DAERAH
Bupati Syahirsah Minta Seluruh Komponen Kompak Bangun Kabupaten Batanghari
DETAIL.ID, Muara Bulian – Bupati Batanghari, Ir. H. Syahirsah SY mengajak seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat menjadikan peringatan HUT Batanghari ke-70 sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri serta memantapkan kebersamaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batanghari.
“Dengan kebersamaan, kerja keras, kekompakan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, Insya Allah berbagai hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses membangun Kabupaten Batanghari dapat kita atasi bersama,” kata Syahirsah dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Batanghari, Senin (3/12/2018).
Ia menyadari pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari merupakan hasil dari proses pembangunan yang berkesinambungan dan hasil integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan seluruh komponen masyarakat lainnya.
“Pada kesempatan istimewa ini, saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari dan pribadi mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan Pemerintah Kabupaten Batanghari terdahulu, anggota legislatif dan para birokrat, seluruh masyarakat Batanghari, swasta serta seluruh instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari yang telah bekerja keras bahu membahu untuk kemajuan masyarakat Bumi Serentak Bak Regam,” ujarnya.
Peringatan HUT Kabupaten Batanghari ke-70 mengambil tema “Optimalisasi Sumber Daya Untuk Akselerasi Pembangunan Daerah Menuju Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan Ketakwaan.”
“Dengan mempercepat pembangunan SDM, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur Pelayanan Dasar, tema perayaan HUT kali ini sangatlah penting untuk kiranya dapat kita pahami bersama, sehingga kita satu persepsi dalam mengisi pembangunan Batanghari,” ucapnya.
Pembangunan selama tahun 2018 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah ditentukan oleh SDM yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut.
“Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan,” katanya.
Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.
Melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Kabupaten Batanghari pada tahun 2017 APM SD 98,23%, pada tahun 2018 ini meningkat menjadi 98,27%.
Masyarakat Kabupaten Batanghari secara umum menggantungkan mata pencariannya disektor pertanian. Produksi perkebunan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 mengalami peningkatan 0,8% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan 0,9%.
“Begitu juga pertumbuhan populasi ternak dan unggas juga mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,8% dan tahun 2018 sebesar 0,9%,” ujarnya.
Keberadaan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas serta membuat roda perekonomian bergerak dengan lancar. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap terus mengalami peningkatan.
“Pada tahun 2017 sebanyak 26,80% mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 30,65%. Infrastruktur Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan SPM. Di mana pada tahun 2017 83,96% meningkat menjadi 84,01% pada tahun 2018,” kata suami Yunninta Asmara ini.
Selanjutnya, infrastruktur kesehatan dapat dilihat dari persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar. Di mana pada tahun 2017 mencapai 60% lalu meningkat menjadi 76,47% pada tahun 2018.
“Kita semua menyadari bahwa kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas guna membiayai pembangunan daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” ujarnya.
Syahirsah berharap kepada Gubernur Jambi, DPR RI, maupun DPR Provinsi, agar kiranya dapat membantu Kabupaten Batanghari memperjuangkan pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi. (DE 01/Faisal)
DAERAH
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis, 12 November 2026.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.
Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.
Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tutur Menteri Nusron.
Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
DAERAH
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis. 12 November 2026. Melalui pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN berbagi pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu hal yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Wamen Ossy menjelaskan kepada delegasi Timor-Leste, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pengadministrasian pertanahan ini jadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Menurut Wamen Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. “Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ucapnya.
Dalam pertemuan ini, perihal teknis turut menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, khususnya terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, langsung memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Meskipun memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia ia harapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.
Paulo Remedios juga berharap, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste sehingga ia merasa diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. (*)
DAERAH
Disporabudpar Jember Beri Akses Gratis Jogging Track dan Fitnes di JSG
DETAIL.ID, Jember – Stadion Jember Sport Garden (JSG) kini resmi membuka fasilitas olahraga secara cuma-cuma bagi masyarakat luas.
Kebijakan ini dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kebudayaan, Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk memperluas pilihan destinasi olahraga bagi warga selain di kawasan Alun-alun Jember.
Kepala Disporabudpar Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menyampaikan bahwa pembukaan fasilitas ini disesuaikan dengan tingginya antusiasme warga terhadap tren olahraga lari yang tengah digemari saat ini.
“Untuk memfasilitasi hobi yang lagi hype sekarang Run supaya ada tempat yang representatif untuk berlatih lari, untuk para runners,” kata Regar.
Masyarakat dapat menggunakan fasilitas lintasan lari di dalam lapangan JSG setiap hari Kamis sore.
Selain lintasan lari, pihak dinas juga mengoptimalkan fasilitas pusat kebugaran gratis yang telah beroperasi selama hampir dua bulan terakhir.
“Ini kita kebetulan punya alat gym, sehingga untuk mengoptimalkan dan daripada hanya digunakan untuk internal, jadi kami juga buka untuk umum,” kata Regar.
Fasilitas pusat kebugaran ini melayani pengunjung setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB.
Mengingat keterbatasan ruangan serta peralatan yang tersedia, calon pengunjung diimbau untuk mendaftar terlebih dahulu melalui tautan resmi yang telah disediakan.
Langkah menggratiskan fasilitas olahraga ini didasari oleh tekad untuk menghidupkan kembali gairah dan atmosfer keolahragaan di Kabupaten Jember yang sejak lama dikenal memiliki potensi kuat di bidang olahraga.
“Nanti rencana juga ada beberapa hal lain di tahun 2027,” ucap Regar.
Inisiatif pemerintah daerah tersebut mendapat apresiasi positif dari warga.
Wina Nuraliya, salah seorang warga Desa Ajung, menilai keberadaan fasilitas tanpa biaya ini sangat membantu kebutuhan berolahraga, khususnya bagi generasi muda dan para pekerja kantoran.
“Menurut saya dengan adanya fasilitas ini sangat membantu sekali, apalagi di era sekarang ini ya, Gen Z apalagi itu sangat mensupport. Terutama orang kantoran begitu,” tutur Wina. (*)



