PERISTIWA
Dies Natalis ke-38, GMKI Cabang Jambi Soroti Persoalan Karhutla dan Efektivitas Penegakan Regulasi
DETAIL.ID, Jambi — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jambi memperingati Dies Natalis ke-38 dengan mengangkat refleksi perjalanan organisasi sekaligus menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di Provinsi Jambi.
Peringatan Dies Natalis tersebut menjadi momentum bagi GMKI Cabang Jambi untuk menegaskan kembali peran organisasi sebagai wadah pembinaan, pelatihan dan pengabdian bagi kader muda Kristen, sekaligus sebagai bagian dari elemen masyarakat yang ikut merespons berbagai persoalan sosial dan lingkungan.
Dalam momentum tersebut, Ketua GMKI Cabang Jambi (Yoren Dame Sianturi, S.P) menilai perjalanan 38 tahun organisasi tidak hanya berkaitan dengan sejarah kelembagaan, tetapi juga membawa tanggung jawab sejarah bagi kader untuk melanjutkan proses kaderisasi, pengabdian dan pelayanan di tengah gereja, perguruan tinggi dan masyarakat.
GMKI Cabang Jambi juga mendorong adanya perbaikan dalam kerja internal organisasi, terutama dalam hal komando, koordinasi, moral, etika, spiritualitas, sportivitas dan kerja sama antar kader.
Organisasi tersebut menilai GMKI perlu kembali memperkuat hakikatnya sebagai ruang pelayanan dan diskusi, terutama di tengah meningkatnya individualisme dan tantangan kaderisasi generasi muda.
Dalam pidatonya, Ketua GMKI Cabang Jambi menegaskan bahwa “peringatan Dies Natalis ke-38 tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan dan GMKI harus hadir dan menjadi ruang pertanggungjawaban sejarah menjawab setiap tantangan yang ada dalam internal maupun medan layan GMKI,”
Soroti Karhutla di Jambi
Selain refleksi internal organisasi, persoalan lingkungan menjadi salah satu isu utama yang disoroti. Ketua GMKI Cabang Jambi secara khusus menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dinilai masih menjadi persoalan berulang di Provinsi Jambi.
Beliau menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen untuk melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla, mulai dari regulasi, satuan tugas, perangkat pemerintah, aparat penegak hukum hingga teknologi pemantauan titik panas.
Di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2016.
Atas kondisi tersebut, GMKI Cabang Jambi mempertanyakan efektivitas pelaksanaan berbagai regulasi dan instrumen yang telah tersedia.
”Masalah kita bukan kekurangan regulasi. Masalah kita adalah bagaimana memastikan regulasi itu bekerja,” katanya.
Beliau menilai keberhasilan penanganan Karhutla tidak cukup hanya diukur dari jumlah rapat, posko, personel maupun operasi pemadaman yang dilakukan pemerintah.
Menurut organisasi tersebut, indikator utama keberhasilan seharusnya terlihat dari kemampuan mencegah kebakaran, menurunkan luas lahan terbakar, mengendalikan lokasi yang berulang terbakar serta memastikan pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap wilayah terdampak menjalankan kewajibannya.
Soroti Titik Panas dan Lahan Terbakar
Dalam pidato tersebut Ketua GMKI Cabang Jambi juga menyampaikan sejumlah data terkait Karhutla di Provinsi Jambi. Data pemerintah yang dikutip dalam pidato menyebutkan hingga 29 Agustus 2026 terdapat 5.102 hotspot, 531 kejadian Karhutla dan luas lahan terbakar mencapai 1.776,56 hektare. Dan data terbaru menunjukkan pada 4 Oktober 2026 terdapat 33 hotspot, kualitas udara berada dalam kategori berbahaya dan tidak sehat dengan luasan lahan terbakar mencapai 36.785 hektare.
Beliau menilai angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan Karhutla masih membutuhkan perhatian serius, khususnya dari sisi pencegahan dan pengawasan.
”Ketika sebuah persoalan berulang selama bertahun-tahun, sementara instrumen hukumnya sudah tersedia, maka pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi sah untuk diajukan,” ujarnya.
Pertanyakan Pengawasan di Wilayah Konsesi
GMKI Cabang Jambi juga menyoroti kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan.
Mengutip analisis KKI Warsi, GMKI menyebut sekitar 6.798 hektare lahan terbakar di Jambi sejak Juli 2024, dengan sekitar 3.926 hektare di antaranya berada di dalam areal konsesi perusahaan.
GMKI menegaskan bahwa keberadaan hotspot atau kebakaran di wilayah konsesi tidak serta-merta membuktikan perusahaan melakukan pembakaran.
Namun, kondisi tersebut dinilai tetap perlu menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan sistem pencegahan, patroli, deteksi dini serta sarana dan prasarana pemadaman telah dijalankan sesuai kewajiban. GMKI juga mengutip pemantauan WALHI Jambi pada Juli 2025 yang mencatat 578 hotspot. Dari jumlah tersebut, 114 hotspot disebut berada di kawasan konsesi 33 perusahaan perkebunan dan 66 hotspot berada di konsesi PBPH delapan perusahaan.
Sejumlah perusahaan juga disebut dalam data tersebut, antara lain PT Wira Karya Sakti dengan 33 hotspot, PT Bahari Gembira Ria sebanyak 21 hotspot, PT Muaro Kahuripan Indonesia sebanyak 17 hotspot, PT Ari Kirana Lestari sebanyak 11 hotspot, PT Dharma Tanjung Sawita sebanyak delapan hotspot dan PT Tujuh Kaki Dian sebanyak 7 hotspot.
GMKI kembali menegaskan bahwa data hotspot bukan merupakan putusan pengadilan dan tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bukti bahwa perusahaan melakukan pembakaran.
Karena itu, menurut Ketua GMKI, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan berdasarkan data serta proses hukum yang berlaku.
”Kalau benar terjadi pelanggaran, tindak. Kalau tidak terbukti, jelaskan. Kalau perusahaan sudah memenuhi kewajiban, tunjukkan datanya,” katanya.
Dorong Penegakan Hukum yang Konsisten
GMKI juga menyinggung perkara PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (ATGA) di Tanjung Jabung Timur. Dalam perkara tersebut, perusahaan dihukum membayar sekitar Rp590,5 miliar terkait kebakaran di areal konsesinya.
GMKI menilai perkara tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum sebenarnya dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi ketika unsur pelanggaran dan tanggung jawabnya terbukti melalui proses hukum. Karena itu, GMKI mendorong agar mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten, terutama terhadap wilayah yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Beliau juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap kerja pemerintah. Menurut organisasi tersebut, kritik merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penggunaan kewenangan pemerintah.
”Ketika pemerintah memiliki kewenangan, maka masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan tersebut,” ujarnya.
GMKI Dorong Pemerintah Perkuat Pencegahan
Pada momentum Dies Natalis ke-38, GMKI Cabang Jambi mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap Karhutla.
GMKI Cabang Jambi meminta agar setiap pihak yang memperoleh izin untuk mengelola hutan dan lahan menjalankan tanggung jawabnya serta dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar ketentuan.Selain penindakan, pemerintah juga didorong melakukan pemulihan lahan yang terbakar agar fungsi ekologis kawasan dapat dikembalikan seperti sedia kala.
”Masyarakat Jambi hari ini tidak membutuhkan lebih banyak janji untuk memadamkan asap. Masyarakat Jambi membutuhkan sistem yang mampu mencegah asap itu datang kembali,” katanya.
Beliau juga menegaskan bahwa persoalan lingkungan merupakan bagian dari medan pengabdian organisasi. Karena itu, kader GMKI didorong tidak hanya aktif dalam ruang internal organisasi, tetapi juga mampu membaca realitas sosial, menyuarakan kegelisahan masyarakat dan terlibat dalam penyelesaian persoalan publik. (*)
PERISTIWA
Bocah 8 Tahun Tenggelam di Kolam Retensi JBC Jambi, Polisi Lakukan Pemeriksaan
DETAIL.ID, Jambi – Seorang bocah perempuan berusia 8 tahun bernama Putri, warga Mayang, Kota Jambi, meninggal dunia usai tenggelam di kolam retensi kawasan Jambi Business Center (JBC), Rabu siang, 18 November 2026.
Korban sempat dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi dari dasar kolam dengan kedalaman sekitar 3 meter. Namun nyawanya tidak tertolong meski sempat mendapatkan pertolongan pertama dan dilarikan ke Rumah Sakit Kambang.
Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum kejadian korban bersama tiga anak lainnya sedang bermain di sekitar pinggir kolam retensi.
Nahas, Putri diduga terpeleset atau masuk ke dalam kolam hingga akhirnya tenggelam. Sementara tiga anak lainnya berada di sekitar lokasi dan menyaksikan kejadian tersebut.
Kepala Damkartan Kota Jambi, Mustari mengatakan pihaknya menerima laporan adanya anak tenggelam sekitar pukul 14.00 WIB. Tim penyelamat kemudian dikerahkan ke lokasi dengan membawa peralatan evakuasi air.
”Korban bernama Putri, usia 8 tahun, berhasil kami evakuasi dari dasar kolam dengan kedalaman sekitar tiga meter. Saat ditemukan kondisinya sudah kritis,” ujar Mustari di lokasi kejadian.
Setelah berhasil dievakuasi, petugas memberikan pertolongan pertama sebelum membawa korban ke rumah sakit. Namun upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban.
Salah seorang saksi, Ibnu (25), mengaku sempat diminta membantu memberikan pertolongan kepada korban. Namun setelah melihat kondisi korba dia menghubungi petugas Damkartan Kota Jambi.
Tak lama berselang, tim penyelamat tiba dan melakukan pencarian hingga akhirnya menemukan korban di dasar kolam.
Ibnu juga mengungkapkan, saat berada di lokasi, dirinya melihat tiga anak lainnya menangis sambil terus memanggil nama Putri.
Sementara itu, Kapolsek Telanaipura AKP Amran membenarkan adanya peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan awal, korban diduga tenggelam karena tidak bisa berenang.
Polisi juga berencana meminta keterangan dari teman-teman korban untuk mendalami kronologi kejadian.
Di balik peristiwa tersebut, keberadaan kolam retensi dengan kedalaman mencapai tiga meter di kawasan JBC turut memunculkan persoalan terkait aspek keselamatan lingkungan.
Pasalnya, kolam penampungan air tersebut disebut dapat diakses anak-anak. Sementara itu, belum terlihat adanya papan peringatan bahaya maupun larangan bermain di sekitar kolam.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Bobok Setiadi Simanjuntak dan Don Sebastian Tarigan Pimpin DPD PIKI Jambi 2026–2031, Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah Bangun Daerah
DETAIL.ID, Jambi – Bobok Setiadi Simanjuntak, SKM, MKM resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Intelejensia Kristen Indonesia (DPD PIKI) Provinsi Jambi periode 2026–2031. Ia akan memimpin organisasi tersebut bersama Don Sebastian Tarigan, S.Pt., yang dipercaya sebagai Sekretaris DPD PIKI Provinsi Jambi.
Keduanya terpilih dalam Konferensi Daerah (Konferda) II DPD PIKI Provinsi Jambi yang berlangsung di Wiltop Hotel, Kota Jambi, Jumat, 13 November 2026. Dengan dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PIKI, Drs Benyamin Patondok, MM, dan Wasekjen, Halomoan Siburian.
Mengusung tema “Melangkah dengan Harapan yang Kokoh: Mewujudkan Masa Depan Indonesia yang Sejahtera dan Berkeadilan” kepemimpinan baru PIKI Jambi diharapkan mampu memperkuat peran kaum intelektual Kristen dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional.
Usai terpilih, Bobok menegaskan bahwa amanah tersebut bukan sekadar tanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi, lebih dari itu merupakan panggilan untuk menghadirkan pemikiran, gagasan, dan dampak nyata ditengah-tengah masyarakat.

Menurutnya, PIKI harus mampu menempatkan diri sebagai wadah intelektual yang kritis, konstruktif, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan di Provinsi Jambi.
”Kita harus mampu menghadirkan gagasan, pemikiran, serta kontribusi nyata bagi masyarakat. Kaum intelektual Kristen harus mengambil bagian dalam menjawab tantangan pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan,” ujar Bobok.
Ia juga menegaskan, PIKI Jambi siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Mnurutnya organisasi ini harus mampu memberikan masukan, rekomendasi, sekaligus kritik yang objektif dan membangun demi memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
”Kami ingin PIKI menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Jambi. Bukan hanya mendukung program pembangunan, tetapi juga memberikan sumbangsih pemikiran, kajian, dan rekomendasi berdasarkan kapasitas intelektual yang dimiliki. Ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki, PIKI juga harus berani menyampaikan pandangan secara objektif dan bertanggung jawab,” katanya.
Bobok berharap, kepengurusan periode 2026–2031 dapat menjadi momentum konsolidasi dan penguatan organisasi, sekaligus memperluas keterlibatan intelektual Kristen dalam berbagai sektor strategis pembangunan daerah.
Ia juga menginginkan PIKI menjadi rumah bersama bagi para intelektual Kristen lintas profesi, akademisi, praktisi, dan generasi muda untuk menyatukan potensi serta membangun kolaborasi.
Menurutnya, semangat yang digaungkan Ketua Umum PIKI, Maruarar Sirait, harus diterjemahkan melalui kerja nyata di daerah. PIKI harus mampu menunjukkan bahwa kaum intelektual tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga harus memiliki keberanian, integritas, dan kepedulian untuk mengabdikan ilmunya bagi kemajuan bangsa.
”Harapan kami, PIKI Jambi ke depan semakin solid, semakin diperhitungkan, dan mampu melahirkan gagasan-gagasan yang berdampak. Kita ingin intelektual Kristen hadir sebagai bagian dari solusi, ikut mengawal pembangunan, memperkuat persatuan, serta memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang,” katanya.
PERISTIWA
Operasi Patuh Siginjai 2026, Polda Jambi Tilang 1184 Kendaraan dan Sita 1192 Knalpot Brong
DETAIL.ID, Jambi – Polda Jambi mencatat 1184 pelanggaran lalu lintas yang ditindak dengan tilang selama pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Selain itu, polisi juga melakukan 1.192 penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong.
Hasil operasi tersebut disampaikan Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo dalam konferensi pers di Ditlantas Polda Jambi, Selasa, 10 November 2026.
Widodo mengatakan, dari total 1184 tilang, sebanyak 220 perkara ditindak melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sedangkan 964 lainnya melalui tilang non-ETLE. Polisi juga memberikan 3.621 teguran kepada pengguna jalan.
Sementara itu, penindakan knalpot brong paling banyak dilakukan Polres Muarojambi dengan 154 penindakan, disusul Polres Tanjungjabung Barat sebanyak 131 penindakan dan Polres Bungo sebanyak 130 penindakan.
Di sisi lain, angka kecelakaan lalu lintas selama operasi justru mengalami peningkatan. Polda Jambi mencatat 49 kasus kecelakaan, naik 145 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 20 kasus.
Meski jumlah kecelakaan meningkat, korban meninggal dunia turun dari 11 orang menjadi 8 orang. Namun, korban luka berat naik dari 4 menjadi 8 orang, sedangkan korban luka ringan melonjak dari 12 menjadi 59 orang.
Kerugian materiil akibat kecelakaan juga meningkat menjadi Rp 229,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 181 juta.
”Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Ke depan, upaya edukasi, pencegahan, dan pengawasan akan terus ditingkatkan untuk menekan angka kecelakaan serta meminimalisir fatalitas korban,” kata Widodo.
Ia menegaskan, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah tilang maupun teguran, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.
Kapolda pun mengimbau pengendara melengkapi surat dan kelengkapan kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak menggunakan knalpot brong.
”Kami mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita



