ADVERTORIAL
Ketua, Wakil dan Ketua Komisi DPRD Muarojambi Hadiri Musrenbang RKPD 2024
Muarojambi – Ketua DPRD Kabupaten Muarojambi Yuli Setia Bakti menghadiri acara Musrenbang RKPD Kabupaten Muarojambi tahun 2024.
Dia hadir tak sendiri, dia membawa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Ahmad Haikal, Ketua komisi I Ulil Amri, ketua komisi II Jurjani dan ketua komisi III Sumarsen Purba.
Musrenbang RKPD Kabupaten Muarojambi tahun 2024 ini digelar di ruang pola rumah dinas Bupati Muarojambi.
Dalam kegiatan itu hadir Pj Bupati Muarojambi Bachyuni Deliansyah, sekda Muarojambi Budhi Hartono, asisten Bupati, seluruh kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Muarojambi dan tamu undangan lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri 86 tahun 2017 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
Tujuan dari musrembang ini adalah membahas rancangan RKPD dalam rangka menyepakati permasalahan prioritas pembangunan dan penyelarasan karifikasi program dan kegiatan serta indikatif berdasarkan hasil musrembang Kecamatan.
Setelah pelaksanaan forum lintas OPD usulan masyarakat telah diverifikasi, secara intensif dan komprehensif oleh perangkat daerah. Sehingga sampai dengan tanggal 15 Maret 2023, usulan masyarakat yang diaku modern sebanyak 465 usulan.
Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti menyebut, dengan adanya Musrenbang ini diharapkan semua usulan yang disampaikan bisa diakomodir dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
“Semoga semua usulan bisa diakomodir,” kata Yuli Setia Bakti.
Selain itu, Yuli juga berharap agar anggota dewan dari semua dapil bisa mengusulkan apa-apa yang diminta oleh masyarakat.
“Jangan sampai ada yang terlewatkan,” katanya.
Sementara itu, Pj Bupati Muarojambi Bachyuni Deliansyah mengatakan, Musrenbang RKPD Kabupaten Muarojambi tahun 2024 yang diselenggarakan saat ini merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan yang tidak terpisahkan dari proses penganggaran.
“Hubungan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran telah diatur dalam berbagai regulasi yang secara garis besar menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD,” ucapnya.
Oleh karena itu pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten Muarojambi tahun 2024 bernilai strategis, karena menjadi bahan penyempurnaan rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) yang kemudian menjadi dasar penyusunan rancangan APBD kabupaten Muarojambi tahun anggaran 2024,” ujarnya.
Untuk itu kepada seluruh peserta Musrenbang sekali lagi Dirinya ucapkan terima kasih dan berkenan memberikan masukan-masukan.
“Sehingga hasil yang diperoleh mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan,” katanya.
Kepala Bappeda Kabupaten Muarojambi Taufik Hidayat selaku panitia Musrenbang menyebut jika dalam proses perencanaan di kabupaten Muarojambi dilakukan melalui 5 pendekatan yakni pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, top down dan buttom up
“Dalam rangka memperkaya masukan, sudut pandang, penajaman dan penyelarasan serta klarifikasi, panitia Musrenbang telah menghadirkan narasumber yang berasal dari Bappeda Provinsi Jambi, pimpinan DPRD kabupaten Muarojambi dan BPPRD kabupaten Muarojambi untuk dapat memberikan arahan kebijakan pembangunan yang dapat diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Muarojambi tahun 2024,” kata Taufik Hidayat.
Musrenbang RKPD tahun 2024 merupakan proses perencanaan pertama untuk Pj Bupati Muarojambi periode 2023-2026. sehingga perlu kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait pencapaian indicator yang sudah ditetapkan.
“Oleh sebab itu masukan terhadap subtansi RKPD tahun 2024 sangat kami harapkan,” katanya.
Dijelaskannya, adapun proses penetapan peraturan kepala daerah. tentang RKPD 2024 tentunya harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pemerintah Provinsi Jambi sehingga secara berjenjang tetap memperhatikan RKPD provinsi tahun 2024.
“Oleh karena itu sambutan dan arahan RKPD Kabupaten Muarojambi akan disampaikan langsung oleh Pj Bupati Muarojambi. Nanti selanjutnya bersama narasumber atau pemateri akan didiskusikan guna memperoleh masukan dan penyempurnaan untuk penyusunan rancangan rkpd tahun 2024,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.
Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.
Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.
“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.
Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya
Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.
“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.
Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.
Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.
[post-view]
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim
DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.
“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.
Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.
Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.
“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.


