DAERAH
Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit Didapuk Jadi JAM Pidana Militer

Jakarta – Mayor Jenderal TNI Wahyoedho Indra resmi menduduki posisi Jaksa Agung Muda (JAM) Pidana Militer (Pidmil) usai dilantik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dari keterangan resmi yang diperoleh para wartawan disebutkan kalau proses pelantikan digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta pada Rabu, 12 Juli 2023.
Jaksa Agung ST Burhanuddin sendiri di acara itu menyatakan keyakinannya atas kualitas dan komitmen Mayor Jenderal TNI Wahyoedho Indrajit untuk mengemban jabatan tersebut.
Ia juga yakin Indrajit mampu mendukung dan menguatkan upaya Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang dapat memberikan pelayanan hukum secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan berwibawa.
Dalam kesempatan ini juga, Jaksa Agung mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama Anwar Saadi yang telah berdedikasi selama memimpin Bidang Pidana Militer.
Jaksa Agung menilai Anwar Saadi sebagai seorang pioneer yang berhasil membawa organisasi JAM PIDMIL menorehkan berbagai prestasi.
Anwar Saadi juga dinilai telah mengharumkan nama Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum serta penuntutan di bidang pidana militer.
“Sebut saja salah satunya keberhasilan jajaran JAM PIDMIL dalam pengungkapan kasus korupsi pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) Kementerian Pertahanan, dengan kerugian negara senilai Rp438 miliar. Prestasi yang telah dibuat tentunya tercatat oleh tinta emas sejarah perjalanan institusi Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung.
Selanjutnya, Jaksa Agung menjelaskan keberadaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer merupakan manifestasi pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan.
Serta prinsip Single Prosecution System guna terwujudnya asas dominus litis yang konsisten dalam penegakan hukum.
Untuk itu, Jaksa Agung menegaskan tugas dan fungsi Jaksa Agung Pidana Militer sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan pasal 519A Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Kejaksaan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Antara lain, kata dia, perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.
Lalu, pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas.
Penanganan perkara koneksitas; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum, dalam penanganan perkara koneksitas.
Kemudian, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan, yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
“Kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang baru, di samping tugas dan fungsi yang sudah saya jabarkan, saya juga menginstruksikan agar segera laksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan hukum acara yang berlaku secara konsekuen dan taat asas,” ujar Jaksa Agung.
Jaksa Agung berharap dalam pelaksanaan tugas penuntutan di bidang pidana militer nanti, tidak terjadi disparitas khususnya dalam hal perkara koneksitas.
Lalu dengan hadirnya Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jaksa Agung berharap mampu mengakselerasi penanganan perkara pidana militer yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta memiliki manfaat.
Reporter: Heno
DAERAH
Camat Banyak Tak Hadir, M Syukur: Jangan Pancing-pancing Saya

DETAIL.ID, Merangin – Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah di jajaran Pemkab Merangin, diberikan warning pada saat Musrenbang Kabupaten Merangin yang diselenggarakan di Aula Depati Payung Kantor Bappeda Merangin pada Rabu, 12 Maret 2025.
“Jangan sungkan-sungkan dengan saya. Saya orangnya terbuka dan saya tidak membatasi diri dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pilkada sudah selesai, tidak ada sedikitpun rasa dendam di hati saya,” kata Bupati Merangin, M. Syukur.
Tak ada yang luput dari perhatian Bupati yang dikenal gagah ini, ketika membuka Musrenbang Kabupaten Merangin tahun 2026, diketahui hanya beberapa persen Camat yang hadir.
‘’Saya perhatikan para Camat ini sudah beberapa kali acara mulai dari Paripurna pidato perdana saya sampai sertijab Bupati dan hari ini, hanya beberapa persen camat yang hadir. Saya tidak tahu apa permasalahannya,’’ ujar Bupati.
Ditegaskan Bupati, Pilkada serentak sudah selesai, yang bertarung kemarin itu adalah saudara semua.
‘’Tidak ada sedikitpun rasa dendam di hati saya. Tapi tolong jangan memancing saya,’’ ucapnya lagi.
Para Camat yang tidak hadir itu lanjut Bupati, sudah dua kali melakukan kesalahan karena tidak disiplin. Kalau sampai tiga kali melakukan kesalahan tegas Bupati, para Camat itu akan diberhentikan, karena masih banyak orang ingin membangun Merangin.
“Kalau saya hanya berpikir untuk diri saya, tidak mungkin saya pulang ke Merangin. Saya pejabat negara, kalau bertahan di DPD RI minimal menjadi wakil ketua,” ucap Bupati dengan nada sedikit kesal.
Jadi lanjut Bupati, semua yang tak disiplin tidak bisa mengikuti kerja Bupati, silahkan mundur dengan baik. Lebih terhormat mundur lebih baik dari pada diberhentikan. Tapi sepanjang mau bekerja dengan baik, silahkan.
‘’Bapak dan ibu jangan dipikirkan apakah pada Pilkada kemarin Bapak dan Ibu membantu saya atau tidak. Pak Nalim itu saya kenal lama, Bang Nilwan itu kawan saya dan saudara saya,’’ ucap Bupati.
Pada Musrenbang yang diikuti para Kepala OPD, Camat, instansi vertikal, tokoh masyarakat itu, Bupati mengajak semua bersatu, bekerja keras dan berdisiplin tinggi besama-sama membangun daerah yang dicintai menuju Merangin Baru 2030.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Bupati Merangin Buka Musrenbang RKPD Merangin 2026

DETAIL.ID, Merangin – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Merangin 2026, menjadi titik tolak rencana pembangunan Kabupaten Merangin tahun depan. Untuk itu Musrenbang ini sangat penting dihadiri dan diikuti.
Hal tersebut sebagaimana dikatakan Bupati Merangin, H. M. Syukur ketika membuka Musrenbang Kabupaten Merangin 2026, di Aula Depati Payung Kantor Bappeda Merangin pada Rabu, 12 Maret 2025.
“Melalui absen saya lihat banyak Camat yang tidak hadir. Atas ketidakhadiran para Camat ini nanti banyak berbagai permasalahan-permasalahan di tingkat Kecamatan yang tidak tertampung,” ujar Bupati dibenarkan Wabup Merangin, H. A. Khafid Moein.
Semua kegiatan lanjut Bupati memakai perencanaan kegiatan. Kegiatan ini tentunya untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk itu kinerja para pejabat maupun Camat harus terukur.
Pada Musrenbang yang bertema ‘Akselerasi pembangunan menuju Merangin Baru 2030’ itu, Bupati menekankan tiga hal penting. Pertama, skala prioritas perbaikan jalan, Bupati menargetkan tidak ada lagi jalan yang tidak bisa dilewati.
Kedua, penataan Kota Bangko, terutama masalah kebersihan kota, mengingat saat ini menurut Bupati sulit membedakan Kota Bangko dengan pasar, sehingga Kota Bangko menjadi jorok.
“Siapa yang mau datang ke Kota Bangko kalau kondisi kotanya jorok. Untuk itu kebersihan Kota Bangko sangat penting dijaga bersama-sama. Jika Kota Bangko bersih tentu bisa menjadi tempat tujuan wisata,” kata Bupati.
Sedangkan hal ketiga, sambung Bupati, pentingnya mewujudkan ketahanan pangan. Ada seluas 76 hektar tanah Pemerintah Daerah yang jadi lahan tidur. Bupati minta tanah tersebut dijadikan kebun jagung.
Bupati membagikan tanggungjawab setiap kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tanggungjawab 10 hektar untuk kebun jagung itu. Kegiatan ini guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan.
Selain itu, pada Musrenbang yang dihadiri unsur Forkopimda Merangin itu, Bupati juga mengangkat persoalan Rumah Sakit Daerah Kol Abundjani Bangko. Bupati ingin rumah sakit kebanggaan masyarakat Merangin itu segera berbenah.
Bupati juga mengungkapkan saat ini masih ada sekitar 18% masyarakat Merangin yang belum punya jaminan kesehatan. Ditargetkan Bupati pada 2025 ini seluruh masyarakat Merangin semuanya sudah punya jaminan kesehatan.
“Untuk jaminan ketenagakerjaan baru 14%. Angka ini masih terlalu rendah, sehingga sangat perlu ditingkatkan lagi, sehingga para tenaga kerja kita baik yang ASN maupun non ASN akan merasa tenang dalam menjalankan tugasnya,” tutur Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menekankan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan peran 27 Puskesmas yang tersebar di 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin.
Dunia pendidikan juga tak lepas dari perhatian Bupati. Merangin tegas Bupati, satu-satunya Kabupaten yang tidak punya bantuan beasiswa. Dalam menyusun program kerja, OPD harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan organisasi atau golongan.
Tampil sebagai narasumber pada Musrenbang yang juga dihadiri Wakil Ketua TP PKK Merangin Hj. Emi Minarsih Khafid tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Jambi diwakili Syamsul, Plt. Bappeda Merangin Zainal Abidin, Kaban DPKAD Merangin Mashuri.
Musrenbang itu, diikuti para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemkab Merangin, para Kepala instansi vertikal, para Camat, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Merangin H. Arfandi Ibnu Hajar, Ketua MUI Merangin Dr. Joni Musa, para tokoh adat dan undangan penting lainnya. (*)
DAERAH
Jelang Lebaran, GMNI Jambi Tekankan Sejumlah Hal Ini Kepada Pemerintah

DETAIL.ID, Jambi – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi, Hendro Silaban, mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok dan kelancaran arus mudik pada Selasa, 11 Maret 2025.
“Menjelang Lebaran, permintaan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging biasanya meningkat. Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan stabilitas harga agar masyarakat tidak terbebani,” ujar Hendro.
Selain itu, Hendro juga menyoroti pentingnya persiapan matang untuk menghadapi arus mudik. Ia meminta pemerintah untuk memastikan kondisi jalan raya, fasilitas transportasi, dan kesiapan petugas di lapangan.
“Arus mudik adalah tradisi tahunan yang perlu kita antisipasi dengan baik. Pemerintah harus memastikan kondisi jalan raya aman dan nyaman dilalui, serta fasilitas transportasi memadai. Petugas di lapangan juga harus siap memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Hendro berharap, dengan perhatian dan persiapan yang matang, masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan nyaman.
“Semoga dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita