PERKARA
KoMA Laporkan 4 Perusahaan Terduga Pelaku Karhutla ke Polda Kalimantan Tengah
DETAIL.ID, Palangka Raya – Tiga lembaga swadaya masyarakat yakni Save Our Borneo (SOB), Walhi Kalimantan Tengah, dan LBH Palangka Raya yang tergabung dalam Koalisi Menolak Asap (KoMA) melaporkan 4 perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke Polda Kalimantan Tengah, Kamis kemarin, 12 Oktober 2023.
Empat perusahaan tersebut yakni PT Industrial Forest Plantation (IFP), PT Rimbun Seruyan (RS), PT Karya Luhur Sejati (KLS), dan PT Globalindo Agung Lestari (GAL).
“Kami mendesak Polda Kalteng memproses laporan ini dan melakukan penegakan hukum secara transparan kepada empat perusahaan yang terlibat karhutla,” kata Direktur LBH Palangka Raya Ario Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 Oktober 2023.
Berdasarkan hasil analisis spasial menggunakan data titik panas (hotspot) Citra Sentinen 2 band 11 periode 2 hingga 10 September 2023 diketahui bahwa total karhutla di lahan konsesi ke-4 perusahaan terlapor seluas 3.650 hektare.

Analisis titik api (hotspot) di lahan PT KLS.
Temuan areal karhutla terluas di lahan konsesi PT Rimbun Seruyan seluas 2.055 hektare di 2 lokasi serta di lahan konsesi PT Karya Luhur Sejati seluas 1.122 hektare juga di 2 lokasi. Selain itu terbakar juga ditemukan di lahan konsesi PT IFP seluas 441 dan lahan konsesi PT GAL seluas 32 hektare.
“Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa terjadi kebakaran berulang di lahan konsesi ke-4 perusahaan tersebut. Artinya, sebelum tahun 2023, kebakaran sudah pernah terjadi di lahan konsesi perusahaan ini namun jauh dari pantauan dan penindakan hukum,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Bayu Herinata.
Karhutla Terluas di Kabupaten Kapuas dan Seruyan
Sementara itu, dari hasil kajian spasial yang dilakukan Save Our Borneo (SOB) periode 1 Agustus hingga 27 September 2023 menemukan luas karhutla di Kalteng seluas 69.188 hektare.
Sebaran karhutla dengan luasan terbesar terjadi di Kabupaten Kapuas yakni 18.497 hektare disusul Kabupaten Seruyan seluas 16.425 hektare, Kabupaten Barito Selatan seluas 10.229 hektare, Kabupaten Pulang Pisau seluas 7.290 hektare, dan Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 6.219 hektare.
“Total luasan karhutla terluas terjadi di Kabupaten Kapuas, Seruyan, dan Kabupaten Barito Selatan,” kata aktivis SOB, M Habibie.
Akibat luasnya karhutla mengakibatkan pencemaran udara berupa kabut asap menutupi sejumlah daerah di Kalteng. Berdasarkan pantauan SOB pada 2 Oktober 2023, indeks kualitas udara (AQI) dengan particulate matter (PM) 2,5 Kabupaten Kotawaringin Timur tembus di angka 1.135 yang artinya pada level sangat berbahaya.
Selain itu di sejumlah kota seperti Palangka Raya ibu kota Provinsi Kalteng bahkan di awal Oktober 2023 AQI sempat mencapai angka 407 yang artinya sudah sangat tidak sehat bahkan berbahaya bagi orang yang beraktivitas di luar ruangan.
“Akibat pencemaran udara ini berdampak pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Selama periode ini tercatat ada sekitar 3.988 orang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),” ujar Habibie. (Red)
PERKARA
Korupsi Samsat Bungo: PTT Divonis Paling Berat, Mantan Kepala Divonis 2 Tahun Penjara
DETAIL.ID, Jambi – Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Bungo tahun 2019, Hasanul Fahmi, divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dalam perkara korupsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada Senin, 22 Desember 2025.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasanul Fahmi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta,” ujar Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan.
Selain Hasanul Fahmi, majelis hakim juga membacakan putusan terhadap enam terdakwa lainnya yang terlibat dalam perkara yang sama. Kasi Pelayanan Samsat Bungo tahun 2019, Irniyanti divonis pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 50 juta. Vonis serupa juga dijatuhkan kepada Bendahara Penerimaan Samsat Bungo, Muhammad Sabirin yang dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.
Sementara itu, hukuman lebih berat dijatuhkan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Keuangan Daerah Samsat Bungo, Asep Hadi Suganda. Ia divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar.
“Apabila tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” kata hakim.
Terdakwa lainnya, pekerja harian lepas UPT Samsat Bungo, Riki Saputra dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 309.397.300, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta benda disita atau diganti pidana penjara selama 6 bulan.
Petugas keamanan Jasa Raharja Samsat Bungo, Muhammad Suhari divonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta.
Sementara kasir Bank Jambi yang ditempatkan di Samsat Bungo, Marwanto dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun 4 bulan dan denda Rp 100 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 309.337.300 dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya disita atau diganti pidana penjara selama 6 bulan.
Adapun kasus korupsi Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Bungo tahun 2019 yang melibatkan tujuh terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 1,9 miliar.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Lima Bulan Usai Lahan Terbakar, Pemilik Lahan 189 Hektare di Gambut Jaya Ini Ditetapkan Tersangka
DETAIL.ID, Jambi – Pemilik lahan sawit terdampak karhutla berinisial E di Desa Gambut Jaya, Kec Sungai Gelam, Kab Muarojambi akhirnya resmi berstatus tersangka setelah 5 bulan kasusnya bergulir di tangan polisi.
Sebelumnya tim gabungan berjibaku melakukan operasi pemadaman selama berhari-hari di lahan gambut yang baru ditanami sawit tersebut pada akhir Juli lalu.
Kini, Dir Krimsus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengungkap bahwa penyidik Sub Dit Tipidter Polda Jambi telah memeriksa sejumlah 23 saksi dan 4 ahli.
Penyidik, kata dia, juga telah melakukan gelar perkara berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, ahli dan sejumlah barang bukti di TKP.
“Berdasarkan hasil gelar perkara, kita menetapkan tersangka pemilih lahan berinisial E,” ujar Kombes Pol Taufik Nurmandia pada Senin kemarin, 22 Desember 2025.
Berdasarkan perhitungan BPN, karhutla tersebut terjadi pada areal lahan dengan total luas mencapai 189 hektare. Perluasan lahan untuk perkebunan sawit dengan cara membakar diduga sebagai pemicu dari insiden karhutla.
Sosok pemilik lahan berinisial E, yang berasal dari daerah Medan, Sumatera Utara tersebut kini terancam dengan sanksi berat dari UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yakni ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Tangkap 2 Bandar Jaringan Medan, BNNP Jambi Musnahkan 61,785 Gram Sabu-sabu
DETAIL.ID, Jambi – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 61,785 gram di Kantor BNN Provinsi Jambi pada Senin kemarin, 22 Desember 2025.
Sebelum dimusnahkan, petugas melakukan uji keaslian terhadap barang bukti. Hasil pemeriksaan memastikan sabu tersebut merupakan narkotika golongan I.
Kepala BNN Provinsi Jambi Kombes Pol Rachmad Resnova mengatakan, barang bukti sabu-sabu itu berasal dari dua laporan kasus model (LKM) yakni LKM 012 dan LKM 018.
“Hari ini kita lakukan pemusnahan sabu-sabu sebanyak 61,785 gram,” kata Kombes Pol Rachmad.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, BNN Jambi mengamankan dua tersangka yakni Eko Listiono dan Zainal Arifin. Keduanya ditangkap di wilayah Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.
Rachmad menyebut, kedua tersangka merupakan bandar narkotika yang berperan melakukan pengeceran sabu-sabu sebelum diedarkan.
“Mereka bandar, karena melakukan pengenceran,” ujarnya.
Lebih lanjut, kedua tersangka diketahui merupakan bagian dari jaringan narkotika asal Medan, Sumatera Utara. Saat ini BNN Jambi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan lainnya.
“Kita akan terus kejar jaringannya,” katanya.
Dalam pemberantasan narkoba, BNN Jambi juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta melibatkan elemen masyarakat. Sebab menurut Kepala BNNP Jambi, masalah narkoba ini tidak bisa diselesaikan sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Reporter: Juan Ambarita

