Connect with us
Advertisement

PERKARA

Nama-nama Mantan Dewan yang Belum Diproses Hukum KPK Kembali Mengemuka di Sidang Ketok Palu Suliyanti

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang menyeret terdakwa Suliyanti, mantan anggota DPRD Jambi dari Fraksi Demokrat, dengan dakwaan menerima uang suap ketok palu dalam pengesahan RAPBD Jambi 2017 kembali berlangsung di PN Jambi pada Selasa kemarin, 21 Oktober 2025.

Kali ini, Jaksa KPK menghadirkan 2 saksi dari mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 yang sudah lebih dulu terjerat perkara serupa yakni Nasri Umar dan Tadjudin Hasan. Dalam kesaksiannya, Nasir Umar mengakui mengenal terdakwa Suliyanti sebagai sosok dewan yang pasif.

Namun meski demikian, Umar meyakini Suliyanti juga turut menerima uang suap ketok palu sebagaimana dakwaan. Keyakinan itu, kata dia, didapat dari informasi yang disampaikan oleh Kusnindar.

“Saya meyakini semua menerima. Untuk mengetahui dapat atau tidak, saya mendengar dari Kusnindar,” ujarnya.

Saksi lainnya, Tadjudin Hasan juga mengakui menerima uang suap, namun menegaskan dirinya tidak ikut meminta uang kepada Gubernur karena berasal dari partai pengusung.

Dalam persidangan, Umar pun meminta KPK bertindak adil dalam menetapkan tersangka kasus suap APBD Jambi tersebut. Ia menuding masih ada sejumlah mantan anggota DPRD 2014-2019 yang belum diproses hukum meski santer disebut-sebut menerima uang suap.

“Masih ada yang belum ditetapkan, padahal terbukti menerima, seperti yang maju jadi bupati. Yanti Maria, Eka Marlena, Budiyako, mereka masih bebas,” kata Umar.

Ia juga menyebut Budiyako sempat beralasan uang Rp 200 juta yang diterimanya merupakan pembayaran utang, namun Umar menilai itu merupakan bagian dari uang ketok palu.

Usai sidang, Jaksa KPK Hidayat membenarkan adanya permintaan dari saksi agar KPK menindaklanjuti dugaan keterlibatan anggota dewan lain.

“Keterangan saksi kita dalami. Sampai saat ini, penyidik masih terus mengembangkan kasus ini,” ujar Hidayat usai persidangan.

Sebelumnya, mantan anggota DPRD Jambi Luhut Silaban juga sempat menyoroti hal serupa. Ia bahkan terang-terangan menyebut setidaknya 7 anggota DPRD Provinsi Jambi diduga kuat turut menerima uang suap ketok palu namun belum dijadikan tersangka, antara lain Eka Marlina, Yanti Maria, Budiyako, Hilalatil Badri, Masnah, BBS, dan Karyani.

Sangking kecewanya, dia bahkan menilai KPK belum profesional dalam menangani perkara tersebut.

“Ada kejanggalan mulai dari perubahan BAP sampai pengembalian uang suap lewat Kusnindar. Kami minta kasus ini ditindaklanjuti secara profesional,” katanya dalam sidang sebelumnya di PN Jambi, 2 September 2025.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement Advertisement

PERKARA

Korupsi Samsat Bungo: PTT Divonis Paling Berat, Mantan Kepala Divonis 2 Tahun Penjara

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Bungo tahun 2019, Hasanul Fahmi, divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dalam perkara korupsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada Senin, 22 Desember 2025.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasanul Fahmi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta,” ujar Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan.

Selain Hasanul Fahmi, majelis hakim juga membacakan putusan terhadap enam terdakwa lainnya yang terlibat dalam perkara yang sama. Kasi Pelayanan Samsat Bungo tahun 2019, Irniyanti divonis pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 50 juta. Vonis serupa juga dijatuhkan kepada Bendahara Penerimaan Samsat Bungo, Muhammad Sabirin yang dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Sementara itu, hukuman lebih berat dijatuhkan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Keuangan Daerah Samsat Bungo, Asep Hadi Suganda. Ia divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar.

“Apabila tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” kata hakim.

Terdakwa lainnya, pekerja harian lepas UPT Samsat Bungo, Riki Saputra dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 309.397.300, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta benda disita atau diganti pidana penjara selama 6 bulan.

Petugas keamanan Jasa Raharja Samsat Bungo, Muhammad Suhari divonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta.

Sementara kasir Bank Jambi yang ditempatkan di Samsat Bungo, Marwanto dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun 4 bulan dan denda Rp 100 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 309.337.300 dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya disita atau diganti pidana penjara selama 6 bulan.

Adapun kasus korupsi Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Bungo tahun 2019 yang melibatkan tujuh terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 1,9 miliar.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Lima Bulan Usai Lahan Terbakar, Pemilik Lahan 189 Hektare di Gambut Jaya Ini Ditetapkan Tersangka

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Pemilik lahan sawit terdampak karhutla berinisial E di Desa Gambut Jaya, Kec Sungai Gelam, Kab Muarojambi akhirnya resmi berstatus tersangka setelah 5 bulan kasusnya bergulir di tangan polisi.

Sebelumnya tim gabungan berjibaku melakukan operasi pemadaman selama berhari-hari di lahan gambut yang baru ditanami sawit tersebut pada akhir Juli lalu.

Kini, Dir Krimsus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengungkap bahwa penyidik Sub Dit Tipidter Polda Jambi telah memeriksa sejumlah 23 saksi dan 4 ahli.

Penyidik, kata dia, juga telah melakukan gelar perkara berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, ahli dan sejumlah barang bukti di TKP.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, kita menetapkan tersangka pemilih lahan berinisial E,” ujar Kombes Pol Taufik Nurmandia pada Senin kemarin, 22 Desember 2025.

Berdasarkan perhitungan BPN, karhutla tersebut terjadi pada areal lahan dengan total luas mencapai 189 hektare. Perluasan lahan untuk perkebunan sawit dengan cara membakar diduga sebagai pemicu dari insiden karhutla.

Sosok pemilik lahan berinisial E, yang berasal dari daerah Medan, Sumatera Utara tersebut kini terancam dengan sanksi berat dari UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yakni ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Tangkap 2 Bandar Jaringan Medan, BNNP Jambi Musnahkan 61,785 Gram Sabu-sabu

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 61,785 gram di Kantor BNN Provinsi Jambi pada Senin kemarin, 22 Desember 2025.

Sebelum dimusnahkan, petugas melakukan uji keaslian terhadap barang bukti. Hasil pemeriksaan memastikan sabu tersebut merupakan narkotika golongan I.

Kepala BNN Provinsi Jambi Kombes Pol Rachmad Resnova mengatakan, barang bukti sabu-sabu itu berasal dari dua laporan kasus model (LKM) yakni LKM 012 dan LKM 018.

“Hari ini kita lakukan pemusnahan sabu-sabu sebanyak 61,785 gram,” kata Kombes Pol Rachmad.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, BNN Jambi mengamankan dua tersangka yakni Eko Listiono dan Zainal Arifin. Keduanya ditangkap di wilayah Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

Rachmad menyebut, kedua tersangka merupakan bandar narkotika yang berperan melakukan pengeceran sabu-sabu sebelum diedarkan.

“Mereka bandar, karena melakukan pengenceran,” ujarnya.

Lebih lanjut, kedua tersangka diketahui merupakan bagian dari jaringan narkotika asal Medan, Sumatera Utara. Saat ini BNN Jambi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan lainnya.

“Kita akan terus kejar jaringannya,” katanya.

Dalam pemberantasan narkoba, BNN Jambi juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta melibatkan elemen masyarakat. Sebab menurut Kepala BNNP Jambi, masalah narkoba ini tidak bisa diselesaikan sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs