ADVERTORIAL
Hadiri Rapat Paripurna DPRD Batanghari, Fadhil Arief Tandatangani Nota Kesepakatan RAPBD Kabupaten Batanghari T.A 2024
Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari yang beragendakan penyampaian keputusan DPRD tentang Propemperda Kabupaten Batanghari tahun 2024 dan penandatanganan nota kesepakatan RAPBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2024 pada Selasa, 14 November 2023.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin SE didampingi Sekwan DPRD Batanghari, Muhammad Ali, SE.
Pada rapat paripurna tersebut, DPRD menyepakati RAPBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2024. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan RAPBD tahun anggaran 2024, dalam hal ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, SE bersama Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE.
Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, SE dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan para anggota DPRD Batanghari serta undangan yang telah dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Batanghari kali ini.
Sementara itu, Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE dalam sambutannya mengatakan, Pertama-tama atas nama Pemerintah Kabupaten Batanghari perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batanghari, atas pelaksanaan sidang paripurna pada pagi hari ini. Yang mana pada kesempatan ini kita sudah sama-sama mendengarkan Keputusan DPRD tentang Propemperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk dibahas, disepakati dan insyaallah ditetapkan pada tahun 2024. Terima kasih juga kami ucapkan atas saran, tanggapan dan masukan terhadap Rancangan APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024, sehingga hasil kerja secara marathon tanpa kenal lelah, secara kompak dan bahu membahu antara komisi-komisi DPRD dengan Perangkat Daerah dan antara Badan Anggaran bersama TAPD menghasilkan komitmen bersama, berupa kesepakatan untuk meneruskan Rancangan APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah.
Kemudian terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah, terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang telah bekerja ekstra, siang dan malam, serta ikut melakukan pembahasan dengan rekan-rekan legislatif, mudah-mudahan, apa yang sudah kita rencanakan dapat tercapai dengan baik, tepat sasaran dan akuntabel demi tercapainya visi Kabupaten Batanghari yaitu mewujudkan perubahan menuju arah baru Batanghari TANGGUH (Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis).
Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 yang juga telah disepakati, telah mencakup penyelenggaraan pembangunan dalam semua urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang, Urusan Pendukung, Urusan Kewilayahan dan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tersebar ke dalam semua perangkat daerah.
Dengan telah disepakatinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 pada hari ini, kami menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari, untuk segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur, teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Apa yang telah dianggarkan menjadi kewajiban yang melekat pada masing-masing urusan yang akan dipertanggungjawabkan oleh Perangkat Daerah baik progres, manfaat maupun dampaknya bagi pembangunan Kabupaten Batanghari.
Selain itu, kami juga mengajak Pimpinan dan Anggota DPRD beserta seluruh komponen masyarakat dan seluruh stakeholders di Kabupaten Batanghari, untuk terus bersama-sama bersinergi dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, mari kita kawal dan kita evaluasi demi tercapainya Batang Hari yang Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis yang muaranya adalah kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Serentak Bak Regam yang kita cintai ini.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Amankan Bantuan Pusat Rp500 Miliar untuk Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, membawa kabar perihal dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp500 miliar.
Kepastian alokasi dana untuk pembenahan sektor kesehatan, kelautan dan perikanan, serta peternakan tersebut diperoleh Gus Fawait usai menemui jajaran kementerian di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026, bersamaan momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.
Dari total dana tersebut, porsi terbesar senilai Rp400 miliar diarahkan untuk revitalisasi sarana kesehatan masyarakat.
Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 dengan menyasar 50 puskesmas di 31 kecamatan, serta tiga fasilitas medis milik pemkab yaitu RSD dr. Soebandi Patrang, RSD Balung, dan RSD Kalisat.
“Alhamdulillah, kami bisa memastikan bahwa tahun 2027 akan dimulai revitalisasi puskesmas dan juga revitalisasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Kesepakatan pembenahan infrastruktur medis ini tercapai dalam pertemuan Gus Fawait bersama dua Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus dan Dante Saksono Harbuwono.
Langkah ini melengkapi jangkauan Universal Health Coverage (UHC) Jember yang per 1 Oktober 2026 telah mencakup 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk.
Pemkab Jember sebelumnya telah mengoperasikan program home care dokter keluarga yang ditopang 50 unit kendaraan serta 1.200 tenaga kesehatan dengan skema tugas 24 jam.
Skema ini menyasar warga miskin, lansia sakit kronis, ibu hamil risiko tinggi, penyandang disabilitas, dan anak stunting.
Tambahan pula, 38 armada Mobil Cinta disiagakan khusus untuk mengantar pulang pasien tidak mampu dan peserta UHC kelas III yang selesai menjalani perawatan.
Di luar urusan medis, Gus Fawait menjalin koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbuah alokasi bantuan peralatan tangkap dan budidaya senilai Rp100 miliar bagi nelayan laut serta pembudidaya air tawar.
“Ini adalah kado di Hari Sumpah Pemuda untuk Kabupaten Jember. Perhatian Presiden Prabowo kepada daerah tidak perlu diragukan lagi,” ujar Gus Fawait.
Sementara pada sektor peternakan, pertemuannya dengan Kementerian Pertanian menghasilkan komitmen bantuan bagi peternak unggas, domba, dan sapi untuk periode 2026–2027.
Program ini ditargetkan mampu meningkatkan skala ekonomi masyarakat perdesaan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. (*)
ADVERTORIAL
Bupati Fadhil Arief Ikuti Survei Akreditasi KARS RSUD HAMBA, Dorong Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Batanghari – Bupati Batanghari, Fadhil Arief mengikuti secara daring melalui zoom meeting pelaksanaan survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (RSUD HAMBA), Selasa, 27 Oktober 2026.
Kegiatan survei akreditasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memastikan penerapan standar pelayanan rumah sakit berjalan optimal, serta memperkuat keselamatan pasien.
Keikutsertaan Bupati Fadhil Arief menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Batanghari terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui proses akreditasi, rumah sakit diharapkan tidak hanya memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Peningkatan mutu pelayanan menjadi hal penting agar RSUD HAMBA mampu memberikan layanan yang profesional, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
Selain itu, survei akreditasi KARS diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat sistem tata kelola rumah sakit, serta memacu inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Batanghari terus mendorong RSUD HAMBA untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin dipercaya masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara optimal.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, dan seluruh unsur terkait, peningkatan mutu layanan diharapkan dapat berjalan secara konsisten.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Batanghari.
Dengan pelaksanaan survei akreditasi ini, RSUD HAMBA diharapkan terus memperkuat standar pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola rumah sakit demi menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat. (*)
ADVERTORIAL
Bupati Fadhil Arief Ikuti Rakor Bersama Menteri Kehutanan, Pencegahan Karhutla Jadi Prioritas
Jambi – Bupati Batanghari, Fadhil Arief ikut menghadiri rapat koordinasi tentang percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi.
Rapat koordinasi lintas sektor terkait penanganan karhutla dan penggunaan bantuan pemerintah pusat itu dipimpin Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha Jambi, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Selain Bupati Batanghari Fadhil Arief, rapat tersebut dihadiri Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, Kapolda Jambi Irjen Widodo, unsur TNI, Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati Sarolangun Hurmin, dan instansi terkait lainnya.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengapresiasi upaya penanganan karhutla yang telah dilakukan di Provinsi Jambi.
Ia meminta seluruh pihak mempercepat pemadaman titik api yang tersisa, mencegah munculnya titik api baru, meningkatkan patroli darat, serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
Menteri Kehutanan juga menekankan agar bantuan pemerintah pusat yang bersumber dari Presiden RI digunakan secara maksimal, transparan, dan akuntabel, dengan pengawasan yang baik serta koordinasi antarlembaga yang berkelanjutan.
Sementara, Bupati Batanghari Fadhil Arief bilang, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama dan komitmen semua pihak.
Pihaknya siap mendukung upaya pencegahan dan pemadaman, serta mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Bantuan pemerintah juga harus dimanfaatkan secara optimal agar penanganan karhutla berjalan efektif dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Fadhil Arief. (*)



