DAERAH
Pemkab Merangin Teken MoU dengan Badan PPB Kemendikdasmen RI
Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, melalui pengembangan literasi, bahasa dan budaya.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemkab Merangin dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (PPB) Kemendikdasmen RI, pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Penandatanganan MoU itu dilakukan Bupati Merangin H M Syukur melalui Wabup H A Khafid dengan Kepala Badan PPB Kemendikdasmen RI Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si, disaksikan Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Prof Dr Kasful Anwar MPd.
Acara yang berlangsung khidmat itu digelar di Gedung GMPU, Ruang Amphiteater Lantai 4, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, yang berlokasi di Kampus Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi.
Dikatakan wabup, kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam pelaksanaan berbagai program kebahasaan dan kesastraan.
“Ini merupakan bentuk keseriusan kita dalam menjaga sekaligus mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas bangsa,” ujar Bupati dibenarkan Kabag Kerjasama Setda Merangin, Iwan Indrawan.
MoU terserbut lanjut wabup, dilakukan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah di Kabupaten Merangin.
Dikatakan wabup, bahasa merupakan identitas bangsa, sekaligus jembatan yang menghubungkan keberagaman Indonesia. Bahasa Indonesia yang menyatukan berbagai suku, budaya dan bahasa daerah diseluruh Nusantara.
Merangin memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas daerah, oleh karena itu pelestarian bahasa daerah harus berjalan beriringan dengan penguatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
“Saya sangat mengapresiasi MoU ini, karena sejatinya penandatanganan kesepakatan bersama ini akan menjadi landasan legalitas dalam berbagai bentuk kerjasama yang dapat memberikan manfaat yang luas,” ucap Wabup.
Sementara itu, Kepala Badan PPB Kemendikdasmen RI Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si mengatakan, perlunya mengamalkan Trigatra bangun bahasa yaitu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.
“Kita akan terus memartabatkan bahasa dan sastra Indonesia, penguatan dan kecakapan listerasi, pengembangan sastra daerah melalui MoU yang kita lakukan,” ujar Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si.
Terpisah, Staf Ahli Bupati Merangin bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan H Firdaus mengatakan, Pemkab Merangin optimistis sinergi dengan Badan PPB Kemendikdasmen RI ini, akan memperkuat pelestarian budaya, mendukung terwujudnya masyarakat yang maju, berbudaya dan berdaya saing di tengah perkembangan zaman.
Sedangkan Kabag Kerjasama Setda Merangin Iwan Indrawan menjelaskan, melalui MoU ini dapat mengoptimalkan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia, peningkatan budaya literasi di masyarakat, pengembangan sastra daerah, serta pelestarian bahasa daerah sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis dan kearifan lokal.
“Kerjasama ini akan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, kebudayaan dan masyarakat luas melalui berbagai kegiatan pembinaan, pendampingan, penelitian, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang bahasa,” tutur Wabup.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Merangin mendapatkan bantuan buku bacaan bermutu dari Badan PPB Kemendikdasmen RI sebanyak 17.900 eksemplar, yang akan dibagikan ke 61 SD, 19 SMP di Kabupaten Merangin.
Turut hadir mendampingi wabup pada kegiatan tersebut, Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Merangin M Isnaini, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Merangin Teguh J Jagat serta pejabat fungsional Bidang Kerjasama Purnomo dan Hendra. (*)
DAERAH
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis, 12 November 2026.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.
Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.
Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tutur Menteri Nusron.
Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
DAERAH
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis. 12 November 2026. Melalui pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN berbagi pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu hal yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Wamen Ossy menjelaskan kepada delegasi Timor-Leste, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pengadministrasian pertanahan ini jadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Menurut Wamen Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. “Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ucapnya.
Dalam pertemuan ini, perihal teknis turut menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, khususnya terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, langsung memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Meskipun memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia ia harapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.
Paulo Remedios juga berharap, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste sehingga ia merasa diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. (*)
DAERAH
Disporabudpar Jember Beri Akses Gratis Jogging Track dan Fitnes di JSG
DETAIL.ID, Jember – Stadion Jember Sport Garden (JSG) kini resmi membuka fasilitas olahraga secara cuma-cuma bagi masyarakat luas.
Kebijakan ini dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kebudayaan, Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk memperluas pilihan destinasi olahraga bagi warga selain di kawasan Alun-alun Jember.
Kepala Disporabudpar Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menyampaikan bahwa pembukaan fasilitas ini disesuaikan dengan tingginya antusiasme warga terhadap tren olahraga lari yang tengah digemari saat ini.
“Untuk memfasilitasi hobi yang lagi hype sekarang Run supaya ada tempat yang representatif untuk berlatih lari, untuk para runners,” kata Regar.
Masyarakat dapat menggunakan fasilitas lintasan lari di dalam lapangan JSG setiap hari Kamis sore.
Selain lintasan lari, pihak dinas juga mengoptimalkan fasilitas pusat kebugaran gratis yang telah beroperasi selama hampir dua bulan terakhir.
“Ini kita kebetulan punya alat gym, sehingga untuk mengoptimalkan dan daripada hanya digunakan untuk internal, jadi kami juga buka untuk umum,” kata Regar.
Fasilitas pusat kebugaran ini melayani pengunjung setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB.
Mengingat keterbatasan ruangan serta peralatan yang tersedia, calon pengunjung diimbau untuk mendaftar terlebih dahulu melalui tautan resmi yang telah disediakan.
Langkah menggratiskan fasilitas olahraga ini didasari oleh tekad untuk menghidupkan kembali gairah dan atmosfer keolahragaan di Kabupaten Jember yang sejak lama dikenal memiliki potensi kuat di bidang olahraga.
“Nanti rencana juga ada beberapa hal lain di tahun 2027,” ucap Regar.
Inisiatif pemerintah daerah tersebut mendapat apresiasi positif dari warga.
Wina Nuraliya, salah seorang warga Desa Ajung, menilai keberadaan fasilitas tanpa biaya ini sangat membantu kebutuhan berolahraga, khususnya bagi generasi muda dan para pekerja kantoran.
“Menurut saya dengan adanya fasilitas ini sangat membantu sekali, apalagi di era sekarang ini ya, Gen Z apalagi itu sangat mensupport. Terutama orang kantoran begitu,” tutur Wina. (*)



