ADVERTORIAL
Wagub Abdullah Sani: Pemprov Jambi Sampaikan 7 Usulan Langkah Strategis Atasi Kemacetan Batu Bara
Jambi – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan 7 poin usulan yang bersifat spesifik dalam mengatasi permasalahan angkutan batu bara. Hal ini disampaikan pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Provinsi Jambi, bertempat di Kantor Bupati Batanghari, Kamis, 19 Januari 2023.
Adapun 7 usulan penanganan yang dapat difasilitasi oleh ketua, wakil ketua dan para anggota Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat, yaitu:
- Pelebaran jalan nasional ruas Tembesi-Muara Bulian.
-
Peningkatan ruas jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing.
-
Peningkatan status ruas jalan penghubung lingkar utara.
-
Optimalisasi Pelabuhan Talang Duku dan alternatif pengembangan pelabuhan Muara Sabak.
-
Pembangunan jembatan Sungai Rambut dalam membuka keterisoliran wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi.
-
Duplikasi jembatan Kumpeh pada ruas jalan menuju pelabuhan Talang Duku, dan
-
Peningkatan jalan alternatif simp. Karmeo – Kilangan-Tempino melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024.
Wagub Abdullah Sani mengatakan,sebagai isu aktual yang bersifat spesifik, khususnya terhadap permasalahan transportasi di Provinsi Jambi saat ini didominasi oleh tingginya aktifitas angkutan batubara yang menjadi salah satu penyumbang kontribusi PDB Nasional dan PDRB Provinsi Jambi.
“Dengan meningkatnya izin pemanfaatan pertambangan batubara yang tersebar di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Merangin, Tebo dan Bungo mengakibatkan tingginya arus lalu lintas angkutan menuju Pelabuhan Talang Duku Kota Jambi yang tentunya berdampak pada tingginya kerusakan jalan dan diperparah oleh kemacetan dibeberapa titik ruas baik jalan nasional maupun provinsi, terutama di simpang tiga Tembesi yang merupakan simpul akses transporatasi darat dari Kabupaten Bungo-Tebo dan Merangin-Sarolangun,” ujar Wagub Abdullah Sani.
Wagub Abdullah Sani menuturkan, dalam menyikapi kondisi dan isu aktual tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan aksi strategis dengan melaksanakan pembukaan dan pembangunan jalan alternatif bekerjasama dengan TNI melalui kegiatan Karya Bhakti TNI yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun 2022, dengan pekerjaan pada ruas jalan simpang Karmeo-Desa Kilangan sepanjang 43,780 Km.
“Kegiatan ini meliputi perkerasan tanpa penutup aspal dan pembangunan box culvert. Jalan alternatif secara fisik akan memperpendek jarak tempuh sepanjang kurang lebih 15 km jika dibandingkan melalui jalan nasional,” katanya.
Lebih lanjut Wagub Abdullah Sani mengungkapkan, terdapat 13,01 persen kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi kurang baik atau mengalami kerusakan dan 86,99 persen kondisi jalan Nasional sangat baik dari total 1.313 kilometer jalan Nasional yang ada di Provinsi Jambi. Dalam hal itu sangat mengharapkan usulan Pemerintah Provinsi Jambi tersebut dapat diterima dengan baik oleh pihak DPR RI Komisi V.
“Kami atas nama Pemerintah dan mewakili masyarakat besar harapan atas bantuannya karena Jambi sangat mebutuhkan dukungan dorongam serta bantuan dari komisi V DPR RI untuk menjaga kondusifitas dan kemajuan Provinsi Jambi,” kata Wagub Abdullah Sani
“Tentunya harapan besar atas nama Pemerintah dan mewakili masyarakat Provinsi Jambi sangat kami butuhkan intervensi dan alokasi kegiatan prioritas nasional untuk kemajuan Provinsi Jambi dan tetap menjaga kondusifitas daerah ke depan lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras juga memaparkan berdasarkan hasil pengamatan melaksanakan fungsi pengawasan didapatkan hasil kerusakan jalan dan kemacetan yang parah oleh angkutan batu bara.
“Komisi V DPR RI akan menerima usulan-usulann dan akan berjuang mengusahakan menyelesaikan permasalahan yang ada di Provinsi Jambi,” ujar Andi.
ADVERTORIAL
Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.
Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.
Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.
Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.
Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.
“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.
Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.
“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.
Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.
“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.
Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.
“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.
Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.
“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa
DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.
Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.
Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.
Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.
“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.
DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.
Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.
“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Pererat Silaturahmi, Sekda Budhi Hartono Sapa Warga Mestong dalam Agenda Safari Ramadan
Muarojambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muarojambi, Budhi Hartono, S.Sos.,MT memimpin agenda Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Muarojambi di Masjid Darussaadah, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, pada Jumat, 27 Februari 2026.
Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda Safari Ramadhan 1447 Hijriah Pemerintah Kabupaten Muarojambi untuk memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan warga.
Mengawali sambutannya, Sekda Budhi Hartono mengajak seluruh jamaah untuk memperkuat rasa syukur atas kesempatan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bertujuan untuk menjalin kedekatan emosional sekaligus memastikan kondisi sosial di tingkat desa tetap kondusif.
Ia menambahkan safari ramadan ini merupakan komitmen Pemkab Muarojambi dalam membangun kedekatan yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memastikan program keagamaan dan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam rangkaian Safari Ramadhan tersebut, turut diserahkan bantuan uang tunai Rp. 10.000.000 yang berasal dari Baznas sebesar Rp 5.000.000 dan Csr Bank Jambi Rp 5.000.000
Di penghujung sambutan, Sekda Budhi berharap supaya kita semua dapat memaknai bulan suci ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan memperkuat tali silaturahmi.
“Karena bulan suci ramadhan merupakan bulan penuh rahmat dengan berbagai kelebihan dan keutamaan yang besar, dan merupakan bulan pengampunan dan bulan berkah bagi umat islam,” tutur Sekda.


