DAERAH
Sebanyak 23 Perusahaan Asal Jambi Masuk Daftar Pemasok Batu Bara PLTU, Total Alokasi Capai 3 Juta Ton
DETAIL.ID, Jambi – Peta pemasok batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik menunjukkan sejumlah perusahaan pertambangan asal Provinsi Jambi mendapat jatah alokasi pasokan ke berbagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN Group.
Data yang tercantum dalam lampiran surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor B-1839/MB.05/DBB.OP/2023 tertanggal 2 Desember 2023 itu memuat alokasi pemenuhan kebutuhan batu bara untuk kelistrikan umum dan industri nonkelistrikan periode 2024–2026.
Dari penelusuran terhadap data tersebut, sedikitnya 23 perusahaan yang berlokasi di sejumlah kabupaten di Jambi tercatat memperoleh alokasi pasokan. Tujuan pengiriman tersebar ke berbagai PLTU di Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Kepulauan Riau.
Jika seluruh angka alokasi yang tercantum untuk 22 perusahaan pemasok kelistrikan dijumlahkan, volumenya mencapai sekitar 2,89 juta metrik ton (MT). Angka tersebut belum memasukkan PT Hutamas Kuoda karena dalam data yang dihimpun tidak tercantum volume pasokannya. Sekalipun tercatat sebagai salah satu pemasok PLN.
Sementara satu perusahaan lainnya, yakni PT Anugerah Alam Andalas, mendapat alokasi untuk kebutuhan industri nonkelistrikan sebesar 50.000 ton melalui Gudang Indarung/Pelabuhan Teluk Bayur.
Pemasok dengan Alokasi Terbesar
Salah satu perusahaan dengan alokasi terbesar adalah PT Jambi Prima Coal yang berlokasi di Kabupaten Sarolangun. Perusahaan ini tercatat mendapat alokasi pasokan ke sejumlah PLTU dengan total sekitar 802.750 MT.
Pasokan PT Jambi Prima Coal tersebar ke PLTU Suralaya Baru sebesar 37.500 MT, Lontar 63.750 MT, Pelabuhan Ratu 57.500 MT, Sebalang 30.000 MT, Belitung 24.000 MT, Tembilahan 15.000 MT, Pangkalan Susu 110.000 MT, Tanjung Balai Karimun 21.000 MT, Teluk Sirih 242.500 MT, Parit Baru Bengkayang 65.000 MT, Sanggau 47.500 MT dan Sintang 89.000 MT.
Selain itu, PT Karya Bumi Baratama, juga dari Sarolangun, mendapat alokasi sekitar 452.500 MT untuk sejumlah PLTU. Rinciannya antara lain Suralaya Baru 42.500 MT, Lontar 25.000 MT, Sebalang 45.000 MT, Teluk Sirih 240.000 MT dan PLTU Bengkulu 100.000 MT.
Kemudian terdapat PT Kamalindo Sompurna dengan alokasi sekitar 360.720 MT, terdiri dari 210.720 MT untuk PLTU Suralaya 1–7 dan 150.000 MT untuk PLTU Pangkalan Susu.
Sementara PT Dinar Kalimantan Coal tercatat mendapat alokasi 204.000 MT untuk PLTU Suralaya 1–7.
Dari Batanghari Hingga Sarolangun
Perusahaan pemasok tersebut tersebar di beberapa wilayah penghasil batu bara Jambi.
Di Kabupaten Batanghari, antara lain terdapat PT Alam Semesta Sukses Batu Bara dengan alokasi 20.000 MT ke PLTU Suralaya Baru, PT Batu Hitam Jaya sebesar 75.000 MT ke PLTU Pelabuhan Ratu, PT Batu Hitam Sukses sekitar 90.300 MT ke sejumlah PLTU, PT Bumi Bara Makmur Mandiri sebesar 60.000 MT serta PT Inti Bara Nusa Lima sebesar 30.000 MT.
PT Triadat Quantum juga tercatat dari Batanghari dengan alokasi 25.000 MT untuk PLTU Parit Baru Bengkayang dan Sintang.
Dari Kabupaten Bungo, terdapat PT Andalas Nusa Indah dengan alokasi 20.000 MT untuk PLTU Ombilin, PT Anugrah Mining Persada dengan total sekitar 105.000 MT ke lima PLTU, serta PT Baratama Rezeki Anugrah Sentosa Utama sebesar 30.000 MT ke PLTU Ombilin.
Sementara dari Tanjung Jabung Barat, PT Bumi Indo Power mendapat alokasi yang cukup besar, mencapai sekitar 134.000 MT, yang tersebar ke sembilan PLTU.
Dari Kabupaten Tebo, tercatat PT Daya Bambu Sejahtera dengan alokasi 300.000 MT, PT Tebo Agung International sebesar 104.000 MT dan PT Tebo Prima sebesar 57.500 MT.
Adapun dari Sarolangun, selain PT Jambi Prima Coal, PT Dinar Kalimantan Coal, PT Kamalindo Sompurna dan PT Karya Bumi Baratama, terdapat PT Kirana Graha Buana dengan 100.000 MT, PT Minemex Indonesia 48.000 MT, PT Sarolangun Bara Prima sekitar 85.100 MT dan PT Sarolangun Prima Coal sekitar 270.000 MT.
Tujuan Pasokan Tersebar di Banyak Wilayah
Data tersebut menunjukkan bahwa batu bara dari perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Jambi tidak hanya diarahkan ke satu pembangkit.
Sejumlah nama PLTU muncul berulang dalam daftar, antara lain Suralaya Baru, Suralaya 1–7, Lontar, Pelabuhan Ratu, Pangkalan Susu, Sebalang, Teluk Sirih, Ketapang, Parit Baru Bengkayang, Sanggau dan Sintang.
PLTU Teluk Sirih menjadi salah satu tujuan dengan volume besar. PT Jambi Prima Coal sendiri tercatat mendapat alokasi 242.500 MT untuk pembangkit tersebut, sedangkan PT Karya Bumi Baratama mendapat 240.000 MT.
Di sisi lain, PLTU Pangkalan Susu juga menerima alokasi besar dari sejumlah perusahaan Jambi, termasuk PT Daya Bambu Sejahtera sebesar 150.000 MT, PT Kamalindo Sompurna 150.000 MT, PT Jambi Prima Coal 110.000 MT, PT Sarolangun Bara Prima 45.000 MT, PT Sarolangun Prima Coal 45.000 MT, PT Bumi Bara Makmur Mandiri 52.500 MT dan PT Bumi Indo Power 22.500 MT.
Data Ini Membuka Sejumlah Pertanyaan
Besarnya alokasi tersebut sekaligus membuka ruang untuk menelusuri lebih jauh rantai pasokan batu bara dari tambang di Jambi hingga pembangkit.
Sebab, alokasi dalam dokumen pemerintah pada dasarnya menunjukkan besaran kebutuhan/pemenuhan pasokan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh volume tersebut telah benar-benar ditambang, dikirim dan diterima pembangkit sesuai angka alokasi.
Karena itu, sejumlah aspek penting masih perlu diuji, mulai dari realisasi pengiriman, asal tambang, kualitas atau spesifikasi batu bara, dokumen pengangkutan, transaksi penjualan hingga penerimaan batu bara di masing-masing PLTU.
Pertanyaan lainnya adalah apakah seluruh perusahaan yang memperoleh alokasi tersebut benar-benar memiliki kapasitas produksi dan perizinan yang sesuai dengan volume yang dialokasikan.
Begitu pula dengan kesesuaian antara batu bara yang dikirim dengan spesifikasi yang dipersyaratkan pembangkit.
Data alokasi ini dengan demikian dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri rantai pasok batu bara Jambi: dari tambang, stockpile, pelabuhan, pengangkutan, hingga akhirnya masuk ke PLTU.
Terlebih, jumlah dan sebaran perusahaan yang terlibat menunjukkan bahwa pasokan batu bara dari Jambi memiliki jaringan distribusi yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan pembangkit di berbagai daerah.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program Masyarakat Tanya ATR/BPN (MasNya ATR/BPN) pada Kamis, 1 Oktober 2026. Lewat program tersebut, Kementerian ATR/BPN menyediakan wadah tanya jawab bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai layanan pertanahan secara real time pada akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN
“MasNya ATR/BPN itu adalah masyarakat bertanya kepada ATR/BPN mengenai prosedur, biaya, waktu atau apa pun terkait dengan pengurusan sertipikat tanah. Jadi ini untuk mengedukasi masyarakat, agar masyarakat benar-benar paham ketika ke Kantor Pertanahan itu apa yang harus dilakukan,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, di Media Center Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Program yang diinisiasi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pihak ketiga yang menawarkan jasa percepatan atau kemudahan dalam pengurusan sertipikat. “Kita juga harapkan dengan adanya edukasi ini masyarakat bisa langsung datang sendiri ke Kantor Pertanahan dan sudah tidak merasa bingung,” tutur Uunk Din Parunggi.
MasNya ATR/BPN disiarkan secara langsung melalui akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00-11.00 WIB. Program ini dikemas dalam format dialog interaktif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan secara langsung terkait layanan pertanahan.
Dalam pelaksanaannya, MasNya ATR/BPN dipandu oleh Muhammad Akbar dari Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN sebagai host yang akan membantu mengarahkan pembahasan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat pengguna TikTok, dapat menyimak Live Kementerian ATR/BPN dan memanfaatkan program ini untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan pertanahan, termasuk prosedur, waktu, biaya pengurusan sertipikat.
“Saya harapkan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program MasNya ATR/BPN ini secara baik untuk menanyakan apa pun itu terkait dengan sertipikat tanah. Namun, lain halnya dengan pengaduan karena sudah ada kanalnya sendiri,” kata Uunk Din Parunggi.
Respons masyarakat terlihat langsung dalam Live perdana MasNya ATR/BPN. Ratusan masyarakat yang mengikuti siaran langsung tersebut mulai menyampaikan berbagai komentar serta pertanyaan seputar masalah pertanahan yang mereka hadapi.
“Terima kasih penjelasannya, sangat jelas sekali. Saya dukung ini karena jadi transparan semua prosesnya,” ujar salah satu penanya dari Jawa Timur, Mba’Cik Verandys. (*)
DAERAH
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Bupati M. Syukur Ingatkan Pentingnya Menjaga Identitas Bangsa di Era Digital
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Halaman Kantor Bupati Merangin pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati Merangin A. Khafidh, Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Sekdin/Sekban, Kabag, hingga jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Merangin.
Turut hadir pula Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Merangin serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Merangin.
Usai pelaksanaan upacara, Bupati M. Syukur menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen penting untuk memperkuat tali persaudaraan dan mengingatkan kembali nilai-nilai luhur bangsa.
“Hari ini seluruh jajaran pemerintah, unsur Forkopimda, dan masyarakat melaksanakan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mudah-mudahan kegiatan ini mengingatkan kita kembali akan pentingnya keberagaman, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat,” ujar Bupati M. Syukur.
Menanggapi tantangan era modern, Bupati M. Syukur menekankan agar pesatnya perkembangan teknologi tidak mengikis identitas dan budaya bangsa.
Menurutnya, Pancasila harus tetap menjadi benteng utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila adalah dasar kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini, ciri khas dan budaya kita jangan sampai hilang. Yang paling penting adalah menjaga semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Meski dalam keberagaman dan kebinekaan, kita harus tetap menjadi bangsa yang utuh, menyatu, dan berlandaskan Pancasila,” katanya.
Upacara berlangsung secara tertib dan ditutup dengan sesi foto bersama serta silaturahmi antarunsur pimpinan daerah dan peserta upacara. (*)
DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah mengalokasikan dana bantuan pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke empat organisasi perangkat daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi penerima alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp18 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, anggaran tersebut telah dimasukkan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2026 setelah sebelumnya melalui pergeseran anggaran mendahului perubahan.
”Sudah, sudah masuk dalam APBD-P, sudah dimasukkan dari pertama diawali dengan pergeseran mendahului perubahan. Kemudian kita bawa lagi ke APBD Perubahan dan sudah diketok palu,” kata Sudirman usai rapat paripurna pada Rabu kemarin, 30 September 2026.
Selain BPBD, dana bantuan tersebut dialokasikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kehutanan (Dishut), serta RSUD Raden Mattaher Jambi.
Berdasarkan rincian alokasi, BPBD Provinsi Jambi mendapat Rp18 miliar, Dinkes Rp2,8 miliar, Dishut Rp1,8 miliar, dan RSUD Raden Mattaher Rp6,5 miliar.
Sudirman mengatakan, seluruh anggaran telah terbagi ke masing-masing OPD dan kini tinggal direalisasikan melalui program serta kegiatan yang telah direncanakan hingga Desember 2026.
”Dana bantuan itu sudah terbagi habis. Artinya dananya sudah terbagi habis di situ, nanti tinggal dijalankan. Yang sudah jalan ya jalan, yang silakan jalankan, masih ada rentang waktu sampai Desember 2026,” ujarnya.
Ia berharap anggaran bantuan pemerintah pusat tersebut digunakan secara optimal, terutama untuk mendukung penanganan karhutla, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah mengatakan, pihaknya mengusulkan pengadaan sejumlah peralatan dan kebutuhan operasional untuk mendukung penanganan karhutla.
Menurut Bachyuni, kebutuhan tersebut mencakup personel, peralatan, serta kendaraan untuk menunjang mobilitas petugas di lapangan.
”Saya kalau arahan Bapak Gubernur, yang pertama untuk personel, untuk alat dan untuk mobilitas kendaraan,” katanya.
Ia menambahkan, penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendukung mobilitas kendaraan sesuai ketentuan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Di sisi lain, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengusulkan pengadaan peralatan pemadaman serta pembangunan sumur bor, terutama di kawasan lahan gambut yang rawan terbakar.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Andri Yushar Andria mengatakan, usulan tersebut telah disesuaikan dengan arahan dalam surat edaran Mendagri.
Peralatan yang diusulkan meliputi kendaraan roda dua, mesin nozzle untuk mendukung masyarakat peduli api, selang, dan sepatu bot. Dishut juga mengusulkan pembangunan 12 hingga 14 sumur bor.
”Untuk pembuatan sumur bor akan diprioritaskan di lahan gambut, yang memang lahan gambut ini rawan terbakar,” kata Andri Selasa lalu, 29 September 2026.
Menurut Andri, pembangunan sumur bor diperlukan untuk mengatasi kendala ketersediaan air yang kerap dihadapi petugas saat memadamkan kebakaran di lahan gambut.
”Karena selama ini kendala kami ketika pemadaman api di lahan gambut itu sumber air yang susah. Sehingga kita prioritaskan di lahan gambut dan apabila kembali karhutla di lokasi yang sama, kita sudah memiliki sumber air,” katanya.
Sebelumnya, DPRD Provinsi Jambi juga meminta agar dana bantuan tersebut digunakan secara akuntabel dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak karhutla.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori mengatakan, pihaknya telah membahas penggunaan anggaran bersama OPD mitra kerja, termasuk Dinas Kesehatan.
”Kemarin kita sudah bahas bersama sesuai dengan mitra kerja OPD. Kita minta agar bantuan itu dipastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Fauzi, Minggu, 27 September 2026.
Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi itu juga meminta agar anggaran diarahkan untuk mengatasi dampak karhutla, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
Ia menyebut Dinkes Provinsi Jambi telah mengusulkan pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai, termasuk masker, sebagai bagian dari upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan.
Reporter: Juan Ambarita
Gus Fawait Dorong HKTI Maksimalkan Anggaran Pusat Rp300 Miliar untuk Pertanian Jember
Tim URC Sat Reskrim Polres Tulang Bawang Gagalkan Penyelundupan 1,68 Juta Batang Rokok Ilegal
Gus Fawait Pastikan Kader TIDAR Siap Jadi Lokomotif Pembangunan Daerah
Kapolda Jambi Berganti, Irjen Widodo Gantikan Irjen Krisno H Siregar
Satgas Pasar Tanjung Jember Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Diponegoro
Konflik Pengelolaan Unbari: Giliran YPJB Gugat Yayasan Pendidikan Jambi 2010 ke Pengadilan
MasNya ATR/BPN Diluncurkan, Masyarakat Bisa Tanya Soal Layanan Pertanahan Lewat Live TikTok
Rekayasa Arus Jalan Samanhudi Murni Desakan Pedagang Pasar Tanjung Jember
Urus Layanan JKN Tak Lagi Ribet, Inovasi Digital BPJS Kesehatan Jadi Andalan Peserta
Cegah Penyakit Jantung dengan Langkah Sederhana, JKN Hadir Berikan Perlindungan Kesehatan
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
