DAERAH
Mengapa SAD Masih Banyak Belum Punya KK dan KTP? Ini Jawabannya
DETAIL.ID, Tebo – Meski pemerintah terus berupaya mendata dan merekam data kependudukan terhadap Suku Anak Dalam (SAD), namun masih banyak warga komunitas adat tersebut yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Menti (Humas) MHA SAD Kelompok Temenggung Ngadap, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi yaitu Bagentar (Gentar) mengatakan, ada alasan tertentu yang membuat SAD enggan memiliki kartu identitas kependudukan. Alasan yang sangat mendasar yakni, SAD takut kehilangan hukum adat mereka.
“Ada ketakutan pada SAD jika sudah memiliki KK dan KTP mereka harus patuh dan harus mengikuti hukum negara (positif). Itu salah satu alasan mengapa warga saya masih banyak yang tidak mau mengurus KK dan KTP,” katanya pada Minggu, 12 September 2021.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Dikatakan Gentar, meski sebagian SAD telah mengenal dunia luar, namun mereka patuh dan masih menerapkan hukum adat. Mereka juga masih menjalankan adat istiadat dan tradisi leluhur mereka.
Begitu juga dengan pola hidup, rata-rata SAD masih mengandalkan hidup dari berburu dan meramu. “Kalau hukum positif itu, ada beberapa hewan yang dilindungi dan tidak boleh diburu. Sementara, dari nenek moyang kami dahulu, hewan itu adalah sumber makanan bagi kami di hutan,” kata Gentar.
Diakui Gentar, di MHA SAD kelompok dia, masih ratusan kepala keluarga yang belum memiliki data kependudukan. Sebagian dari mereka sudah mau didata dan dilakukan perekaman data. Namun kendalanya, mereka kesulitan untuk keluar karena jarak tempuh dari hutan tempat mereka tinggal sangat jauh, juga mereka tidak memiliki kendaraan untuk ke luar.
Terpisah, Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK), Ahmad Firdaus membenarkan jika masih banyak warga SAD belum memiliki KK dan KTP. Menurut dia, banyak alasan yang membuat warga SAD enggan mengurus data kependudukan.
“Alasan yang mendasar karena banyak SAD yang belum bisa menulis dan membaca. Mereka juga tidak tahu cara berurusan di birokrasi,” kata Firdaus.
Selain itu, Firdaus menjelaskan, ada beberapa aturan adat SAD yang membuat mereka enggan didata. Misalnya, kata dia mengisahkan, ia pernah mendata warga SAD Kelompok Temenggung Bujang Itam di Sungai Ibnul, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi. Saat itu salah seorang warga SAD sama sekali tidak mau menyebutkan nama istri dan anaknya. Alasannya karena melanggar adat.
Menurut pengetahuan Firdaus, nama istri dan nama-anak bagi SAD merupakan hal yang tabu untuk disebutkan kepada orang lain. Untuk bisa mengetahuinya, dia terpaksa menanyakan kepada warga SAD yang lain yang masih satu rombongan atau kelompok.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Waktu kita tanya nama istrinya, dia menjawab Tidak Tahu, begitu juga waktu ditanya nama anak pertamanya, dijawab Tidak Tahu. Itu kita catat karena pikir kita nama istri dan anak pertamanya Tidak Tahu. Waktu ditanya lagi nama anak kedua, dia menjawab Tidak Tahu juga, begitu juga dengan anak ketiga dan keempat. Kita jadi penasaran, kok ada nama istri, anak pertama, kedua, ketiga dan keempat Tidak Tahu,” kata Firdaus.
Karena penasaran, lalu Firdaus mencari kebenaran atas nama istri dan anak-anak SAD tersebut. Dari Temenggung Bujang Itam dia mengetahui jika warga SAD tersebut tidak mau menyebutkan nama istri dan anaknya. “Jadi dari Temenggunglah, kita bisa tahu nama istri dan anak-anak SAD itu,” ujar Firdaus.
Begitu juga dengan warga SAD Kelompok Temenggung Ngadap di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Ditegaskan dia, ada beberapa rombongan (kelompok kecil) SAD di sana yang sama sekali tidak bisa didata.
“Jangan didata, ditemukan saja tidak mau. Kalau kita ke sana, istri dan anak-anak disuruh sembunyi. Itu sudah adat istiadat dan tradisi mereka sejak dulu. Tidak boleh ketemu dengan orang terang (orang dari luar),” ucapnya.
Firdaus berkata, masih banyak lagi adat istiadat dan tradisi yang membuat SAD sulit didata. Hal itu yang membuat mereka tidak memiliki data kependudukan berupa KK dan KTP.
“Mungkin kita sering dengar atau diingatkan, jangan basing-basing (sembarangan) mengambil foto (memfoto) SAD, salah-salah bisa melanggar aturan dan dikenakan sanksi adat. Aturan itu di sebagian SAD masih berlaku,” kata dia.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Meski begitu, lanjut Firdaus menjelaskan, ada juga SAD yang telah mengerti akan pentingnya data kependudukan. Biasanya SAD seperti itu sudah mengenal kehidupan luar (masyarakat di luar hutan). Mereka sudah mengerti pentingnya data kependudukan. Biasanya yang seperti ini paling gampang dilakukan pendataan.
“Tinggal pemerintahnya (Disdukcapil) mau (sanggup) atau tidak mendata mereka,” ujarnya.
Reporter: Syahrial
DETAIL.ID, Jambi – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh untuk Kesejahteraan Buruh, bertempat di Shang Ratu Hotel Jambi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025.
FGD ini menghadirkan narasumber yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu ketenagakerjaan, diantaranya; Dr. Hartati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA), Dody Hardianto, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Jhon Kennedy, Ketua Apindo Jambi, dan Dedi Hardianto, Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI.
Dalam sambutannya, Roida Pane selaku Koordinator Wilayah KSBSI Jambi menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD ini merupakan hasil kerja sama antara KSBSI Jambi dan Polda Jambi sebagai bentuk perayaan May Day yang tetap mengedepankan esensi perjuangan buruh melalui dialog sosial.
“Perayaan May Day tahun ini kita laksanakan dengan FGD sebagai bagian dari dialog sosial, yang nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat,” ujar Roida, Selasa, 29 April 2025.
Adapun FGD tersebut menghasilkan 2 poin penting rekomendasi KSBSI Jambi yaitu;
Pertama, Penguatan Regulasi Penetapan UMP. KSBSI Jambi menekankan pentingnya penguatan regulasi dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh pemerintah pusat.
Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, posisi Dewan Pengupahan menjadi lemah karena hanya berperan sebagai pemberi saran. Padahal sebelumnya, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Dewan Pengupahan memiliki peran strategis dalam penentuan UMP melalui survei Komponen Hidup Layak (KHL).
Kedua, Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan. Ditekankan juga pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas di bidang ketenagakerjaan guna menciptakan kenyamanan bagi pekerja dan pengusaha.
Menutup FGD, Dedi Hardianto, selaku Sekjen Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, menyampaikan apresiasi atas masukan dari KSBSI Jambi.
“Ide dan masukan seperti ini sangat kita butuhkan untuk penguatan dan kesejahteraan buruh ke depan. Kami akan konsolidasikan dan sampaikan rekomendasi ini ke pemerintah pusat,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Anambas – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra IV Batam akan segera menangani dan mengatasi permasalahan pada embung di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Warga sebelumnya mengeluhkan bahwa embung tersebut pada musim kemarau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Iwan, dalam wawancara dengan media pada Senin, 28 April 2025 di Kantor BWS Sungai Harapan, Batam, ia menyampaikan bahwa embung di Desa Nyamuk merupakan embung yang sumber airnya berasal dari air hujan, dimana pada musim kemarau air yang masuk (inflow) dan air yang keluar (outflow) untuk dimanfaatkan masyarakat, penguapan dan penyerapan tidak seimbang.
Dalam waktu dekat Tim BWS akan turun ke lokasi untuk mengambil langkah penanganan. Salah satu solusi yang direncanakan adalah pemasangan alat pelapis pada penampungan air agar tidak merembes dan mampu menahan air lebih lama.
Iwan juga mengajak masyarakat Desa Nyamuk untuk bekerja sama dalam menjaga dan merawat embung, serta memohon kesabaran warga karena proses penanganannya akan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Saat ini kita dalam kondisi efisiensi anggaran, semua biaya operasional terbatas. Tapi insyaallah secepatnya akan kita atasi,” ujarnya.
Kepala Balai BWS Sumatra IV Batam, Daniel, ST., MT., menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di Anambas. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini BWS sedang mendorong pembangunan embung di daerah Temburun yang memiliki potensi air besar, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Terempa dan pulau-pulau sekitarnya. Selain itu, program pembangunan juga tengah berjalan di Letung, Kecamatan Jemaja.
Reporter: Saipul Bahari
DETAIL.ID, Jakarta – Direktur Rumah Ahmad Muhtar (RSAM) Bukittinggi menerima penghargaan sebagai Top Pembina BUMD Award 2025 dari Majalah Top Business di Jakarta pada Senin, 28 April 2025.
Penghargaan ini diraih berkat keberhasilan Manajemen RSAM dibawah komando drg. Busril dalam mengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi sehingga meraih penghargaan Top BUMD Award Bintang Lima dan Top CEO BUMD Award.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah didampingi Direktur RSAM Bukittinggi, drg. Busril mengatakan, “Alhamdulillah, secara berturut-turut kita kembali meraih penghargaan ini, bedanya tahun lalu untuk kategori pelayanan sekelas bintang empat sekarang bintang lima. Keberhasilan ini ada, berkat kerja keras bersama, terutama seluruh jajaran RS Achmad Mochtar, yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan rumah sakit kita,” ucap Gubernur Mahyeldi usai menerima penghargaan di Jakarta.
Gubernur pun mengucapkan selamat atas raihan Top BUMD Award Bintang Lima oleh BLUD RSAM Bukittinggi, serta penghargaan Top CEO BUMD Award yang diraih oleh drg. Busril selaku Direktur RSAM.
Gubernur juga meminta seluruh BUMD di lingkup Pemprov Sumbar, agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan, sehingga semakin memberikan manfaat kepada masyarakat dan berujung raihan berbagai prestasi.
Sementara itu, M. Luthfi Handayani selaku Ketua Penyelenggara Top BUMD Award 2025 menyebutkan, keberhasilan kinerja BUMD tidak akan lepas dari peran, dukungan, dan kontribusi kepala pemerintahan di kota/kabupaten dan provinsi.
Sehingga BLUD dan BUMD binaannya berhasil mendapat penghargaan dalam ajang Top BUMD Award, atas dasar itu maka Kepala Daerahnya juga berhak mendapatkan apresiasi khusus.
“Top BUMD Award adalah satu-satunya kegiatan penilaian kinerja terbesar dan paling membanggakan di Indonesia bagi BUMD, BLUD, dan Dinas Terkait BUMD, terkait dengan prestasi, perbaikan, dan kontribusi yang telah diberikan dalam pelayanan dan kinerja bisnis bagi perekonomian daerah,” ujar Luthfi.
Ada pun kegiatan Top BUMD Award sendiri, sambungnya, melibatkan berbagai lembaga seperti Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), Lembaga Kajian Nawacita (LKN), SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K. Harriman Associate, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, dan beberapa juri dari kalangan profesor ekonomi bisnis, praktisi, hingga konsultan bisnis.
“Selain Gubernur Sumbar dan jajaran, beberapa daerah di Sumbar juga mendapatkan penghargaan Top Pembina BUMD, Top BUMD, dan Top CEO BUMD Award. Di antaranya, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Sijunjung,” ucapnya.
Saat menerima penghargaan itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah didampingi oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Sumbar, Kuartini Deti Putri, M.Si, Direktur RSUD Achmad Muchtar, drg. Busril, M.PH dan Kepala Badan Penghubung Sumbar, Aschari Cahyaditama.
Reporter: Diona
KSBSI Provinsi Jambi Gelar FGD Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Dalam Rangka May Day 2025
BWS Sumatra IV Batam akan Segera Menangani Permasalahan Embung di Desa Nyamuk
Sebanyak 57 Jamaah Haji Natuna Tahun 2025 Resmi Dilepas, Sekda Natuna Pesan Jaga Kesehatan Selama Beribadah
Pembukaan Seleksi Terpusat Calon Paskibraka Kabupaten Natuna Tahun 2025
RSAM Bukittinggi Raih Penghargaan Top BUMD Bintang Lima
Dukung Program Nasional, Pemda Natuna Bentuk Koperasi Merah Putih di Desa/Kelurahan
Kepala MTsN 15 Tanah Datar Buka Secara Langsung Kegiatan LDKS
Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS BTM) Muhammadiyah Sumbar Sukses Pilih Kepengurusan Baru dan RAT
Bupati dan Wabup Merangin Halal Bihalal Bersama Pengurus PKJM
Ferdi Firdaus Menjabat Pengurus Cabang 0504 KB FKPPI Merangin
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
