ADVERTORIAL
Bersama Wagub Sani Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Gubernur Al Haris: RPJMD Diubah Bukan Arahnya, Tapi Target dan Volumenya Agar Lebih Terarah
Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH bersama Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 serta Penetapan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Jambi, pada Selasa, 10 November 2026.
Mengawali sambutan, Wagub Sani mengajak seluruh hadirin mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut.
Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, Wagub Sani menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi atas dukungan terhadap Rancangan Awal Perubahan RPJMD.
“Terhadap penyampaian laporan Bapemperda yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, kami sangat menyadari bahwa kinerja yang harus dicapai lima tahun ke depan cukup berat. Sementara tuntutan pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik tentu memerlukan upaya yang tidak biasa,” ujar Wagub Sani.
Wagub Sani menekankan perlunya kesatuan cara pandang dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih fokus dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran strategis daerah di akhir periode RPJMD, khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
“Kami menyadari menyatukan pandangan ataupun visi bukanlah perkara mudah, namun kita semua harus bijaksana menyikapinya. Kebijakan yang telah disepakati tentu merupakan win-win solution yang akan menjadi tanggung jawab kita semua dalam mengimplementasikannya,” ucap Wagub Sani.
Wagub Sani menambahkan, masukan dan dukungan atas Rancangan Awal Perubahan RPJMD sangat diperlukan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk penyempurnaan sebelum dikonsultasikan ke Menteri Dalam Negeri, sekaligus sebagai dasar penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
“Rencana yang baik adalah sebagian dari keberhasilan, dan untuk mewujudkan sebagian lainnya dibutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja sama kita semua,” tegas Wagub Sani.
Sebagai langkah awal komitmen tersebut, Wagub Sani meminta kepada tim penyusun Perubahan RPJMD agar segera menindaklanjuti saran masukan yang telah disampaikan dan disepakati hari ini.
Selanjutnya kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar mempedomaninya dalam penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting sinergi eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah pembangunan Jambi 2025-2029 semakin terarah, terukur, dan berpihak pada rakyat, termasuk melalui pengesahan Perda Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai payung hukum pengelolaan air yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Pada Rapat Paripurna ini juga dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 serta penetapan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi oleh Gubernur Al Haris bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H. Ivan Wirata.
Pada sesi wawancaranya dengan rekan-rekan media Gubernur Al Haris menjelaskan alasan perubahan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan DPRD terkait rancangan awal perubahan RPJMD.
“Jadi hari ini paripurna terkait dengan rancangan awal perubahan RPJMD kami dengan DPRD, dimana tentu dengan adanya kondisi-kondisi dinamika yang berkembang itu kami perlu merevisi RPJMD kami,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris meluruskan bahwa revisi tersebut bukan mengubah arah kebijakan pembangunan Jambi.
“Bukan merevisi arah kebijakannya, bukan. Tetapi mungkin volumenya kemudian juga targetnya mungkin ada yang kita perbaiki, supaya lebih terarah, lebih komprehensif. Nah ini yang sedang kita bahas dengan DPRD,” katanya.
Gubernur Al Haris berharap RPJMD yang disempurnakan ini benar-benar menjadi panduan arah kebijakan pembangunan selama masa jabatannya.
“Intinya kita berharap RPJMD ini betul-betul memandu arah kebijakan pembangunan selama kami menjabat,” tuturnya.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri para Anggota DPRD Provinsi Jambi, para OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan undangan lainnya. (*)
ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Lakukan Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam presentasi tersebut, Al Haris memaparkan berbagai langkah strategis Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif.
Paparan Al Haris mendapat sejumlah pertanyaan dari panelis yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, serta Desiana Samosir yang mewakili Direktur Eksekutif ELSAM.
Al Haris menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan pembenahan melalui sejumlah kebijakan dan program berkelanjutan.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain menjadikan pelayanan informasi publik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029, memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketa informasi sejak 2013, serta mengembangkan program internet desa secara berkelanjutan.
Selain itu, Pemprov Jambi memperluas akses layanan informasi publik pada perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta meningkatkan kerja sama dengan media sebagai mitra publikasi informasi pemerintah.
Upaya tersebut turut tercermin dalam capaian reformasi birokrasi Provinsi Jambi. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB Nomor B/266/RB.06/2026, Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi mencapai 81,35 dengan predikat A-.
Al Haris menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah sekaligus bentuk pemenuhan hak masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami telah memaparkan kepada panelis dan tim mengenai keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi, bagaimana informasi publik dibuka seluas-luasnya sehingga tidak ada lagi sumbatan informasi dan masyarakat dapat memperoleh akses informasi secara terbuka,” ujar Al Haris.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat dapat semakin kritis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Al Haris menambahkan, keterbukaan informasi menjadi ruang koreksi bagi pemerintah agar penyelenggaraan pelayanan publik terus mengalami perbaikan.
Pemerintah Provinsi Jambi selama ini berupaya menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari website resmi hingga media sosial perangkat daerah.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi dapat dimanfaatkan untuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah semakin informatif.
Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada keterbukaan informasi di tingkat pemerintah provinsi, tetapi juga perlu diperluas hingga seluruh perangkat daerah agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi publik. (*)
ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Tekankan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Tepat Sasaran
Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH memimpin Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2026 sekaligus membahas rencana pembangunan tahun 2027 dan 2028.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis, 12 November 2026. Hadir dalam kegiatan itu para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) serta undangan lainnya.
Dalam arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus mematangkan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Langkah ini ditempuh agar setiap anggaran yang dialokasikan di Provinsi Jambi benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk mencegah ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menjelaskan langkah strategis pemerintah agar pembangunan jalan tol sebagai simpul ekonomi baru.
“Pembangunan jalan tol diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi orang dan barang semata, tetapi mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan seperti Sengeti (Kabupaten Muarojambi) serta wilayah Kabupaten Tanjungjabung Barat didorong agar turut berkembang dengan tumbuhnya pasar dan fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di satu titik perkotaan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk mendorong percepatan Lelang Pelabuhan Ujung Jabung.
“Pemprov Jambi akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan guna mengawal tindak lanjut janji lelang proyek Pelabuhan Ujung Jabung kepada pihak swasta, mengingat minat investor terhadap proyek tersebut sudah ada,” ucapnya.
Untuk itu dibutuhkan sinergi pelabuhan dan Jembatan Sungai Rambut dimana pembangunan Jembatan Sungai Rambut yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Dan ini harus berjalan beriringan dengan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Kedua proyek strategis ini saling berkaitan dan tidak boleh saling menunggu agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud secara utuh,” katanya.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga mendorong Penanganan Bencana dan Dana BNPB Terkait perbaikan infrastruktur akibat longsor, banjir, dan bencana alam dimana pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan pengajuan usulan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melengkapi data pendukung serta dokumentasi verifikasi yang valid.
“Ke depan, saya akan mengajak para bupati dan Wali kota untuk melakukan audiensi langsung dengan Kementerian PUPR guna memperjuangkan program-program prioritas dan strategis bagi kemajuan Provinsi Jambi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakkir, mengatakan, pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Ia menyebutkan, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan harus berjalan searah dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” kata Muzakkir. (*)
ADVERTORIAL
Letkol Sroedji Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Gus Fawait Ajak Warga Teladani Perjuangannya
DETAIL.ID, Jember – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letkol Muhammad Sroedji disambut rasa bangga oleh warga Kabupaten Jember.
Kabar tersebut disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, ketika menghadiri kegiatan Bunga Desaku di Balai Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Senin, 10 November 2026.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, ia bersama masyarakat turut mengirimkan Surah Al-Fatihah sebagai bentuk syukur dan penghormatan bagi almarhum.
Gus Fawait menjelaskan bahwa pengakuan dari pemerintah pusat ini merupakan buah dari proses panjang yang dikawal bertahun-tahun.
Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga serta seluruh masyarakat Jember yang memiliki keterikatan sejarah dengan sang tokoh.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Perjuangan ini bukan satu atau dua tahun, tetapi sudah lebih dari lima tahun. Hari ini Letkol Muhammad Sroedji akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal perjuangan beliau diterima Allah SWT dan semangatnya terus hidup di tengah masyarakat Jember,” ujar Gus Fawait.
Perjuangan Letkol Muhammad Sroedji dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dinilai wajib menjadi inspirasi bagi generasi penerus.
Semangat pengabdian tersebut diharapkan terus terjaga untuk mendorong kemajuan Kabupaten Jember.
Pemerintah Kabupaten Jember juga berkomitmen untuk terus mengawal pengusulan tokoh-tokoh pejuang lokal lainnya agar jasa mereka mendapatkan pengakuan yang layak dari negara.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dalam menjaga sejarah dan menghargai jasa para pendahulu.
Nilai kepahlawanan ini dipandang perlu diperkenalkan kepada generasi muda melalui dunia pendidikan.
Anak-anak Jember diharapkan mengenal para pejuang dari daerahnya sendiri demi menumbuhkan kebanggaan, kecintaan tanah air, serta semangat meneruskan pengabdian.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Fawait menerangkan bahwa kegiatan Bunga Desaku merupakan sarana pemerintah daerah untuk mendekatkan diri kepada warga.
Berbagai program mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi seperti penguatan UMKM dan Mlijo Cinta turut disosialisasikan kepada masyarakat.
Gus Fawait berharap anugerah Pahlawan Nasional ini tidak sekadar tercatat dalam sejarah, melainkan mampu menghidupkan semangat pengabdian nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui pembangunan, pendidikan, dan kepedulian antarsesama. (*)



