Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Al Haris Harapkan Forum Konsultasi Publik RPJMD Dapat Himpun Aspirasi Pembangunan Jambi

Published

on

detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengharapkan melalui forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dapat menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal, dengan tujuan untuk menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lima tahun ke depan.

Harapan demikian disampaikannya, saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Bertempat di ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi, Kamis 22 Juli 2021.

Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dihadiri oleh  Asisten I Sekda Provinsi Jambi Apani Saharudin, Para Kepala OPD Provinsi Jambi, dan diikuti secara virtual oleh Kepala Bappeda Kabupaten/kota seProvinsi Jambi, Instansi Pemerintahan terkait dan pihak perbankan Provinsi Jambi.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Al Haris mengatakan, bahwa penyusunan perencanaan pembangunan adalah mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pembangunan bagi suatu daerah, dimana tujuan perencanaan yang disusun untuk memastikan target-target yang akan dicapai selama lima tahun kedepan, dan bagaimana cara mencapainya.

”Dalam penyusunan suatu perencanaan, haruslah disesuaikan dengan konteks dan kondisi yang dihadapi oleh suatu daerah, serta berbagai faktor ekternal dan isu strategis yang berkembang. Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang disusun akan mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi,” kata Al Haris.

”Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kita diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, sehingga seluruh pemangku kepentingan bersinergi mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026,” sambung Al Haris.

Dikatakan Al Haris, dengan mempertimbangkan permasalahan daerah, isu strategis, potensi daerah, dan tantangan yang dihadapi serta harapan dari berbagai lapisan masyarakat, maka  telah merumuskan Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 adalah Jambi MANTAP, yaitu terwujudnya Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT.

”Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut, agar arah dan tujuan dari pembangunan yang telah disepakati dapat terealisasi dengan baik, maka Misi Pembangunan Provinsi Jambi adalah : pertama, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan; kedua, Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah; serta ketiga, Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia,” sebut Al Haris.

Al Haris menyadari bahwa, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh wilayah mengalami kontraksi, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan yang relatif meningkat, sehingga mendisrupsi cara hidup masyarakat. Maka diperlukan kerja ekstra keras dari seluruh komponen pembangunan untuk kembali memulihkan kondisi ekonomi ini.

“Saya mengajak kita semua untuk bekerjasama, bahu membahu, dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimiliki dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder sehingga kita dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jambi yang kita cintai ini,” ujarnya.

Selain itu, melalui forum ini diharapkan dapat menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal, dengan tujuan untuk menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lima tahun ke depan. Hal ini penting karena keterlibatan seluruh pihak akan menjadi daya dorong yang kuat dalam mewujudkan cita-cita kita bersama.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

”Dalam kerangka penyusunan RPJMD ini, kepada Para Kepala Perangkat Daerah ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu : pertama, seluruh perangkat daerah agar dapat menjabarkan visi dan misi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya, dengan menyusun sasaran dan program prioritas beserta indikator kinerja yang terukur dan terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi, serta penyelesaian permasalahan daerah, seperti kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan permasalahan pembangunan lainnya; kedua, perubahan paradigma pembangunan dari money follow function menjadi money follow program agar benar-benar dilakukan. Jangan sampai program kegiatan yang direncanakan tidak berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan; ketiga, simultan dengan penyusunan RPJMD ini, masing-masing Perangkat Daerah juga berproses untuk melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD,” katanya.

Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Doni Iskandar memaparkan bahwa, program kerja untuk lima tahun kedepan Prioritas dan Prioritas Unggulan terwujudnya Jambi Mantap.

“Visi itu adalah bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan, ekonomi hijau dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat berdaya, agamais dan berkesetaraan gender,” kata Doni.

ADVERTORIAL

Prestasi Nasional! Pemkab Bondowoso Sabet Empat Penghargaan Sekaligus

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid didampingi kepala Dinsos saat menerima penghargaan di kota Malang, Rabu (29/7/2026). (Foto: Diskominfo - Rehan/detail.id)

DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Pada 2026 ini, Pemkab Bondowoso berhasil meraih empat penghargaan nasional di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) sebagai apresiasi atas komitmen dan keberhasilannya menjalankan berbagai program prioritas pemerintah.

Salah satu penghargaan diberikan kepada Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi pelaksanaan Program Prioritas Nasional.

Berbagai program, seperti TAMASYA, GATI, SIDAYA, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) sasaran 3B dinilai berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup keluarga di Bondowoso.

Selain itu, Pemkab Bondowoso juga meraih penghargaan atas keberhasilannya memperluas akses layanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

Capaian peserta KB Baru Metode Operasi Wanita (MOW) sepanjang 2026 bahkan melampaui target nasional dengan realisasi lebih dari 100 persen.

Penghargaan berikutnya diberikan atas penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2026.

Dokumen tersebut menjadi acuan strategis dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah.

Apresiasi juga diterima Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso atas peran aktif dan inovasinya dalam menggerakkan masyarakat menyukseskan berbagai Program Prioritas Nasional.

Kontribusi TP PKK dinilai mampu memperkuat implementasi program pembangunan keluarga hingga ke tingkat desa.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen di Bondowoso, bukan semata keberhasilan pemerintah daerah.

“Penghargaan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, seluruh OPD, ASN, para pemangku kepentingan, serta masyarakat Bondowoso dalam mendukung program nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Bupati, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurutnya, kolaborasi yang terbangun selama ini menjadi modal penting dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, aparatur sipil negara, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi.

Ia berharap raihan empat penghargaan nasional tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat inovasi, dan menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Empat penghargaan nasional yang diraih semakin menegaskan komitmen Pemkab Bondowoso dalam mendukung pembangunan keluarga, meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, serta mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Bondowoso Perluas Jangkauan Layanan Cek Kesehatan Gratis, Target 365 Ribu Warga

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, usai acara rakor advokasi Cek Kesehatan Gratis di Kantor Pemkab setempat, Selasa (28/7/2026). (Foto: DETAIL/Rehan)

DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna mencapai target pelayanan bagi 365 ribu warga, atau sekitar 46 persen dari total penduduk kabupaten.

Langkah percepatan ini dibahas dalam rapat evaluasi yang dipimpin langsung Bupati Bondowoso di Ruang Sabha Bina Praja, Selasa, 28 Juli 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Moch Jasin, menyampaikan hingga akhir Juli 2026, capaian pemeriksaan telah menjangkau sekitar 166 ribu warga atau setara 45,53 persen dari target.

“Masih tersisa sekitar 200 ribu warga yang menjadi sasaran dalam lima bulan ke depan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebaik mungkin,” ujarnya.

Masyarakat tidak perlu datang ke puskesmas untuk mendapatkan layanan.

Pemerintah menerapkan sistem jemput bola, di mana petugas kesehatan akan hadir langsung ke lokasi kegiatan: mulai dari pondok pesantren, posyandu, majelis pengajian, kegiatan sosial, hingga lingkungan RT dan masjid.

“Siapa saja yang ingin mengadakan pemeriksaan secara kolektif, cukup sampaikan permohonan ke Dinas Kesehatan atau puskesmas terdekat. Kami siap turun ke lokasi. Tujuannya tentu agar semakin banyak warga yang mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada puskesmas dengan capaian pelayanan tertinggi.

Puskesmas Sempol menempati urutan pertama dengan capaian di atas 90 persen, disusul sejumlah puskesmas lain yang telah melampaui angka 70 persen.

Sementara itu, puskesmas dengan capaian terendah akan mendapatkan pendampingan khusus.

Pihaknya akan mengevaluasi strategi, menyusun jadwal pelayanan baru, hingga menentukan titik layanan di lapangan agar target akhir tahun dapat tercapai.

Jasin menambahkan, program ini mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Bondowoso.

Pemeriksaan kesehatan dipandang sebagai langkah awal yang krusial untuk melahirkan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengajak masyarakat menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat sakit.

“Jangan menunggu sakit baru memeriksakan diri. Yang kami dorong adalah kesadaran hidup sehat lewat upaya promotif dan preventif sejak dini,” ucapnya.

Pemerintah juga akan terus memperkuat sosialisasi agar masyarakat paham bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dijaga bersama.

Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia Bondowoso semakin meningkat. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Luncurkan Gerakan ‘Mas Bocil’, Pemkab Bondowoso Ajak Semua Pihak Bangun Budaya Literasi Bersama

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, saat membuka acara Pameran Festival Literasi, di Dinas Perpus dan Kearsipan, Senin (27/7/2026).(Foto: DETAIL/Rehan).

DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso meluncurkan gerakan ‘Mas Bocil’ (Masyarakat Bondowoso Cinta Literasi).

Program ini diharapkan mampu menjadi penggerak budaya membaca yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari peserta didik hingga masyarakat umum.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengatakan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berkarakter.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak serta terus belajar sepanjang hayat.

“Budaya membaca adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai moral. Karena itu, literasi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah,” ujar Bupati dalam acara pembukaan pameran Festival Literasi di Dinas Perpus dan Kearsipan pada Senin, 27 Juli 2026.

Bupati menegaskan, Pemkab Bondowoso terus memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui penguatan budaya literasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Pameran Literasi, Festival Literasi, Ngobrol Literasi Bersama Bupati dan Bunda Literasi Daerah Tahun 2026, yang menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas literasi, dan masyarakat.

Bupati Hamid menuturkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berkarakter.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak serta terus belajar sepanjang hayat.

Budaya membaca, kata Bupati, adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai moral.

“Karena itu, literasi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah,” katanya.

Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, komunitas literasi, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan ekosistem literasi yang kuat di Bondowoso.

“Rumah, sekolah, perpustakaan, dan ruang publik harus menjadi tempat tumbuhnya budaya membaca. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat melahirkan generasi Bondowoso yang semakin cerdas, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” katanya.

Kepada para pelajar dan generasi muda, Bupati mengajak agar memanfaatkan Festival Literasi yang berlangsung pada 27–31 Juli 2026 sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kreativitas, serta menumbuhkan kecintaan terhadap membaca.

Reporter: Rehan

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs