DAERAH
Kesalahan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Jadi Laporan Tertinggi di Ombudsman, Kedua Masih Kasus Pertanahan
Jambi – Tahun 2023 baru saja berjalan 2 bulan. Namun, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi telah menerima sebanyak 60 laporan masyarakat.
Artinya, 2 bulan ini, ada 60 masyarakat yang menggunakan akses layanan di Ombudsman, baik pengaduan, konsultasi maupun Reaksi Cepat Ombudsman (RCO).
Informasi diterima langsung dari Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi, Saiful Roswandi usai pihaknya menggelar rapat evaluasi pada Senin, 13 Februari 2023.
Ia menjelaskan, laporan terbanyak mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang tidak prosedural. Bahkan, laporan ke Ombudsman terkait hal itu meningkat sangat drastis.
“Ini kami meminta dan berharap kepada pejabat pembina kepegawaian, terutama kepala daerah yang menaungi kepala desa di daerahnya masing- masing untuk memperhatikan ini,” ujar Saiful Roswandi.
Saiful mengungkapkan sumber laporan terbanyak berasal dari Kabupaten Merangin. Padahal, sepanjang tahun 2021, Kabupaten Merangin adalah daerah nihil laporan di Ombudsman.
“Bayangkan kalau fenomena ini sempat terjadi di seluruh Provinsi Jambi, ada 1.500 desa. Bayangkan ini kalau sempat Kades menggunakan kewenangannya yang ia tidak mengerti menggunakan. Apabila semua itu melapor, bahaya,” kata Saiful dengan tegas.
Di samping itu, permasalahan tersebut bakal mengganggu proses pembangunan di desa. Maka, Saiful meminta kepala daerah harus peduli dan memberikan perhatian untuk melakukan binaan teknis kepada seluruh kepala desa.
“Terutama yang baru menjadi kepala desa, banyak yang gak ngerti prosedur,” ucapnya.
Ia menjelaskan, saat ini banyak kepala desa tidak mengetahui cara mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Padahal, hal itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang wenang lantaran diatur oleh undang-undang.
“Hari ini, beban di desa itu sangat besar. Seluruh pengelolaan, pembinaan, pemeliharaan, pembangunan ada di desa. Kepala desa bertanggung jawab untuk itu,” ujar Saiful.
Ia pun menyesalkan, kejadian maladministrasi terjadi gara-gara ketidaktahuan kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai prosedur.
“Itu buruk bagi cerminan layanan di tingkatan desa,” ucapnya.
Selain laporan desa, Saiful mengungkap laporan tertinggi kedua masih melibatkan BPN. Baik, kasus pertanahan, pengurusan sertifikat dan blangko.
“Ini baru 2 bulan, baru itu yang nampak,” ucapnya.
Reporter: Frangki Pasaribu
DAERAH
Buka Pelatihan BOSP 2026, Bupati M. Syukur Minta Guru Berinovasi hingga Mengajar di Pelosok
DETAIL.ID, Merangin – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pembukaan Pelatihan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kinerja dan BOSP Afirmasi Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Merangin, Senin, 31 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Merangin, M. Syukur, mengajak seluruh tenaga pendidik untuk memantik kembali semangat berinovasi dan tidak cepat berpuas diri.
Di hadapan para guru penerima BOSP, Bupati M. Syukur menekankan bahwa esensi utama dari sebuah pelatihan bukanlah sekadar formalitas mengejar sertifikat atau rutinitas pengelolaan dana operasional sekolah. Lebih dari itu, pelatihan harus menjadi momentum untuk menghadirkan ide-ide segar di ruang kelas.
“Ibu-ibu guru harus berinovasi, kreatif, mencari ide-ide baru. Jadi bukan sekadar latihan bimtek terus pulang dapat sertifikat, sudah selesai. Tapi Ibu kembali ke sekolah harus punya semangat baru untuk membangun daerah,” tutur Syukur.
Dalam penyampaiannya yang diselingi canda tawa bersama para peserta, Bupati M. Syukur membagikan pandangannya mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan.
Menurutnya, pengalaman dan keberhasilan pembelajaran yang ada di sekolah perkotaan idealnya dapat dirasakan pula oleh anak-anak di wilayah kecamatan dan pelosok desa.
Ia mengajak para pendidik senior dan berprestasi di kota untuk membuka diri serta membagikan ilmu serta pengalamannya ke wilayah yang lebih membutuhkan, seperti Jangkat, Jangkat Timur, Tabir Barat, hingga Tabir Timur.
“Harusnya yang sudah berhasil, memberi ilmu pada yang belum berhasil. Logikanya harusnya begitu,” ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan riuh dari para guru yang hadir.
Mengulas makna pengabdian, Bupati M. Syukur menceritakan pengalamannya saat memutuskan kembali ke Merangin untuk membangun daerah, meninggalkan kenyamanan jabatannya di tingkat nasional.
Ia berharap nilai keikhlasan dan ketulusan dalam melayani tersebut juga meresap ke dalam jiwa para guru saat mendidik generasi penerus bangsa.
Merespons arahan tersebut, Bupati M. Syukur meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin untuk terus mendampingi para guru serta memastikan fasilitas pembelajaran anak-anak di desa dapat sejajar dengan di kota.
Kegiatan pelatihan ini turut dihadiri oleh Kajari Merangin, Bunda PAUD Kabupaten Merangin, Sekda Merangin, Asisten I, Inspektur Inspektorat, Kadis Dikbud, serta Kadis Kominfo Kabupaten Merangin. (*)
DAERAH
Bupati H M Syukur Raih Penghargaan detikSumatera Awards 2026
DETAIL.ID, Merangin – Berkat kegigihan dan kerja kerasnya dalam membangun Merangin, Bupati H M Syukur meraih Penghargaan detikSumatera Awards 2026, untuk kategori Inovasi Kesehatan dan Penurunan Stunting dari media ternama www.detik.com.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima H M Syukur dari Wakil Pimpinan Redaksi detik.com, Fajar Pratama pada Malam Anugerah detikSumatera Awards 2026, yang digelar di Grand Ballroom The Trans Hotel Jakarta, Jumat malam, 28 Agustus 2026.
detikSumatera Awards 2026 yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat, diinisiasi sebagai puncak apresiasi penghargaan kepada tokoh, institusi serta komunitas yang inovatif dan berkontribusi positif untuk Sumatera.
Bupati Merangin merupakan satu-satunya kepala daerah di Provinsi Jambi, yang meraih penghargaan maha bintang tersebut.
”Penghargaan ini milik seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Merangin,” ujar Bupati.
Dikatakan Bupati, penurunan prevalensi stunting Kabupaten Merangin dari 14,9% (2023) berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), menjadi 9,6% (2024) berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Penurunan angka stunting Kabupaten Merangin ini, jauh di bawah angka nasional 19,8%,” ucap Bupati yang malam itu tampil ceria berbusana batik didampingi Asisten II Setda Merangin Agus Salim, sembari melempar senyum khasnya.
Keberhasilan Merangin menurunkan angka stunting itu lanjut bupati, disertai dengan diraihnya penghargaan komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi, peningkatan Jamkesda menjadi 38.748 jiwa.
Selain itu, Desa Plakar Jaya Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin berhasil meraih juara II Desa Berkinerja Baik tingkat nasional, dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting 2025.
Kadis Kominfo Merangin, Ahmad Khoiruddin Agung Saputro menambahkan, semua prestasi yang diraih Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati H M Syukur dan Wakil Bupati H A Khafid tersebut, membuat www.detik.com menilai Merangin sebagai rujukan praktik baik kesehatan masyarakat di Sumatera. (*)
DAERAH
Imigrasi Jember dan Polisi Rapatkan Barisan Awasi WNA
DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Jember dan Polres Jember mempererat koordinasi untuk memperkuat pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) sekaligus mencegah potensi tindak pidana yang berkaitan dengan mobilitas lintas negara di Kabupaten Jember.
Komitmen tersebut mengemuka dalam silaturahmi dan koordinasi Kepala Kantor Imigrasi Jember dengan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jember, Kamis, 27 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antarlembaga, terutama dalam pertukaran informasi mengenai keberadaan dan kegiatan WNA di wilayah Jember.
Koordinasi yang berjalan baik diharapkan dapat mempercepat langkah apabila ditemukan aktivitas yang membutuhkan perhatian maupun penanganan lebih lanjut.
Pengawasan terhadap WNA menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.
Kantor Imigrasi Jember bersama Polres Jember memiliki peran masing-masing yang saling mendukung dalam memastikan keberadaan serta kegiatan WNA tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kerja sama juga diarahkan pada upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM).
Kedua tindak pidana tersebut membutuhkan penanganan terpadu karena dapat melibatkan jaringan dan wilayah yang berbeda.
Melalui koordinasi yang semakin erat, informasi yang berkaitan dengan potensi pelanggaran maupun tindak pidana diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Kepala Kantor Imigrasi Jember menilai sinergi dengan Polres Jember menjadi bagian penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian.
“Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan keimigrasian. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik bersama Polres Jember, kami berharap pengawasan terhadap WNA serta pencegahan TPPO dan TPPM dapat dilakukan secara lebih efektif,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Jember.
Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah bersama dalam menjaga keamanan wilayah.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara terpadu, potensi pelanggaran keimigrasian maupun kejahatan yang melibatkan warga negara asing dapat diantisipasi sejak dini. (*)



