DAERAH
Menjelang Tugas Berakhir, Bupati dan Wabup Merangin Pamitan dengan Warga di Empat Kecamatan
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H Mashuri dan Wabup, Nilwan Yahya, melakukan kunjungan kerja dialog dengan perwakilan warga dari empat kecamatan yakni: Margo Tabir, Tabir Selatan, Tabir Ilir dan Tabir Timur.
Acara pamitan Bupati dan Wabup Merangin yang akan mengakhiri masa tugas pada 22 September 2023 mendatang tersebut, berlangsung meriah di pelataran Kantor Camat Tabir Selatan, Senin, 11 September 2023.
“Senang sekali hari ini kami bisa langsung bertatap muka dan menampung aspirasi warga dari empat kecamatan di Tabir. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini,” ujar Bupati.
Setelah 2,8 tahun mengabdi sebagai Wakil Bupati Merangin dan selama 2,5 tahun mengabdi sebagai Bupati Merangin, H Mashuri merasa masih banyak aspirasi warga yang belum terakomodir.
“Untuk itu sebelum saya mengakhiri masa kerja, atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin dan atas nama pribadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya,” kata H Mashuri didampingi Wabup Nilwan Yahya.
Berbagai aspirasi warga yang belum terakomodir itu juga disebabkan Covid-19, karena anggaran yang mestinya bisa untuk membangun Merangin, justru disedot untuk penanggulangan Covid-19.
“Setelah Covid-19 kita dihadapkan lagi bagaimana memulihkan perekonomian masyarakat pasca Covid-19. Alhamdulillah sekarang pertumbuhan ekonomi Merangin berada di level positif,” ujar Bupati.
Program pemulihan ekonomi, lanjut bupati, juga semakin pesat dengan pertumbuhan 5,6 persen. Tingginya inflasi Provinsi Jambi akhir-akhir ini juga menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Kita bersyukur karena untuk penurunan inflasi di seluruh Indonesia kita berada di urutan ke-7. Alhamdulillah kenaikan inflasi itu dapat dikendalikan dengan cepat,” ucap Bupati.
Sedangkan atas lobi yang dilakukan ke pemerintah pusat, tegas bupati, Kabupaten Merangin berhasil mendapatkan kucuran kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2023 sebesar 400 persen dari tahun 2022. DAK pada 2024 jelas bupati, akan terus meningkat, karena Kabupaten Merangin selalu terbuka terhadap bebagai investor yang akan masuk ke Kabupaten Merangin.
Tampak hadir pada acara tersebut, Ketua TP PKK Merangin Hj Nurhaida Mashuri, perwakilan Forkopimda Merangin, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin dan perwakilan dari BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi.
Pada acara tersebut juga dilakukan pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) serentak untuk 205 desa dan 10 kelurahan dalam Kabupaten Merangin, ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Merangin H Mashuri.
Sementara itu, Wabup Merangin Nilwan Yahya, berterimakasih kepada BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi yang telah mencanangkan KKB secara secara serentak untuk semua desa dan semua kelurahan di Kabupaten Merangin.
Melalui KKB itu, Wabup minta untuk terus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberantas kemiskinan ekstrim.
“Tempo hari Merangin dinyatakan sebagai kabupaten yang kemiskinan ekstrimnya berada diurutan kedua di Provinsi Jambi,” ujar Wabup.
Namun berkat kerja keras tim Merangin lanjut wabup, sehingga dari angka 4,2 persen kemiskinan ekstrim, pada Agustus 2023 turun menjadi 0,9 persen. Untuk itu wabup mengajak untuk selalu bekerja secara profesional dan ikhlas.
“Alhamdulillah pada 2024 nanti untuk honor Kepala Desa dan Badan Pemusyawarahan Desa akan mengalami kenaikan sebesar empat persen dari sebelumnya,” ucap Wabup disambut tepuk tangan para kades yang hadir.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Bahas Kisruh Renah Alai, Bupati Syukur Terima Kunjungan Bupati Bengkulu Selatan
Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, menerima kunjungan kerja Bupati Bengkulu Selatan, Rifa’i Tajudin pada Minggu, 2 November 2025 di Rumah Dinas Bupati.
Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga sore ini membahas kisruh antara petani asal Bengkulu Selatan dan warga Desa Renah Alai, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin yang terjadi baru-baru ini.
Rombongan Bupati Rifa’i Tajudin tiba di Rumah Dinas Bupati Merangin sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka langsung disambut oleh Bupati M. Syukur dan dijamu makan siang. Setelah santap siang, pertemuan dilanjutkan dengan diskusi intensif membahas konflik di Desa Renah Alai hingga pukul 15.00 WIB.
Dalam diskusi tersebut, Bupati M. Syukur didampingi oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Merangin, diantaranya Kapolres Merangin, Dandim 0420/Sarko, Wakil Bupati Merangin, dan Sekda Merangin.
Sementara Bupati Rifa’i ditemani oleh Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Selatan, Dodi Martian.
Usai diskusi, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus mengedepankan kearifan lokal. Ia menekankan perlunya kesepakatan bersama yang berpegang teguh pada seloko adat.
“Pada prinsipnya, kita semua menginginkan yang terbaik dan tetap menjunjung kearifan lokal (adat dan budaya, red). Dalam hal ini, ada yang perlu disepakati bersama bahwa seloko adat ‘Dimana Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung’ harus dipegang teguh. Dan sebagai tuan rumah, semua ingin berjalan dengan baik dan ini akan kita selesaikan dengan baik pula,” tutur Bupati M. Syukur.
Bupati Bengkulu Selatan, Rifa’i Tajudin, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Forkopimda Merangin.
Ia memastikan bahwa gesekan yang terjadi di Renah Alai telah mereda dan kondisi di lapangan berada dalam keadaan stabil.
“Saya sudah cek langsung ke atas (Desa Renah Alai, red) tidak ada yang sifatnya akan menimbulkan ‘percikan api’. Artinya semua masih terkendali dan dalam kondisi stabil,” kata Bupati Rifa’i.
Bupati Rifa’i juga berjanji pihaknya akan melakukan penataan dan pembinaan terhadap warganya yang beraktivitas di Merangin.
Pihaknya akan mendata dan mewajibkan pendatang untuk melaporkan diri kepada pemerintah setempat, seperti kepala desa, yang selama ini tidak dilakukan.
Bupati Rifai juga berencana untuk berkunjung kembali ke Kabupaten Merangin.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kami akan kembali berkunjung ke Merangin untuk menyaksikan suatu tradisi perdamaian yang menjadi alasan kami melakukan kunjungan kerja pada hari ini,” tuturnya.
DAERAH
Kejari Jambi Terima Tahap II TPPU Narkotika, Duit Sitaan Rp1,4M Dititip di Bank Mandiri
DETAIL.ID, Jambi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi menerima pelimpahan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait jaringan narkotika internasional dari penyidik Polda Jambi. Dua tersangka, Syarifah Safridayanti binti Said Diauddin dan Said Saifuddin bin Said Ahmad, diserahkan bersama barang bukti pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jambi, dalam keterangannya menyebut perkara ini merupakan pengembangan dari kasus narkotika dengan terdakwa Alton bin Asrul Nurdin yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Alton disebut sebagai bagian dari jaringan peredaran narkotika asal Malaysia yang terhubung dengan kedua tersangka serta seorang tersangka lain, Said Faisal yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Dari hasil penyidikan, kedua tersangka diduga membuka dua rekening di Bank BRI dan Bank BCA untuk menampung dan menyalurkan hasil transaksi jaringan narkotika tersebut sepanjang April hingga Juni 2025. Total dana yang teridentifikasi mencapai Rp 1,44 miliar yang kini telah disita dan dititipkan di Bank Mandiri Cabang Jambi.
Barang bukti yang diserahkan antara lain dari tersangka Syarifah Safridayanti: satu buku tabungan dan kartu ATM BRI dengan saldo Rp 770,2 juta, satu buku tabungan BCA dengan saldo Rp 673 juta, serta satu unit ponsel Vivo Y27s warna hijau. Dari tersangka Said Saifuddin: satu unit iPhone 12 Pro Max warna biru.
Kedua tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, antara lain Pasal 137 huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta Pasal 4, Pasal 5 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 jo Pasal 2 ayat 1 huruf c UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kejari Jambi menahan kedua tersangka di Lapas Kelas II B Jambi untuk 20 hari ke depan. Setelah proses administrasi selesai, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi untuk disidangkan.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Kejati Jambi Tegaskan Komitmen: Pengedar Narkoba Akan Dimiskinkan Lewat TPPU
DETAIL.ID, Jambi – Kejaksaan Tinggi Jambi menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba dan tindak pidana korupsi di Provinsi Jambi. Kepala Kejati Jambi, Sugeng Hariadi menegaskan bahwa pengedar narkoba akan dikenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar aset hasil kejahatan dapat disita.
Hal itu disampaikan Sugeng saat kegiatan coffee morning bersama awak media di Gedung Kejati Jambi pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam kegiatan tersebut, Sugeng didampingi Wakil Kepala Kejati Jambi, Bima Suprayoga serta sejumlah pejabat utama Kejati lainnya.
“Pengedar narkoba itu harus kita putus mata rantainya. Jika penyidik menemukan aliran uang terkait peredaran narkoba, maka harus dikenakan pasal TPPU. Dengan begitu, aset mereka bisa disita, dan kita miskinkan mereka,” kata Sugeng.
Ia menjelaskan, penegakan hukum terhadap kasus narkotika di wilayah hukum Kejati Jambi telah berjalan dengan baik dan tegas. Namun pemberantasan narkoba, kata Sugeng, tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
“Penegakan hukum di bidang narkotika sudah baik, tapi kami harapkan masyarakat juga ikut berperan. Ini menjadi tugas kita bersama,” ujarnya.
Sugeng menambahkan penerapan pasal TPPU terhadap pengedar narkoba membutuhkan sinergi antarinstansi, termasuk dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian. Langkah ini dinilai penting untuk memaksimalkan pemberantasan narkoba di Jambi.
Selain fokus pada narkotika, Kejati Jambi juga memperkuat penegakan hukum di bidang Tipikor.
“Untuk Tipikor, kami terus melakukan penegakan secara maksimal. Selama ada informasi yang didukung alat bukti kuat, pasti akan kami tindaklanjuti,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita

