ADVERTORIAL
DPRD Muarojambi Sidak ke OPD TPP ASN Terancam Terhapus
detail.id/, Muarojambi – DPRD muarojambi melakukan sidak ke OPD dilingkup pemerintah kabupaten muaro jambi, pada maksud dan tujuan dalam penegakan kedisiplinan ASN, selasa pagi 20 September 2022. hal itu dilakukan komisi I (satu) DPRD muarojambi yang menaunggi dalam bidang administrasi ,palayanan umum,pemerintahan dan hukum.
Terkait hal tersebut ketua komis I DPRD muarojambi, Ulil Amri ketika dikonfirmasikan mengatakan, ya hari ini kami selasa melaksanakan kunjungan kerja ke OPD tapi dengan tidak memberitahu supaya kami cek itu sesuai dengan yang aslinya sesuai dengan kondisi yang nyata ternyata kami hari ini mengecek salah satu diabsen kami sangat kecewa ada beberapa dinas yang jumlah pegawainya banyak yang tidak hadir,”katanya.
Lanjutnya, ada tadi satu dinas itu cuma satu orang yang hadir berarti di sini kontrol dari pemerintah juga harus mengawasi hal itu ,kami berusaha bersinergi dengan pemerintah kunci utama disiplin pegawai dulu jadi kehadirannya apalagi kinerjanya tidak ada akan hadir saja banyak yang tidak ada, kesesuaian antara absen dengan kami hitung jumlah tapi kami juga tidak menutup mata ternyata,”ucapnya.
Salah satunya contoh OPD di BKD bagus belum semuanya memahami dengan baik, masa iya Finggerprint aja ada satu dinas tadi ngomong bisa di print ,ya print tapi ada dinas yang ngomong tidak bisa diprint ada yang ngomong bahwa hasil dari Finggerprint itu dia online ke kominfo ada yang ngomong tidak ,jadi pemahaman tentang penjaga saja yang sangat mendasar,”ujarnya.
Tegasnya, ya tidak memahami dengan baik bagaimana kita mau menegakkan disiplin apalagi dengan kaitan dengan katanya pemerintah untuk menaikkan TPP ,itu harus diimbangi dengan kinerja yang bagus ,”katanya.
“kalau hadir enggak banyak ya bagaimana kami ingin menyetujui itu jadi itu sebagai bahan evaluasi kami DPRD,” Ucap.
Sementara itu anggota komisi Aidi Hatta menambahkan sedikit dari beberapa opini sepertinya menjadi barometer supaya berfungsi ,kan fungsi-fungsinya OPD sebagai penegas tentang kepegawaian yang ada legislatif sebagai mitra saling bahu membangun untuk kemajuan di kalangan pemerintah ,”ujarnya.
“bagi kami dari DPRD Jambi kami sudah berkomitmen bahwa kami tidak pernah mengurangi yang namanya TPP untuk para pegawai ,nah jadi kami setiap yang apa yang diajukan oleh kepala dinas apa yang diajukan oleh pemerintah daerah itu semua kami setujui tidak pernah kami mengurangi satu rupiah pun, “ucapnya.
“Harapan kami apa yang sudah jadi kerja keras kita bersama itu ya dibarengi dengan kedisiplinannya nah jangan sampai disiplin kita hanya datang Fingger pulang nanti pulang Fingger lagi nah jangan sampai seperti itu , kemungkinan ada opd-opd didatangi oleh pegawai-pegawai kita dari kabupaten lain atau bahkan provinsi lain, nah kalau mereka melihat bahwa masuk ke kantor kita mereka kosong ,kalau lah di dalam komplek perkantoran ini jadi sepertinya kurang bagaimana kita percaya dengan yang ada di luar komplek perkantoran, “ujarnya.
“seperti di Puskesmas , layanan di sekolah , kantor camat , kantor pos dan yang lain sebagainya .
Kita minta kepada pak PJ Bupati khususnya dan kepada pak sekda dan kepala BKD yang sebagai leading sektor penanggung jawab terhadap ini kami minta ke depannya, kami tidak lagi menemukan hal-hal yang seperti kami temukan tadi,”katanya.
“Untuk Pemerintah kami akan rekomendasikan kepada kepala daerah bahwa menghitung TPP itu harus benar-benar jujur jangan sampai orang yang tidak hadirnya tetap dihitung ya kalau mereka tidak ada yang hadir,harus dikurangi hitung-hitungan sudah jelas mereka sudah menyampaikan kepada kami bahwa hitungan pernah kami kalau itu masih kami temukan .
“Dalam berapa waktu ke depan menjelang kita pembahasan APBD 2023 ini kami akan kaji ulang TPP yang telah kami anggarkan ,itu sampaikan oleh ketua komisi tadi bahwa pada pegawai itu disiplin sebagai mereka harus sebagai contoh penegak disiplin di pegawai itu jadi komplek perkantoran ini contoh untuk ditekankan jadi kami minta kepada para PNS ASN yang ada di kabupaten muarojambi ,ini ya sama-sama lah kita jaga kedisiplinan seperti itu, “ujarnya
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, meminta puskesmas di sekitar kawasan wisata menyiagakan ambulans dan tenaga medis selama periode libur Lebaran, Jumat, 20 Maret 2026.
Instruksi tersebut ia sampaikan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar layanan kesehatan tetap tersedia di lokasi yang berpotensi mengalami lonjakan kunjungan wisatawan.
“Saya minta puskesmas, khususnya yang di sekitar wilayah wisata, kiranya nanti untuk bersiap siaga terkait masalah ambulans apabila dibutuhkan oleh masing-masing objek wisata di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Gus Fawait juga meminta perhatian khusus pada kawasan wisata yang diperkirakan dipadati pengunjung selama libur Lebaran.
“Jangan sampai ada daerah-daerah yang menjadi pusat titik kumpul massa malah tidak ada ambulans dan tenaga medisnya. Terutama Papuma dan Watu Ulo ini akan membeludak sehingga perlu dukungan penuh untuk memastikan mereka standby di sana,” ujarnya.
Penyiagaan tenaga medis dan ambulans di kawasan wisata tersebut bertujuan memastikan wisatawan dan masyarakat sekitar memperoleh layanan kesehatan dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat selama masa libur Lebaran.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jember, Muhammad Zamroni, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memetakan sembilan titik strategis yang menjadi fokus penyiagaan layanan kesehatan selama masa libur.
“Penyiagaan personel medis ini dijadwalkan berlangsung mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026,” ucap Zamroni.
Beberapa lokasi yang menjadi prioritas meliputi Alun-alun Jember, Kecamatan Puger dan kawasan sekitarnya seperti Pondok Dalem dan Paseban, serta destinasi wisata Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma.
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengajak warga memanfaatkan berbagai layanan publik gratis saat Safari Ramadan di Kecamatan Ledokombo, Selasa, 17 Maret 2026.
Gus Fawait menggunakan agenda tersebut untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai program layanan yang dapat diakses warga Kabupaten Jember tanpa biaya.
Dalam rangkaian kegiatan itu, ia berdialog dengan berbagai elemen masyarakat di Ledokombo.
Ia juga menyerahkan santunan kepada anak yatim serta meresmikan pemasangan instalasi listrik gratis bagi warga kurang mampu.
Gus Fawait menguraikan bahwa sebagian warga masih belum mengetahui hak mereka dalam mengakses layanan publik yang telah disediakan pemerintah daerah.
“Kabupaten Jember ini memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Ternyata di lapangan, masih banyak warga yang belum tahu kalau ada program pengobatan gratis hanya dengan KTP, pembuatan dokumen kependudukan yang mudah, dan lain sebagainya,” ujar Gus Fawait.
Melalui Safari Ramadan tersebut, ia juga memberi penjelasan mengenai program Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan warga memperoleh layanan pengobatan gratis cukup menggunakan KTP.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberi kemudahan dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
Selain layanan kesehatan dan administrasi kependudukan, sosialisasi tersebut turut membahas isu lain di masyarakat, antara lain pencegahan pernikahan dini, penurunan angka stunting, serta persoalan infrastruktur.
Pada akhir kegiatan, Gus Fawait mengajak warga memanfaatkan layanan pengaduan Wadul Gus’e untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari warga miskin yang belum menerima bantuan hingga kendala pelayanan publik di Kabupaten Jember.
DETAIL.ID, Jember – Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk keperluan mudik Lebaran.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Jember tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.
Gus Fawait menyebut, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat serta imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengendalian gratifikasi pada momentum hari raya.
“Sudah ada pelarangan, termasuk dari KPK. Karena ini sudah jelas dari pemerintah pusat, otomatis kita harus mengikuti,” ujarnya saat ditemui dalam kegiatan sahur bersama, Senin, 16 Maret 2026)m.
Ia menekankan bahwa kendaraan dinas hanya diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan dan pelayanan publik, bukan untuk kebutuhan pribadi ASN.
“Fasilitas negara harus digunakan secara tepat guna. Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk mudik Lebaran,” katanya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan optimal, Bupati telah menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) agar segera menyosialisasikan surat edaran tersebut kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember.
Selain itu, Pemkab Jember juga mulai menerapkan langkah efisiensi penggunaan kendaraan operasional.
Dalam beberapa agenda dinas, pejabat daerah terlihat menggunakan satu kendaraan secara bersama sebagai bentuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan pengendalian belanja operasional.
“Kita ingin memberi contoh bahwa penggunaan fasilitas negara harus benar-benar efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pukul Bedug dan Lepas Pawai Takbir, Bupati M. Syukur Ajak Pemuda Jaga Tradisi dan Inovasi
Gus Fawait Minta Puskesmas di Sekitar Wisata Jember Siaga Selama Libur Lebaran
Monitoring Malam Takbir, Sekda Zulhifni Hadiri Zoom Meeting Bersama Kapolri dan Panglima TNI
Modal Rp 35 Juta Jadi Rp 700 Juta, Bupati M. Syukur Dorong Desa Durian Rambun Raih Penghargaan Nasional
Perputaran Uang MBG Capai Rp 57 Miliar, Bupati M. Syukur Dorong Desa Tangkap Peluang Ekonomi
Operasi Ketupat Semeru 2026 Digelar, Polres Pasuruan Kota Siapkan Pos dan Layanan Maksimal Agar Mudik Aman
Bupati Pasuruan dan Kadishub Memberangkatkan Ratusan Warganya Mudik ke Kampung Halaman
Ada di Penampungan KBRI Hingga di Penjara Sihanoukville, Pemprov Jambi Bakal Upayakan Kepulangan Warga Jambi Usai Lebaran
Gus Fawait Ajak Warga Jember Manfaatkan Layanan Publik Gratis
Bupati Jember Larang ASN Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
