Connect with us
Advertisement

NASIONAL

Fraksi PDIP Minta Gibran Genjot PAD Sektor Lain Ketimbang Naikkan PBB

DETAIL.ID

Published

on

Ketua Fraksi PDIP DPRD Surakarta YF Sukasno menyindir even yang banyak digelar Gibran di Solo sehingga mestinya PAD dari pajak hotel dan restoran bisa digenjot.

Jakarta — Fraksi PDIP DPRD Kota Solo meminta agar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka nggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lain seperti hotel dan restoran ketimbang menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kenaikkan NJPO ini berakibat pada naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Gibran sebelumnya mengatakan kenaikan PBB di Solo diberlakukan untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo. PAD Solo tahun 2022 dipatok di angka Rp740 miliar. Target tersebut dinaikkan Rp80 miliar menjadi Rp 820 miliar di tahun 2023.

Ketua Fraksi PDIP Solo YF Sukasno berpendapat target PAD tidak bisa menjadi alasan Pemerintah Kota Solo (Pemkot) menaikkan PBB hingga tiga kali lipat. Pemkot Solo, kata Kasno, seharusnya mengejar PAD dari sektor lain.

“Itu kan Mas Wali (Gibran) sudah banyak momen-momen acara di Solo. Jadi mestinya mengejar PAD dari pajak hotel dan pajak restoran,” kata Kasno melalui telepon, Jumat , 3 Februari 2023.

Menurut pria yang akrab disapa Kasno itu, kenaikan PBB tersebut memperberatkan masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta agar Pemkot Solo merevisi kebijakan tersebut.

“Fraksi PDIP meminta itu untuk direvisi,” ujarnya.

Kasno mengaku telah banyak menerima keluhan dari warga yang keberatan dengan kenaikan PBB tersebut. Mereka merasa kenaikan PBB dari Pemkot Solo terlalu tinggi. Bahkan, disebut lebih dari 100 persen.

“Masyarakat kaget karena ada kenaikan yang luar biasa di PBB-nya. Ini kan naiknya dirasa sangat memberatkan. Kalau dipersentase dengan yang kemarin lebih dari 100 persen,” katanya.

Ia pun menilai kenaikan tersebut justru membebani rakyat menengah ke bawah yang patuh membayar PBB.

“Surakarta kan 80 persen pembayar PBB disiplin itu dari menengah ke bawah. Itu malah disiplin ora tau (tidak pernah) nunggak,” katanya.

Kasno lantas mempertanyakan kajian yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo dalam menetapkan NJOP. Pasalnya, selama ini DPRD Kota Solo sama sekali tidak pernah diajak berdialog mengenai rencana kenaikan PBB. Apalagi, kenaikan tersebut dilakukan secara mendadak.

“(Kenaikan PBB) apakah sudah melalui kajian? Jadi kajiannya harusnya menyeluruh. NJOP rumah di pinggir jalan harusnya beda dengan yang masuk gang,” tuturnya.

Menurutnya, kenaikan PBB yang ditetapkan Pemkot belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga warga pun kaget ketika menerima tagihan PBB tahun 2023.

“Bapenda mustinya menyampaikan sosialisasi secara terbuka sehingga masyarakat tidak kaget,” kata Kasno.

Sementara itu, Gibran beralasan kenaikan tarif PBB Kota Solo lantaran mengejar target PAD. Target PAD Solo menjadi Rp820 miliar di 2023 atau naik Rp80 miliar dari Rp740 miliar di 2022. Karena itu ia menaikkan tarif PBB tiga kali lipat.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun mengaku pusing atas tingginya target tersebut.

“Kene mumet, target duwur (Kita yang pusing, targetnya tinggi),” kata Gibran di Kantor DPRD Kota Solo, Jumat , 3 Februari 2023 kemarin.

Menurutnya, kenaikan NJOP tersebut merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Kota Solo telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Apalagi Pemkot juga banyak memberi stimulus kepada masyarakat. Masyarakat juga bisa mengajukan keringanan PBB kepada Wali Kota.

“Solo ini kota lho. Nilai tanah pasti naik. Naiknya (NJOP) tinggi, stimulasi juga tinggi. Nanti kalau pengurangan atau diskon, bisa,” katanya.

(lna/sur)

NASIONAL

Kompolnas Sesalkan Polisi Halangi Wartawan Liput Kunjungan Komisi III DPR di Polda Jambi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan tindakan anggota polisi yang melarang wartawan mewawancarai Komisi III DPR saat kunjungan ke Polda Jambi pada Jumat kemarin, 12 September 2025.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menegaskan kerja kepolisian harus terbuka dan tidak boleh menghalangi kerja-kerja jurnalis.

“Saya pikir itu tidak bisa dibenarkan ya, kerja-kerja kepolisian itu ya harus terbuka. Ada spirit keterbukaan dan sebagainya,” kata Choirul lewat WhatsApp pada Sabtu, 13 September 2025.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran pers dalam demokrasi dan negara hukum merupakan hal yang penting.

“Kerja-kerja jurnalis itu adalah kerja-kerja penting, dalam konteks demokrasi dan negara hukum. Oleh karenanya aksesibilitas mereka terhadap berbagai informasi, atas kerja-kerja profesionalitas rekan-rekan jurnalis harus dilindungi,” ujarnya.

Choirul meminta peristiwa tersebut tidak terulang dan harus dievaluasi. “Kami menyayangkan itu, dan tidak boleh terjadi lagi. Saya kira memang harus evaluasi kenapa kok terjadi peristiwa tersebut? Saya kira humas maupun Polda harus menjelaskan itu. Sekali lagi, kerja-kerja jurnalisme itu juga dibutuhkan negara kita secara umum, secara khusus untuk kepolisian,” katanya.

Sebelumnya wartawan Kompas.com, Detik.com, dan Jambi TV dilarang meliput serta mewawancarai Komisi III DPR saat kunjungan ke Polda Jambi pada Jumat kemarin, 12 September 2025. Mereka bahkan diadang dan didorong menjauh ketika hendak menanyakan isu reformasi Polri dan RUU Perampasan Aset. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Perkuat Pendidikan Anak Migran, UNJA Jalin Kerja Sama dengan KBRI Kuala Lumpur

DETAIL.ID

Published

on

Malaysia – Universitas Jambi (UNJA) menjadi salah satu dari 102 Perguruan Tinggi Indonesia yang resmi menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. Acara penandatanganan ini berlangsung di Hotel Nilai Spring Resort, Malaysia pada Selasa, 9 September 2025.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi UNJA, Prof. Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., beserta Rektor dan Pimpinan dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang terlibat. Penandatanganan ini juga disaksikan langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia, yaitu Dato’ Indera Hermono.

Prof. Revis Asra menyatakan rasa syukurnya atas penandatanganan kerja sama ini.

“Alhamdulillah, penandatanganan kerja sama Universitas Jambi dengan Duta Besar KBRI Kuala Lumpur merupakan bentuk kepedulian UNJA terhadap pendidikan anak-anak migran Indonesia di Kuala Lumpur,” ujar Prof Revis.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan KKN Internasional Mengajar, pengembangan sumber daya manusia guna memperkuat kualitas tenaga pendidik, serta penempatan mahasiswa dan dosen pembimbing di berbagai wilayah di Semenanjung Malaysia.

Dalam kesempatan tersebut, Dato’ Indera Hermono juga menyatakan siap mendukung penuh keterlibatan mahasiswa Indonesia dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat lintas negara.

Penandatanganan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas peran perguruan tinggi Indonesia, khususnya UNJA, dalam mendukung pendidikan lintas negara. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa tidak hanya mendapat pengalaman akademik, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi langsung bagi masa depan anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Continue Reading

NASIONAL

Keren! 19 Atlet Peraih Medali Peparnas Solo Diberi Pelatda Ekstra

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) biasanya dilaksanakan sebelum even pertandingan diselenggarakan. Namun, kali ini Pelatda dilaksanakan setelah even selesai digelar. Ya, Pelatda ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan terhadap 19 atlet berprestasi yang meraih medali pada Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Solo, Jawa Tengah.

“Pelatda ini diadakan sebagai bentuk reward bagi atlet berprestasi di Peparnas Solo tahun kemarin. Pelatda ini merupakan pembinaan berkesinambungan bagi para atlet yang meraih medali di Peparnas, sehingga pada even-even selanjutnya mereka bisa mempertahankan prestasi,” kata Ketua National Paralympic Indonesia (NPCI) Provinsi Jambi Mhd Yusuf, SE di sela-sela acara launching Pelatda di salah satu hotel di Kota Jambi pada Senin malam, 8 September 2025.

Bahkan, Yusuf menambahkan, pihaknya berharap para atlet meningkatkan prestasinya. “Jika di Peparnas Solo mereka meraih medali perak atau perunggu, di Peparnas 2028 yang rencananya dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat mereka bisa meraih medali emas. Sementara, yang kemarin medali emas di Peparnas 2028 nanti bisa mempertahankan medali emas dan kemudian bisa mewakili Indonesia di even-even internasiolan, misalnya di ASEAN Paragames,” ujarnya.

Pelatda ini diikuti oleh 19 atlet peraih medali di Peparnas Solo. “Sebetulnya ada 21 atlet yang meraih medali di Peparnas Solo, namun satu atlet telah pindah ke provinsi lain dan satu atlet lagi sedang hamil sehingga mereka tidak bisa mengikuti Pelatda ini,” kata Yusuf.

Mereka akan menjalani pelatihan selama 75 hari. Selama pelatihan, seluruh atlet akan diinapkan di hotel. Para atlet berasal dari lima cabang olahraga, yakni atletik, catur, angkat berat, tenis meja, dan renang.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Noviardi menyatakan dukungan atas penyelenggaraan Pelatda. Dukungan ini diungkap Noviardi usai membuka kegiatan Pelatda ini.

Menurut dia, Pelatda terselenggara berkat dukungan dan komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.

“Kami berikan dukungan dalam bentuk anggaran, melalui dana hibah ke NPCI. Kami berharap Pelatda terselenggara dengan baik dan lancar dan mampu meningkatkan prestasi atlet,” ucapnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs