PERKARA
Lincah! 3 Tahun Penyidikan Kasus Korupsi, Diduga Jadi Dalih Yayasan Pendidikan Jambi Enggan Bayar Utang Rp 15 Miliar ke BSI?
DETAIL.ID, Jambi – Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) yang mengelola Universitas Batanghari terus berperkara. Belum lagi tuntas dugaan korupsi penyimpangan dalam penguasaan aset negara berupa eks HGB Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1977 yang masih terus berproses dari 2023 lalu di meja penyidik Pidsus Kejati Jambi.
Sudah berproses pula gugatan perdata ekonomi syariah oleh PT Bank Syariah Indonesia TBK. Yayasan Pendidikan Jambi sebagai tergugat 1, kemudian Pimpinan/Rektor/Pjs Rektor Universitas Batanghari sebagai turut tergugat 2. Dilihat dari laman SIPP PA Jambi, penggugat mengajukan tuntutan provisi atau permohonan sementara kepada majelis hakim.
Di antaranya; Menetapkan pihak rektor sebagai penerima manfaat langsung atas objek pembiayaan; Meletakkan sita jaminan terhadap sejumlah rekening milik tergugat di beberapa bank; Memerintahkan tergugat untuk tetap membayar angsuran sebesar Rp 150 juta per bulan selama proses persidangan berlangsung.
Dalam pokok perkara, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atas sejumlah akad pembiayaan, termasuk akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah yang dibuat pada 2018 dan 2019.
Akibat dugaan wanprestasi tersebut, penggugat mengklaim mengalami kerugian mencapai sekitar Rp 15,05 miliar. Selain itu, penggugat juga meminta majelis hakim agar; Menyatakan sah seluruh akad pembiayaan; Menghukum tergugat untuk membayar kerugian secara angsur; Memberikan kewenangan penjualan melalui lelang terhadap objek jaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi.
Dalam gugatan tersebut, sejumlah aset yang dijadikan jaminan turut menjadi objek sengketa, termasuk beberapa sertifikat hak guna bangunan atas gedung Universitas Batanghari.
Sementara itu pihak kuasa hukum Turut Tergugat 2, ketika dikonfirmasi soal keterlibatan kliennya menyatakan bahwa Rektor bukanlah subjek hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara hutang piutang belasan milliar tersebut. Dalil gugatan yang menarik pimpinan/Rektor Unbari pun dinilai sebagai bentuk kekeliruan hukum.
”Jadi bahwa perbuatan hukum yang timbul dari perjanjian itu secara nyata dilakukan antara penggugat (BNI) dan Tergugat 1 (YPJ) yang dalam hal ini merupakan subjek hukum dan atau badan hukum yang sah. Nah kita, Rektor ini bukan badan hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum dalam Perjanjian mereka itu,” ujar Kuasa Hukum Turut Tergugat 2 saat dikonfirmasi lewat WhatsApp belum lama ini.
Perkara wanprestasi antara BSI dan YPJ dinilai jelas sebagai hubungan kausalitas antara Debitur dan Kreditur. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Pimpinan/Rektor yang diseret-seret sebagai tergugat 2.
Lebih jauh, kuasa hukum pihak Turut Tergugat 2 itu menguraikan kembali pada perkara lain, Majelis Hakim telah memutus bahwa perbuatan tergugat yakni Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) pimpinan Camelia yang mengalihkan dan menjaminkan aset merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana Putusan Pengadilan negeri Jambi Nomor 50/Pdt.G/2023/PN jmb yang telah dilakukan upaya hukum hingga tingkat Kasasi.
”Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang mengelola Universitas Batanghari, mengalihkan, menjaminkan, asset-aset yang bukan milik tergugat untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga lainnya merupakan perbuatan melawan hukum,” sebagaimana bunyi putusan, PN Jmb No. 50/Pdt.G/2023/PN Jmb, point ke-4.
Hingga saat ini, perkara masih dalam tahap persidangan. Sementara itu disebelahnya, rekam jejak digital menunjukkan progres penyidikan dari kasus dugaan Korupsi oleh YPJ. Kejati Jambi dikabarkan telah memanggil Ketua Yayasan Pendidikan Jambi, Camelia Puji Astuti untuk bersaksi sebagaimana tampak pada pemberitaan beberapa media massa, pada awal Januari lalu.
Soal kasus dugaan korupsi ini, Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly Wijaya ketika dikonfirmasi belum mengungkap secara gamblang. Dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Noly cuman merespons singkat. “Saya konfirmasi dulu,” katanya.
Isu beredar santer bahwa kini salah satu dokumen yang jadi jaminan dalam perkara wanprestasi yang sedang berproses di PA Jambi tersebut kini sudah berada di meja penyidik Pidsus Kejati Jambi. Yang disinyalir sebagai bentuk tindak lanjut proses penyidikan kasus korupsi penyimpangan dalam penguasaan aset Eks HGB Unbari. Masalahnya, hal ini disinyalir sebagai alasan pihak YPJ enggan buat bayar kewajibannya pada BSI.
Atas segala kemelut perkara yang menyeret Unbari ke meja aparat penegak hukum itu. Tim awak media mencoba upaya konfirmasi dengan Camelia selalu Ketua Yayasan Pendidikan Jambi lewat pesan WhatsApp, namun belum merespons hingga berita ini terbit.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada Rabu malam, 20 Mei 2026.
Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih berat kepada dua terdakwa utama, yakni Rudy Wage Soeparman dan Wawan Setiawan, dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Terdakwa Rudy Wage Soeparman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum.
Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan. Selain itu, Rudy juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,681 miliar.
Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Vonis terhadap Rudy lebih berat dibanding tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut pidana 5 tahun 6 bulan penjara. Vonis serupa juga dijatuhkan kepada terdakwa Wawan Setiawan. Hakim menghukum Wawan dengan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 120 hari kurungan.
Wawan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 6,586 miliar. Jika tidak dibayar, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara tersebut. Apabila tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Vonis terhadap Wawan juga lebih berat dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut pidana 5 tahun penjara. Sementara itu, terdakwa Endah Susanti divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 60 hari kurungan. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa selama 2 tahun 6 bulan penjara.
Terdakwa lainnya, Zainul Havis, juga divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 60 hari kurungan. Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 205 juta.
Dalam amar putusan, majelis hakim menetapkan uang titipan sebesar Rp 110 juta yang sebelumnya diserahkan Zainul Havis kepada penuntut umum dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
Usai sidang, kuasa hukum Rudy Wage Soeparman, Widarty Susy Atmanti menyatakan kecewa terhadap putusan majelis hakim. Menurutnya, sejumlah fakta persidangan tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut.
”Banyak fakta persidangan yang menurut kami tidak dipertimbangkan majelis hakim dalam putusan ini,” ujarnya.
Pihak terdakwa Rudy Wage Soeparman maupun Zainul Havis menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding.
Sikap serupa juga disampaikan tim kuasa hukum Wawan Setiawan dan Endah Susanti yang menyatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (YPBJ), badan pengelola Universitas Batanghari yang sah secara hukum berdasarkan Putusan PN Jambi No.50/Pdt.G/2023/PN Jmb, yang diperkuat melalui Putusan Banding Nomor 56/PDT/2024/PT JMB serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6456 K/Pdt/2024 resmi menunjuk Fadil Iskandar sebagai Pj Rektor pada Kamis, 21 Mei 2026.
Penunjukan Fadil sebagai Pj Rektor dilakukan dalam rapat yayasan yang turut dihadiri oleh senat dan Ketua Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, Husin Syakur. Dalam sambutannya, Husin kembali mengenang perjalanan kampus Unbari, dari awal pendirian hingga konflik internal, hingga saat ini.
”Kemarin kami dari Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi didampingi Kuasa Hukum telah beraudiensi dengan Direktur Kelembagaan Dikti,” ujar Husin.
Menurutnya, Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi diakui dan sah secara hukum selaku pengelola Unbari. Mengenai isu adanya pihak yang mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Jambi 2010 yang juga melakukan pengangkatan Pj Rektor lewat LLDIKTI Wilayah X di Padang. Ketua Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, tak banyak menghiraukan hal tersebut.
Dia menyinggung bahwa SK tersebut merupakan SK dari Yayasan, yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengelola Universitas Batanghari. Alias tak punya kewenangan.
”Yayasan ini bukan warisan. Bagaimana ceritanya Yayasan yang divonis tidak berhak melakukan pengangkatan Rektor?” ujarnya.
Sementara itu Kuasa Hukum YBPJ, Vernandus Hamonangan kembali menegaskan bahwa berdasarkan putuan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi sebagai turut tergugat diwajibkan untuk menyerahkan pengelolaan Unbari pada Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi.
”Jadi penunjukan Pj Rektor ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri, banding, dan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Poinnya, Yayasan Pendidikan Jambi tidak berwenang mengelola Universitas Batanghari, dan Dikti Wajib menyerahkan pengelolaan kepada yang berhak yakni kita YPBJ,” ujar Vernandus.
Namun Kementerian Dirjen Pendidikan Tinggi, malah terkesan lari dari kewajiban hukumnya. Penarikan Afdalisma dari jabatan Pj Rektor, sekaligus dijadikan celah oleh pihak tak berwenang menunjuk Pjs Rektor.
”Dikti melarikan diri, lepas tangan dari masalah ini. Ini yang terjadi putusan pengadilan aja mereka enggak hargai,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Komisaris Utama PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL), Bengawan Kamto, dalam kasus korupsi kredit macet fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari BNI senilai Rp 105 miliar pada Rabu, 20 Mei 2026.
Selain pidana penjara, Bengawan juga dijatuhi denda Rp 200 juta serta uang pengganti. “Uang pengganti Rp 80 miliar subsider 3 tahun kurungan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Anisa Bridgestirana, membacakan putusan.
Jalannya persidangan tampak ramai disaksikan pihak keluarga kedua terdakwa. Istri dan orang tua Bengawan juga tampak selalu mendampingi selama persidangan berlangsung.
Dalam persidangan, Bengawan beberapa kali terlihat tertunduk saat berhadapan dengan majelis hakim yang diketuai hakim Anisa.
Hakim menilai terdakwa Bengawan terbukti bersalah merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan primer Pasal 603.
Hal yang memberatkan, Bengawan dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi serta tidak mengakui kesalahannya selama persidangan.
Sementara hal yang meringankan, Bengawan disebut bersikap sopan selama persidangan, jujur, dan belum pernah dihukum sebelumnya.
Kuasa hukum terdakwa, Ilham menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.
”Kami banding yang mulia,” kata Ilham.
Reporter: Juan Ambarita
DKP3 Kabupaten Pasuruan Memeriksa Dua Lapak Memastikan Hewan Kurban Bebas Penyakit
Terdakwa Korupsi DAK SMK Divonis 7 Tahun dan 2 Tahun
Dikti Melarikan Diri, YPBJ Tunjuk Fadil Iskandar Jadi Pj Rektor Unbari
Beda Fungsi dan Kegunaan, Pahami Perbedaan Pengecekan Sertipikat dan SKPT
Genjot Investasi Daerah, Imigrasi Jember Jemput Bola Urus Izin Tinggal WNA via “Jempol Asing”
TPA Pakusari Segera Setop Sistem ‘Open Dumping’, Gus Fawait Rombak Tata Kelola Sampah Jember Jadi Lebih Hijau
Tinjau Calon Pusat Kuliner Jember, Gus Fawait: Proyek Street Food Baru 30 Persen!
Lakalantas Truk Vs Motor, Seorang Wanita Meninggal di Tempat
Eks Komisaris PT PAL Arief Rohmat Divonis 2 Tahun, Uang Pengganti Rp 2,5 Milliar
Sesuai Tuntutan, Bengawan Kamto Divonis 6 Tahun Penjara Hingga Uang Pengganti Rp 80 Miliar
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
