ADVERTORIAL
Wagub Sani: Sinergi Dinas dan Pemda Diperkuat untuk Optimal Penerimaan Pajak Daerah
Jambi – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I membuka Sosialisasi Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin, 14 September 2026 pagi.
Kegiatan ini digelar menyusul evaluasi pelaksanaan Program Pemutihan PKB yang menunjukkan realisasi belum sesuai target hingga 2 September 2026.
Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Jambi untuk memaksimalkan program keringanan PKB dengan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh pemangku kepentingan.
Tujuannya adalah mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
“Program ini memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, antara lain penghapusan denda keterlambatan, keringanan tunggakan pajak kendaraan, serta kemudahan proses balik nama dan mutasi kendaraan di Provinsi Jambi,” ujar Wagub Sani.
Pada kesempatan tersebut Wagub Sani mengapresiasi dukungan perangkat daerah dan pihak terkait yang telah bekerja untuk mensukseskan kegiatan ini.
Selain itu, Wagub Sani juga menyampaikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat. Menurutnya, pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berperan penting dalam pembangunan wilayah, termasuk pembiayaan infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebersihan lingkungan.
“Penerimaan pajak yang optimal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara merata,” kata Wagub Sani.
Lebih lanjut Wagub Sani mengajak seluruh pihak yang hadir untuk aktif melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat sehingga animo dan partisipasi dalam memanfaatkan Program Keringanan PKB Tahun 2026 meningkat.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang lebih kuat antara instansi terkait agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wagub Sani menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kunci keberhasilan program. Dengan pelayanan yang lebih baik, masyarakat diharapkan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pada akhirnya mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
Kegiatan Sosialisasi Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026 ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH, Kapolda Jambi yang diwakili Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi Kombes Pol. Adi Benny Cahyono, S.H., S.I.K., M.Si, Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Provinsi Jambi A. A. N Agung Abimanyu, SE, MM, serta perwakilan perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya se-Provinsi Jambi.
Kegiatan ini juga mencakup paparan kebijakan, mekanisme pemanfaatan program, serta sesi tanya jawab dan koordinasi teknis. (*)
ADVERTORIAL
Sinyal Kuat Pilgub Jatim, Gus Fawait Tegaskan Kesetiaan Pengabdian untuk Rakyat Jember
DETAIL.ID, Jember – Wacana pengusungan Bupati Jember, Gus Fawait, menuju panggung Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) oleh sejumlah legislator daerah direspon dengan nada santai.
Usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Jember pada Senin, 14 September 2026 siang, ia memilih menepi sejenak dari hingar bingar bursa kepemimpinan provinsi demi menuntaskan janji politiknya di tingkat lokal.
Meskipun menghargai aspirasi yang mengemuka, Gus Fawait menegaskan bahwa konsentrasi utamanya saat ini tidak bergeser dari agenda penanganan kemiskinan, pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pendidikan di Jember.
“Semua doa baik tentu kami aminkan. Tetapi, soal pemilihan gubernur, izinkan saya fokus bekerja terlebih dahulu untuk mewujudkan program-program yang ada di Jember,” kata Gus Fawait.
Ia menekankan bahwa kalkulasi dan rekomendasi mengenai kontestasi Pilkada maupun Pilgub sepenuhnya merupakan ranah pengurus partai tingkat pusat di Jakarta, bukan kewenangannya sebagai pejabat daerah.
“Urusan Pilkada maupun Pilgub itu keputusan beliau-beliau yang ada di Jakarta. Tugas saya sekarang adalah bekerja dan mengentaskan kemiskinan di Jember,” ujarnya.
Sebagai seorang politisi yang bernaung di dalam struktur partai, ia menyatakan siap tunduk pada perintah dan skenario politik apa pun yang ditetapkan pimpinan pusat di masa mendatang.
“Sebagai kader, kami siap ditempatkan di mana saja, baik diminta melanjutkan di Jember, ditugaskan di tempat lain, ataupun tidak mencalonkan diri lagi,” tutur Gus Fawait. (*)
ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Hadiri Pembukaan MTQ Nasional 2026 di Semarang, Beri Dukungan Langsung untuk Kafilah Jambi
Semarang – Gubernur Jambi, Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 13 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Al Haris tampak menyapa langsung para peserta MTQ Nasional 2026 asal Provinsi Jambi yang mengikuti pawai kafilah.
Sebanyak 54 peserta dari Provinsi Jambi ambil bagian dalam ajang MTQ Nasional 2026. Mereka terbagi dalam tujuh cabang perlombaan, yakni Tilawah, Tahfizh Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Khatth Al-Qur’an, serta Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an.
Untuk meningkatkan motivasi para peserta, Al Haris menyiapkan bonus bagi kafilah Jambi yang berhasil meraih prestasi pada ajang tingkat nasional tersebut.
Tak tanggung-tanggung, besaran bonus akan dinaikkan pada tahun anggaran 2027. Juara pertama akan mendapatkan Rp100 juta, juara kedua Rp75 juta, juara ketiga Rp50 juta, dan juara keempat Rp30 juta.
Kebijakan tersebut merupakan peningkatan dari bonus yang saat ini telah dianggarkan dalam APBD 2026. Untuk tahun ini, juara pertama mendapatkan Rp50 juta, juara kedua Rp40 juta, dan juara ketiga Rp30 juta.
Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, mengatakan MTQ Nasional 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat keterhubungan antara bacaan Al-Qur’an dengan tindakan, hafalan dengan pengamalan, serta pengetahuan dengan keteladanan.
“MTQ ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk menyambungkan kembali baac dengan tindakan, hafalan dengan pengamalan, serta pengetahuan dengan tauladan,” kata Menteri Agama.
Menteri Agama menekankan, tantangan para peserta MTQ tidak berhenti pada kemampuan menjadi qari, hafizh, mufasir maupun kaligrafer.
Lebih dari itu, para peserta diharapkan mampu menjadi pribadi yang menghadirkan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah kehidupan masyarakat.
“Tantangan terbesar peserta MTQ bukan hanya menjadi Qori, Hafizh, muafasir, dan kaligrafer. Tetapi juga menjadi pribadi yang menghadirkan al quran di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Agama juga menyampaikan adanya perubahan pola pelaksanaan agenda musabaqah Al-Qur’an secara nasional.
Kementerian Agama memutuskan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tidak lagi dilakukan setiap tahun.
“Kemenag memutuskan setiap tahun kita tidak lagi melakukan STQ, tetapi MTQ,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Perkuat Homecare hingga Pelosok
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember terus mengembangkan pola pelayanan yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Program Homecare menjadi salah satu bentuk pelayanan langsung yang menyasar warga dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas.
Pada Jumat, 11 September 2026 siang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, bersama Camat dan Kepala Puskesmas Jelbuk turun langsung menyambangi sejumlah warga di Kecamatan Jelbuk.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan mendatangi sedikitnya empat hingga lima titik sasaran.
Warga yang menjadi sasaran layanan antara lain lansia, penyandang disabilitas mental, serta ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi.
“Hari ini kami menyisir beberapa lokasi warga yang membutuhkan penanganan khusus, mulai lansia, warga dengan disabilitas mental, hingga ibu hamil risiko tinggi. Salah satunya adalah ibu yang sedang mengandung anak keempat. Harapannya, proses persalinannya nanti bisa berjalan lancar dan selamat,” ujar Helmi.
Menurut Helmi, kegiatan itu merupakan kunjungan tahap kedua di wilayah Jelbuk.
Setelah menyasar kawasan sekitar pusat kecamatan, pelayanan akan diperluas menuju kawasan yang lebih terpencil.
Pemkab Jember bersama Puskesmas dan masyarakat setempat juga menyiapkan langkah menghadapi persoalan akses.
Warga yang tinggal di lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat dapat dievakuasi menggunakan tandu menuju jalan utama atau fasilitas kesehatan terdekat.
Skema tersebut disiapkan terutama apabila terjadi kondisi darurat maupun terdapat ibu hamil yang membutuhkan penanganan untuk proses persalinan.
Selain menyiapkan akses evakuasi, pemerintah daerah juga merencanakan rumah singgah sementara.
Rumah warga yang kosong akan dikoordinasikan bersama pemerintah kecamatan dan Dinas Sosial untuk dimanfaatkan bagi pasien maupun ibu hamil dari wilayah pelosok.
“Kami berkoordinasi dengan Pak Camat dan Dinas Sosial untuk memanfaatkan rumah warga yang kosong sebagai rumah singgah sementara. Langkah ini penting agar warga dari daerah jauh tidak perlu bolak-balik saat mendekati waktu persalinan,” kata Helmi.
Helmi juga mengapresiasi tenaga kesehatan serta jajaran Puskesmas Jelbuk yang terus terlibat dalam pelayanan lapangan.
Ia menilai keberlangsungan layanan membutuhkan kerja bersama hingga tingkat lingkungan.
“Penghargaan itu hanya simbol. Yang paling utama adalah hakikat pelayanan itu sendiri, bagaimana kita hadir melayani masyarakat dengan niat ibadah. Saya berharap semangat dan ritme kerja sama antara Puskesmas, Kecamatan, hingga elemen RT/RW ini terus dipertahankan secara konsisten,” tutur Helmi.
Kehadiran jajaran pemerintah di lapangan juga dilakukan dalam merespons persoalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Ketika antrean kendaraan terjadi di sejumlah titik pengisian bahan bakar, Pemkab Jember mengerahkan berbagai unsur pemerintahan untuk melakukan pemantauan dan penanganan.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengatakan persoalan yang dihadapi masyarakat harus direspons dengan langkah yang terukur sekaligus kehadiran langsung pemerintah.
“Masalah ini bukan cuma soal ketersediaan BBM, tetapi bagaimana masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah saat mereka menghadapi kesulitan di lapangan,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, jajaran OPD, camat hingga petugas SPPG dilibatkan dalam penanganan di lapangan.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi secara langsung sekaligus mempercepat langkah penyelesaian.
Jember memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk lebih dari 2,7 juta jiwa.
Kondisi tersebut membuat pelayanan publik membutuhkan koordinasi yang kuat dari tingkat kabupaten hingga wilayah paling dekat dengan masyarakat.
Pemkab Jember pun terus mendorong agar pelayanan tidak berhenti pada kebijakan administratif.
Melalui layanan yang mendatangi rumah warga dan keterlibatan langsung aparatur dalam menangani persoalan di lapangan, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan meski berada di wilayah dengan tantangan akses maupun kondisi yang berbeda. (*)



