Connect with us
Advertisement

PERKARA

Kasus PETI di Bungo: Operator Masuk Bui, BB Diserahkan pada Pemilik

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Muara Bungo – Ada perkara menarik di Pengadilan Negeri Muara Bungo, dimana seorang operator aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara oleh Hakim, baru-baru ini. Namun sarana aktivitas PETI yakni satu unit eskavator dikembalikan pada pemilik.

Dalam dakwaan JPU sebagaimana tercatat dalam data Umum SIPP PN Bungo, Ripandi selaku terdakwa dalam perkara 209/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrb berperan sebagai operator alat berat merek Zoomlion ZE215E bernomor PIN ZLHZE117AR0B07828 milik Nazmi Asnawi.

Ripandi bekerja sebagai operator eskavator atas perintah Alek Maskur selaku pemilik lahan yang diusahakan untuk aktivitas PETI di Dusun Lubuk Kayu Aro, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo dengan upah 2 persen dari hasil bersih. Selama 2 minggu, penambangan menghasilkan rata-rata 30 gram emas per hari dan Ripandi disebut telah menerima sekitar Rp 5 juta.

Kegiatan PETI itu juga melibatkan beberapa pekerja lain yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO) yakni Dori, Ipan, Aan, Pahri, dan Ilham. Polisi menangkap Ripandi saat operasi pada 28 Mei 2025 pukul 02.30 WIB, kala itu peristiwa disebut berawal dari laporan warga setempat.

Ripandi ditangkap oleh tim Kepolisian Satreskrim Polres Bungo lengkap beseta sejumlah barang bukti dari eskavator Zoomlion ZE215E bernomor PIN ZLHZE117AR0B07828 warna abu-abu kombinasi hijau, 1 buah dulang hitam, 1 lembar karpet merah, dan sepotong selang merah.

Barang Bukti PETI Diserahkan pada Pemilik

Dalam prosesnya, JPU Kejari Bungo, Dodi Jauhari dalam penuntutan meminta agar Majelis Hakim menyatakan Ripandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Turut serta/bersama-sama melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ripandi dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” ujar JPU dalam tuntutan.

Sementara 1 unit alat berat jenis Excavator merk Zoomlion ZE215E PIN ZLHZE117AR0B07828 warna abu-abu kombinasi hijau dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nazmi Asnawi. Berbeda dengan barang bukti lainnya, 1 buah dulang warna hitam, 1 lembar karpet warna merah, dan 1 potong selang gabang warna merah dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahelis Hakim Justiar Ronal tak jauh beda dari tuntutan jaksa. Ripandi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan tunggal jaksa.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 10 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” ujar hakim membacakan putusan, Selasa 14 Oktober 2025.

Sementara BB ekskavator yang digunakan Ripandi dalam aktivitas PETI tersebut dikembalikan pada pemilik yakni Nazmi Asnawi. Bukti lainnya, macam 1 buah dulang warna hitam, 1 lembar karpet warna merah, dan 1 potong selang gabang warna merah dirampas untuk dimusnahkan.

Tiga Minggu Pasca Putusan, BB Keluar dari Polres Bungo, Ripandi Masuk Bui

Tiga Minggu berselang, BB PETI yakni eskavator Zoomlion ZE215E terpantau keluar dari Polres Bungo pada Selasa dini hari, 11 November 2025. Plt Kasi Humas Polres Bungo Jambi, Iptu Bambang JM bilang bahwa alat berat tersebut dikembalikan pada pemilik berdasarkan putusan PN Muara Bungo.

Bambang menguraikan bahwa perkara dugaan tindak pidana Ilegal mining dengan tersangka Ripandi sudah dilimpahkan ke JPU (Tahap II) pada 25 Juli 2025.

Selanjutnya, dikarenakan terkendala untuk mobilisasi BB Berupa 1 unit alat berat jenis excavator merk ZOOMLION serta tidak ada tempat di kantor kejaksaan Negeri Bungo, maka dari itu dititipkan oleh JPU ke Polres Bungo pada tanggal dan hari yang sama.

“Kemudian, pada hari Jum’at tanggal 7 November 2025, BB alat berat jenis excavator merk ZOOMLION tersebut dikembalikan ke pemilik berdasarkan putusan pengadilan Negeri Ma Bungo,” katanya pada Selasa, 11 November 2025.

Perkara Ripandi tampak sudah inkrah, namun dalam perkara Alek Maskur masih dalam tahap persidangan. Merujuk pada laman SIPP PN Muara Bungo, Alek Maskur didakwa sebagai pemilik lahan seluas kurang lebih 8.000 meter persegi yang dipergunakan untuk aktivitas PETI dimana Alek juga berperan sebagai pengawas yang mempekerjakan Ripandi, dkk.

Dari aktivitas ilegal, selama 2 minggu bisa terkumpul 530 gram dengan pembagian terhadap Alek selaku pemilik tanah/lahan sebesar 20% -30% atau sekitar Rp 180 juta. Dimana, Emas hasil PETI berupa pentolan emas kemudian diberikan pada Edi dan Endang (DPO) selaku pemodal untuk dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Menunggu Nasib Pemilik Lahan PETI

Dalam tuntutan, JPU meminta Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Alek Maskur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 03 Tahun 2020  Tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Alek Maskur dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda masing masing sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan,” sebagaimana dikutip dari tuntutan JPU, 6 November 2025.

Sementara sejumlah barang bukti berupa, 1 unit handphone yang didalamnya terdapat file rekaman video berdurasi 19 detik, video berdurasi 50 detik dan video berdurasi 1 menit berupa rekaman 1 unit alat berat jenis Excavator merk Zoomlion ZE215E PIN ZLHZE117AR0B07828 warna abu abu kombinasi hijau yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di lahan milik Alek Maskur yang berada di Desa Lubuk Kayu Aro, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo dikembalikan kepada Terdakwa.

Setelah sempat ditunda sebelumnya, Nasib terdakwa kasus PETI tersebut bakal diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Selasa 18 November 2025

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement

PERKARA

Anggota DPRD Batang Hari Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Penipuan DO Sawit Rp 7,5 Miliar

DETAIL.ID

Published

on

‎DETAIL.ID, Jambi – Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, Ilhamsyah divonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara dugaan penipuan dokumen order (DO) kelapa sawit yang menyebabkan kerugian hingga Rp 7,5 miliar.

‎Putusan terhadap anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin kemarin 8 Juni 2026. Dalam amar putusannya majelis hakim yang dipimpin oleh Tatap Urasima menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang terbukti di persidangan.

‎”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun,”ujar Ketua Majelis Hakim Tatap, membacakan putusan.

‎Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut politisi PKB itu dengan hukuman 3 tahun 8 bulan penjara.

‎Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan hal yang memberatkan terdakwa adalah belum adanya perdamaian antara terdakwa dan pihak korban. Sementara hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

‎Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Ilhamsyah, Dian Berlian mengaku bersyukur karena kliennya menerima hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Namun pihaknya menilai pertimbangan hakim tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

‎”Secara hukum memang hukumannya lebih ringan, tetapi menurut kami fakta-fakta persidangan tidak sepenuhnya tercermin dalam pertimbangan putusan. Pertimbangan majelis hakim lebih banyak merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” kata Dian.

‎Ia menambahkan, pihaknya masih akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut.

‎”Kami masih menyatakan pikir-pikir. Terkait upaya hukum berikutnya akan kami diskusikan lebih lanjut dengan terdakwa,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

‎SHM Palsu Jadi Dasar Penjualan Tanah, Mustar Duduk di Kursi Terdakwa

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Mustar, seorang ASN pada Satpol PP Kota Jambi kini menjalani proses hukum terkait penggunaan sertifikat hak milik (SHM) palsu sebagai dasar penguasaan dan penjualan sejumlah bidang tanah di Kota Jambi. Perkara tersebut kini bergulir di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa 2 Juni 2026.

‎Berdasarkan surat dakwaan, terdakwa Mustar diduga menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 970/Kebun IX atas nama Usman Umar yang sebelumnya telah dinyatakan palsu melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

‎Kasus ini bermula dari kepemilikan lahan milik keluarga Gading Pardede yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2001. Tanah tersebut kemudian dipisahkan menjadi beberapa sertifikat, termasuk SHM Nomor 4451/Paal Merah seluas 2.996 meter persegi yang saat ini menjadi milik keluarga almarhum Gading Pardede dan berada di kawasan Jalan A. Muis, Lorong Doa, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi.

‎Dalam dakwaan disebutkan, sejak tahun 2001 hingga 2002, terdakwa mulai mengklaim sebagian lahan tersebut sebagai miliknya dengan berbekal fotokopi SHM Nomor 970/Kebun IX atas nama Usman Umar. Perselisihan semakin memanas ketika keluarga Pardede berupaya memasang pagar di atas lahan tersebut pada tahun 2006, namun mendapat penolakan dari terdakwa dan keluarganya.

‎”Dikejar-kejar pake parang dulu itu kita sama orang-orangnya dia,” ujar Togar Pardede.

‎Keluarga Pardede kemudian melaporkan dugaan penyerobotan lahan tersebut ke pihak kepolisian. Perkembangan penyelidikan mengungkap bahwa SHM Nomor 970/Kebun IX yang digunakan terdakwa sebagai dasar klaim dan transaksi tanah telah dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 58/Pid.B/2002/PN.Jbi tanggal 23 Mei 2002. Putusan tersebut kemudian diperkuat hingga tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/PID/2003 tanggal 16 Maret 2006.

‎Meski sertifikat tersebut telah dinyatakan palsu, terdakwa diduga tetap menggunakannya sebagai dasar penjualan sejumlah bidang tanah kepada beberapa pihak, di antaranya M Jamaluddin, Zulkarnain, dan Sutardi. Transaksi dilakukan menggunakan surat pernyataan jual beli dengan dasar fotokopi SHM Nomor 970/Kebun IX.

‎Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU, Togar Pardede selaku ahli waris dari Gading Pardede, menyesalkan tindakan terdakwa Mustar. Imbas ulahnya, Togas merasakan kerugian besar lantaran tidak dapat menguasai dan memanfaatkan lahan yang mereka klaim sebagai miliknya.

‎”23 tahun pak tanah yang merupakan hak kami ini dikuasai dan diperjualbelikan oleh dia. Padahal itu tanah kami,” ujarnya.

‎Sebelumnya, terdakwa Mustar didakwa melanggar Pasal 391 Ayat 2 UU No 1 tahun 2003 terkait penggunaan dokumen palsu.

‎Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Bareskrim Polri Turun ke Tempino, Selidiki Putusnya Kabel SUTET Penyebab Blackout Jambi

DETAIL.ID

Published

on

‎DETAIL.ID, Muarojambi – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri turun langsung mengecek lokasi putusnya kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) antara Tower 175 dan Tower 176 di RT 12, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi pada Minggu, 24 Mei 2026.

‎Pengecekan dipimpin langsung oleh Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni bersama tim dari Puslabfor Polri, Polda Jambi, Polres Muarojambi, Polsek Mestong, serta pihak PLN.

‎Dari hasil pengecekan awal, diketahui kabel SUTET tersebut putus pada bagian sambungan atau penguat kabel. Putusnya kabel itu diduga menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di Provinsi Jambi pada Jumat, 22 Mei 2026 lalu.

‎”Setelah dilakukan pengecekan di lokasi, ditemukan kabel SUTET antara Tower 175 dan 176 putus pada bagian sambungan atau penguat kabel,” ujar Dir Tipidter, Brigjen Pol Dir Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni.

‎Selain melakukan olah lokasi, tim Bareskrim Polri juga memintai keterangan awal sejumlah saksi di sekitar lokasi, yakni Ketua RT 12 Tempino Safridal, serta dua warga setempat, Eka Dedi Setiawan dan Surmami Salupi.

‎Dari keterangan para saksi, pada Jumat malam sekitar pukul 23.30 WIB terdengar ledakan cukup keras dari arah lokasi kabel putus. Namun hingga kini penyebab pasti putusnya kabel tersebut masih belum diketahui.

‎Untuk kepentingan penyelidikan, barang bukti berupa kabel listrik SUTET beserta sambungan atau penguat kabel dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.

‎Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirkrimsus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia, Kapolres Muarojambi AKBP Heri Supriawan, jajaran Tipidter Polda Jambi dan Polres Muarojambi, personel Polsek Mestong, serta pihak PLN dan masyarakat setempat.

‎Selanjutnya, tim Bareskrim Polri dan Polda Jambi akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi serta melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti untuk memastikan penyebab putusnya kabel SUTET yang memicu blackout di Jambi tersebut.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs