Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Wagub Abdullah Sani Mengatakan Pemprov Jambi Sangat Mendukung Pelaksanaan Perhutanan Sosial

Published

on

Jambi – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Kerinci yang di buka secara langsung oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) Budie Arie Setiadi, bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kerinci, 14 Maret 2023.

Rakor tersebut bertujuan untuk membahas perkembangan perhutanann sosial berkelanjutan melalui Kepala Desa untuk memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di Kabupaten Kerinci hingga se-Provinsi Jambi.

Pada kesempatan tersebut Wagub Abdullah San menyampaikan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya setempat yang harus didukung oleh pemerintah guna tercapainya pertumbuhan perekonomian daerah bahkan nasional.

“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya sangat mendukung pelaksanaan perhutanan sosial. Oleh karena itu, melalui perangkat daerah terkait, kita melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dan menunjang kelancaran dan kesuksesan perhutanan sosial,” ujarnya

Selanjutnya Wagub Abdullah Sani menyampaikan kesuksesan pelaksanaan perhutanan sosial juga sangat menunjang dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sangat merusak lingkungan dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik kesehatan, perekonomian, dan lingkungan.

Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi program dan kegiatan konservasi hutan, dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang dilaksanakan Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) yang ada di Provinsi Jambi. Hal tersebut juga merupakan perwujudan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang kerap disebut green development (pembangunan hijau).

“Saya berharap agar Warsi terus konsisten dalam melaksanakan fungsi-fungsi mulia tersebut, terus berkontribusi demi kesejahteraan masyarakat, daerah, dan negara” tuturnya.

Wagub Abdullah Sani berharap melalui Rakor dan workshop yang akan dilaksanakan mendapatkan masukan-masukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Kerinci, serta Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya se Provinsi Jambi. Hal tersebut guna meningkatan kualitas pelaksanaan perhutanan sosial, agar perhutanan sosial bisa benar-benar berkesinambungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) Budie Arie Setiadi, dalam pidatonya menyampaikan bahwa kerja sama yang baik dibutuhkan antar pihak penting untuk memperlancar proses perhutanan sosial dan sebagai kontrol antar berbagai pihak, agar lingkungan tetap terjaga untuk perhutanan sosial berkelanjutan.

Selanjutnya Wamendes PDTT menegaskan arah kerja sama antar pihak harus benar-benar untuk saling memberdayakan, bukan dalam rangka mengambil keuntungan sepihak dari desa. Karena itu, Kemendes PDTT mengarahkan model perhutanan sosial secara khusus yaitu pemerintah desa harus aktif mengelola para petani pengelola lahan kehutanan. Selanjutnya Karena berkaitan dengan perekonomiaan, maka BUM Desa perlu menjadi lembaga pengelola perhutanan sosial.

“Dalam rangka sinergi program dengan Pemprov Jambi dan Pemkab kerinci maka diharapkan pemerintah provinsi dan kabupaten mengalokasikan kegiatan dan pendanaan untuk perhutanan sosial. Misalnya, pemerintah provinsi melalui dinas PMD mengalokasikan BKK (bantuan keuangan khusus) untuk desa perhutanan sosial, dan Bupati mengalokasikan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa perhutanan sosial,” ujar Wamendes PDTT.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember

DETAIL.ID

Published

on

Rapat Koordinasi SPPG Jember, Senin (2/3/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.

Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.

Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.

Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.

Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.

“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.

Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.

“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.

Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.

“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.

Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.

“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.

“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa

DETAIL.ID

Published

on

Kepala DPMD Jember, Adi Wijaya. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.

Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.

Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.

Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.

“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.

DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.

Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.

“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pererat Silaturahmi, Sekda Budhi Hartono Sapa Warga Mestong dalam Agenda Safari Ramadan

DETAIL.ID

Published

on

Muarojambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muarojambi, Budhi Hartono, S.Sos.,MT memimpin agenda Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Muarojambi di Masjid Darussaadah, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, pada Jumat, 27 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda Safari Ramadhan 1447 Hijriah Pemerintah Kabupaten Muarojambi untuk memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan warga.

Mengawali sambutannya, Sekda Budhi Hartono mengajak seluruh jamaah untuk memperkuat rasa syukur atas kesempatan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bertujuan untuk menjalin kedekatan emosional sekaligus memastikan kondisi sosial di tingkat desa tetap kondusif.

Ia menambahkan safari ramadan ini merupakan komitmen Pemkab Muarojambi dalam membangun kedekatan yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memastikan program keagamaan dan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam rangkaian Safari Ramadhan tersebut, turut diserahkan bantuan uang tunai Rp. 10.000.000 yang berasal dari Baznas sebesar Rp 5.000.000 dan Csr Bank Jambi Rp 5.000.000

Di penghujung sambutan, Sekda Budhi berharap supaya kita semua dapat memaknai bulan suci ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan memperkuat tali silaturahmi.

“Karena bulan suci ramadhan merupakan bulan penuh rahmat dengan berbagai kelebihan dan keutamaan yang besar, dan merupakan bulan pengampunan dan bulan berkah bagi umat islam,” tutur Sekda.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs