Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Jejak 69 Tahun dan Manifesto Pembaharuan di Era Al Haris – Sani

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Perjalanan waktu selama enam puluh sembilan tahun bagi Provinsi Jambi bukan sekadar pergantian kalender melainkan sebuah transformasi peradaban yang berakar dari semangat otonomi daerah. Jika kita menengok jauh ke belakang pada fajar pembangunan di tahun 1957 Jambi lahir dari rahim perjuangan rakyat yang merindukan kedaulatan administratif. Saat itu Jambi yang melepaskan diri dari Karesidenan Sumatera Tengah harus memulai segalanya dari titik yang sangat bersahaja. Infrastruktur hampir tidak ada dan akses antar wilayah hanya bergantung pada urat nadi Sungai Batanghari yang membelah provinsi ini dari hulu di Kerinci hingga ke hilir di Tanjung Jabung. Pada masa awal tersebut para perintis pembangunan meletakkan dasar-dasar identitas Melayu Jambi sebagai perekat sosial yang kuat untuk menghadapi isolasi geografis yang sangat menantang.

Memasuki fase pertengahan sejarahnya Jambi mengalami lonjakan ekonomi melalui sektor agraria. Hamparan hutan tropis mulai bertransformasi menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit yang luas menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pemain kunci dalam peta komoditas nasional. Namun pertumbuhan yang berbasis pada sumber daya alam mentah ini membawa konsekuensi jangka panjang yang mulai terasa saat memasuki milenium baru. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada fluktuasi harga komoditas global seringkali membuat struktur ekonomi daerah menjadi rapuh. Di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat menuntut adanya modernisasi infrastruktur yang tidak lagi bisa hanya mengandalkan jalur sungai namun harus beralih ke daratan yang lebih efektif dan efisien.

Titik balik pembaharuan yang paling progresif terjadi ketika estafet kepemimpinan sampai ke tangan Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH – Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I. Sejak dilantik pada Juli 2021 di tengah badai pandemi global Al Haris – Sani membawa visi Jambi MANTAP yang merupakan akronim dari Maju Aman Nyaman Tertib Amanah dan Profesional. Kepemimpinan beliau bukan sekadar melanjutkan rutinitas birokrasi melainkan sebuah upaya melakukan restorasi besar-besaran terhadap sistem pelayanan publik dan percepatan ekonomi. Al Haris yang memiliki latar belakang sebagai birokrat tulen dari tingkat bawah memahami betul bahwa masalah utama Jambi terletak pada ketimpangan antara potensi sumber daya yang melimpah dengan kualitas hidup masyarakat di pelosok desa yang masih tertinggal.

Salah satu pilar utama pembaharuan dalam era ini adalah program Dua Miliar Satu Kecamatan atau yang lebih dikenal dengan Dumisake. Narasi pembangunan yang dibawa melalui program ini adalah upaya mendesentralisasikan anggaran agar manfaat ekonomi tidak hanya berputar di pusat kota. Melalui Dumisake pemerintah provinsi melakukan intervensi langsung terhadap masalah kemiskinan dengan memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil pemberian beasiswa bagi anak-anak kurang mampu agar tetap bisa mengecap pendidikan tinggi serta perbaikan ribuan rumah tidak layak huni bagi keluarga prasejahtera. Program ini menjadi jawaban atas tuntutan publik mengenai pemerataan hasil pembangunan yang selama ini dianggap hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja.

Namun perjalanan pembaharuan di usia 69 tahun ini tidaklah berjalan tanpa hambatan yang berat. Sektor infrastruktur menjadi sorotan paling tajam dan krusial dalam dinamika pembangunan Jambi kontemporer. Pertumbuhan industri pertambangan khususnya batu bara menciptakan dilema yang sangat pelik bagi masyarakat dan pemerintah. Ribuan truk angkutan batu bara yang setiap hari memadati jalan nasional menciptakan kemacetan kronis kerusakan jalan yang masif hingga angka kecelakaan yang mengkhawatirkan. Tekanan publik terhadap pemerintah provinsi begitu besar mengingat jalan raya merupakan akses utama bagi mobilitas warga sehari-hari yang kemudian terganggu oleh aktivitas ekonomi skala besar tersebut.

Menyikapi sorotan tajam ini Gubernur Al Haris mengambil langkah-langkah strategis yang bersifat solutif dan visioner. Alih-alih hanya melakukan tindakan reaktif pemerintah provinsi mulai mendorong dengan keras pembangunan jalan khusus batu bara yang melibatkan pihak swasta. Solusi ini dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk memisahkan jalur logistik industri dari jalur aktivitas sosial masyarakat. Selain itu optimalisasi jalur sungai sebagai alternatif pengangkutan batu bara mulai digalakkan kembali untuk mengurangi beban beban jalan darat. Pembaharuan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak anti terhadap investasi namun keselamatan dan kenyamanan publik tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

Tantangan infrastruktur lainnya juga mencakup konektivitas antar wilayah di daerah pelosok. Pembangunan jembatan dan perbaikan jalan di wilayah strategis seperti di perbatasan antar kabupaten terus dipacu guna menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi pemicu inflasi daerah. Di bawah komando Al Haris Jambi juga mulai serius menangani masalah pemenuhan energi dan air bersih di kawasan terpencil melalui program-program inovatif yang melibatkan energi baru terbarukan. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa di usia yang hampir mencapai tujuh dekade tidak ada lagi masyarakat Jambi yang merasa terisolasi dari kemajuan zaman.

Di sisi lain pembaharuan juga menyentuh aspek tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jambi yang seringkali menjadi langganan bencana kebakaran hutan dan lahan mulai melakukan transformasi dalam sistem mitigasi bencana. Koordinasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi aparat keamanan dan masyarakat peduli api telah berhasil menurunkan titik api secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu kebijakan hilirisasi komoditas yang dicanangkan pemerintah pusat disambut baik oleh Al Haris – Sani dengan mempermudah izin bagi pendirian pabrik-pabrik pengolahan hasil perkebunan. Tujuannya jelas agar nilai tambah dari kelapa sawit dan karet tetap berada di Jambi dan memberikan dampak lapangan kerja bagi putra-putri daerah.

Kepemimpinan Al Haris – Sani juga sangat menonjol dalam upaya pelestarian budaya Melayu Jambi sebagai benteng identitas di tengah arus globalisasi. Revitalisasi kawasan Candi Muaro Jambi yang kini mendapatkan perhatian nasional dan internasional menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian sejarah. Dengan mendorong Candi Muaro Jambi sebagai pusat studi dan wisata religi dunia Jambi sedang membangun narasi baru bahwa kekayaannya bukan hanya yang terkubur di dalam tanah seperti batu bara melainkan juga warisan luhur yang ada di atas tanah. Ini adalah bentuk pembaharuan cara pandang terhadap aset daerah yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

​Melihat jauh ke depan tantangan Jambi menuju seabad usianya nanti tentu akan semakin kompleks terutama dalam menghadapi era digitalisasi. Al Haris – Sani telah memulai transformasi digital dalam birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Sistem pengadaan barang dan jasa serta pelayanan perizinan satu pintu kini terus ditingkatkan akuntabilitasnya untuk meminimalisir praktik korupsi. Meskipun masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi niat baik dan konsistensi dalam melakukan pembaharuan ini telah memberikan fondasi yang kuat bagi gubernur-gubernur selanjutnya.

Sebagai penutup narasi besar 69 tahun Jambi adalah cerita tentang resiliensi atau ketangguhan. Dari sebuah wilayah yang terbelah sungai besar kini menjadi provinsi yang bersiap menjadi hub logistik di pesisir timur Sumatera. Kepemimpinan Dr. H. Al Haris S.Sos, MH – Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I telah memberikan warna baru melalui keberanian mengambil keputusan di tengah kritik serta fokus pada pemberdayaan masyarakat kelas bawah. Dinamika pembangunan yang diwarnai oleh tantangan infrastruktur dan tekanan publik justru menjadi pelecut bagi pemerintah untuk bekerja lebih inovatif. Di bawah langit Jambi yang kian cerah harapan akan kesejahteraan yang merata bukan lagi sekadar mimpi melainkan sebuah proses yang sedang diperjuangkan dengan penuh komitmen dan dedikasi demi kejayaan Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Bagikan Sembako dan Masker ke 200 Ojek Terdampak Kabut Asap di Bungo

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak kabut asap di Kabupaten Bungo. Didampingi Bupati Bungo Dedi Putra dan Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat, Al Haris membagikan bantuan sembako dan masker kepada 200 pengemudi ojek online dan ojek pangkalan pada Senin, 19 Oktober 2026.

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban para pengemudi ojek yang penghasilannya ikut terdampak akibat kabut asap. Kondisi udara yang memburuk membuat aktivitas masyarakat di luar rumah berkurang, sehingga jumlah penumpang ojek turut menurun.

Paket bantuan yang dibagikan berisi beras 10 kilogram, sarden, minyak goreng, gula, mi instan, teh, serta satu kotak masker untuk setiap penerima.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Lutfiah.

Al Haris mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang merasakan langsung dampak kabut asap, terutama para pekerja sektor informal yang mengandalkan penghasilan harian.

“Kita membagikan bantuan ala kadarnya kepada teman-teman yang terdampak asap ini. Saya tahu banyak tukang ojek yang terganggu aktivitasnya. Banyak warga yang enggan keluar rumah, sehingga penumpang juga berkurang,” kata Al Haris.

Menurutnya, kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian warga. Para pengemudi ojek menjadi salah satu kelompok yang merasakan dampak tersebut karena pendapatan mereka bergantung pada jumlah penumpang setiap hari.

Karena itu, pemerintah memberikan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga sekaligus membagikan masker sebagai upaya perlindungan saat masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.

“Kalau pun naik ojek, mungkin penumpangnya tidak memakai masker. Nah, ini kita berikan masker, ada bantuan beras dan sembako. Paling tidak, pemerintah hadir karena ini musibah,” ujarnya.

Al Haris berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban para pengemudi ojek yang mengalami penurunan pendapatan selama kabut asap melanda wilayah Jambi, termasuk Kabupaten Bungo.

“Nilainya mungkin tidak seberapa, tetapi yang penting niat dan kepedulian kami untuk masyarakat yang terdampak asap. Kami ingin berbagi dengan para pelaku usaha yang selama ini ikut merasakan dampaknya,” ucapnya.

Sementara itu, Nofri, pengemudi ojek pangkalan di Pasar Atas Bungo, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi para pengemudi ojek yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jambi Al Haris yang telah memberikan bantuan bahan pangan. Tentu ini sangat membantu kami di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang,” kata Nofri.

Nofri mengungkapkan, kabut asap membuat aktivitas mencari penumpang menjadi terganggu. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penghasilan para pengemudi ojek yang harus memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari.

“Mudah-mudahan kondisi udara segera membaik sehingga bisa kembali beraktivitas dengan nyaman kami ojek dapat bekerja seperti biasa,” tuturnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Target Layanan Gratis 10.000 Pasien Jember di HUT ke-75 Presiden Prabowo

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait, diwawancarai media. (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan target besar untuk melayani sebanyak 10.000 peserta melalui rangkaian program bakti sosial hingga penghujung Desember 2026.

Sasaran utama dari inisiatif ini difokuskan bagi masyarakat yang memerlukan tindakan medis khusus, di mana pelaksanaannya dikemas lewat program Jember Cinta Kesehatan serta pengembangan layanan bertajuk Salam Cinta dari Jember yang dipusatkan di RSD dr Soebandi Jember pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan wajib menyentuh warga yang selama ini mengalami kesulitan dalam memperoleh penanganan dari tenaga medis.

Pihak pemerintah daerah juga berupaya semaksimal mungkin agar manfaat program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di luar batas wilayah kabupaten.

“Salam Cinta dari Jember untuk Jawa Timur jangan dimaknai yang lain-lain. Ini murni ungkapan cinta dari Kabupaten Jember untuk masyarakat Jawa Timur,” tutur sosok yang akrab disapa Gus Fawait tersebut selepas acara berlangsung.

Lebih lanjut, bupati menjelaskan bahwa program itu dirancang sebagai wujud kepedulian nyata bagi warga yang memerlukan tindakan medis khusus dan akan terus dilanjutkan secara bertahap.

Meskipun jangkauan saat ini masih berfokus di lingkup Jawa Timur, pemerintah daerah tetap menyimpan harapan agar pelayanan tersebut dapat membantu lebih banyak masyarakat luas yang membutuhkan pertolongan.

“Kami ingin bisa menjangkau seluruh Indonesia, tetapi saat ini kemampuan kami masih untuk wilayah Jawa Timur,” katanya.

Pada pelaksanaan bakti sosial yang memasuki tahun kedua ini, tim medis fokus menangani pasien dengan kelainan bawaan atau kongenital.

Berdasarkan hasil skrining, tercatat ada enam pasien yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penanganan medis khusus berupa bibir sumbing dan celah langit-langit, di mana lima pasien merupakan warga asli Kabupaten Jember dan satu pasien lainnya datang dari Kabupaten Probolinggo.

Selain itu, tim kesehatan turut mengidentifikasi tiga pasien yang mengalami kelainan pada alat genitalia, serta tiga pasien lain yang menderita kelainan anggota gerak baik bagian atas maupun bawah yang seluruhnya tercatat berasal dari Kabupaten Jember.

Langkah penanganan medis tersebut diharapkan mampu mendongkrak kualitas hidup para pasien sekaligus menekan dampak sosial yang harus mereka hadapi.

Ketua panitia Bakti Sosial, dr Ulfa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan pelayanan kesehatan yang digagas Pemkab Jember dalam melengkapi jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang sudah berjalan karena keberadaan UHC saja belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan warga tanpa didukung oleh program penunjang lainnya.

“Dengan adanya UHC, masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan layanan. Perlu didukung program-program kesehatan lainnya sehingga UHC benar-benar menjadi program yang komprehensif,” ucap dr Ulfa.

Pemkab Jember sendiri telah mengembangkan sejumlah program pendukung lain, seperti pengerahan 1.200 tenaga kesehatan, layanan Home Care, hingga berbagai kegiatan bakti sosial medis demi memperluas akses bagi masyarakat.

Ulfa menambahkan bahwa penanganan kelainan bawaan memerlukan perhatian yang berkelanjutan, sehingga tim ahli bersama Dinas Kesehatan terus aktif mendata pasien agar kasus yang membutuhkan tindakan medis dapat segera tertangani dengan baik.

“Kami berharap melalui bakti sosial ini, anak-anak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, diterima masyarakat, dan memiliki masa depan yang lebih cerah,” katanya.

Rangkaian kegiatan bakti sosial ini juga diisi dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas hari ulang tahun Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di mana Pemerintah Kabupaten Jember memilih merayakannya lewat aksi sosial kemasyarakatan.

“Ini bentuk syukur kami atas ulang tahun Pak Prabowo. Tidak ada perintah dari beliau, ini inisiatif kami sebagai bentuk syukur agar beliau diberi kesehatan. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju,” ucap Gus Fawait melanjutkan keterangan Ulfa.

Bupati juga memastikan bahwa pembiayaan untuk pasien yang berasal dari luar daerah sama sekali tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember, setelah segala aspek yang berkaitan dengan regulasi serta mekanisme pembiayaan dibahas secara matang bersama pihak-pihak terkait sebelumnya.

Memasuki tahap lanjutan, jenis pelayanan medis yang diberikan akan semakin diperluas ke berbagai tindakan lain, mulai dari operasi katarak, penanganan kasus kebidanan dan kandungan, hingga ragam layanan kesehatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien.

Gus Fawait menilai bahwa jaminan kesehatan yang ada belum secara otomatis membuat seluruh warga dapat mengakses tindakan medis dengan mudah, sebab sebagian masyarakat masih terkendala oleh faktor informasi, akses pelayanan, hingga kondisi sosial ekonomi mereka.

“Selain UHC, pengobatan gratis juga perlu dilengkapi dengan kegiatan seperti bakti sosial. Ada masyarakat yang mungkin belum mengetahui atau belum bisa mengikuti pelayanan secara normal, sehingga kami berupaya menjangkau mereka,” ujar Gus Fawait.

Oleh karena itu, Pemkab Jember juga mengandalkan layanan pendukung seperti Home Care dan Mobil Cinta untuk membantu warga yang memerlukan pendampingan serta akses langsung ke fasilitas kesehatan.

Tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, pemerintah daerah juga tetap menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, sektor pendidikan lewat revitalisasi sekolah, serta program beasiswa sebagai prioritas utama.

Pada tahun berikutnya, Pemkab Jember bahkan merencanakan pemberian dukungan berupa seragam sekolah, dan setelah fondasi kebutuhan dasar tersebut diperkuat secara menyeluruh, pembenahan infrastruktur daerah juga dipastikan akan terus berlanjut. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Aturan WFH bagi ASN Diterapkan Gus Fawait Akibat Antrean BBM

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait, diwawancarai media. (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Langkah cepat dan strategis kembali diambil oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Jember dengan memberlakukan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara.

Kebijakan ini resmi dikeluarkan menyusul masuknya berbagai laporan mengenai fenomena antrean panjang kendaraan yang memenuhi sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah setempat.

Permasalahan antrean panjang bahan bakar minyak tersebut terpantau tidak hanya terjadi di dalam batas teritorial Kabupaten Jember saja.

Berdasarkan laporan yang diterima, kendala serupa turut meluas dan melanda berbagai daerah lain di luar wilayah Provinsi Jawa Timur, bahkan hingga mencakup kawasan Pulau Pulau Bali.

Menanggapi situasi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait memberikan tanggapan bahwa proses distribusi energi secara prinsip memang merupakan kewenangan serta tanggung jawab utama dari pihak Pertamina.

Meskipun demikian, pemerintah kabupaten tetap terpanggil untuk ikut serta mengambil peran aktif dalam mencarikan solusi terbaik agar aktivitas pelayanan serta proses pembelian bahan bakar di masyarakat bisa segera kembali normal.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pimpinan daerah yang akrab disapa Gus Fawait ini mengumumkan secara langsung pemberlakuan aturan bekerja jarak jauh bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintahan daerah guna menekan tingkat mobilitas harian.

“Kami Pemerintah Kabupaten Jember memutuskan hari Jum’at ini, kemudian hari Senin minggu depan untuk para ASN Kabupaten Jember, kami putuskan untuk work from home. Untuk bekerja dari rumah,” ujar Gus Fawait, Jumat, 16 Oktober 2026 malam.

Penerapan kebijakan bekerja dari rumah ini secara khusus difokuskan untuk membantu mengurai tingkat kepadatannya serta memangkas antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai titik SPBU wilayah Kabupaten Jember.

Gus Fawait berharap langkah pembatasan sementara ini mampu memberikan ruang dan kelonggaran bagi arus lalu lintas maupun proses distribusi di lapangan.

“Mudah-mudahan bisa membantu Pertamina untuk memulihkan kembali distribusi BBM dan penjualan BBM di SPBU-SPBU Kabupaten Jember,” katanya.

Sebagai tahap tindak lanjut ke depan, pihak Pemkab Jember menyatakan masih akan terus mengamati perkembangan situasi riil yang terjadi di lapangan serta mengagendakan pembahasan bersama pihak manajemen Pertamina.

Sementara itu, klarifikasi resmi terkait faktor penyebab munculnya antrean panjang kendaraan di SPBU disampaikan langsung oleh Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi.

Ia memaparkan bahwa kendala tersebut timbul sebagai dampak dari adanya dinamika geopolitik internasional yang mengganggu kestabilan rantai pasok energi global serta berdampak pada ketepatan jadwal kedatangan kapal tanker minyak.

Kendati demikian, pihak Pertamina memberikan penegasan kuat bahwa situasi pelik tersebut sama sekali tidak memicu adanya pengurangan jumlah pasokan bahan bakar minyak yang dialokasikan untuk pengiriman khusus ke wilayah Kabupaten Jember.

“Kami garis bawahi bahwa tidak ada pengurangan pengiriman, namun memang ada penyesuaian pola distribusinya,” tutur Ahad Rahedi. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs