ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Apresiasi Kepala Ombudsman Jambi Terpilih, Sebut Peran Ombudsman Ingatkan Pemerintah
Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH memberikan apresiasi atas terpilihnya kembali Saiful Rowandi, S.Pd.I, M.H sebagai Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi periode 2026-2031.
Apresiasi tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dan arahan pada Pelantikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin, 2 November 2026.
“Saya sangat mengapresiasi saudaraku Saiful yang kembali dipercaya oleh Ombudsman RI menakhodai Ombudsman Wilayah Jambi ini,” ujar Gubernur Al Haris.
Kepada Ketua Ombudsman RI H. Nuzran Joher Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa pemilihan tersebut sudah wajar.
“Kalau beliau terpilih kembali itu sudah wajar. Selama beliau menjabat ini memang selain tegas ke OPD-OPD kami, beliau juga membina, koordinasinya bagus. Walaupun di Kerinci kampung beliau, tanya pak Wakil pun dia tegas juga,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menegaskan, kehadiran Ombudsman sangat penting untuk membantu dan meringankan beban pemerintah sebagai pelayan masyarakat.
“Ombudsman itu hadir untuk membantu kita. Tugasnya apa, kalau kita lengah beliau ingatkan, kalau kita bengkok dia luruskan, kalau kita lupa dia sampaikan. Makanya ini penting. Saya ini kan ASN juga, saya merasakan itu,” ucap Gubernur Al Haris.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menceritakan fenomena di lapangan yang masih membutuhkan pengawasan, dimana kinerja ASN terkadang hanya maksimal saat ada pimpinan.
“Misalnya kita turun lapangan, kalau datang Gubernur heboh semua, semua sibuk. Tapi saya cek lagi, saya pulang semua pulang lagi. Masih ada ASN kita yang suka kalau ada bos kerjanya luar biasa, kalau bos tidak ada kerjanya tidak luar biasa. Oleh karena itu perlu memang Ombudsman hadir mengawal kerja-kerja kita supaya berhasil mencapai tujuan,” kata Gubernur.
Selain itu, orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut juga menyoroti sensitifnya publik dan netizen saat ini yang menuntut akuntabilitas.
“Publik ini luar biasa sensitif, netizen ini luar biasa sensitif, sedikit saja kita lengah dihajar luar biasa. Sebelum dihajar publik, alangkah baiknya diajar oleh Ombudsman duluan. Lebih baik kita diawasi oleh lembaga yang memang mengawasi kita. Sudah zamannya kita akuntabel, terbuka, transparan,” tutur Gubernur Al Haris.
Ia mencontohkan akuntabilitas penggunaan anggaran bantuan bencana dari Presiden yang harus diawasi dengan ketat.
“Bayangkan kami dapat bantuan Presiden untuk bencana, belum berani kita belanjakan itu sudah ramai. Artinya saya senang supaya ada yang mengawasi kemana uang itu, gunanya untuk apa, belanja apa. Karena itu kita harus terbuka, transparan, akuntabel,” katanya.
Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja tanpa harus menunggu pimpinan.
“Sudah mulai kita budayakan kerja yang tanpa pimpinan pun kita bekerja sesuai tugas masing-masing. Itu intinya,” tutur Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga mengajak seluruh OPD, instansi vertikal, BUMD, dan elemen masyarakat untuk memedomani ketentuan pemerintahan dan bekerja sama dengan Ombudsman demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Ia menilai kehadiran Ombudsman telah membantu peningkatan pelayanan di Jambi, dan berharap pembinaan berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota dan bawahannya agar capaian yang baik dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Di akhir sambutan, Gubernur Al Haris menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus berkolaborasi dengan Ombudsman dan mengupayakan dukungan fasilitas kantor.
“Atas terpilihnya kembali Pak Saiful, insya Allah kami bisa kolaborasi dengan beliau. Dan insya Allah mudah-mudahan sudah kami anggarkan untuk tahun depan kantor untuk beliau, kantor yang representatif. Mudah-mudahan ini tidak berubah lagi,” ucap Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Ketua Ombudsman Republik Indonesia H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si. dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa kualitas pemerintah di mata rakyat dilihat dari kualitas pelayanan publiknya.
“Pemerintah itu hadir kepada rakyat dilihat dari kualitas pelayanan. Apa itu kualitas pelayanan? Sangat sederhana, tiga hal saja. Pertama barang itu yang kita berikan mudah, kedua murah, dan ketiga cepat. Mudah, murah, cepat. Selagi tiga itu tidak ada, berarti ada problem, ada yang kami sebut mal administrasi,” ujar Ketua Ombudsman RI.
Ia juga menegaskan, Ombudsman merupakan lembaga negara pengawas eksternal yang lahir pasca Reformasi untuk memastikan keadilan antara pusat dan daerah serta mencegah diskriminasi dalam pelayanan.
“Ujung dari mal administrasi itu sebenarnya sederhana. Kalau terjadi penundaan berlarut, tidak kompeten, tidak memberikan kepastian, ujungnya tidak ada lain adalah korupsi,” katanya.
“Ombudsman hadir di hulu mengingatkan, merupakan alarm negara. Mulai dari Kementerian, BUMN, Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota sampai unit terkecil agar tidak berurusan dengan yang namanya KKN,” lanjutnya.
Ketua Nuzran Joher menegaskan Ombudsman adalah mitra strategis pemerintah, bukan hama birokrasi. Ombudsman bukan untuk menakut-nakuti, melainkan ikut bertanggung jawab agar penyelenggara negara tidak masuk ke wilayah korupsi, kolusi dan nepotisme.
Ia mengungkapkan Ombudsman telah memiliki MoU dengan KPK dimana per tiga bulan dilakukan tukar data sebagai sistem pencegahan.
“Sudah ada MoU dengan KPK, per 3 bulan kami tukar data. Ini saya buka dengan publik, 5 Kepala Daerah di Jawa Tengah telah kami berikan peringatan dan alarm jangan terjadi penundaan berlarut. Dua dari BGN, Wakil Menteri, kami sudah berikan kajian sistemik bahwa ini akan terjadi kalau saran perbaikan tidak dilaksanakan, tinggal tunggu waktu saja. Kalau mal administrasi berlarut 99 persen pastikan itu adalah korupsi,” ujarnya.
Ketua Nuzran Joher juga menyampaikan Ombudsman RI diberi amanah menjalankan tiga undang-undang sekaligus yaitu Undang-Undang tentang Ombudsman, Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Dari sejarah 26 tahun Ombudsman, kami belum menggunakan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, karena di situ ada kewenangan sanksi kalau Kepala Daerah tidak menjalankan saran dan perbaikan Ombudsman. Ini kami dituntut oleh Presiden untuk menegakkan,” ucapnya.
Menutup sambutan dan arahannya, Ketua Nuzran Joher menyampaikan kebanggaan melantik Saiful Roswandi yang merupakan juniornya namun telah menunjukkan kinerja terbaik di Provinsi Jambi.
“Kadang-kadang tidak enak juga junior melantik senior. Saya dulu belajar dari beliau, saya coba-coba ikut Ombudsman RI, ujung-ujungnya jadi ketua juga. Jadi dunianya kebalik, tapi inilah dinamika. Hari ini kami berharap Ombudsman Jambi terus menjadi alarm yang baik bagi pemerintah daerah,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Persalinan Caesar Tanpa Beban Biaya, Peserta Rasakan Manfaat Nyata Program JKN
DETAIL.ID, Jember – Jaminan kesehatan menjadi salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan setiap keluarga.
Sebab, kebutuhan layanan kesehatan bisa datang kapan saja, termasuk ketika seorang ibu harus menjalani persalinan dengan tindakan medis yang tidak direncanakan sebelumnya.
Bagi Sulis Sumiyati (37), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, keberadaan Program JKN memberikan ketenangan saat dirinya harus melahirkan melalui operasi caesar.
Sebagai seorang ibu rumah tangga, Sulis mengaku bersyukur karena telah terdaftar sebagai peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Manfaat program tersebut benar-benar ia rasakan ketika kehamilan anak pertamanya mengharuskan dirinya menjalani persalinan melalui operasi caesar di Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember.
“Alhamdulillah, persalinan anak pertama saya berjalan lancar meskipun harus melalui operasi caesar. Kalau harus membayar sendiri, tentu biayanya tidak sedikit. Saya sangat bersyukur karena semuanya dijamin JKN. Prosesnya juga mudah, mulai dari pemeriksaan rutin sampai mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Saya cukup menunjukkan NIK atau kartu digital melalui Aplikasi Mobile JKN,” ucap Sulis, Senin, 16 November 2026.
Pengalaman tersebut membuat Sulis semakin yakin bahwa kepesertaan JKN merupakan bentuk perlindungan kesehatan yang penting bagi keluarganya.
Ia juga merasakan bahwa pelayanan yang diterima selama menjalani pemeriksaan kehamilan hingga persalinan berlangsung dengan baik.
Baik di puskesmas maupun rumah sakit, tenaga medis memberikan pelayanan sesuai kebutuhan medis tanpa membedakan status kepesertaan.
“Saya senang karena bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit tanpa mengeluarkan biaya dan tidak merasa dibeda-bedakan. Apalagi ini pengalaman pertama saya melahirkan, tentu banyak rasa khawatir. Namun, semuanya berjalan baik. Kita cukup mengikuti alurnya, mulai dari puskesmas hingga dirujuk ke rumah sakit. Dokter tentu lebih memahami kondisi kita dan tindakan medis yang diperlukan,” katanya.
Sulis pun menyampaikan bahwa selama memanfaatkan JKN, dirinya dan keluarga tidak pernah mengalami kendala berarti.
Ia merasa terbantu karena biaya pemeriksaan kehamilan hingga persalinan sesuai ketentuan program dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan.
“Saya dan suami sangat bersyukur menjadi peserta JKN. Dari kehamilan anak pertama sampai sekarang mempersiapkan anak kedua, kami tetap mengandalkan JKN. Selama ini tidak ada kendala yang berarti. Kadang ada yang bilang berobat atau melahirkan menggunakan JKN itu ribet, tetapi saya sudah membuktikan sendiri bahwa pelayanannya mudah selama mengikuti prosedur. Manfaatnya benar-benar terasa bagi keluarga kami,” tambah Sulis.
Melalui pengalaman yang dirasakannya, Sulis berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya memiliki perlindungan kesehatan sejak dini.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, rajin berolahraga, serta memahami prosedur pelayanan JKN agar dapat memanfaatkan jaminan kesehatan secara optimal.
ADVERTORIAL
INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat
DETAIL.ID, Jakarta – Pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan.
Sejak awal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang.
BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.
Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.
Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang.
Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial.
Penguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” kata Pujo.
Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA).
Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.
INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Melalui inisiatif tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.
Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.
Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Vetty.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan.
Hal ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.
Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN.
Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu.
Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tutur Cak Imin.
Dalam INAHAFF ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026, antara lain:
1. Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik
* Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.An.,KNA, KIC
* Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si
* Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D
2. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik
* Terbaik 1 : Kabupaten Purbalingga
* Terbaik 2 : Kota Medan
* Terbaik 3 : Kabupaten Banyumas
3. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik
* Terbaik 1 : Provinsi Bali
* Terbaik 2 : Provinsi Riau
* Terbaik 3 : Provinsi Jawa Barat
4. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik
* Terbaik 1 : Kabupaten Kotawaringin Barat
* Terbaik 2 : Kabupaten Karawang
* Terbaik 3 : Kabupaten Sukabumi
5. Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik
* Terbaik 1 : Provinsi Bali
* Terbaik 2 : Provinsi Nusa Tenggara Timur
* Terbaik 3 : Provinsi Nusa Tenggara Barat
ADVERTORIAL
Cegah Risiko Kanker Paru-paru dengan Memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan
DETAIL.ID, Jakarta – Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit yang membutuhkan perhatian serius, baik dari sisi pencegahan maupun penanganannya.
Memperingati Hari Kanker Paru-paru Sedunia, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru, salah satunya dengan memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan bahwa Program JKN memberikan perlindungan pembiayaan bagi peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan akibat kanker paru-paru.
BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp2,84 triliun untuk pembiayaan pelayanan kesehatan kanker paru-paru yang dijamin BPJS Kesehatan sejak 2023 hingga September 2026, Selasa, 17 November 2026.
“Selama periode tersebut, terdapat 145.027 peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan terkait kanker paru-paru. Jumlah pelayanan yang dijamin lebih dari satu juta kasus. Program JKN memberikan perlindungan finansial kepada peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk penyakit akibat kanker paru-paru,” ujar Rizzky.
Rizzky menjelaskan, pada 2023 terdapat 227.472 kasus pelayanan kanker paru-paru dengan total 38.592 peserta JKN dan biaya sebesar Rp636,56 miliar yang dijamin oleh Program JKN.
Jumlah tersebut meningkat pada 2024 menjadi 282.612 kasus dengan 45.688 peserta dan biaya mencapai Rp773,30 miliar.
“Sementara itu, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 304.315 kasus pelayanan kanker paru-paru yang dijamin bagi 50.123 peserta dengan total biaya Rp829,63 miliar. Adapun pada tahun 2026, hingga September 2026, BPJS Kesehatan telah menjamin 229.397 kasus bagi 40.679 peserta dengan biaya mencapai Rp598,33 miliar,” kata Rizzky.
Rizzky mengatakan, penjaminan pelayanan kanker paru-paru merupakan bagian dari manfaat Program JKN yang diberikan berdasarkan kebutuhan medis peserta dan ketentuan yang berlaku.
Peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai awal mula pemeriksaan, untuk selanjutnya memperoleh rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) apabila diperlukan berdasarkan indikasi medis.
Menurut Rizzky, besarnya pembiayaan pelayanan kanker paru-paru tersebut juga menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan dan deteksi dini perlu mendapatkan perhatian yang sama pentingnya dengan penanganan penyakit.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat adalah melalui Skrining Riwayat Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN secara berkala.
“Melalui Skrining Riwayat Kesehatan, peserta JKN dapat mengetahui faktor risiko kesehatan yang dimiliki sehingga bisa melakukan langkah tindak lanjut lebih dini. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak menunggu sampai sakit terlebih dahulu dan segera berkonsultasi kepada tenaga medis apabila hasil skrining menunjukkan adanya risiko,” tutur Rizzky.
Lebih lanjut, Rizzky mengingatkan bahwa kebiasaan merokok, paparan asap rokok, riwayat kanker paru-paru dalam keluarga, serta batuk kronis merupakan sejumlah faktor yang perlu diwaspadai.
Peserta yang terindikasi memiliki risiko kanker paru-paru berdasarkan Skrining Riwayat Kesehatan, dapat memperoleh tindak lanjut pemeriksaan melalui FKTP sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlu diwaspadai gejala seperti batuk berkepanjangan, batuk berdarah, nyeri dada, sesak napas, suara serak, hingga penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas.
Rizzky menuturkan apabila mengalami keluhan tersebut, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
“Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut maupun mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan, peserta dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan informasi BPJS Kesehatan. Peserta dapat menghubungi melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165,” ujar Rizzky. (*)



