DETAIL.ID, Jakarta – Apakah Anda masih ingat tentang kasus yang diungkap oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait izin usaha perikanan lobster beberapa waktu yang lalu?

Ya, pada akhir tahun 2020 KPK menangkap seorang pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) bernama Siswadhi Pranoto Loe dalam kasus dugaan suap izin usaha perikanan lobster dan kemudian malah menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Edhy Prabowo.

Nah, nama PT ACK kembali mencuat setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyidang dan akhirnya mendenda perusahaan ini hingga miliaran rupiah.

Dari keterangan resmi yang diterima DETAIL.ID, Kamis 9 Juni 2022 malam, disebutkan KPPU memutuskan PT ACK telah melanggar UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan bersalah itu dibacakan dalam sidang majelis di kantor Pusat KPPU di Jakarta dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 04/KPPU-I/2021.

Sidang itu dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi untuk perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 yakni Harry Agustanto SH MH dengan anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Drs Chandra Setiawan MM Ph.D dan Dinni Melani SH ME.

Dalam sidang itu terungkap kalau perkara ini berawal dari hasil penelitian dan ditindaklanjuti ke tahap sidang Majelis Komisi terhadap dugaan pelanggaran pasal 17 UU 5/1999 terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster (BBL), yang
dilakukan oleh PT ACK.

Majelis Komisi dalam proses sidang majelis menemukan bahwa PT ACK merupakan perusahaan satu-satunya yang hadir pada pertemuan
sosialisasi, sehingga tidak ada substitusi perusahaan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan ke luar wilayah Indonesia.

Fakta persidangan juga menunjukkan sejumlah hambatan masuk (entry barrier) yakni berdasarkan Kep-DJPT Nomor 48 Tahun 2020 jo. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 41 Tahun 2020 diatur mengenai persyaratan pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia adalah harus memiliki dokumen surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP.

Lalu, faktanya hanya PT ACK yang dapat melakukan pengurusan dokumen SPWP sebagai salah satu syarat pengeluaran BBL dan didukung dengan keterangan para saksi, dan terdapat hambatan masuk bagi perusahaan eksportir apabila tidak memiliki dokumen SPWP untuk melakukan ekpsor BBL tujuan keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

Fakta terkait penguasaan pasar lebih dari 50% atau monopoli ditemukan dalam persidangan yakni PT ACK merupakan satu-satunya perusahaan ekspor BBL setidaknya sejak terbit Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 hingga tanggal 25 November 2020.

Lalu, ada penguasaan pangsa pasar jasa ekspor BBL lebih dari 50% dilihat dari keterangan para eksportir apabila tidak menggunakan jasa transportasi milik Terlapor maka ekspor pengiriman BBL tidak dapat dilaksanakan sehingga para eksportir tidak mempunyai pilihan lain.

Kemudian, PT ACK menguasai pangsa pasar yang melebihi dari 50% sehingga memiliki posisi monopoli dalam pasar bersangkutan yakni jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dengan menggunakan transportasi udara untuk tujuan keluar Indonesia ke Vietnam, Taiwan dan Hongkong pada periode bulan Juni – November 2020.

Selain itu, dalam fakta persidangan terbukti adanya pemusatan kekuatan ekonomi di mana adanya dukungan Pemerintah atas terbitnya dokumen SPWP. Meski tidak ada penunjukkan resmi, PT ACK merupakan satu-satunya pelaku usaha.

Sebab, selama proses persidangan perkara a quo ditemukan fakta bahwa jika eksportir menggunakan perusahaan kargo selain PT ACK dalam proses pengeluaran (ekspor) BBL tujuan keluar Indonesia.

Pihak eksportir akan terhambat atau kesulitan dalam mengurus dokumen SPWP dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Sementara SPWP sebagai salah satu persyaratan pengeluaran (ekspor) BBL tujuan keluar Indonesia adalah persyaratan yang menghambat pelaku usaha eksportir BBL lainnya.

Majelis Komisi juga menemukan adanya pemusatan kekuatan ekonomi dengan melakukan penetapan harga yang eksesif. Nah, sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan sejumlah hal yakni adanya eksesif margin yang dinikmati oleh PT ACK sebesar 323,53% atau setara dengan Rp 58.499.465.750,00.

Dengan perhitungan pengenaan sanksi denda, PT ACK dapat dikenakan sanksi denda 10% dari nilai penjualan di pasar bersangkutan yakni sejumlah Rp7.658.111.880.

Kemudian, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst, uang di rekening Bank BCA atas nama PT ACK sejumlah Rp 8.774.507.218,00 dan Rp 257.866.000,00 serta di rekening BNI atas nama Amri selaku Direktur Utama PT ACK uang sejumlah Rp 3.443.466.293,00 telah dirampas untuk negara.

Selain itu, keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Pajak pada pokoknya menyatakan besaran penjualan dan laba bersih dalam laporan keuangan wajib pajak PT ACK tahun 2019 sama dengan Rp 0,00.

Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021
jo. Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.

Karena itu Majelis Komisi menilai PT ACK tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi berupa denda sebagaimana diperhitungkan oleh Majelis Komisi.

Berdasarkan berbagai fakta tersebut, Majelis Komisi memutus PT ACK terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU 5/1999.

Lebih lanjut, Majelis Komisi pada putusannya merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada
Presiden Republik Indonesia.

Saran dimaksud adalah agar Presiden menginstrusikan ke seluruh Kementerian/Lembaga untuk memerhatikan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam penyusunan peraturan dan/atau kebijakanbberkonsultasi dan meminta pendapat KPPU sebelum menerbitkan peraturan dan/atau kebijakan terkait ekonomi, bisnis dan perdagangan

Kemudian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membatalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120302232765 yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2019 khusus dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Reporter: Heno