PERKARA
Niat Cari Kerja, Seorang Gadis di Jambi Diduga Dilecehkan Saat Interview
DETAIL.ID, Jambi – Seorang Manager HRD berinisial DP di salah satu perusahaan dealer motor di kawasan Sipin, Kota Jambi diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan berinisial DT (24) warga Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. DT diduga dilecehkan DP saat sedang diinterviu (wawancara).
DT menceritakan bahwa peristiwa pelecehan tersebut terjadi pada Selasa, 15 September 2020 lalu sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, DT berada di ruangan kerja DP. Ia diminta masuk ke ruangan DT agar dapat diinterviu DP.
Bukannya membahas pekerjaan, DT mengaku malah dilecehkan oleh DP. DT menyebut jika dirinya dilecehkan dalam bentuk kekerasan fisik.
“Di ruangan Manager HRD itu, saya hanya berdua. Saya pikir ya biasa sekadar interviu seperti biasa tetapi saya malah diraba-raba lalu dicium dengan cara dipaksa. Bukan itu saja, bagian tubuh saya juga digerayangi oleh manager itu,” kata DT ketika menceritakan kisahnya kepada wartawan, Rabu, 16 September 2020.
Hampir dua jam DT ditahan di ruangan DP. Selama dua jam itu pula, tubuh DT dipegang-pegang hingga berkali-kali dicium. Awalnya DT menolak aksi pelecehan DP namun ia sempat dicekik hingga diancam oleh DT.
“Saya dicekik dan dipaksa untuk mencium manager itu, dan tubuh saya diraba mulai wajah, punggung, dada bahkan hingga ke kemaluan saya,” ujar DT.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Usai dilecehkan, DT pun diminta oleh sang manager untuk datang kembali ke dealer dengan alasan diterima bekerja. Tak terima dilecehkan, setiba di rumah DT pun menceritakan kejadian itu kepada kedua orang tuanya.
“Sambil menangis saya langsung ceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saya. Saya tidak terima dilakukan seperti itu, orang tua saya juga menyuruh saya untuk melaporkan kejadian itu ke polisi,” ucap DT.
Dengan didampingi temannya, DT melaporkan tindak pelecehan tersebut ke Polresta Jambi. Hanya saja di sana, laporan DT hanya berupa laporan biasa dan belum diarahkan ke unit PPA Polresta Jambi.
“Sekitar pukul 11.00 WIB pagi tadi saya melaporkan kejadian ini ke Polresta Jambi. Tetapi laporan itu hanya baru ditanya-tanya aja, dan tidak sampai dibawa ke bagian unit PPA-nya. Saya berharap agar pihak kepolisian bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah pelecehan ini,” katanya berharap.
Menurutnya, jika laporannya belum dapat ditindaklanjuti, esok ia akan mencoba mendatangi pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi untuk meminta pendampingan dalam membantu persoalan kasusnya.
Ia juga nantinya akan membuat laporan ke Mapolda Jambi agar kasus pelecehan terhadapnya dapat diproses. “Besok saya akan ke Unit PPA dulu lalu nanti juga akan melapor ke Mapolda Jambi,” ujar DT.
Sementara saat dikonfirmasi wartawan, DP yang merupakan Manager HRD itu membantah telah melakukan pelecehan tersebut. Bahkan dirinya kembali menanyakan informasi pelecehan tersebut kepada wartawan dari mana asalnya.
DP juga menyangkal tuduhan pelecehan itu, ia juga menyebut bahwa ia telah melakukan tugas sebagaimana mestinya.
“Saya tidak pernah melakukan hal itu, saya hanya melakukan layaknya interviu seperti biasa. Karena kan awalnya ia (DT) itu melamar kerja, lalu saya interviu. Mestinya hari ini dia masuk kerja tetapi malah tidak datang,” kata DP berkilah saat dikonfirmasi wartawan.
Terpisah, Kanit PPA Polresta Jambi, Ipda Vani ketika diminta konfirmasi mengatakan jika laporan itu belum sampai ke bagian unit PPA. Ia juga menyebutkan, laporan persoalan pelecehan itu baru bisa diterima keesokan harinya jika benar DT melaporkan kejadiannya ke polisi.
“Belum ada kita terima laporan itu. Biasanya kalau ada laporan di bagian SPKT, besoknya baru ada pemberitahuan ke bagian PPA,” ujar Vani.
Reporter: Nanda
PERKARA
Jadi Saksi Korupsi PJU, Novandri Panca Putra Bantah Terima Fee Proyek Meski JPU Perlihatkan Bukti Transfer
DETAIL.ID, Jambi – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kerinci kembali mencecar saksi dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023 yang digelar di Pengadilan Negeri PN Jambi pada Selasa, 13 Januari 2026.
Kali ini JPU menghadirkan 8 saksi yang terdiri dari 3 Anggota DPRD Kerinci 2019-2024 yakni Novandri Panca Putra, Erduan dan Jumadi. Kemudian ada Desy Ervina Pimpinan Bank Jambi Kerinci, Zendra pegawai Dishub Kerinci, dan salah seorang kontraktor bernama Zendra.
Keterangan menohok pun terungkap saat JPU mencecar Novandri Panca Putra, yang menjabat sebagai anggota Banggar dan anggota Komisi III saat kasus berjalan. Dalam persidangan, Novandri mengakui pernah mengusulkan program PJU untuk 3 desa melalui pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses.
Menurut Novandri, aspirasi tersebut dihimpun saat reses, dilaporkan ke sekretariat DPRD, lalu diinput sendiri ke dalam aplikasi sistem pengusulan. Namun saat ditanya terkait nilai anggaran pokir PJU tersebut, saksi mengaku lupa.
JPU kemudian mengungkap bahwa nilai usulan PJU dari saksi mencapai sekitar Rp 600 juta, namun Novandri berdalih angka tersebut hanya bersifat estimasi. Ia juga mengaku tidak mengingat nominal anggaran PJU yang tercantum dalam APBD murni 2023.
Meski berstatus sebagai anggota Banggar, Novandri berulang kali mengklaim tidak ingat saat ditanya apakah pagu indikatif anggaran PJU dibahas dalam pembahasan Banggar. JPU pun menyoroti kejanggalan lonjakan anggaran.
Dalam persidangan terungkap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) awalnya hanya mengusulkan pagu anggaran PJU sebesar Rp 479 juta, dengan pagu indikatif Rp 750 juta. Namun, pada akhirnya anggaran PJU membengkak hingga mencapai sekitar Rp 3,4 miliar.
”Saya sepengetahuan itu ada pokir-pokir tadi yang menyebabkan pagu tersebut menjadi mengendut,” ujar Novandri saat ditanya JPU mengenai penyebab melonjaknya anggaran.
Jaksa juga mempertanyakan apakah secara aturan pagu anggaran boleh melebihi pagu indikatif. Namun, saksi kembali mengelak dengan alasan tidak mengingat detail pembahasan tersebut.
Selain soal anggaran, JPU juga mendalami dugaan aliran dana dari Kadis Perhubungan Kerinci, Heri Cipta. Saat ditanya apakah pernah menerima fee proyek PJU atau transfer uang dari Heri Cipta, Novandri mengklaim tidak pernah.
”Seingat kami enggak, mungkin ada hubungan apa namanya bisnis,” kata Panca Putra.
Namun JPU kemudian mempertontonkan sejumlah bukti transfer tertanggal 1 September 2023 senilai Rp 6 juta yang diduga berasal dari Heri Cipta, lengkap dengan percakapan antara mereka berdua.
Menanggapi hal itu, Novandri berkelit dengan mengklaim transfer tersebut berkaitan dengan aktivitas usaha miliknya, seperti sembako, pertanian, serta jasa angkutan material.
Tak berhenti di situ, JPU kemudian mengungkap soal percakapan dengan transaksi Rp 140 juta oleh saksi dengan Terdakwa Heri Cipta, yang oleh saksi kemudian diklaim sebagai pembayaran atas berbagai pekerjaan, seperti pengurukan tanah, penggunaan alat berat, dan jasa pengangkutan material.
Melihat sikap saksi yang berbelit-belit, Hakim Ketua Tatap Urasima Situngkir menegur saksi. Agar berterus terang. sampai saat ini sidang pemeriksaan saksi masih terus berlangsung di PN Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Korupsi Proyek Penerangan Jalan Umum Kerinci: Amrizal Hingga Pihak PLN Bersaksi di PN Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan delapan saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi pada Senin, 12 Januari 2026 dan memasuki tahap pembuktian.
Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Amrizal, anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus mantan anggota DPRD Kerinci periode 2019–2024. Ia mengaku tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kerinci dan mengikuti proses penganggaran. Namun Amrizal mengaku lupa terkait lonjakan anggaran RKA Dishub dari sekitar Rp 476 juta menjadi Rp 3,4 miliar.
Amrizal juga mengakui mengajukan sekitar 50 titik pokok pikiran (pokir) hasil reses untuk anggaran 2023. Ia menegaskan tidak pernah menerima keuntungan proyek dari terdakwa Heri Cipta maupun pihak lain.
Saksi lainnya, Direktur CV Altap Nina Apriyana mengakui perusahaannya terlibat sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan proyek PJU. Ia kemudian menugaskan Hengki sebagai pelaksana di lapangan. Hengki mengaku diminta menyusun RAB dengan mengacu pada RAB tahun 2022 atas permintaan Heri Cipta.
Dari internal Dishub, bendahara pengeluaran Dela Destiyanti mengakui menerima uang dari kontraktor setelah pencairan anggaran, yang disebut sebagai uang terima kasih. Nominalnya bervariasi, mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Uang tersebut diakuinya digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian dibagi dengan stafnya. Hal tersebut dibenarkan oleh staf honorer Zera.
Saksi dari PLN, Eko Pitono menyebut terdapat 13 permohonan instalasi listrik dalam proyek PJU di sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. Sementara itu, Anita dari BPKPP mengaku menerima uang sebesar Rp 20 juta yang telah dikembalikan kepada jaksa.
Jaksa menyatakan proyek ini tidak menggunakan Jaminan Instalasi Listrik (JIL) meski tercantum dalam dokumen. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga dirugikan sebesar Rp 2,7 miliar dari total nilai proyek Rp 5,9 miliar.
Dalam perkara ini, terdapat 10 terdakwa di antaranya Heri Cipta selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan Kerinci, Yuses Alkadira Mitas, Reki Eka Fictoni, Jefron, Helfi Apriadi, H Fahmi, Amril Nurman, Gunawan, Sarpano Markis, dan Nel Edwin.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Ada Oknum Dewan yang Dipanggil di Kasus Dugaan Korupsi Pajak Parkir? Kata Kasi Pidsus Begini…
DETAIL.ID, Jambi – Sampai saat ini kasus dugaan korupsi Pajak Parkir Pasar Angso Duo, Jambi masih terus bergulir di meja penyidik Pidsus Kejari Jambi.
Kasi Pidsus Kejari Jambi, Soemarsono bilang saat ini kasus dugaan korupsi tersebut masih dalam tahap penghitungan kerugian keuangan negara oleh instansi berwenang.
”Masih terus, ini masih dalam tahap penghitungan kerugian keuangan negaranya,” ujar Soemarsono pada Senin, 12 Januari 2026.
Menurut Sumarsono, sampai saat ini menurutnya penyidik sudah memeriksa sekitar 30an saksi dari berbagai latar belakang.
Disinggung terkait pemanggilan oknum anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pajak parkir ini, Kasi Pidsus Kejari Jambi tersebut tampak masih enggan untuk membeberkan lebih jauh.
Namun tak tertutup kemungkinan untuk diambil keterangan.
”Kalau untuk anggota dewan, belum sampai disitu. Nanti kita tunggu dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang lain,” katanya.
Sebelumnya kasus penyimpangan pajak parkir di Pasar Angso Duo, Jambi mencuat dengan dugaan manipulasi setoran oleh pengelola parkir PT Eraguna Bumi Nusa (EBN) yang tidak menyetorkan pajak periode Maret-Desember 2023.
Hal tersebut menyebabkan kebocoran PAD pada Pemkot Jambi. Pada pertengahan Desember lalu, pihak Kejaksaan Negeri Jambi menggeledah kantor PT EBN dan menyita sejumlah dokumen.
Kasus ini sudah cukup lama bergulir dan sampai saat ini masih terus menyita perhatian publik.
Reporter: Juan Ambarita

