DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember memulai Hardiknas 2026 dengan lonjakan prestasi dan pembenahan infrastruktur besar-besaran.

Tidak sekadar upacara rutin, Dinas Pendidikan Jember menggelar pameran karya siswa dan guru di Aula Griya Wiyata pada Senin, 11 Mei 2026.

Acara ini memamerkan potensi lokal dari berbagai klaster geografis, mulai dari hasil perkebunan hingga teknologi lingkungan yang dihasilkan oleh pelajar dari tingkat TK hingga SLB.

Kepala Dinas Pendidikan Jember, Arief Tjahyono, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan representasi dari kekayaan potensi daerah.

“Ini mewakili kondisi geografis dan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Jember,” ujarnya.

Menurutnya, kualitas karya yang dipamerkan menjadi bukti nyata kemampuan generasi muda Jember.

“Kami ingin menunjukkan bahwa karya anak-anak Jember luar biasa dan tidak kalah dengan karya orang dewasa,” kata Arief.

Selain pameran kreativitas, momentum Hardiknas tahun ini juga membawa kabar signifikan mengenai perbaikan fasilitas pendidikan.

Arief memaparkan adanya revitalisasi sekolah di 124 titik dengan total anggaran hampir Rp90 miliar yang bersumber dari kementerian.

Hal ini disebut sebagai hasil lobi intensif Bupati Jember ke pemerintah pusat.

“Atas arahan Gus Bupati, peringatan Hardiknas tidak melulu seremonial. Kemarin ada talk show, sekarang ada gelar karya siswa dan guru,” ucapnya.

Peringatan ini juga dibalut dengan pesan kuat mengenai pendidikan karakter dan keberagaman, yang disimbolkan melalui penampilan tarian Tionghoa.

Arief menekankan pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang harmonis di tengah masyarakat Jember yang majemuk.

“Jember ini multietnis dan multikultural. Tidak boleh ada intoleransi, bullying, maupun isu sara,” tuturnya dalam rangkaian acara yang terbuka bagi masyarakat umum hingga sore hari tersebut.

DETAIL.ID, Kendari – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra). Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan komitmen tersebut guna meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang melalui sembilan program kerja sama.

“Komitmen ini tentu merupakan inisiasi dari Bapak Menteri, dan ini juga untuk peningkatan kualitas layanan pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sultra yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut Andi Tenri Abeng, seluruh pihak kini berupaya mewujudkan transformasi tersebut melalui sembilan program kerja sama yang telah disepakati bersama KPK dan pemerintah daerah.

“Ada tiga fokus dari KPK, itu semua kita coba urai dan selesaikan dengan 9 program,” kata Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN.

Adapun sembilan program kerja sama tersebut meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan tersebut mencakup tiga hal, yakni pelayanan publik bidang pertanahan, penyelesaian aset pemerintah daerah yang bermasalah, dan peningkatan pendapatan daerah.

Ia menyebut, persoalan aset pemerintah daerah yang belum terselesaikan di Sulawesi Tenggara masih cukup banyak dan perlu diurai secara bertahap melalui kolaborasi lintas lembaga. Selain itu, optimalisasi pengelolaan pertanahan juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Bagaimana supaya pemerintah daerah mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih baik daripada yang selama ini sudah diterima atau sudah didapatkan,” kata Edi Suryanto.

Melalui komitmen yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah se-Sultra dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan, memperbaiki tata kelola aset daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sultra. (LS/RS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Jambi – Provinsi Jambi dipercaya menjadi tuan rumah debat perdana calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029 dalam rangkaian Munas HIPMI XVIII. Kegiatan tersebut berlangsung di BW Luxury Hotel pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Debat perdana ini dihadiri langsung Gubernur Jambi Al Haris, anggota DPR RI A Bakrie dan Rocky Candra, Ketua DPRD, Kapolda Jambi, Ketua Umum BPP HIPMI 2022-2025 Akbar Himawan Buchari, serta jajaran pengurus BPD dan BPC HIPMI dari seluruh Indonesia.

Empat kandidat tampil dalam debat pertama ini, yakni Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afifuddin Kalla, dan Anthony Leong.

Gubernur Al Haris dikonfirmasi usai menghadiri Munas menyampaikan rasa bangga karena Jambi dipercaya menjadi lokasi debat perdana Munas HIPMI XVIII. Menurutnya, hal itu menunjukkan perkembangan dunia usaha dan peran aktif HIPMI di Jambi.

“Artinya Jambi menjadi daerah yang berkembang pesat bagi HIPMI. Kita juga berharap anak-anak muda Jambi bisa tampil di pentas nasional. Pengusaha muda di Jambi ini cukup banyak, usahanya kreatif dan menarik, bahkan sudah berani tampil di tingkat nasional,” ujar Al Haris.

Gubernur juga berharap momentum Munas HIPMI menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan memperkuat peran pengusaha muda dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI 2022-2025, Akbar Himawan Buchari, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jambi yang telah memfasilitasi rangkaian Munas HIPMI XVIII, khususnya debat kandidat pertama.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan seluruh jajaran yang telah menyambut dengan sangat baik. Dari tadi malam para kandidat sudah melakukan konsolidasi dan silaturahmi di Jambi,” katanya.

Akbar menyebut debat kandidat menjadi momentum penting bagi para calon ketua umum untuk menyampaikan ide dan gagasan terbaik demi kemajuan HIPMI dan pembangunan ekonomi nasional.

“Hari ini menjadi ruang bagi para kandidat untuk menunjukkan visi dan gagasan mereka. HIPMI harus menjadi mitra strategis pemerintah dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar seluruh kandidat menjaga kekompakan dan menjadikan debat sebagai ajang kolaborasi, bukan saling menjatuhkan.

“Kita adalah keluarga besar HIPMI. Debat ini bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi bagaimana menghadirkan program yang bisa dieksekusi bersama pemerintah,” ucapnya.

Ketua BPD HIPMI Jambi, Fadhillah Hasrul, mengatakan debat di Jambi merupakan debat pertama dari rangkaian Munas HIPMI XVIII. Debat kedua dijadwalkan berlangsung di Bali pada 23 Mei 2026, sedangkan debat puncak akan digelar di Jakarta.

“Alhamdulillah Jambi dipercaya menjadi tuan rumah debat pertama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Steering Committee Munas atas kepercayaannya. Semoga seluruh rangkaian Munas berjalan lancar dan membawa hal baik bagi HIPMI ke depan,” tuturnya. (*)