, terkait indikasi jumlah sertifikat pihak ketiga yang diklaim terbit di atas tanah eks Pertamina sebanyak 5.506 bidang yang terletak di 7 kelurahan.

Kemas Faried Alfarelly dan Zayadi Diterima Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Dr Purnama Tioria Sianturi, SH, M.Hum.

Menurut Purnama Tioria Sianturi, di data yang pihaknya ambil dari Badan Pertanahan ini ada yang terbit sebanyak 5.506 sertifikat.

Mengenai pengaduan masyarakat, pihaknya akan bekerjasama dengan Pertamina untuk membuat terang status tanah ini.

Dikatakannya, persoalan ini bukan hanya terjadi di Kota Jambi saja, banyak persoalan juga di daerah lain.

“Kita akan mendata mana saja yang menjadi milik negara dan kemudian, mana saja yang diokupasi atau tumpang tindih atau sudah terbit sertifikat. Terhadap hal ini tentunya kembali kepada kebijakan pemerintah, jadi saat ini kami baru menginformasikan bahwa kami telah melakukan inventarisasi penilaian aset untuk membuat terang. Kemudian, nanti kami melihat mana-mana dari tanah yang tumpang tindih, okupasi atau sudah terbit sertifikat,” ujarnya.

“Terkait hal ini tentu penyelesaiannya, harus pada kebijakan pemerintah. Itulah nanti yang kita tunggu setelah semuanya selesai,” kata Purnama lebih lanjut.

“Terima kasih penjelasannya. Jadi kami ada gambaran sedikit untuk menjelaskan pada pemerintah, maupun pada masyarakat,” kata Kemas Faried.

Menurut Kemas Faried, berapa lama proses ini dilakukan. “Inikan prosesnya sedang berjalan, masyarakat berpikir sudah diblokir tidak bisa diapain. Makanya masyaraka mengadukan ke Komisi I. Kira-kira proses ini berapa lama,” tanyanya.

Purnama menjawab kalau proses ini memakan waktu cukup lama.

“Cukup lama karena kami membuat terang dulu dalam arti memotret dulu. Bukan hanya di Jambi, belum di seluruh Indonesia juga,” katanya.

Ditambahkan Kemas Faried, sambil menunggu proses ini, ia menanyakan apakah bisa dibuka blokir bagi masyarakat yang punya sertifikat.

“Ada kemungkinkan dibuka blokir untuk masyarakat yang memang terlebih dahulu memiliki sertifikat,” ujarnya.

Purnama bilang, pihaknya masih menunggu dalam tahap membuat terang.

“Setelah lihat kita kelompokan mana yang dokumennya dikuasi, mana yang peralihan, sampai 4 kuadrat. Baru setelah itu kita akan lihat apa-apa solusinya. Tentu kita kepemilikan masyarakat, dan adanya kepemilikan negara tentu kita harus menggarisbawahi bahwa di situ ada kepemilikan negara. tetapi solusi kedepannya itu yang kita harus carikan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Zayadi heran, sebab saat DPRD pada 2005 menyusun perda RTRW, dan terakhir pada 2024 RTRW Kota Jambi untuk 20 tahun ke depan, Pertamina tidak ada menyampaikan sekali bahwa itu aset Pertamina, bahkan diundang khusus membahas RTRW.

“Memang dulu disepakati itu kawasan yang memang hak warga tetap diakui. Makanya kami waktu mengundang Pertamina dan BPN kami pertanyakan dasar hukum azas kepemilikan Pertamina atas lahan itu. Karena, secara logika sederhana BPN juga ketika akan menerbitkan sertifikat, kan ada konfirmasi ke semua pihak termasuk Pertamina. Dari Pertamina Jambi tidak bisa menjawab,” ujarnya.

“Untuk kawasan sudah lama diakui sama seperti yang lain. Kami kaget ketika ada statmen kalau itu zona merah Pertamina. Tapi Pertamina Jambi belum bisa menjelaskan, karena berdasarkan ini SK dari pusat, jadi warga juga belum puas,” katanya.

“Memang Pertamina tidak bisa jawab karena itu aset negara bukan Pertamina. Faktanya itu adalah barang milik negara,” jawab Purnama.

Di akhir pertemuan, Kemas Faried Alfarelly selaku perwakilan masyarakat Kota Jambi berharap pemerintah pusat bisa memberikan solusi atas permasalahan warga ini.

“Kami menitipkan harapan yang besar, kepaa pemerintah pusat terutama ini aset negara kalau bisa mencari titik terang karena kasihan warga, BPN sudah terbit tahu-tahunya setatus quo. Kami kami berharap ada solusi ke depan, walaupun menunggu nanti kami akan menjelaskan ke masyarakat,” tuturnya.

Zayadi juga sebagai kata penutup mengatakan kalau hal ini mencuat karena ada sertifikat yang keluar dan ada yang tertahan. “Ada juga warga yang mulai jual beli, titip agunan, ada semacam klaim dari Pertamina sehingga tidak digunakan,” ujarnya.

Kemas Faried ketika dihubungi mengatakan, pihaknya menemui Kementerian Keuangan sebagai bagian upaya untuk mendapatkan kejelasan terkait penetapan aset milik negara yang dikelola Pertamina.

Diketahui, indikasi jumlah sertifikat pihak ketiga yang diklaim terbit di atas tanah eks Pertamina sebanyak 5.506 bidang yang terletak di 7 kelurahan. Rinciannya:

1. Simpang III Sipin ada 74 bidang

2. Mayang Mangurai ada 64 bidang

3. Kenali Asam ada 1.843 bidang

4. Kenali Asam Bawah ada 1.314 bidang

5. Kenali Asam Atas ada 645 bidang

6. Paal Lima ada 918 bidang

7. Suka Karya ada 648 bidang.

Advertisement Advertisement

Merangin

Bupati Merangin Buka Festival Jaranan Nusantara 2025

DETAIL.ID

Published

on

Merangin – Bupati Merangin, H M Syukur diwakili Staf Ahli Bupati bidang Keuangan, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan, Irsadi, bersama Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur membuka Festival Jaranan Nusantara (FJN) pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Pembukaan FJN 2025 dalam rangka Meranti Festival tersebut, ditandai pemukulan Gong oleh Hj Lavita Syukur didampingi Irsadi, di Lapangan Merpati Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang.

Tampak hadir, Camat Renah Pamenang Kusranto, para tokoh Keluarga Jawa Merangin dan ratusan warga yang antusias ingin menyaksikan FJN 2025 yang menjadi agenda rutin Desa Meranti setiap tahunnya tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat mengapresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya Festival Jaranan Nusantara 2025 yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Meranti dan Karang Taruna setempat tersebut,” ujar Bupati melalui Irsadi.

Dikatakan Irsadi, FJN sebagai upaya melestarikan budaya khas Kuda Lumping (Jaranan) yang merupakan warisan budaya Indonesia dan sekaligus sebagai wadah mengangkat potensi budaya serta ekonomi masyarakat Kabupaten Merangin.

Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan peserta dari berbagai Paguyuban Jaranan se-Indonesia, untuk menjadikan FJN 2025 sebagai momentum mempererat persatuan budaya, memperkuat identitas daerah.

Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur menambahkan, digelarnya FJN 2025 juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melalui peningkatan aktivitas Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM).

“Kami berharap agar FJN 2025 ini terus berlanjut secara berkesinambungan dan terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Ini event besar yang dapat mengangkat peran Merangin khususnya Desa Meranti dalam melestarikan budaya nasional,” ujar Hj Lavita Syukur.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional lanjut Ketua TP PKK Merangin, FJN telah mendapat rekomendasi resmi dari Kementerian Kebudayaan RI, dengan melibatkan banyak paguyuban jaranan dari berbagai daerah di Indonesia.

Acara pembukaan FJN 2025 tersebut, berlangsung meriah diikuti Paguyuban Jaranan dari berbagai kecamatan di Merangin dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta dari provinsi lainnya.

Continue Reading

Natuna

Pemerintah Kabupaten Natuna Tegaskan Komitmen Dukung Pengembangan Geopark Natuna

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Natuna — Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terus mendukung pengembangan Geopark Natuna sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam kegiatan Indonesia’s Geopark Leader Forum yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta pada Rabu, 3 Desember 2025.

Forum yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, ini menjadi agenda strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyamakan arah kebijakan terkait pengembangan geopark di Indonesia, termasuk Geopark Natuna yang saat ini terus dipersiapkan menuju penguatan status nasional.

Kehadiran Bupati Cen Sui Lan sekaligus menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam upaya menjadikan geopark sebagai instrumen pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menilai pengembangan geopark tidak hanya berfokus pada aspek konservasi, tetapi juga membuka peluang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor edukasi, penelitian, dan pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk menyelaraskan seluruh kebijakan pembangunan dengan arah pengembangan Geopark Natuna. Ini bukan sekadar program, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cen Sui Lan juga menyampaikan bahwa Natuna sejalan dengan isi Deklarasi Komitmen Mendukung Pengembangan Geopark yang memuat lima aspek utama, yaitu:

  1. Menyelaraskan kebijakan geopark dalam perencanaan pembangunan daerah.
  2. Melindungi dan melestarikan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya.
  3. Mendorong riset, teknologi, dan pendidikan terkait geopark.
  4. Menggerakkan ekonomi lokal berbasis pemanfaatan geopark secara berkelanjutan.
  5. Membangun kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi pengembangan geopark.

Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa para kepala daerah perlu memahami manfaat geopark secara menyeluruh—baik dari sisi konservasi, edukasi, maupun ekonomi.

“Geopark memberikan nilai strategis bagi daerah. Kepala daerah harus proaktif melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan penguatan ekonomi tanpa merusak lingkungan,” kata Mendagri.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama bagi daerah yang memiliki geopark namun keterbatasan anggaran—sebuah isu yang relevan bagi banyak daerah termasuk Natuna.

Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Bupati Cen Sui Lan menegaskan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia akademik, lembaga internasional seperti UNESCO, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengembangan Geopark Natuna.

Reporter: Saipul Bahari 

Continue Reading

ADVERTORIAL

Envi Explore 2025: Mahasiswa Teknik Lingkungan UNJA Pelajari Pengelolaan Limbah dan Sistem Energi di Industri Nasional

DETAIL.ID

Published

on

Mendalo – Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Jambi (UNJA) angkatan 2023 melaksanakan kegiatan “Envi Explore: Kunjungan Industri ke PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan PT DSSP Power V Sumsel” pada 28–29 Oktober 2025. Program ini bertujuan memperluas wawasan mahasiswa mengenai proses produksi, pengelolaan limbah, serta penerapan sistem manajemen lingkungan pada industri pupuk dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Dosen pembina Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) UNJA, Dr. Bambang Irawan, S.Pd., M.T., menyambut baik agenda ini dan menegaskan pentingnya penguatan pengalaman lapangan bagi mahasiswa.

“Kunjungan industri merupakan jembatan antara teori dan praktik. Saya berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin meningkat kualitasnya,” ujar Dr. Bambang.

Selama kunjungan, mahasiswa mempelajari proses produksi pupuk urea dan NPK, sistem manajemen mutu, penerapan K3 dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), serta teknologi pengelolaan pencemaran udara, air limbah, dan limbah B3 di PT PUSRI Palembang. Mereka juga meninjau fasilitas pendukung seperti boiler, unit ammonia, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Di PT DSSP Power V Sumsel, mahasiswa melihat langsung operasional PLTU, sistem pembakaran batubara, teknologi electrostatic precipitator (ESP), cooling system, serta pemantauan emisi melalui Continuous Emission Monitoring System (CEMS). Mereka juga mengamati pengelolaan fly ash dan bottom ash (FABA), efisiensi energi, dan penerapan K3L di area pembangkit. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam memahami praktik industri dan pengelolaan lingkungan serta energi.

Perwakilan HSE dan Operasional PT DSSP Power Sumsel menyampaikan komitmen perusahaan terhadap edukasi mahasiswa.

“Kami selalu terbuka untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, khususnya terkait manajemen lingkungan dan keselamatan kerja. Semoga kunjungan ini membantu mahasiswa memahami tantangan industri energi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Perwakilan HSE dan Lingkungan PT Pusri Palembang juga berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja.

“Industri pupuk sangat erat kaitannya dengan pengelolaan limbah dan efisiensi sumber daya. Kami berharap pengalaman ini dapat menambah wawasan mahasiswa dan menjadi bekal pada saat terjun ke dunia kerja,” katanya.

Mahasiswa juga memberikan tanggapan positif terhadap kesempatan observasi langsung di lapangan. Zaitun Azzahra Munawaroh menyebut kunjungan tersebut memperluas pemahamannya mengenai sistem pengelolaan limbah dan penerapan K3 di industri besar. Rika Aulia menambahkan bahwa meskipun mereka tidak mengunjungi unit IPAL karena alasan operasional, penjelasan yang diberikan tetap membantu memahami alurnya. Sementara itu, Zikra Aulia Putra menilai observasi langsung terhadap pengelolaan limbah B3 memperkuat wawasannya tentang tanggung jawab lingkungan industri.

Secara umum, para mahasiswa menilai kegiatan ini informatif dan bermanfaat, meskipun waktu kunjungan terbatas dan beberapa area pabrik tidak dapat diakses. Program Studi Teknik Lingkungan UNJA berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin serta melibatkan lebih banyak sektor industri. Kunjungan ini diharapkan mampu memperluas wawasan mahasiswa sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pihak industri di masa mendatang.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs