PERISTIWA
Mappan dan JMHI Demo Kemendagri, Minta Aspan Tidak Diperpanjang Sebagai Penjabat Bupati Tebo
Jakarta – DPP LSM Peduli Pemantau Anggaran Negara (Mappan) bersama Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) meminta Kemendagri agar tidak memperpanjang masa jabatan Aspan selaku Penjabat (Pj) Bupati Tebo, Senin 17 April 2023.
Aspan yang sebelumnya ditunjuk oleh Kemendagri sebagai Pj Bupati Tebo pada Mei 2022 lalu dinilai telah gagal dalam menjalankan tugasnya memimpin Kabupaten Tebo.
Sejumlah masalah bahkan dibongkar oleh LSM Mappan dan JMHI soal perangai Aspan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dimulai dari Aspan sendiri yang jarang ngantor hingga Aspan yang diduga kuat lebih sering berkampanye ke desa-desa dengan berbagi-bagi kaos bergambar dirinya dengan modus sosialisasi.
“Tindak-tanduk beliau dengan turun ke desa-desa sambil membagi-bagikan baju yang berdesain fotonya. Kami menilai ini merupakan modus kampanyenya untuk 2024. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang serta pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Belum lagi skandal perselingkuhan beliau yang ramai beritanya dari kemaren-kemaren kan,” kata Hadi Prabowo, Sekjen DPP LSM Mappan, usai berdemo di depan gedung kantor Kemendagri, Senin 17 April 2023.
Selain itu, Aspan juga disebut-sebut tak pernah menghadiri rapat paripurna DPRD Tebo. Parahnya lagi, berdasarkan berita acara rapat dengar pendapat umum antara DPRD Tebo dengan perwakilan perangkat desa hasil pemekaran 15 desa di Tebo, 9 Maret lalu.
Hadi Prabowo mengungkap, terdapat 1345 orang perangkat desa yang tidak mendapat honor. Hal itu, kata Hadi Prabowo, merupakan imbas dari kebijakan Aspan selama menjabat Pj Bupati Tebo. Sangat berbanding terbalik dengan tindak-tanduk Aspan yang tak jarang turun ke desa-desa berbagi kaos.
Saat ini ditengah proses penentuan Pj Bupati oleh Kemendagri, Hadi Prabowo lagi-lagi menegaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas nama Aspan akan berakhir pada 7 Maret 2024 atau pensiun.
Sementara berdasarkan pasal 201 ayat 9 UU No 10 tahun 2016, masa jabatan Pj Kepala Daerah adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama. Secara sederhananya, Aspan sudah tak memenuhi kriteria untuk diperpanjang sebagai Pj Bupati Tebo, kata Hadi Prabowo, jelas bahwa masa efektif bekerja ASPAN selaku PJ Bupati Tebo hanya berkisar kurang lebih 10 bulan.
“Atas dasar data dan fakta ini, kami meminta agar Menteri Dalam Negeri menerima saran dan masukan kami. Agar tidak melanjutkan atau memperpanjang masa jabatan saudara Aspan sebagai Pj Bupati Tebo. Kalau perlu putuskan saja pejabat di lingkup Kemendagri yang memenuhi syarat golongan dan kepangkatan untuk menjadi Pj Bupati Tebo,” ujar Hadi Prabowo.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Remisi Natal, Satu WBP di Jambi Langsung Bebas
Jambi — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi memberikan Remisi Khusus Natal Tahun 2025 kepada 105 warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di wilayah Jambi.
Dari jumlah tersebut, satu orang WBP langsung bebas setelah menerima remisi.
Pemberian remisi dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Raya Natal pada 25 Desember 2025 dan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan bahwa remisi merupakan hak bersyarat bagi warga binaan yang beragama Nasrani dan rutin diberikan setiap perayaan Natal.
“Ini adalah hak bersyarat yang kami berikan kepada warga binaan Nasrani pada setiap perayaan Natal,” ujar Irwan, Kamis 25 Desember 2025.
Ia menjelaskan, dari 105 WBP penerima remisi, sebanyak 104 orang memperoleh Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan sebagian masa pidana sehingga masih harus menjalani sisa hukuman.
Sementara satu orang lainnya memperoleh Remisi Khusus II (RK II) dan langsung bebas setelah remisi diberikan.
Menurut Irwan, pemberian remisi merupakan bentuk komitmen negara dalam menjunjung prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.
“Remisi diberikan secara selektif, objektif, dan akuntabel, setelah warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta aktif mengikuti program pembinaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai penghargaan atas perubahan perilaku dan kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan.
Melalui pemberian Remisi Khusus Natal 2025 ini, Kanwil Ditjenpas Jambi berharap warga binaan dapat memperkuat nilai keimanan, menyadari kesalahan serta siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.
Kanwil Ditjenpas Jambi, lanjut Irwan, terus berkomitmen menghadirkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak bagi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi pemasyarakatan. (*)
PERISTIWA
Arus Lalu Lintas Jelang Natal di Jambi Kondusif, Polisi Waspadai Bencana Hidrometeorologi
Jambi – Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi mencatat kondisi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Jambi menjelang perayaan malam Natal, 25 Desember 2025 masih terpantau kondusif. Hingga saat ini, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan.
Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono pada Rabu sore 24 Desember 2025. Ia mengatakan situasi lalu lintas secara umum masih berjalan normal dan terkendali.
Meski demikian, pihak kepolisian tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Beberapa wilayah di Provinsi Jambi dilaporkan telah mengalami bencana alam, seperti tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kerinci.
“Untuk mengantisipasi dampak bencana, Ditlantas Polda Jambi telah berkoordinasi dengan BPJN serta Dinas PUPR guna menempatkan alat berat di sejumlah titik rawan bencana,” ujar Kombes Pol Adi Benny.
Selain pengamanan jalur lalu lintas, Ditlantas Polda Jambi juga telah menyiagakan pos pelayanan di sejumlah gereja yang menggelar ibadah Natal. Penempatan pos tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah.
“Dalam pengamanan ini, kami juga melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran dan keamanan perayaan Natal,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Syaiful Kipli dan Ali Abdullah Pimpin KSPSI AGN Provinsi Jambi, AGN Tekankan Dewan Pengupahan Perjuangkan Kenaikan UMP 2026
Jambi – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, DPD Provinsi Jambi kembali dipimpin oleh Syaiful Kipli dan Ali Abdulah. Keduanya terpilih secara aklamasi dalam forum Konferda DPD KSPSI Provinsi Jambi yang digelar di Grand Hotel, Minggu 21 Desember 2025.
Ketua DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi, Syaiful Kipli menyampaikan rasa terimakasih atas amanah dari para anggota untuk kembali memimpin KSPSI Jambi. Menurutnya, kedepan KSPSI AGN Jambi akan fokus pada pendampingan hak-hak buruh secara masif di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
“Terimakasih, pada Konferda ini telah terjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Terimakasih juga pada Presiden KSPSI AGN, pak Andi Gandi Nena Wea yang telah jauh-jauh dari Jakarta ke Jambi untuk memantau Konferda kita sekaligus melantik pengurus baru periode 2025-2030,” ujar Syaiful Kipli, Minggu 21 Desember 2025.
Di depan para anggota, Syaiful Kipli kembali menekankan bahwa kedepan pihaknya bakal berfokus pada konsolidasi internal dan eksternal untuk mengembangkan organisasi demi pemenuhan hak-hak kaum pekerja.
Konferda DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi juga turut dihadiri oleh DPD KSPSI AGN Provinsi Sumatera Barat. Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, pun langsung melantik secara resmi ke-2 pengurusan KSPSI tingkat Provinsi tersebut.
“Kami berharap organisasi KSPSI bisa profesional, modern dan juga mandiri. Ini harus diikuti oleh teman-teman pengurus daerah,” ujar Andi Gani.
Diainggung soal sikap terkait UMP tahun 2026, Presiden KSPSI tersebut menekankan agar seluruh Dewan Pengupahan mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah memaksimalkan perjuangan bagi kenaikan UMP dengan kisaran 6,5 persen hingga 8 persen.
“KSPSI mengintruksikan agar seluruh Dewan Pengupahan di tingkat daerah, nasional untuk maksimal memperjuangkan persentase yang tinggi, atau paling tidak sama dengan tahun 2025,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita

