PERISTIWA
Syamsurizal Berstatus Tersangka, ATK Desak Kejati Jambi Tangkap, Tahan, dan Adili Ketua DPC Demokrat Tebo
detail.id/, Jambi – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Tegakkan Keadilan (ATK) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi untuk melakukan aksi pada Jumat, 5 Februari 2021.
ATK menuntut agar Kejati Jambi memerintahkan Kejaksaan Negeri Tebo segera menangkap, menahan, dan mengadili Syamsurizal, Wakil Ketua II DPRD Tebo, dan Ketua DPC Demokrat, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tebo sejak tanggal 18 Januari 2021 lalu.
Koordinator lapangan (Korlap) Amri, dalam orasinya mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi kinerja jajaran penyidik Satreskrim Polres Tebo terkait penegakan hukum. Berani mengungkap kasus yang menyeret nama Politisi Partai Demokrat dan Wakil Ketua II DPRD Tebo 3 periode”.
Amri menduga adanya perlakuan istimewa. Pasalnya Polres Tebo telah melimpahkan berkas perkara tahap II ke Kejaksaan Negeri Tebo, akan tetapi pihak Kejaksaan diduga tidak berani melakukan press release (rilis pers) dan melakukan penahanan terhadap tersangka.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Padahal sudah sangat jelas, bahwasanya Syamsu Rizal ditetapkan tersangka atas kasus dugaan Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin. “Sudah ditetapkan menjadi tersangka, lalu kenapa tidak di tahan, ada apa dengan hukum kita,” ujarnya saat orasi di depan Kantor Kejati Jambi.
Amri juga meminta agar penegak hukum, menjalankan tugas dengan adil, tanpa memandang bulu dan golongan.
“Kami meminta agar hukum dijalankan dengan adil, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ucap Amri dalam orasi.
Diketahui dari pantauan media di lapangan massa aksi silih berganti meneriakkan keadilan, kepada Kejaksaan Tinggi Jambi untuk menegakkan hukum dengan adil tanpa ada ketimpangan.
Dilanjutkan oleh Satria salah satu masa aksi yang ikut bersuara mengatakan, “Bahwa adanya dugaan ketimpangan terhadap proses dan penegakan hukum yang ditangani Kejaksaan Negeri Tebo. Seandainya Iday itu masyarakat biasa bukan Wakil Ketua II DPRD sudah barang pasti ditangkap dulu baru ditetapkan TSK. Nah ini aneh sudah TSK namun tak kunjung ditahan. Ada apa?” tanya Satria.
Perlu diketahui, Satria menjelaskan, dalam surat penetapan TSK Saudara Syamsurizal disangkakan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b, jo pasal 12 ayat b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
“Maka dari itu kami yang tergabung dalam Aliansi Tegakkan Keadilan, memberikan apresiasi setinggi tingginya. Kepada aparat penegak hukum yaitu Polres Tebo dan Kejaksaan Negeri Tebo untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata Satria.
Ia mengatakan, pihaknya juga mendesak Kejati Jambi segera melakukan press release dan melakukan penahanan, serta melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tebo agar secepatnya dapat disidangkan, demi terciptanya kepastian hukum yang tetap.
PERISTIWA
GERAM Desak ESDM Usut Dugaan Pelanggaran DMO Batu Bara Jambi, Pasutri AE-NA Diminta Segera Diperiksa
DETAIL.ID, Jakarta – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jambi kembali mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM, Senin, 2 November 2026.
Kedatangan tersebut untuk mendesak pemerintah mengusut dugaan praktik pertambangan batu bara ilegal, penggunaan dokumen terbang, hingga pelanggaran kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) oleh 21 perusahaan batu bara di Provinsi Jambi.
Kedatangan GERAM itu merupakan tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan pada September 2026 lalu. Mereka menilai penanganan laporan tersebut belum memberikan kejelasan, sehingga kembali meminta Ditjen Gakkum ESDM memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat.
Koordinator Lapangan GERAM Jambi, Abdullah alias Acok, mengatakan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan tanpa persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), tetapi juga dugaan penyalahgunaan dokumen perusahaan lain untuk mengaburkan asal-usul batu bara.
”Kami mendesak Kementerian ESDM melalui Ditjen Gakkum segera memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat. Jangan sampai kekayaan alam Jambi dikeruk dengan mengabaikan aturan dan kepentingan masyarakat,” ujar Acok.
Dalam laporan sebelumnya, GERAM menduga pasangan suami istri berinisial AE dan NA berperan sebagai guarantor atau pengendali aktivitas pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bumi Bara Makmur Mandiri (BBMM), Desa Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari.
Keduanya diduga bekerja sama dengan pria berinisial S yang disebut sebagai pengelola PT Kasih Coal Resources (KCR), perusahaan yang terlibat dalam kontrak penyaluran batu bara untuk PT PLN (Persero). Namun diduga kuat lebih mementingkan ekspor ke luar negeri, ketimbang pemenuhan pasokan batu bara untuk PLN.
Berdasarkan investigasi mandiri GERAM sebelumnya, aktivitas pengangkutan batu bara dari lokasi tersebut diduga mencapai 200 hingga 300 truk per hari atau sekitar 2.500 hingga 3.000 ton. Aktivitas itu disebut berlangsung pada April hingga Agustus 2026 tanpa persetujuan RKAB.
GERAM juga menduga pengangkutan batu bara menggunakan Delivery Order (DO) milik PT Kurnia Alam Investama dan surat jalan PT Anugerah Muda Berkarya. Batu bara tersebut kemudian dibawa ke sejumlah jetty di kawasan Talang Duku dan Kunangan sebelum diperdagangkan melalui PT KCR.
Tak hanya itu, GERAM menduga perdagangan batu bara tersebut turut menggunakan dokumen milik PT Asia Multi Investama Coal Mine dan PT Daya Bambu Sejahtera, yang memiliki IUP di Kabupaten Tebo, untuk memasok kebutuhan PT PLN.
Atas dugaan tersebut, GERAM mempertanyakan kesesuaian dokumen pengapalan dengan jumlah produksi riil perusahaan pemilik IUP. Mereka juga menduga adanya praktik penggunaan dokumen terbang untuk mengaburkan asal-usul batu bara.
Dalam aksi terbarunya, GERAM turut menyoroti dugaan pelanggaran kewajiban DMO. Mereka menduga terdapat pihak-pihak yang lebih mengutamakan perdagangan batu bara untuk pasar ekspor dibandingkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
GERAM menilai praktik tersebut berpotensi mengganggu pasokan batu bara bagi pembangkit listrik PLN dan mengancam ketahanan energi nasional.
Mereka pun mendesak Kementerian ESDM memeriksa AE dan NA sebagai pihak yang diduga berperan sebagai guarantor, serta S yang disebut terlibat dalam perdagangan dan ekspor batu bara. GERAM juga meminta pemerintah mengevaluasi hingga mencabut IUP dan izin ekspor perusahaan terkait apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Selain itu, mereka meminta pemerintah menghentikan sementara ekspor batu bara hingga kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri terpenuhi, dengan ketersediaan stok minimal untuk tiga bulan operasional.
Sementara itu, pihak Ditjen Gakkum ESDM menyampaikan bahwa laporan GERAM terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa persetujuan RKAB telah ditindaklanjuti.
Menanggapi tambahan informasi yang disampaikan GERAM mengenai dugaan keterlibatan pasangan suami istri AE dan NA sebagai guarantor, pihak Ditjen Gakkum ESDM menyatakan akan menjadwalkan pemeriksaan lebih lanjut.
”Terima kasih atas informasinya. Ke depan kita akan jadwalkan untuk pemeriksaannya,” ujar pihak Ditjen Gakkum ESDM.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Merangin – Diduga menjadi beking aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI di wilayah Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangun, puluhan Suku Anak Dalam mendatangi Polres Merangin pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kedatangan mereka meminta agar dua pekerja yang diamankan polisi untuk dibebaskan.
Sekitar pukul 13.00 WIB unit Reskrim Polres Merangin mendatangi lokasi PETI di Desa Sungai Ulak. Ada pekerja yang melakukan aktivitas PETI. Keduanya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Merangin untuk dimintai keterangan.
Namun sekitar pukul 14.30 WIB, kelompok Suku Anak Dalam dari Kelompok Temenggung Jang mendatangi Polres Merangin dan menanyakan dua orang yang diamankan. Kemudian dilakukan mediasi serta penjelasan terkait proses hukum kedua orang yang diamankan. Polisi juga melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Merangin. Hingga pukul 15.00 WIB mediasi belum menemukan kesepakatan. Kelompok Jang lantas membubarkan diri.
Tidak puas dengan penjelasan polisi dan Dinas Sosial, sekitar pukul 16.45 WIB, puluhan Suku Anak Dalam yang dipimpin temenggung Jang kembali mendatangi Polres Merangin dengan jumlah yang lebih banyak dengan membawa senjata tajam dan senjata api rakitan. Puluhan orang tersebut langsung merangsek ke dalam Polres Merangin dan sempat melakukan penodongan kepada polisi.
Aksi tegas dilakukan polisi dengan melakukan pengendalian sehingga kelompok Jang berhasil dikeluarkan dari Polres Merangin, dan situasi bisa dikendalikan.
Terpisah Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait dua pekerja PETI. Selain itu akan terus mendalami apa keterlibatan kelompok Temenggung Jang terkait aktivitas PETI di Desa Sungai Ulak.
“Kami minta mereka menghormati proses hukum yang berjalan. Kita juga akan mendalami sejauh mana keterlibatan Kelompok Temenggung Jang dengan aktivitas PETI di Desa Sungai Ulak,” kata Kapolres.
Sementara itu, pihaknya juga akan melihat sejauh mana keterlibatan mereka dengan aktivitas PETI di sana.
“Kita juga akan kejar siapa pemilik mesin PETI dan ada hubungan apa dengan Kelompok Temenggung Jang, siapa pun warga negara harus tunduk pada hukum dan tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Reporter: Daryanto
DETAIL.ID, Jambi – Warga RT 42, Kelurahan Mayang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki. Kerusakan akibat aktivitas kendaraan berat selama pengerjaan proyek Sekolah Rakyat itu dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Sebagai bentuk protes, warga memasang poster tuntutan perbaikan jalan pada Minggu, 25 Oktober 2026. Mereka mendesak pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan sebelum kerusakan tersebut menimbulkan korban jiwa.
”Jalan ini merupakan akses utama warga untuk beraktivitas sehari-hari. Kami meminta pihak kontraktor dan pemerintah segera memperbaikinya. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa baru jalan ini diperbaiki,” ujar salah seorang warga.
Warga menilai kerusakan jalan terjadi akibat mobilisasi alat berat dan kendaraan pengangkut material selama pengerjaan proyek Sekolah Rakyat. Beban kendaraan yang melampaui kemampuan jalan disebut menjadi salah satu penyebab kerusakan.
Saat proyek masih berlangsung, pihak kontraktor disebut sempat menangani bagian jalan yang rusak dengan menyiramkan sisa adukan semen dari truk molen. Namun, upaya tersebut dinilai hanya bersifat sementara.
Jalan kembali mengalami kerusakan setelah dilalui kendaraan berbeban berat. Kondisi tersebut membuat warga khawatir, terutama karena jalan itu digunakan setiap hari oleh masyarakat setempat.
Adapun pengerjaan proyek Sekolah Rakyat yang berlangsung sejak akhir 2025 lalu hingga September 2026. Meski proyek telah rampung, warga mengeluhkan belum adanya perbaikan jalan yang diduga terdampak aktivitas proyek tersebut.
Warga pun mendesak Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, serta pihak kontraktor agar segera menindaklanjuti keluhan tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
GERAM Desak ESDM Usut Dugaan Pelanggaran DMO Batu Bara Jambi, Pasutri AE-NA Diminta Segera Diperiksa
Kementerian ATR/BPN Raih Juara II Invitasi Bulu Tangkis Kementan, Ukir Prestasi dan Jalin Silaturahmi
Kafilah Merangin Datang Bersatu, Membawa Syiar, Membawa Menang
Kepakan Sayap LSN Jangkau Kalimantan dan Belasan Daerah Jawa Timur
Warga Jember Rasakan Manfaat Nyata Layanan JKN, Berobat Jadi Lebih Tenang
Dokter Puskesmas Semboro Jember Rasakan Dampak Nyata JKN Lewat Semangat Gotong Royong
Pesan Menteri ATR/Kepala BPN kepada 152 Pejabat dalam Pelantikan: Layani Masyarakat dengan Baik
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Makin Mendekat Layanan ke Masyarakat Lewat ATR/BPN Dekat
Pengawasan BPJS Kesehatan Sasar Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Kutakulon Bondowoso
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tinjau Pelayanan JKN di RSUD Bondowoso
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
