Connect with us
Advertisement

DAERAH

Hasbi Anshory Bilang COVID-19 Bukan Penyakit Kutukan, Hermina: Terima Kasih

Published

on

Hasbi Anshory

detail.id/, Batanghari – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory dalam sambutannya di aula RSUD HAMBA Muara Bulian, Jambi mengatakan corona virus disease (COVID-19) bukan penyakit kutukan.

“COVID-19 bukan penyakit kutukan,” kata Hasbi dihadapan Direktur RSUD HAMBA Muara Bulian, Hermina Basri sebelum penyerahan 50 unit Alat Pelindung Diri (APD), Kamis (4/6/2020).

Legislator NasDem daerah pemilihan Provinsi Jambi ini merasa sedih masih ada masyarakat terpapar COVID-19 tak mau menjalani isolasi mandiri. Bahkan ada masyarakat yang kabur saat petugas menjemput menggunakan APD lengkap.

“Kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyakit COVID-19 bisa sembuh, asal mengikuti protokol kesehatan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

RSUD HAMBA Muara Bulian merupakan rumah sakit ke lima penyaluran APD Hasbi Anshory bersama Partai NasDem peduli COVID-19. Tak hanya RSUD HAMBA Muara Bulian, kata Hasbi, tim dia akan memberikan bantuan APD ke semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”4″]

“Satu puskemas ada yang 5 ada yang 10 APD, tergantung kebutuhan. Tujuan pemberian APD ke puskesmas karena Puskesmas adalah garda terdepan. Sebab kalau ditemukan ada masyarakat yang terpapar COVID-19, maka petugas Puskesmas yang paling duluan menjemput,” katanya.

Hasbi berujar anggaran penanganan COVID-19 sekitar Rp75 triliun se-Indonesia. Sewaktu rapat dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, ia minta agar Kementerian Keuangan menganggarkan insentif untuk petugas medis.

“Saya ingin bertanya apakah anggaran itu telah diterima atau telah dikutip dari anggaran APBD. Kalau memang dikutip dari APBD, setelah masa reses, saya akan menyampaikan dengan Menteri Keuangan bahwa metodenya seperti apa,” ucapnya.

Kalau dari APBD, kata Hasbi, berarti dari kantong kiri ke kantong kanan. Ia mengharapkan insentif petugas medis dari APBN murni. Petugas medis jangan melihat nominal uang insentif, tapi lihatlah wujud perhatian Pemerintah.

“Untuk non medis Rp5 juta, para medis Rp7,5 juta, dokter Rp10 juta dan dokter spesialis Rp15 juta. Karena ini hak dari teman-teman para medis selaku garda terdepan. Resiko yang dihadapi adalah, mereka mempunyai keluarga, anak, istri dan suami,” katanya.

Pria kelahiran Mersam 48 tahun silam ini berucap kejadian di pulau Jawa ada para medis wafat namun saat pemakaman mendapat penolakan. Meski demikian, ia tetap memberikan dukungan penuh bahwa tugas semua para medis adalah tugas mulia.

“APD yang saya serahkan hasil buah tangan UMKM Jambi dengan standar kesehatan nasional. Saya bisa saja datangkan APD dari Bandung dan Jakarta, tapi UMKM Jambi tidak jalan. Tujuan saya agar UMKM Jambi lebih bergairah selama masa pandemi COVID-19,” ujarnya.

Direktur RSUD HAMBA Muara Bulian, dr Hermina Basri mengucapkan terima kasih atas sumbangsih Hasbi Anshory memberikan APD. Ia berpesan kepada Hasbi bahwa pasien COVID-19 bukan untuk dijauhi.

“Tetapi menjadi pelajaran bagi kita bahwa mereka tidak membahayakan orang disekitarnya, asal kita tetap mematuhi aturan dari pemerintah. Tetap pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir,” ucapnya.

Jika bertemu dengan orang lain, hal yang tidak boleh dilakukan adalah menyentuh area wajah. Jadi, kemana pun Hasbi Anshory pergi, ia berharap pesan ini disampaikan kepada seluruh masyarakat. Apalagi banyak tanggapan miring masyarakat tentang COVID-19.

“Mudah-mudahan dengan kunjungan ini, masyarakat semakin hari semakin bertambah mengerti tentang pencegahan corona virus. Besar harapan kami kegiatan bapak tidak berakhir di rumah sakit ini saja. Tetapi dapat mengunjungi tempat kesehatan lainnya,” katanya. 

DAERAH

Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis, 12 November 2026.

“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.

Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.

Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.

“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tutur Menteri Nusron.

Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)

Continue Reading

DAERAH

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis. 12 November 2026. Melalui pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN berbagi pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.

“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu hal yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

Wamen Ossy menjelaskan kepada delegasi Timor-Leste, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pengadministrasian pertanahan ini jadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.

Menurut Wamen Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. “Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ucapnya.

Dalam pertemuan ini, perihal teknis turut menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, khususnya terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, langsung memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Meskipun memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia ia harapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.

Paulo Remedios juga berharap, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste sehingga ia merasa diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. (*)

Continue Reading

DAERAH

Disporabudpar Jember Beri Akses Gratis Jogging Track dan Fitnes di JSG

DETAIL.ID

Published

on

Runners berlari di lintasan lapangan JSG, Kamis (12/11/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Stadion Jember Sport Garden (JSG) kini resmi membuka fasilitas olahraga secara cuma-cuma bagi masyarakat luas.

Kebijakan ini dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kebudayaan, Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk memperluas pilihan destinasi olahraga bagi warga selain di kawasan Alun-alun Jember.

Kepala Disporabudpar Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menyampaikan bahwa pembukaan fasilitas ini disesuaikan dengan tingginya antusiasme warga terhadap tren olahraga lari yang tengah digemari saat ini.

“Untuk memfasilitasi hobi yang lagi hype sekarang Run supaya ada tempat yang representatif untuk berlatih lari, untuk para runners,” kata Regar.

Masyarakat dapat menggunakan fasilitas lintasan lari di dalam lapangan JSG setiap hari Kamis sore.

Selain lintasan lari, pihak dinas juga mengoptimalkan fasilitas pusat kebugaran gratis yang telah beroperasi selama hampir dua bulan terakhir.

“Ini kita kebetulan punya alat gym, sehingga untuk mengoptimalkan dan daripada hanya digunakan untuk internal, jadi kami juga buka untuk umum,” kata Regar.

Fasilitas pusat kebugaran ini melayani pengunjung setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB.

Mengingat keterbatasan ruangan serta peralatan yang tersedia, calon pengunjung diimbau untuk mendaftar terlebih dahulu melalui tautan resmi yang telah disediakan.

Langkah menggratiskan fasilitas olahraga ini didasari oleh tekad untuk menghidupkan kembali gairah dan atmosfer keolahragaan di Kabupaten Jember yang sejak lama dikenal memiliki potensi kuat di bidang olahraga.

“Nanti rencana juga ada beberapa hal lain di tahun 2027,” ucap Regar.

Inisiatif pemerintah daerah tersebut mendapat apresiasi positif dari warga.

Wina Nuraliya, salah seorang warga Desa Ajung, menilai keberadaan fasilitas tanpa biaya ini sangat membantu kebutuhan berolahraga, khususnya bagi generasi muda dan para pekerja kantoran.

“Menurut saya dengan adanya fasilitas ini sangat membantu sekali, apalagi di era sekarang ini ya, Gen Z apalagi itu sangat mensupport. Terutama orang kantoran begitu,” tutur Wina. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs