Jambi – Dis informasi yang beredar terhadap kesehatan Bank Jambi dipastikan tidak memiliki basis fundamental. Hal ini disampaikan pengamat perbankan, Laila Farhat, yang mengungkap data bahwa kinerja keuangan bank tersebut masih berada dalam kategori sehat dengan indikator prudensial yang terjaga.

Menurutnya, gangguan sistem siber pada Februari 2026 lebih tepat diklasifikasikan sebagai operational risk event, bukan solvency issue maupun liquidity crisis. “

Peristiwa ini tidak menggerus struktur permodalan inti (core capital) secara signifikan dan tidak mengindikasikan tekanan pada kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek,” ujarnya.

Berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Jambi tetap berada di atas threshold minimum regulator. Ini menunjukkan bank memiliki capital buffer yang memadai untuk menyerap potensi kerugian. Sementara itu, rasio Non-Performing Loan (NPL) yang terjaga mengindikasikan kualitas aset produktif masih dalam kondisi terkendali.

Dari sisi likuiditas, Laila menilai tidak terdapat indikasi liquidity mismatch maupun tekanan pada cash flow.

“Bank masih memiliki kecukupan alat likuid, baik dalam bentuk giro pada BI maupun secondary reserves, sehingga kemampuan memenuhi penarikan dana nasabah tetap terjaga,” ucapnya.

Secara kinerja, Bank Jambi mencatatkan pertumbuhan yang solid. Total aset mencapai Rp15,15 triliun per September 2025 atau tumbuh 20,43 persen (YoY), mencerminkan ekspansi neraca yang sehat. Penyaluran kredit sebesar Rp9,90 triliun menunjukkan fungsi intermediasi tetap berjalan, meskipun dengan pertumbuhan moderat untuk menjaga kualitas portofolio.

Di sisi profitabilitas, laba bersih tahun buku 2025 sebesar Rp330 miliar mencerminkan earning capacity yang kuat. Bahkan, capaian ini melampaui target awal dan cukup untuk menyerap dampak kerugian non-recurring akibat gangguan siber. “Ini menunjukkan resilience model bisnis bank masih terjaga,” katanya.

Dalam konteks industri Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Sumatera, Bank Jambi berada pada kategori mid-tier BPD dari sisi aset. Skala bisnisnya memang masih di bawah Bank Sumut dan Bank Nagari, namun tetap kompetitif dengan fundamental yang stabil. Bahkan, posisinya relatif lebih kuat dibanding BPD Bengkulu dari sisi skala usaha dan profitabilitas.

Keberadaan Bank Sumsel Babel serta BRK Syariah juga mencerminkan dinamika industri yang kompetitif, namun tetap dalam koridor pengawasan ketat regulator.

Laila menegaskan, selama rasio-rasio utama seperti CAR, NPL, serta indikator likuiditas berada dalam batas aman dan diawasi regulator, maka tidak terdapat justifikasi untuk menyimpulkan adanya risiko kebangkrutan.

“Secara teknikal perbankan, tidak ada sinyal distress baik dari sisi permodalan, kualitas aset, maupun likuiditas. Artinya, Bank Jambi berada dalam kondisi going concern yang kuat, jauh dari kebangkrutan,” tuturnya.

Jambi – Pengamat perbankan, Laila Farhat, S.E., M.M. menilai penghargaan yang diraih Bank Jambi sebagai salah satu Bank BUMD terbaik 2026 menjadi sinyal kuat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap bank daerah tersebut tidak mengalami penurunan berarti.

Menurut Laila, penghargaan yang diberikan melalui riset independen Majalah Infobank menunjukkan bahwa secara fundamental Bank Jambi masih berada dalam kondisi sehat, baik dari sisi permodalan, likuiditas, tata kelola, maupun kapasitas manajemen risiko.

“Predikat yang diraih Bank Jambi ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat tidak luntur. Dalam industri perbankan, kepercayaan adalah modal utama. Ketika sebuah bank tetap mampu meraih penghargaan nasional di tengah tantangan yang dihadapi, itu menunjukkan publik masih percaya terhadap kekuatan fundamental bank tersebut,” ujar Laila pada Kamis, 2 April 2026.

Ia menegaskan, masyarakat tidak hanya melihat sebuah bank dari adanya gangguan layanan sesaat, tetapi juga dari bagaimana bank tersebut merespons persoalan, menjaga dana nasabah, memulihkan sistem, dan mempertahankan kualitas tata kelola.

Menurutnya, keberhasilan Bank Jambi mempertahankan operasional, memastikan dana nasabah tetap aman, serta terus menyalurkan kredit ke sektor produktif menjadi indikator bahwa fungsi intermediasi bank masih berjalan normal.

“Jika kepercayaan publik benar-benar runtuh, maka yang terjadi biasanya adalah penarikan dana besar-besaran, perlambatan penyaluran kredit, hingga tekanan likuiditas. Namun yang terlihat pada Bank Jambi justru sebaliknya. Aktivitas perbankan tetap berjalan, kerja sama dengan berbagai lembaga tetap berlanjut, dan penghargaan masih bisa diraih,” katanya.

Laila menilai penghargaan tersebut juga penting untuk memperkuat optimisme nasabah, pelaku usaha, serta pemerintah daerah bahwa Bank Jambi tetap memiliki posisi strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, sebagai bank pembangunan daerah, Bank Jambi memiliki peran besar dalam mendukung pembiayaan UMKM, perdagangan, jasa, hingga proyek-proyek pemerintah daerah. Karena itu, stabilitas dan kepercayaan terhadap Bank Jambi harus terus dijaga.

“Bank Jambi bukan hanya lembaga keuangan, tetapi juga instrumen pembangunan daerah. Ketika kepercayaan publik tetap terjaga, maka kemampuan bank untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin kuat,” tuturnya.

Jambi – Isu yang menyebut Bank Jambi berada di ambang kebangkrutan dinilai tidak berbasis pada parameter kesehatan bank dan berpotensi menimbulkan mispersepsi publik. Kondisi yang terjadi saat ini ditegaskan bukan merupakan krisis kepercayaan (confidence crisis), melainkan gangguan sistem layanan yang bersifat sementara dalam kerangka risiko operasional (operational risk).

Pengamat ekonomi dan perbankan, Laila Farhat, S.E., M.M., menegaskan bahwa penilaian terhadap kondisi bank harus mengacu pada indikator prudensial yang terukur, bukan berdasarkan persepsi jangka pendek akibat disrupsi layanan.

“Gangguan sistem tidak dapat serta-merta diklasifikasikan sebagai krisis kepercayaan, apalagi insolvency. Dalam kerangka manajemen risiko perbankan, ini masuk kategori operational risk, bukan solvency risk,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank secara umum diukur melalui rasio-rasio utama seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai indikator permodalan, Non-Performing Loan (NPL) sebagai proksi kualitas aset, serta Return on Assets (ROA) yang mencerminkan kinerja profitabilitas.

Selama rasio-rasio tersebut berada dalam threshold yang ditetapkan regulator, maka bank masih berada dalam kondisi sound dan solvent.

Menurut Laila, gangguan layanan digital merupakan fenomena yang lazim dalam industri perbankan modern dan tidak mencerminkan deteriorasi fundamental keuangan bank.

Kasus serupa pernah terjadi pada Bank Nasional yang mengalami disrupsi layanan elektronik yang menghadapi anomali sistem terkait informasi saldo nasabah.

Di tingkat global, institusi keuangan seperti HSBC dan Barclays juga pernah mengalami gangguan infrastruktur IT yang berdampak pada akses layanan nasabah.Media sosial Jambi

“Hal ini menunjukkan bahwa risiko operasional, khususnya pada infrastruktur digital banking, merupakan inherent risk dalam industri perbankan, dan tidak dapat diartikan sebagai indikasi kegagalan finansial,” katanya.

Dalam konteks sistem keuangan nasional, stabilitas perbankan juga ditopang oleh peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan lender of last resort, serta Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, sebagai bank pembangunan daerah, Bank Jambi memiliki dukungan struktural dari pemerintah daerah selaku pemegang saham pengendali, termasuk opsi penguatan permodalan melalui penyertaan modal daerah (PMD).

Laila juga menilai wacana perubahan mekanisme pembayaran gaji ASN melalui bendahara OPD sebagai langkah yang tidak aligned dengan prinsip efisiensi sistem keuangan daerah dan berpotensi menimbulkan fragmentasi likuiditas.

“Pendekatan yang lebih tepat adalah memastikan pemulihan sistem (system recovery), memperkuat manajemen risiko TI, serta meningkatkan transparansi komunikasi kepada nasabah. Ini isu operasional, bukan isu kepercayaan,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa penting bagi seluruh pihak untuk menjaga disiplin informasi berbasis data agar tidak menciptakan self-fulfilling panic yang justru dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan daerah.

“Secara fundamental, ini bukan krisis kepercayaan, bukan krisis likuiditas, dan bukan kondisi insolvency. Ini adalah gangguan sistem yang sedang dalam proses normalisasi,” tuturnya.