Jambi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari resmi menerima Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai bentuk pengakuan nyata dari negara terhadap kekayaan budaya tradisional yang ada. Penghargaan ini diberikan khusus untuk lagu daerah atau tradisional yang selama ini telah hidup dan berkembang subur di tengah masyarakat setempat.

Prosesi penyerahan sertifikat yang bersejarah tersebut dilaksanakan secara khidmat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Agenda ini berlangsung pada hari Selasa, 12 Mei 2026, dengan dihadiri oleh jajaran pejabat dari instansi terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batanghari yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Mula P. Rambe, S.Sos., M.H. Kehadiran Sekda merupakan representasi resmi dari pemerintah daerah untuk menerima dokumen legalitas budaya tersebut secara langsung.

Penyerahan Sertifikat KIK ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah tindak lanjut nyata dari upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal. Fokus utamanya adalah memberikan payung hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh Kabupaten Batanghari.

Langkah perlindungan ini juga selaras dengan amanat peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu maupun musik. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari program inventarisasi kekayaan intelektual komunal yang dilakukan secara nasional.

Menariknya, agenda penyerahan sertifikat ini terintegrasi dengan rangkaian kunjungan kerja Menteri Hukum dalam acara bertajuk “What’s Up Campus Call Out (CCO) Institut Teknologi Bandung (ITB)”. Hal ini menunjukkan sinergi antara pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem intelektual.

Untuk mendukung keberhasilan agenda besar tersebut, seluruh Kantor Wilayah diinstruksikan untuk berpartisipasi secara daring. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sambungan virtual yang terpusat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB guna mengoptimalkan program kerja tahun anggaran 2026.

Secara strategis, langkah ini bertujuan untuk memperkuat benteng perlindungan kekayaan intelektual di tingkat wilayah. Dengan adanya sertifikat ini, ekspresi budaya tradisional Batang Hari terlindungi dari potensi klaim sepihak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Diharapkan, pengakuan legal ini dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemilik budaya tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh jajaran Kanwil Kemenkum Jambi serta perwakilan dari pemerintah daerah terkait.

Batanghari – Ketua TP-PKK Kabupaten Batanghari, Zulva Fadhil, memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak disabilitas saat melaksanakan silaturahmi bersama Panti Disabilitas Tiara Bhakti di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Senin, 11 Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak Panti Disabilitas Tiara Bhakti menampilkan berbagai kegiatan menarik mulai dari games interaktif hingga pertunjukan bakat yang berhasil menghibur para tamu.

Dalam kesempatan tersebut Zulva Fadhil mengapresiasi semangat dan kreativitas yang ditunjukkan anak-anak disabilitas dalam setiap penampilan yang ditampilkan.

“Anak-anak ini memiliki semangat dan kemampuan yang luar biasa. Mereka mampu menunjukkan rasa percaya diri dan kreativitas yang sangat membanggakan,” katanya.

Ia menuturkan kegiatan silaturahmi tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian sekaligus dukungan moral agar anak-anak disabilitas terus termotivasi mengembangkan potensi diri.

“Kami ingin anak-anak terus semangat berkarya dan tidak pernah merasa sendiri karena banyak pihak yang peduli dan mendukung mereka,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, perhatian terhadap anak-anak disabilitas perlu terus diperkuat melalui dukungan lingkungan dan ruang untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

“Kegiatan in diharapkan dapat mempererat silaturahmi sekaligus memberikan motivasi bagi anak-anak agar terus percaya diri dalam meraih prestasi,” katanya.

Dari informasi yang dihimpun, turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KONI Kabupaten Batanghari, Kepala Panti Disabilitas Tiara Bhakti, para penerjemah, pengurus panti serta seluruh keluarga besar Panti Disabilitas Tiara Bhakti.

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di wilayah yang dipimpinnya. Langkah ini ditunjukkan melalui partisipasi aktifnya dalam memperbarui wawasan dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan roda birokrasi berjalan di jalur yang tepat.

Dalam agenda tersebut, Bupati Fadhil tidak hadir sendirian. Beliau didampingi oleh Asisten III Setda Batanghari serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan daerah secara teknis.

Pertemuan tersebut dilakukan dalam tajuk kegiatan “REBOAN: Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah”. Mengingat efisiensi waktu dan jarak, kegiatan ini diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting langsung dari Ruang Kerja Bupati Batanghari pada Rabu, 6 Mei 2026.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini merupakan forum resmi yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri. Forum ini dirancang sebagai wadah komunikasi dua arah yang intensif antara pusat dan daerah.

Kehadiran forum “REBOAN” dinilai sangat strategis bagi para kepala daerah. Melalui diskusi ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyelaraskan kebijakan nasional dengan kondisi lokal, sekaligus mencari solusi bersama atas dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu poin utama dalam pembahasan tersebut adalah evaluasi mendalam terhadap pelayanan Otonomi Daerah. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan signifikan pada kualitas layanan yang diberikan oleh Ditjen Otda kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Batanghari.

Selain itu, pertemuan ini juga menginventarisasi bentuk dukungan nyata bagi pelaksanaan tugas Kepala Daerah agar lebih efektif dan efisien. Fokus terakhir adalah membedah isu-isu strategis dan permasalahan teknis terkini demi memastikan pelayanan publik di daerah tetap berjalan secara optimal dan profesional.