Connect with us
Advertisement

DAERAH

Bapas Muara Bungo Teken MoU dengan Pemkab Merangin dan APH

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Upaya memperkuat sinergi dalam pembinaan serta pengawasan klien pemasyarakatan terus dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan di Provinsi Jambi. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Bungo, dengan Pemerintah Kabupaten Merangin serta Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Merangin.

Kegiatan penandatanganan nota kesepakatan tersebut, dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Bangko dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Merangin M Syukur, Wakil Bupati Merangin H Abdul Khafidh, Kapolres Merangin, Dandim 0420/Sarko, Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Kepala Lapas Kelas IIB Bangko Heri, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi Irwan Rahmat Gumilar.

Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara Balai Pemasyarakatan, pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan klien pemasyarakatan di Kabupaten Merangin.

“Melalui kerja sama ini, Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Bungo diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan tugasnya memberikan bimbingan, pengawasan serta pendampingan terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani program pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan,” ucap, Bupati Merangin, M Syukur.

Bupati Merangin, M Syukur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Bungo, bersama jajaran pemasyarakatan di Provinsi Jambi, dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga.

Menurutnya, pemerintah daerah sangat mendukung upaya pembinaan terhadap warga binaan maupun klien pemasyarakatan agar mereka dapat kembali berbaur dengan masyarakat setelah menjalani masa hukuman.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari proses penegakan hukum, tetapi juga dari sejauh mana para warga binaan mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat mendukung program pembinaan yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri,” ujar M Syukur.

Terkait penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP yang mulai diberlakukan pada tahun 2026, Bupati Merangin juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

“Pidana kerja sosial merupakan langkah yang baik dalam sistem hukum kita karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahan melalui kontribusi nyata kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merangin siap bersinergi dengan Bapas dan aparat penegak hukum untuk menyediakan berbagai program kegiatan sosial yang dapat menjadi bagian dari pelaksanaan pidana kerja sosial,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa melalui kerja sosial tersebut para pelaku dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti kegiatan kebersihan lingkungan, pelayanan sosial, maupun kegiatan pembangunan yang bersifat kemasyarakatan.

Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya memberikan efek pembinaan bagi pelaku, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kegiatan penandatanganan nota kesepakatan tersebut berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Balai Pemasyarakatan, pemerintah daerah serta aparat penegak hukum di Kabupaten Merangin dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, humanis dan berorientasi pada pembinaan.

Selain menjadi bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pembinaan terhadap klien pemasyarakatan, kerja sama ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman, tertib serta kondusif di Kabupaten Merangin.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jambi Irwan Rahmat Gumilar menyampaikan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini terus mengalami perkembangan, yang menekankan pada pendekatan pembinaan dan reintegrasi sosial.

“Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada proses penahanan semata, namun juga pada bagaimana warga binaan dan klien pemasyarakatan dapat kembali diterima oleh masyarakat, setelah menjalani masa pembinaan,” ujar Iwan.

Kerja sama lintas sektor seperti yang dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan proses pembinaan tersebut.

Selain itu, Irwan juga menyinggung mengenai penerapan pidana kerja sosial yang mulai diimplementasikan seiring dengan diberlakukannya KUHP baru pada tahun 2026.

“Melalui penerapan KUHP yang baru, terdapat pendekatan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pembinaan, salah satunya melalui pidana kerja sosial. Dalam pelaksanaannya, Balai Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap pelaku yang menjalani pidana kerja sosial di tengah masyarakat,” ujar Irwan lagi.

Ia menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah ,sangat diperlukan dalam menyediakan ruang serta program kegiatan sosial ,yang dapat menjadi tempat pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut.

“Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta jajaran pemasyarakatan, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat berjalan dengan baik sehingga tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat,” tuturnya.

Reporter: Daryanto

Advertisement

DAERAH

Mengharukan! Drama Musikal Persembahan Siswa 9D SMPN 2 Pasuruan Buat Sahabat Mereka yang Wafat Sebelum Tampil

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Acara ujian nilai seni budaya pada Rabu, 29 April 2026 bukan sekadar ujian praktik bagi anak siswa kelas 9D SMP Negeri 2 kota Pasuruan. Acara itu justru menjadi acara penghormatan rekan mereka yang telah wafat.

Ujian Praktik Seni Budaya itu justru dikemas lewat penyelenggaraan pameran dan pertunjukan seni. Siswa kelas 9D menampilkan drama musikal sebagai puncak acara. Penonton dibuat haru saat di akhir pertunjukan. Seluruh pemain dan kru naik ke panggung dengan membawa satu figura foto salah satu murid Malik, teman sekelas mereka yang berpulang sebelum sempat tampil di panggung seni budaya.

“Dari awal ide drama musikal dibuat oleh salah satu murid saudara almarhum Malik berproses bersama. Dia salah satu yang semangat bagi teman-temannya tatkala agenda latihan sudah dijalankan,” kata Ketua Kelas 9D.

Keputusan untuk membawa foto Malik ke atas panggung disepakati seluruh siswa. Bagi mereka, Malik tetap menjadi bagian dari proses panjang drama musikal ini. Meski tak hadir secara fisik, namanya disebut dalam ucapan terima kasih di akhir pementasan seni.

Ujian praktik pun berubah menjadi momen paling mengharukan di SMP Negeri 2 Pasuruan tahun ini tentang karya, persahabatan, dan janji yang ditepati di atas panggung.

Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pasuruan, Etik Wahyuni berpesan kepada murid serta turut bangga kepada siswa yang telah menjaga tali silaturahmi dan arti persahabatan sampai mengenang serta sampai menampilkan karyanya.

“Saya sangat berterima kasih kepada jajaran yang hadir serta wali murid apa bila ada kesalahan murid kami atau siswa kami mohon beribu-ribu maaf. Semoga dengan berakhirnya acara ini diberikan hidayah dan makna arti seni budaya,” kata Etik Wahyuni.

Arif selaku guru pembimbing 9D sangat terkejut dengan penampilan teman-teman almarhum Malik. Menurutnya, penyajian pertunjukan sangat rapi. Guru serta orang tua yang hadir dengan gaya yang sempurna tidak menyangka semua murid menyimpan penampilan seperti ini.

“Semoga dengan makna tali silaturahmi serta arti persahabatan menjadi langgeng,” kata Arif.

Reporter: Tina

Continue Reading

DAERAH

KORMI Kabupaten Pasuruan Akan Gelar Festival Olahraga Kabupaten

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Tahun ini, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Pasuruan akan menggelar Festival Olahraga Kabupaten (Forkab). Festival olahraga tradisional masyarakat ini menjadi ajang untuk mengetahui potensi yang ada di semua wilayah kecamatan se-Kabupaten Pasuruan sehingga bisa dimaksimalkan.

Ketua KORMI Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo mengatakan kegiatan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan pemantapan jadwal penyelenggaraan. Hanya saja, tidak seluruh induk olahraga akan dilibatkan pada tahun ini. Dalam artian masih memprioritaskan panahan tradisional sebagai salah satu cabang yang diprioritaskan.

“Karena panahan kita sangat berprestasi, jadi sayang sekali kalau tidak dimaksimalkan,” kata Merita di sela-sela kesibukannya pada Selasa, 28 April 2026.

Untuk menyukseskan acara tersebut, KORMI Kabupaten Pasuruan mulai melaksanakan rapat koordinasi. Menurut, Mela — sapaan akrab Ketua KORMI Kabupaten Pasuruan ini — pihaknya menambahkan lima induk olahraga baru. Dengan demikian, total sebanyak 13 induk olahraga yang kini bergabung di bawah naungan KORMI Kabupaten Pasuruan.

Penambahan ini dinilai memperluas basis olahraga masyarakat, sekaligus meningkatkan tanggung jawab organisasi dalam pembinaan dan pengembangan.

Mela berharap, dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat pengembangan olahraga masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Ia menilai sinergi menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

“Sinergi dan koordinasi menjadi kunci terbaik dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif,” tutur Mela.

Saat ditanya perihal anggaran, istri Bupati Pasuruan ini menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya aktivitas olahraga masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut justru harus mendorong keterlibatan berbagai pihak.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh membuat olahraga masyarakat menurun. Kita harus aktif berkolaborasi,” ujarnya.

Tak selesai sampai di situ, Mela juga menyoroti terkait masih terbatasnya inisiatif dan inovasi dari anggota KORMI. Ia meminta seluruh anggota agar lebih aktif dalam menyusun program berbasis kebutuhan di lapangan.

Selain itu, KORMI Pasuruan mulai mempersiapkan keikutsertaan dalam Forum Provinsi (Forprov) yang akan digelar di Kabupaten Jember pada 2026. “Targetnya, capaian prestasi dapat meningkat dibandingkan penyelenggaraan yang sebelumnya,” ucapnya.

Reporter: Tina

Continue Reading

DAERAH

Wujudkan Kepastian Hukum Tanah, Warga Desa Nogosari Antusias Sambut Program PTSL 2026

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Pemerintah Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selaku kepala desa bersama Kelompok Masyarakat PTSL (Pokmas) resmi memulai tahapan persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026. Program nasional ini disambut hangat oleh warga yang telah lama mendambakan kepastian hukum atas hak milik tanah mereka.

Ketua Pokmas (PTSL) Desa Nogosari, Bambang mengatakan, program pelaksanaan PTSL ini merupakan bentuk sinergi antara program pemerintah pusat dengan pemerintah desa dengan adanya program PTSL. “Masyarakat tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga perlindungan hukum yang kuat untuk meminimalisir sengketa lahan di masa depan,” kata Bambang pada Senin, 27 April 2026.

Kepala Desa Nogosari, Hj. Sunariyah berujar Pokmas Desa Nogosari berkomitmen menjaga transparansi, khususnya terkait biaya persiapan yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat bersama seluruh pemohon. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2021 untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Harapan kami, seluruh bidang tanah di Desa Nogosari dapat terdaftar seratus persen tahun ini. Kami berterima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Desa atas pendampingan yang diberikan,” ucapnya

Ia menjelaskan, kehadiran program ini dinilai sebagai solusi nyata bagi warga Desa Nogosari untuk memperoleh kepastian hukum atas aset tanah mereka.

“Tugas kami selaku Kades adalah memastikan warga terlayani dengan baik dalam pengurusan data yuridis. Kami terus memantau agar program PTSL bekerja secara profesional dan tetap berpedoman pada aturan hukum, khususnya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2021,” tuturnya.

Reporter: Tina

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs