PERKARA
Fee Batu Bara dan Pengembalian Duit PTSL Terungkap di Sidang Gugatan Eks Kades di Batanghari
DETAIL.ID, Jambi – Polemik kerja sama tambang batu bara di atas Tanah Kas Desa (TKD) dan dugaan pungutan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kembali mengemuka dalam sidang gugatan mantan Kepala Desa Benteng Rendah, Herman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi pada Senin, 15 Juni 2026.
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sekar Anisa dengan anggota majelis Boghie Megananda dan Puspa Dwini Putri itu beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.
Tiga saksi yang dihadirkan yakni Muhammad, anggota BPD Desa Benteng Rendah, Purnawirawan yang merupakan Sekretaris Desa Benteng Rendah, serta Baharuddin, warga desa setempat.
Dalam persidangan, Purnawirawan mengaku mengetahui adanya gejolak masyarakat yang berujung pada usulan pemberhentian Herman sebagai kepala desa. Menurutnya, protes warga saat itu berkaitan dengan persoalan PTSL dan pengelolaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kegiatan pertambangan batu bara.
”Masyarakat meminta Herman berhenti karena masalah PTSL dan tanah kas desa untuk pertambangan batu bara,” kata saksi di hadapan majelis hakim.
Saat ditanya mengenai proses pemberhentian kepala desa, saksi mengaku tidak mengikuti seluruh tahapan yang berlangsung dan lebih mengetahui persoalan yang berkembang terkait kerja sama pengelolaan Tanah Kas Desa.
Dalam pemeriksaan silang, kuasa hukum tergugat membacakan salah satu dokumen yang memuat pengakuan Herman bahwa dirinya khilaf karena tidak menyampaikan surat perjanjian kerja sama kepada BPD dan perangkat desa lainnya. Dalam dokumen tersebut disebutkan hanya Muhammad yang mengetahui adanya pekerjaan pengerukan dengan skema fee batu bara yang telah ditandatangani.
Persoalan tambang menjadi salah satu fokus persidangan. Saksi menjelaskan masyarakat awalnya hanya mengetahui adanya kontrak kerja sama untuk kegiatan overburden (OB) atau pengerukan lapisan penutup tanah. Namun dalam perjalanannya, masyarakat mengetahui bahwa area Tanah Kas Desa juga dilakukan pengerukan batu bara.
”Masyarakat taunya kontrak OB. Ternyata dikeruk batu baranya juga,” ujar saksi.
Menurutnya, kontrak pertama mengatur kompensasi sebesar Rp 15 juta per bulan kepada desa dengan masa kerja sama selama 3 tahun. Sedangkan dalam kontrak lainnya terdapat ketentuan fee sebesar Rp 4.000 per ton batu bara.
Namun saat ditanya bagaimana pemerintah desa mengetahui jumlah tonase batu bara yang menjadi dasar pembayaran fee, saksi mengaku tidak mengetahuinya.
”Saya tidak tahu berapa tonase yang sudah diterima desa,” katanya.
Sementara terkait Program PTSL, saksi menyebut keresahan masyarakat muncul karena adanya pungutan biaya yang dianggap melebihi ketentuan. Ia mengaku mengetahui biaya resmi yang diperbolehkan untuk wilayah Jambi sebesar Rp 200 ribu per sertifikat.
”Intinya masyarakat itu ramai karena banyak yang dipungut biaya masalah PTSL,” ujarnya.
Saksi juga membenarkan adanya pengembalian uang kepada sejumlah warga setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.
Dalam persidangan, hakim turut menyinggung temuan Inspektorat yang memerintahkan pengembalian kelebihan pungutan sebesar Rp 17,55 juta kepada masyarakat.
Saksi berikutnya, Muhammad yang merupakan anggota BPD Benteng Rendah periode 2019 hingga sekarang, mengaku ikut menjadi peserta Program PTSL pada 2024.
Ia menyebut secara pribadi menyerahkan uang sebesar Rp 700 ribu kepada kepala desa untuk pengurusan dua bidang tanah. Setelah muncul hasil pemeriksaan Inspektorat, ia mengaku menerima pengembalian sebesar Rp 300 ribu.
”Setelah ada permasalahan dan LHP, saya menerima pengembalian Rp 300 ribu,” kata Muhammad.
Terkait proses usulan pemberhentian Herman, Muhammad mengaku tidak pernah menerima surat resmi maupun mengikuti rapat khusus yang membahas pemberhentian kepala desa.
”Ada malam ketua BPD datang minta tanda tangan. Saya bilang daripada saya tanda tangan, lebih baik saya mundur,” ujarnya.
Sebelumnya, Herman menggugat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 70 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Benteng Rendah ke PTUN Jambi.
Pemberhentian tersebut berawal dari hasil audit tujuan tertentu Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari yang menemukan sejumlah pelanggaran dalam kerja sama pengelolaan Tanah Kas Desa dengan perusahaan tambang serta pelaksanaan Program PTSL.
Dalam laporan pemeriksaan, Inspektorat menemukan addendum kerja sama antara Pemerintah Desa Benteng Rendah dan PT DKC yang memperluas kerja sama dari kegiatan overburden menjadi penambangan batu bara dengan fee Rp 4.000 per ton tanpa melalui mekanisme musyawarah desa.
Inspektorat juga menemukan kelebihan pungutan PTSL sebesar Rp 17,55 juta yang kemudian direkomendasikan untuk dikembalikan kepada masyarakat.
Sidang selanutnya masih akan berlangsung pekan depan dengan agenda tambahan bukti dari para pihak serta saksi dari tergugat.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – DPD Partai Golkar Provinsi Jambi akan menyiapkan pendampingan hukum bagi Herman Efendi alias Fendi atau Abong Fendi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Merangin, yang ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dalam perkara dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin.
Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Ivan Wirata mengatakan pendampingan hukum tersebut merupakan bentuk perhatian partai terhadap kader yang tengah menjalani proses hukum.
”Kami mengenal Fendi sebagai sosok yang cukup baik dan loyal terhadap partai. Kami akan menyiapkan penasihat hukum untuk mendampingi beliau dalam menghadapi proses hukum ini,” kata Ivan pada Senin kemarin, 12 Oktober 2026.
Ivan menyatakan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Fendi. Namun ia menegaskan bahwa Golkar tetap menghormati proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.
Menurutnya, pendampingan hukum diperlukan untuk memastikan hak-hak Fendi sebagai pihak yang berstatus tersangka tetap terpenuhi selama proses penyidikan hingga tahapan hukum berikutnya.
Ia menepis anggapan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap penanganan perkara. Ivan menegaskan, proses hukum harus berjalan secara independen, profesional, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.
”Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita serahkan proses ini kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ivan berharap penyidik dapat mengungkap perkara tersebut secara objektif dan transparan. Ia juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum agar tidak berkembang spekulasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap perkara tersebut.
Menurut Ivan, status tersangka dan penahanan tidak serta-merta menjadi penentu kesalahan seseorang. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada proses pembuktian di pengadilan.
Sementara itu, perkara dugaan korupsi yang menjerat Fendi berkaitan dengan pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin periode 2019–2024. Dalam kasus tersebut, Kejati Jambi menetapkan 6 orang sebagai tersangka pada Senin kemarin 12 Oktober 2026, dengan 5 orang di antaranya langsung ditahan.
Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin.
Ivan menegaskan, Golkar akan memberikan pendampingan hukum kepada kadernya tanpa mengesampingkan supremasi hukum. Ia berharap seluruh proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan hingga diperoleh kepastian hukum melalui mekanisme peradilan.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Lima Tahun Anggaran Setwan DPRD Merangin Berujung Kasus Korupsi Rp19,5 Miliar, Kejati Jambi Tahan 5 Tersangka
DETAIL.ID, Jambi – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Merangin tahun anggaran 2019–2024. Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp19,5 Miliar, Senin, 12 Oktober 2026.
Keenam tersangka tersebut masing-masing F (Fauziah), HE (Herman Efendi), Y (Yusmarni), RA (Razali Azhari), I (Ismail), dan Z (Zaidan Ismail). Mereka terdiri atas mantan pejabat pengelola anggaran Setwan DPRD Merangin, pimpinan DPRD, bendahara pengeluaran, serta pihak swasta.
Adapun F, ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran pada Setwan DPRD Merangin periode 2019 hingga Juni 2023.
Kemudian HE merupakan Ketua DPRD Merangin periode 2019 hingga Agustus 2024. Sementara itu, Y menjabat Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Merangin pada 2019 hingga April 2024.
Selanjutnya, RA merupakan Pengguna Anggaran pada Setwan DPRD Merangin periode Juli 2023 hingga November 2024. Tersangka I menjabat sebagai Direktur CV Berkah Bersama. Dan tersangka Z, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Merangin periode 2019 hingga Agustus 2024.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Kejati Jambi menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Setwan DPRD Merangin selama 6 tahun anggaran.
Penyidik menemukan adanya pencairan anggaran yang dilakukan tanpa pengajuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahkan sejumlah PPTK disebut tidak mengetahui adanya pencairan anggaran pada kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka.
”Terdapat pencairan anggaran pembayaran kepada pihak ketiga yang fiktif,” kata Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly Wijaya dalam siaran pers, Senin, 12 Oktober 2026.
Tak berhenti disitu, penyidik Kejati juga mengklaim menemukan transfer uang dari rekening pengeluaran Setwan ke rekening pribadi yang tidak sesuai ketentuan, serta pengeluaran tanpa dokumen pertanggungjawaban.
Penyidik juga menemukan dokumen pertanggungjawaban yang sengaja dikosongkan atau tidak mencantumkan jenis dan jumlah pengeluaran. Dokumen tersebut diduga digunakan untuk menutupi besaran anggaran yang dicairkan sehingga PPTK tidak mengetahui secara pasti jumlah dana yang telah dikeluarkan.
Penyimpangan lainnya berkaitan dengan pembayaran biaya perjalanan dinas yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejati Jambi menyatakan telah mengantongi sedikitnya 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan para tersangka sesuai dengan peran masing-masing.
Berdasarkan keterangan dalam siaran pers Kejati Jambi, 5 tersangka menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 12 hingga 31 Oktober 2026. 3 tersangka ditempatkan di Rutan Kelas IIA Jambi, sedangkan 2 tersangka lainnya ditahan di Rutan Perempuan Jambi.
Sementara itu, tersangka Z belum menjalani pemeriksaan karena tidak hadir dengan alasan sakit. Z dilaporkan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pramita Laboratorium Medis di Bukittinggi sejak 5 Oktober 2026 dengan diagnosis cerebral infarction atau stroke iskemik dan hemiplegia atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, serta ketentuan penyertaan dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan terkait.
Adapun sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan dalam KUHP dan peraturan penyesuaian pidana.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIl.ID, Tanjungjabung Timur – Sengketa lahan seluas sekitar 12 hektare di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi, memasuki babak baru. Kuasa hukum Sunanto dan kawan-kawan melayangkan somasi pertama kepada pimpinan PT Mitra Prima Gitaabadi (MPG) terkait dugaan penguasaan lahan yang diklaim sebagai tanah warisan kliennya.
Somasi tersebut dilayangkan oleh Kantor Advokat Saiful Kipli & Associates pada 10 Oktober 2026. Dalam penanganan perkara ini, Saiful Kipli juga dibantu Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) yang dipimpin Ali Abdullah.
Dalam surat somasi itu, kuasa hukum menyebut lahan tersebut merupakan tanah warisan dari Mat Arab, orang tua klien mereka. Asalnya tanah itu diklaim dibeli dari seseorang bernama Tlepong pada 1998.
”Bahwa sebelumnya tanah tersebut terbagi untuk tujuh orang anak sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus,” kata Syaiful Kipli.
Kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Pada 22 Januari 2025, klien mereka disebut mengajukan surat kepada Camat Mendahara Ulu. Namun, upaya mediasi tersebut diklaim tidak membuahkan kesepakatan.
Selain itu pihak klien menuding PT MPG pernah melakukan pengukuran dan memasang patok batas lahan pada 2022. Akan tetapi menurut keterangan dalam somasi, patok tersebut kini telah hilang.
Kuasa hukum menilai penguasaan dan penanaman kelapa sawit di atas lahan yang diklaim kliennya telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil.
Melalui somasi pertama tersebut, pihak PT MPG diminta menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dalam waktu 7 x 24 jam sejak surat diterima.
”Apabila saudara tidak mengindahkan Somasi I ini, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum,” ujarnya.
Jika tidak tercapai penyelesaian, kuasa hukum menyatakan akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Muara Sabak serta melaporkan perkara tersebut kepada Polda Jambi, Polres Tanjungjabung Timur, atau Polsek Mendahara Ulu.
Dalam surat itu, kuasa hukum juga mencantumkan dugaan pelanggaran sejumlah pasal dalam KUHP baru, yakni Pasal 502, Pasal 257, dan Pasal 505. Penerapan pasal-pasal tersebut nantinya bergantung pada fakta dan hasil penilaian aparat penegak hukum.
Selain menempuh jalur hukum, surat somasi tersebut turut memuat rencana pendudukan lahan dengan mengerahkan massa apabila persoalan tidak diselesaikan.
Sementara itu hingga berita ini terbit, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PT MPG mengenai somasi dan klaim kepemilikan lahan tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
Union Busting Mencuat di PT BSS, KSBSI Segera Laporkan ke Polda Jambi
Pimpinan Ponpes Sabilul Jannah Bantah Dugaan Penganiayaan Santri, Katanya Korban Tak Akui Perbuatannya
Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Sosialisasikan Implementasi Perintis 10 Hari untuk Mendorong Pelayanan Peralihan Hak yang Lebih Efektif
Golkar Jambi Siapkan Pendampingan Hukum Untuk Ketua Golkar Merangin yang Ditahan Kejati
Pemerintah Bahas Kelembagaan BRAN, Perjelas Peran dan Pembagian Kewenangan dalam Reforma Agraria
ATR/BPN Dekat Permudah Akses Masyarakat Dapatkan Layanan Pertanahan
Di Era Gus Fawait, Warga Jember Gratis Berobat dan Pulang Naik Mobil Cinta
Nostalgia Sarko di HUT Sarolangun ke-27, Bupati M. Syukur: Merangin dan Sarolangun adalah Kakak Adik
Lima Tahun Anggaran Setwan DPRD Merangin Berujung Kasus Korupsi Rp19,5 Miliar, Kejati Jambi Tahan 5 Tersangka
Sengketa Lahan 12 Hektare di Tanjabtim, Kuasa Hukum Layangkan Somasi ke PT MPG
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
