DETAIL.ID, Jember – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, menilai program Bunga Desaku menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat desa, Kamis, 26 Maret 2026.

Program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jember menghadirkan pelayanan publik dengan pola turun langsung ke wilayah desa.

Skema ini membuat pemerintah daerah dapat menjangkau persoalan warga secara lebih cepat.

Ardi menyebut langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mengarahkan pemimpin untuk hadir dekat dengan masyarakat.

“Kami dari legislatif, khususnya Fraksi Gerindra, sangat mendorong dan mendukung program ini. Apa yang dilakukan Bupati sudah searah dengan pesan Bapak Presiden Prabowo untuk selalu mendekatkan diri kepada masyarakat, mengayomi rakyat, serta mendengar langsung keluh kesah mereka,” ujar Ardi.

Ia memaparkan bahwa pembiayaan program telah melalui tahapan pembahasan resmi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga berjalan sesuai ketentuan.

“Secara teknis, anggaran ini sudah melalui tahapan yang benar dalam pembahasan di legislatif. Jadi, menurut kami tidak ada masalah yang perlu dibesar-besarkan. Justru sudah sepatutnya pemerintah daerah hadir lebih dekat dengan rakyat,” katanya.

Menurut Ardi, kehadiran bupati di desa memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan secara langsung, termasuk perbaikan jalan, fasilitas umum, serta kendala yang dihadapi petani di lapangan.

“Ini adalah bentuk pelayanan publik yang sesungguhnya. Dengan berada di pelosok, pemerintah bisa lebih cepat menerima masukan untuk kepentingan daerah kita tercinta,” tutur Ardi.

DETAIL.ID, Jember – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, melakukan kunjungan kerja sekaligus supervisi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Bina Sehat Jember pada Senin, 23 Maret 2026.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh owner Bina Sehat Group bersama jajaran manajemen.

Dalam kesempatan itu, kunjungan difokuskan untuk memastikan layanan kesehatan bagi peserta JKN berjalan bermutu, efisien, serta memberikan kepastian prosedur di seluruh lini pelayanan.

Dalam peninjauan tersebut, ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan fasilitas kesehatan guna memastikan setiap peserta memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan setara, sekaligus mencegah masyarakat jatuh miskin akibat biaya berobat.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan saat ini telah menjangkau hampir 99% penduduk Indonesia dan menjadi salah satu program asuransi sosial terbesar di dunia, dengan dukungan lebih dari 3.150 rumah sakit, 23 ribu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta jejaring mitra lainnya.

“Kami ingin memastikan fasilitas kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan yang cepat dan efektif, tetapi juga mampu menghadirkan rasa aman bagi peserta JKN. Tidak boleh ada masyarakat yang terbebani biaya kesehatan hingga mengorbankan kondisi ekonominya,” ujar Pujo.

Kunjungan supervisi tersebut mencakup peninjauan langsung terhadap alur pelayanan peserta JKN, mulai dari pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, hingga sistem antrean dan administrasi klaim.

Ia juga berdialog dengan tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit untuk memastikan implementasi standar mutu serta efisiensi layanan berjalan optimal.

“Pada kesempatan ini, kami melihat lebih dari 90% pasien di RS Bina Sehat merupakan peserta JKN. Ke depan, fokus kami tidak lagi hanya pada perluasan cakupan, tetapi juga pada penguatan kualitas layanan, keberlanjutan pembiayaan, serta tata kelola program. Pelayanan kepada peserta harus menjadi prioritas dan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Berbagai aspirasi yang kami terima akan kami tindak lanjuti agar Program JKN terus berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Pujo.

Dalam kesempatan yang sama, Owner Bina Sehat Group, dr. Faida, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan ke RS Bina Sehat.

Ia juga memaparkan perjalanan awal RS Bina Sehat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk sebagai salah satu rumah sakit pertama di Jember yang melayani peserta JKN sejak 2014.

”Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Prihati Pujowaskito. Kehadiran beliau memberikan energi positif sekaligus memotivasi kami untuk terus meningkatkan mutu layanan. Kunjungan ini juga semakin memperkuat kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ucap dr. Faida.

Faida menjelaskan bahwa RS Bina Sehat berkomitmen mendukung transformasi pelayanan kesehatan, khususnya dalam peningkatan mutu, efisiensi, dan kemudahan akses bagi peserta JKN.

Ia juga menegaskan bahwa kesehatan masyarakat tidak boleh terabaikan.

“Dari tren pembiayaan di IGD, pada 2021 peserta JKN masih sekitar 70%, dan saat ini telah mendekati 90%. Sementara itu, pada layanan rawat inap, dari 74% pada 2021 kini meningkat menjadi hampir 93%. Kondisi ini menunjukkan peran BPJS Kesehatan yang sangat besar dalam pelayanan di RS Bina Sehat. Kami berkomitmen untuk tidak mempersulit peserta dan memastikan pelayanan diberikan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan Program JKN untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat,” tutur dr. Faida.

Reporter: Zainul Hasan

DETAIL.ID, Jember – Program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) dinilai mampu memangkas jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Gus Mamak, menyebut pendekatan ini menghadirkan interaksi yang lebih nyata dibandingkan pola komunikasi konvensional.

Menurutnya, kehadiran langsung bupati di tengah masyarakat bukan hanya soal menyerap aspirasi, tetapi juga membangun kedekatan yang bersifat emosional.

“Komunikasi langsung di lapangan itu membangun silaturahmi yang autentik. Ada ikatan emosional yang tercipta saat bupati hadir di tengah-tengah warga, sesuatu yang tidak bisa didapatkan jika hanya mengandalkan komunikasi searah,” ujarnya, Rabu, 25 Maret 2026.

Ia menilai, langkah berkantor di desa bersama jajaran organisasi perangkat daerah menjadi cara efektif untuk memastikan kebijakan tidak melenceng dari kondisi sebenarnya.

“Bupati tidak boleh hanya menjadi penerima laporan di atas kertas. Dengan berkantor di desa bersama jajaran kepala dinas, bupati bisa melihat fakta riil di masyarakat. Ini adalah langkah preventif agar kebijakan tidak salah sasaran akibat laporan bawahannya yang sekadar Asal Bapak Senang,” katanya.

Selain itu, Gus Mamak melihat program ini memiliki nilai strategis dalam mendorong pengembangan potensi daerah yang selama ini belum tergarap optimal.

“Justru dengan turun langsung, bupati bisa mengidentifikasi potensi sumber daya alam Jember yang selama ini mungkin belum tergarap. Jadi, tujuannya adalah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan malah menjebolkan anggaran,” ucapnya.

Di tengah isu efisiensi anggaran dan kenaikan harga BBM, ia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menekan penggunaan kendaraan operasional.

“Bupati sudah memberikan teladan dengan memangkas jumlah iring-iringan kendaraan. Para kepala OPD dan kabag kini dibawa dalam satu kendaraan besar. Artinya, secara substansi program tetap jalan, namun secara operasional tetap hemat energi dan efisien,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menegaskan bahwa tidak semua masyarakat dapat mengakses layanan digital secara optimal.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada lansia, masyarakat di wilayah tertentu, serta warga dengan keterbatasan literasi digital yang belum optimal memanfaatkan layanan berbasis online,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran langsung pemerintah menjadi solusi agar pelayanan publik tetap merata dan tidak meninggalkan kelompok tertentu.

“Negara tidak boleh hanya menunggu laporan. Negara harus hadir langsung memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Jember, kata dia, akan terus mengombinasikan layanan digital dengan pendekatan langsung agar penyelesaian persoalan masyarakat bisa lebih cepat dan efektif.

“Digital tetap berjalan, tetapi kehadiran langsung tidak bisa digantikan. Keduanya harus berjalan bersama agar pelayanan benar-benar menjangkau semua,” tuturnya.