DAERAH
Kepala BPS Batanghari: Garis Kemiskinan Penduduk Meningkat
detail.id/, Batanghari – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batanghari, Maypen Hery mengatakan terjadi peningkatan garis kemiskinan penduduk selama 2018 hingga 2019.
“Untuk garis kemiskinan terjadi jumlah peningkatan pada 2018. Garis kemiskinan ini senilai Rp394.438. Sementara 2019 garis kemiskinan meningkat menjadi Rp420.227. Ini mungkin sejalan dengan terjadinya inflasi,” kata Hery saat dikonfirmasi detail, Rabu (5/2/2020).
Berdasarkan perhitungan angka kemiskinan 2019 di Kabupaten Batanghari berjumlah 26.534 jiwa atau sebesar 9,75%. Hery berujar angka ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin.
“Penurunan ini terjadi cukup signifikan. Pada 2018 penduduk miskin di Kabupaten Batanghari berjumlah 27.549 jiwa atau sekitar 10,23%. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1.015 orang,” ucapnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Setiap tahun ada beberapa komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Kemudian pada 2017 juga terjadi perubahan dari 2017 ke 2018. Pada 2017 jumlah penduduk miskin 10,33% dan 2018 menjadi 10,23%.
“Perubahan signifikan terjadi di 2019 menjadi 9,75%. Pada 2018, mayoritas mata pencarian penduduk di Kabupaten Batanghari adalah bergerak di sektor pertanian, berjumlah 59.643 orang atau sebesar 48,72%,” ujarnya.
Kemudian untuk ketenagakerjaan bergerak di bidang industri pengolahan sebesar 21.200 jiwa atau sebesar 17,72%. Selanjutnya sektor jasa cukup besar juga yaitu, 41.571 orang atau 33,96%. Ia bilang jumlah penduduk yang bekerja 2018 di Kabupaten Batanghari sebesar 119.290 jiwa.
“Sedangkan jumlah pengangguran mencapai 4.414 jiwa dan tingkat pengangguran sebesar 3,57%. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 64,39%. Artinya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah dari jumlah total penduduk yang bekerja katakan 100 orang, berarti 64 orang menanggung untuk 100 orang,” katanya.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari cukup lumayan. Data BPS Kabupaten Batanghari mencatat, pada 2017 mencapai 4,81%. Lalu pada 2018 tumbuh menjadi 4,96%.
“Mungkin itu sebagai gambaran umum angka-angka dari BPS Kabupaten Batanghari. Kalau angka pengangguran 2019 datanya belum keluar. Karena masih di olah BPS Pusat,” ucapnya.
Menurut Hery, kemiskinan ada dua macam, yaitu kemiskinan ekonomi dan kemiskinan struktural. Pemicu pertama kemiskinan dikarenakan adanya pengangguran. Sedangkan pemicu kedua apabila terjadi penurunan harga-harga komoditi seperti karet dan kelapa sawit secara signifikan akan mempengaruhi tingkat penghasilan masyarakat Kabupaten Batanghari.
“Sehingga nilai yang mereka hasilkan itu tidak mencapai daripada garis kemiskinan. Tapi, Alhamdulillah di Kabupaten Batanghari saya perhatikan dengan beberapa program yang sudah digelontorkan Pemerintah, membuat terjadinya penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Jumlahnya sebesar 1.015 jiwa yang terangkat dari garis kemiskinan,” katanya.
Jumlah Penduduk Batanghari:
Tahun 2017: 266.971 jiwa
Tahun 2018: 269.966 jiwa
Tahun 2019: 272.879 jiwa
(Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020,BPS)
Reporter: Ardian Faisal
DAERAH
Sekolah Rakyat Jambi Baru 70 Persen, Pemerintah Kejar Rampung Sebelum Juli
DETAIL.ID, Jambi – Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jambi pada Jumat, 5 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul memastikan pembangunan sekolah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto itu terus berjalan dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026.
Menurut Gus Ipul, progres pembangunan saat ini masih di angka sekitar 70 persen. Sekolah Rakyat tersebut nantinya akan menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang berasal dari keluarga kurang mampu.
”Perkembangannya sudah sekitar 70 persen. Sesuai target, Pak Menteri PU bilang 20 Juni harus selesai sehingga proses pembelajaran dapat segera dimulai bulan Juli,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung pembelajaran, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, asrama siswa, asrama guru, hingga sarana olahraga. Program ini disebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga miskin agar memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.
Penerimaan siswa dilakukan berdasarkan data keluarga miskin yang telah diverifikasi pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan calon peserta didik Sekolah Rakyat.
Pada tahun pertama, Sekolah Rakyat Jambi ditargetkan menerima sekitar 300 siswa, terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Secara bertahap kapasitas sekolah akan terus ditambah hingga mencapai daya tampung penuh sebanyak 1.000 siswa dalam 3 tahun mendatang.
Selain pembangunan fisik, Kementerian Sosial juga tengah mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia, mulai dari tenaga pendidik, wali asrama, petugas keamanan hingga tenaga pendukung lainnya. Secara nasional, Mensos mengaku bahwa saat ini telah dilakukan perekrutan sekitar 5.000 guru untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.
”Kami berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga pembelajaran bisa dimulai di gedung ini,” katanya.
Dengan tenggat waktu yang tinggal sedikit itu, Kepala Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum, Edia Putra mengatakan pihaknya terus mendorong pelaksana demi percepatan pembangunan agar target penyelesaian pada 20 Juni 2026 dapat tercapai.
”Kami telah menyampaikan kepada penyedia jasa bahwa tanggal 20 Juni pekerjaan harus selesai. Saat ini progres pembangunan sudah mencapai sekitar 70 persen,” ujarnya.
Menurut Edia, kendala utama yang sempat dihadapi dalam proyek tersebut adalah keterlambatan pekerjaan tiang pancang akibat keterbatasan material. Sehingga harus memasok dari wilayah jauh yakni Surabaya.
”Saat ini pekerjaan yang tersisa sekitar 30 persen, terutama pada tahap finishing dan akses ke dalam kawasan. Kami terus mendorong kontraktor menambah tenaga kerja, terutama untuk tahap finishng agar target penyelesaian bisa tercapai,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
RSUD Abdul Manap Resmikan Layanan Cathlab, Pasien Kini Tak Perlu Dirujuk ke Rumah Sakit Lain
DETAIL.ID, Jambi – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Manap Kota Jambi resmi membuka layanan Cathlab (Catheterization Laboratory) yang ditandai dengan acara tasyakuran dan peresmian pada Jumat, 5 Juni 2026.
Direktur RSUD Abdul Manap, Anastasya Yetti, mengatakan kehadiran fasilitas Cathlab merupakan bagian dari pengembangan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut, khususnya untuk penanganan penyakit jantung.
”Untuk pengembangan layanan kesehatan jantung, kami sudah mendapatkan alat Cathlab beserta gedung pelayanan kesehatannya. Tenaga kesehatan juga sudah siap, dan izin penyelenggaraan layanan Cathlab telah diperoleh,” ujar Anastasya.
Selain layanan jantung, RSUD Abdul Manap juga telah memiliki gedung khusus untuk pelayanan kanker, termasuk fasilitas peracikan obat bagi pasien.
Sementara itu, pengembangan layanan stroke dan neurologi masih menunggu penyelesaian renovasi ruangan yang saat ini sedang berlangsung.
”Kami mohon doa agar seluruh layanan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pada prinsipnya, untuk pelayanan Cathlab kami sudah siap sepenuhnya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha menyambut baik hadirnya fasilitas Cathlab di RSUD Abdul Manap. Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Jambi dan daerah sekitarnya.
”Ini merupakan momen yang sangat penting dan menjadi bukti nyata komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Selama ini banyak pasien yang harus dirujuk karena keterbatasan fasilitas. Sekarang kita sudah memiliki Cathlab sendiri,” ucap Diza.
Ia menilai keberadaan Cathlab sangat vital dalam penanganan penyakit jantung karena memungkinkan pasien mendapatkan layanan medis tanpa harus dirujuk ke rumah sakit lain.
”Kami menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas hadirnya fasilitas ini. Mudah-mudahan ke depan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” katanya.
Diza juga mengungkapkan bahwa pengembangan layanan kesehatan di RSUD Abdul Manap akan terus berlanjut. Beberapa fasilitas tambahan yang direncanakan antara lain penguatan layanan kemoterapi, fasilitas peracikan obat, serta pengadaan alat Thorax Scan.
”Kehadiran Cathlab ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih maju dan lebih lengkap bagi masyarakat,” tuturnya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Bulog Jember Kebut Penyaluran Sisa Bantuan Pangan, Targetkan Rampung 13 Juni
DETAIL.ID, Jember – Perum Bulog Cabang Jember bergerak cepat menuntaskan sisa penyaluran program Bantuan Pangan nasional alokasi Februari – Maret.
Pihak Bulog berkomitmen mengawal sisa distribusi komoditas pokok tersebut agar rampung seluruhnya paling lambat pada 13 Juni 2026.
Langkah percepatan ini menyasar 139.213 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang belum tersentuh dari total target keseluruhan sebesar 390.744 PBP.
Sebelumnya, pada Mei kemarin, Bulog Jember mencatatkan realisasi penyaluran sebanyak 250.901 PBP atau berkisar 64 persen dari target pagu.
Logistik pangan yang telah digelontorkan ke masyarakat pada Mei lalu mencapai 5.018.000 kg beras dan 1.003.604 liter minyak goreng.
Kepala Kantor Cabang Bulog Jember, Muhammad Ade Saputra, mengonfirmasi sempat ada keterlambatan pasokan pada Mei lalu.
Masalah tersebut murni dipicu oleh kendala logistik dari mitra pabrikan wadah pangan.
“Terjadinya penundaan penyaluran bantuan pangan pada Mei dikarenakan terhambatnya proses distribusi atas produksi kemasan plastik bantuan pangan dari produsen kemasan,” kata Ade Saputra.
Guna merampungkan sisa kuota pada Juni ini, Bulog Jember telah menyiapkan pasokan komoditas dalam volume besar untuk disalurkan, yakni sebanyak 2.784.260 kg beras serta 556.852 liter minyak goreng.
Ade berharap, intervensi pasar melalui pembagian pangan gratis ini dapat memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjadi instrumen pengendali inflasi di daerah.
“Harapan kami agar bantuan pangan yang telah didistribusikan bisa bermanfaat bagi para penerima PBP dan juga memiliki tujuan dalam hal pengendalian maupun stabilisasi harga beras dan minyak di tingkat konsumen,” tuturnya.



