PERKARA
Lincah! 3 Tahun Penyidikan Kasus Korupsi, Diduga Jadi Dalih Yayasan Pendidikan Jambi Enggan Bayar Utang Rp 15 Miliar ke BSI?
DETAIL.ID, Jambi – Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) yang mengelola Universitas Batanghari terus berperkara. Belum lagi tuntas dugaan korupsi penyimpangan dalam penguasaan aset negara berupa eks HGB Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1977 yang masih terus berproses dari 2023 lalu di meja penyidik Pidsus Kejati Jambi.
Sudah berproses pula gugatan perdata ekonomi syariah oleh PT Bank Syariah Indonesia TBK. Yayasan Pendidikan Jambi sebagai tergugat 1, kemudian Pimpinan/Rektor/Pjs Rektor Universitas Batanghari sebagai turut tergugat 2. Dilihat dari laman SIPP PA Jambi, penggugat mengajukan tuntutan provisi atau permohonan sementara kepada majelis hakim.
Di antaranya; Menetapkan pihak rektor sebagai penerima manfaat langsung atas objek pembiayaan; Meletakkan sita jaminan terhadap sejumlah rekening milik tergugat di beberapa bank; Memerintahkan tergugat untuk tetap membayar angsuran sebesar Rp 150 juta per bulan selama proses persidangan berlangsung.
Dalam pokok perkara, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atas sejumlah akad pembiayaan, termasuk akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah yang dibuat pada 2018 dan 2019.
Akibat dugaan wanprestasi tersebut, penggugat mengklaim mengalami kerugian mencapai sekitar Rp 15,05 miliar. Selain itu, penggugat juga meminta majelis hakim agar; Menyatakan sah seluruh akad pembiayaan; Menghukum tergugat untuk membayar kerugian secara angsur; Memberikan kewenangan penjualan melalui lelang terhadap objek jaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi.
Dalam gugatan tersebut, sejumlah aset yang dijadikan jaminan turut menjadi objek sengketa, termasuk beberapa sertifikat hak guna bangunan atas gedung Universitas Batanghari.
Sementara itu pihak kuasa hukum Turut Tergugat 2, ketika dikonfirmasi soal keterlibatan kliennya menyatakan bahwa Rektor bukanlah subjek hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara hutang piutang belasan milliar tersebut. Dalil gugatan yang menarik pimpinan/Rektor Unbari pun dinilai sebagai bentuk kekeliruan hukum.
”Jadi bahwa perbuatan hukum yang timbul dari perjanjian itu secara nyata dilakukan antara penggugat (BNI) dan Tergugat 1 (YPJ) yang dalam hal ini merupakan subjek hukum dan atau badan hukum yang sah. Nah kita, Rektor ini bukan badan hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum dalam Perjanjian mereka itu,” ujar Kuasa Hukum Turut Tergugat 2 saat dikonfirmasi lewat WhatsApp belum lama ini.
Perkara wanprestasi antara BSI dan YPJ dinilai jelas sebagai hubungan kausalitas antara Debitur dan Kreditur. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Pimpinan/Rektor yang diseret-seret sebagai tergugat 2.
Lebih jauh, kuasa hukum pihak Turut Tergugat 2 itu menguraikan kembali pada perkara lain, Majelis Hakim telah memutus bahwa perbuatan tergugat yakni Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) pimpinan Camelia yang mengalihkan dan menjaminkan aset merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana Putusan Pengadilan negeri Jambi Nomor 50/Pdt.G/2023/PN jmb yang telah dilakukan upaya hukum hingga tingkat Kasasi.
”Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang mengelola Universitas Batanghari, mengalihkan, menjaminkan, asset-aset yang bukan milik tergugat untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga lainnya merupakan perbuatan melawan hukum,” sebagaimana bunyi putusan, PN Jmb No. 50/Pdt.G/2023/PN Jmb, point ke-4.
Hingga saat ini, perkara masih dalam tahap persidangan. Sementara itu disebelahnya, rekam jejak digital menunjukkan progres penyidikan dari kasus dugaan Korupsi oleh YPJ. Kejati Jambi dikabarkan telah memanggil Ketua Yayasan Pendidikan Jambi, Camelia Puji Astuti untuk bersaksi sebagaimana tampak pada pemberitaan beberapa media massa, pada awal Januari lalu.
Soal kasus dugaan korupsi ini, Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly Wijaya ketika dikonfirmasi belum mengungkap secara gamblang. Dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Noly cuman merespons singkat. “Saya konfirmasi dulu,” katanya.
Isu beredar santer bahwa kini salah satu dokumen yang jadi jaminan dalam perkara wanprestasi yang sedang berproses di PA Jambi tersebut kini sudah berada di meja penyidik Pidsus Kejati Jambi. Yang disinyalir sebagai bentuk tindak lanjut proses penyidikan kasus korupsi penyimpangan dalam penguasaan aset Eks HGB Unbari. Masalahnya, hal ini disinyalir sebagai alasan pihak YPJ enggan buat bayar kewajibannya pada BSI.
Atas segala kemelut perkara yang menyeret Unbari ke meja aparat penegak hukum itu. Tim awak media mencoba upaya konfirmasi dengan Camelia selalu Ketua Yayasan Pendidikan Jambi lewat pesan WhatsApp, namun belum merespons hingga berita ini terbit.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Helen Lolos dari Tambahan Penjara di Kasus TPPU, Rp 1 Miliar dan 6 Tanah Disita
DETAIL.ID, Jambi – Helen Dian Krisnawati, yang dikenal sebagai ratu narkoba Jambi, kembali dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis narkotika.
Dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang pada Selasa kemarin, 10 November 2026, majelis hakim tidak menjatubkan pidana penjara terhadap Helen. Hal ini lantaran terdakwa sebelumnya telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika.
”Memutuskan hukuman penjara nol,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.
Meski tidak dijatuhi tambahan hukuman penjara, majelis hakim memerintahkan sejumlah aset Helen dirampas untuk negara.
Aset tersebut meliputi 6 bidang tanah, dengan rincian 5 bidang tercatat atas nama Helen dan satu bidang lainnya atas nama Efendi, yang merupakan anak Helen. Selain itu, uang sebesar Rp 1 miliar juga diputuskan dirampas untuk negara.
Sementara itu, 9 bidang tanah lainnya diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya. Majelis hakim juga memerintahkan pengembalian 3 dari 7 rekening yang sebelumnya berkaitan dengan perkara TPPU tersebut.
Total uang dalam tujuh rekening itu mencapai sekitar Rp 1.8 miliar. Selain itu duit sebesar Rp 830 juta juga diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.
Kuasa hukum Helen, Joni Iswandi mengatakan tidak dijatuhkannya pidana penjara dalam perkara TPPU tersebut karena kliennya telah lebih dahulu divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika.
”Untuk kasus TPA sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini sudah tidak divonis lagi,” ujarnya pada Rabu, 11 November 2026.
Joni membenarkan adanya 6 bidang tanah dan uang Rp 1 miliar yang dirampas untuk negara. Sedangkan uang Rp 830 juta dikembalikan kepada pemiliknya.
Terkait langkah hukum selanjutnya, pihak Helen mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding.
”Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau jaksa banding maka kita kemungkinan juga akan banding,” katanya.
Sebelumnya Helen telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika pada 1 Agustus 2025. Ia dinyatakan terbukti mengendalikan peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi secara terorganisir.
Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah upaya kasasi ditolak. Sementara dalam perkara TPPU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Helen dengan pidana penjara selama 20 tahun.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Korupsi Subsidi PDAM Tirta Pengabuan: Dua Terdakwa Dituntut 4,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp2,28 Miliar
DETAIL.ID, Jambi – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 2 terdakwa kasus dugaan korupsi dana subsidi Perumda Tirta Pengabuan, Kabupaten Tanjungjabung Barat dengan pidana penjara masing-masing 4 tahun 6 bulan. Keduanya juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2.28 miliar, Senin, 11 November 2026.
Dua terdakwa tersebut yakni Ustayadi Berlian, selaku Direktur PDAM Tirta Pengabuan dan Syamsudi yang menjabat Kepala Bagian Keuangan.
Selain pidana penjara, keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.
”Jika uang pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan,” ujar JPU saat membacakan tuntutan terhadap Ustayadi pada Senin, 11 November 2026.
Tuntutan serupa juga dijatuhkan kepada Syamsudi. JPU menuntut terdakwa membayar uang pengganti Rp 2.28 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan.
Sementara itu, terdakwa Marjulis selaku Direktur perusahaan penyedia bahan kimia dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan.
Marjulis juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 441 juta. Nilai tersebut disebut jaksa berasal dari kemahalan harga pengadaan bahan kimia.
”Uang pengganti ini dari kemahalan harga bahan kimia yang diterima,” ujar JPU Reki usai persidangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Amy Setia selaku kuasa hukum Marjulis mengaku kecewa. Ia menilai tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Menurutnya, kliennya tidak menyebabkan kerugian negara maupun memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi.
”Malahan PDAM masih ada utang sama klien kami,” ujarnya.
Pihaknya memastikan akan menyampaikan seluruh keberatan dan pembelaan dalam agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang dijadwalkan pekan depan.
”Akan kami sampaikan semua keberatan dan pembelaan kami pada sidang pledoi mendatang,” katanya.
Dalam perkara ini, berdasarkan surat dakwaan, Perumda Tirta Pengabuan menerima dana subsidi dari Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019-2021 dengan total Rp 18.079.712.512. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung biaya operasional produksi air minum.
Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan dana subsidi diduga tidak sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jaksa menemukan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan biaya operasional produksi air minum.
Selain itu, pengadaan bahan kimia berupa tawas, soda ash, dan kaporit diduga tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
Pengadaan disebut dilakukan melalui penunjukan langsung kepada satu penyedia tanpa pembandingan harga, negosiasi, maupun penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kondisi tersebut diduga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga.
Dalam dakwaan, Ustayadi disebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri sekitar Rp127 juta. Sementara Syamsudi disebut memperoleh sekitar Rp48 juta dan Marjulis sekitar Rp441 juta.
Akibat perbuatan para terdakwa, negara disebut mengalami kerugian keuangan sebesar Rp5,019 miliar. Pekan depan sidang bakal lanjut dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari para terdakwa.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Kejati Jambi Geledah Sejumlah Lokasi di Merangin dan Bungo, Sita 2 Mobil dan Puluhan Barang Bukti
DETAIL.ID, Jambi – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menggeledah sejumlah lokasi di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2019–2024.
Penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Oktober 2026. Dalam kegiatan itu, penyidik menyita dua unit mobil, puluhan dokumen keuangan, buku tabungan, sertifikat tanah, hingga sejumlah barang mewah.
Berdasarkan keterangan Kejati Jambi, penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, yakni satu rumah di Kabupaten Bungo serta dua lokasi di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.
Di Kabupaten Bungo, penyidik menggeledah sebuah rumah di Lorong Pulai, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita satu unit mobil Suzuki XL7 Hybrid beserta kunci dan STNK serta dua buku catatan.
Sementara di Kabupaten Merangin, penggeledahan pertama dilakukan di sebuah rumah di Perumahan Kyky Regency, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Dari lokasi ini, penyidik menyita 39 jenis barang bukti.
Barang bukti tersebut di antaranya dokumen perjanjian jual beli dan pembiayaan, sertifikat hak milik, bukti pengeluaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD, bukti belanja makanan dan minuman rapat, cek Bank BPD Jambi, buku tabungan sejumlah bank, bukti setoran, serta STNK kendaraan roda dua.
Penyidik juga menyita dokumen pembelian logam mulia seberat 100 gram serta sejumlah barang mewah berupa tas, dompet, dan sepatu bermerek.
Penggeledahan kedua di Merangin dilakukan di ruko Rumah Makan Bu Yus yang juga menjadi kantor CV Berkah Bersama Group, di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko.
Dari lokasi tersebut, penyidik menyita 46 jenis barang bukti. Di antaranya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), GU Nihil, mutasi rekening, dokumen belanja rumah tangga Ketua DPRD, bon Sekretariat DPRD Merangin, slip penarikan tunai, kuitansi, tanda terima, serta dokumen pemindahbukuan Sekretariat DPRD.
Selain itu, turut diamankan surat pesanan Tahun 2024, buku Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), akta pendirian CV Berkah Bersama Group, dan rekening koran.
Tak hanya melakukan penggeledahan, penyidik juga menyita satu unit mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid beserta kunci dan STNK saat pemeriksaan saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Merangin.
Dalam keterangan tertulisnya, pihak Kejati Jambi menyebut seluruh barang bukti tersebut berasal dari tersangka Yusmarni, yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin pada periode 2019–2024.
”Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan sekaligus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut,” ujar Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly, dalam keterangan tertulis.
Kejati Jambi pun menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk mendalami mekanisme pengelolaan anggaran, menelusuri aliran dana, serta mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Reporter: Juan Ambarita



