Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Buka Rakorda PABPDSI Kabupaten Sarolangun Al Haris Perjuangkan Insentif BPD

Published

on

Jambi – Gubernur Al Haris akan memperjuangkan insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dikatakannya dalam Peringatan Hari Jadi Ke-II PABPDSI Kabupaten Sarolangun dan Rapat Koordinasi Daerah PABPDSI Kabupaten Sarolangun, bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sarolangun, Selasa, 9 Januari 2024.

“Kita sudah paham semua yang mereka keluhkan (BPD) yang mereka keluhkan yaitu penghasilan dan kendaraan. Pada tahun ini Pemerintah Sarolangun melalui Bupati Sarolangun menambah insentif mereka. Sedangkan kondisi keuangan daerah harus kita akui bahwa APBD semua daerah minim dikarenakan pada tahun ini dipakai untuk dana pemilu yang jumlahnya sangat besar,” kata Gubernur Al Haris dalam sesi wawancara.

“Sementara itu Kami juga berupaya melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI) menyurati kementerian keuangan, kemendes dan kementerian dalam negeri mengenai standar gaji BPD ini, sehingga ada regulasi dan standart yang jelas. Jadi ini kita upayakan insentif anggota BPD naik,” kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menuturkan dalam melaksanakan perencanaan desa, tidak hanya peran pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), juga memiliki peran penting yang strategis, yakni sebagai lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa.

Al Haris juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk terus hadir dan memberikan perhatian yang serius dalam percepatan pemerataan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan Keuangan Desa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) per desa, dengan jumlah 1.414 Desa, sehingga total Bantuan Keuangan Desa pada tahun 2023 di Provinsi Jambi sebesar Rp 141.400.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah).

Bantuan kendaraan bermotor penunjang operasional kepala desa lingkup Provinsi Jambi. Akses Internet 285 Desa Blank Spot, pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 205 desa, dan target 80 desa di Tahun 2024. Pelatihan Life Skill sebanyak 656 masyarakat desa sampai dengan tahun 2023. Serta realisasi program Jambi Agamis, yakni Satu Desa Satu Hafidz Qur’an yang sudah teralisasi sebanyak 937 orang hingga tahun 2023.

“Semua itu merupakan wujud keseriusan dan komitmen kami dalam percepatan dan pemerataan pembangunan demi kemajuan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian masyarakat, serta peningkatan kualitas masyarakat desa yang unggul dan berdaya saing,” kata Gubernur Al Haris.

Kemudian orang nomor satu di Provinsi Jambi ini berpesan kepada anggota BPD untuk menjaga kondusifitas di daerah masing-masing dalam Pemilu 2024 yang akan datang.

“BPD dengan pemerintahan desa jalin kerjasama yang baik, ciptakan hubungan yang kondusif di desanya masing-masing terutama dalam Pemilu 2024 ini, pasti banyak beda pandangan, beda pilihan tapi ingat kita masih dalam satu kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, artinya kita bersama-sama bersatu padu meski beda pilihan, jaga daerah dengan baik,” kata Gubernur Al Haris.

Sebelumnya, Pejabat Bupati Sarolangun Dr. Ir. Bachril Bakri menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PABPDSI Kabupaten Sarolangun, yang telah bersinergi dan berkolaborasi, baik dengan pemerintah maupun pihak terkait, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, sehingga akan berkorelasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Advertisement

ADVERTORIAL

Akses Ekonomi Jember Dipercepat, Jalur Jombang-Kencong Mulai Mulus Kembali

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember memantau pengerjaan pengaspalan jalan, Rabu (6/5/2026). (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memulai proses pengaspalan jalan di jalur Jombang-Kencong guna menjawab keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur.

Pengerjaan yang sedang berlangsung ini mencakup peninggian badan jalan, pelebaran, hingga pengaspalan ulang di sejumlah titik strategis untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperbaiki akses transportasi utama di Jember.

“Sebagian besar jalan provinsi yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat kini mulai diperbaiki,” ungkapnya di sela-sela peninjauan, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan bahwa perbaikan ini dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas, terutama pada area yang rawan kerusakan akibat beban kendaraan dan drainase yang buruk.

Menurut Gus Fawait, perbaikan jalan ini sangat krusial karena volume kendaraan di wilayah Jember, khususnya jalur Tanggul hingga Mangli, terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.

“Perbaikan dilakukan bertahap. Fokusnya memperlancar mobilitas warga dan mengurangi kerusakan akibat genangan maupun kendaraan berat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa infrastruktur yang memadai akan menjadi motor penggerak utama bagi aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Di akhir kunjungannya, Gus Fawait memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas sinergi yang terjalin dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

“Saya mewakili masyarakat Jember mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur dan seluruh jajaran. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Tak Serumit yang Dibayangkan, Warga Buktikan Urus Sertifikat Tanah Sendiri Lebih Mudah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID,  Tangerang – Mengurus sertifikat tanah secara mandiri semakin menjadi pilihan masyarakat. Dengan datang langsung ke Kantor Pertanahan, masyarakat dapat mengetahui alur, persyaratan, hingga estimasi proses secara lebih transparan, sekaligus menghindari risiko penipuan jika menggunakan calo.

Pengalaman itu dirasakan oleh Zakia (48), warga dari Kabupaten Tangerang yang pernah coba menggunakan jasa calo untuk membantunya menyelesaikan urusan tanahnya. Namun, informasi yang ia peroleh justru membuat urusannya tak selesai.

“Saya mau mengurus perbaikan nama di sertifikat lewat kuasa, tapi bermasalah. Sudah sejak tahun lalu tidak selesai. Akhirnya saya putuskan urus sendiri. Setelah saya datang langsung, ternyata dijelaskan cukup melengkapi dokumen seperti KTP dan KK, lalu mengikuti alur yang ada di loket,” kata Zakia saat ditemui di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Awalnya, Zakia sempat membayangkan pelayanan yang berbelit dan harus berpindah-pindah loket. Namun setelah datang langsung, layanan yang diterima justru berbeda dari yang dibayangkan.

“Tadinya saya agak cemas karena belum pernah urus sendiri. Tapi setelah datang, ternyata prosesnya tidak rumit, tempatnya nyaman, dan petugasnya juga komunikatif. Saya sempat berpikir harus mencari tahu sendiri alurnya, tapi justru sejak awal sudah dibantu dan diarahkan,” ujar Zakia.

Dari hasil konsultasi dengan petugas loket di Kantor Pertanahan, Zakia mendapatkan bukan hanya kejelasan, namun juga ketenangan setelah paham proses perbaikan data tidak serumit yang diperkirakan. Seluruh informasi itu ia dapatkan hanya dengan sekali mendatangi satu loket di Kantor Pertanahan.

Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Febri (37), yang tengah mengurus peningkatan status sertipikat rumahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM). Ia memilih mengurus sendiri karena merasa tidak memerlukan jasa perantara yang justru menambah biaya.

Febri menuturkan, informasi terkait tahapan layanan hingga mekanisme pembayaran disampaikan secara jelas sehingga membuatnya lebih yakin untuk mengurus peningkatan status tanahnya secara mandiri.

“Karena ini tanah milik saya sendiri, saya tidak perlu kuasa atau calo karena pasti ada biaya tambahan. Kebetulan saya punya waktu, jadi lebih baik urus sendiri. Pelayanannya juga bagus,” tuturnya.

Kementerian ATR/BPN terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan pertanahan secara mandiri. Selain pada hari kerja umum, yaitu Senin-Jumat, Kementerian ATR/BPN juga sudah menyediakan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan ini berlangsung pada Sabtu-Minggu yang dikhususkan bagi masyarakat mengurus urusan tanah secara mandiri. (DR/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Resmikan MPP Mini di Tanggul, Mudahkan Urusan Administrasi Warga Jember Barat

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember meninjau fasilitas pelayanan publik di Kecamatan Tanggul. (Foto: DETAIL/Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, resmi mengoperasikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di Kecamatan Tanggul pada Senin, 4 Mei 2026.

Hal tersebut sebagai langkah nyata untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah barat.

Kehadiran fasilitas ini menjadi solusi bagi warga di wilayah Tanggul, Sumberbaru, dan sekitarnya agar tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk mengurus administrasi dasar.

“Warga Tanggul maupun Sumberbaru kini tidak perlu jauh-jauh ke kota hanya untuk mengurus administrasi dasar. Cukup datang ke kecamatan,” ujar Gus Fawait.

Peresmian yang berlangsung khidmat dengan santunan anak yatim ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Jember Ahmad Halim beserta jajaran kepala OPD dan perangkat desa setempat.

Gus Fawait menegaskan bahwa MPP Mini ini diproyeksikan sebagai “Pemkab Mini”, di mana para kepala dinas akan dijadwalkan berkantor langsung di sana secara bergantian untuk memastikan pelayanan berjalan cepat dan efektif.

Selain itu, Pemkab Jember juga menggandeng Pengadilan Negeri Jember untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan berbasis daring melalui Zoom, sehingga masyarakat yang membutuhkan putusan pengadilan tidak perlu lagi repot bolak-balik ke kantor pengadilan di kota.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama dalam mendukung kehadiran layanan publik ini.

Gus Fawait mengungkapkan bahwa rencana anggaran 2026-2027 telah mencakup pelebaran serta pengaspalan jalan poros Tanggul-Mangli.

Tak berhenti di situ, Alun-Alun Tanggul juga akan direvitalisasi dengan tambahan konsep street food mini guna mendongkrak ekonomi para pelaku UMKM lokal.

“Kami ingin pemerataan pelayanan dan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Jember, termasuk pelaku UMKM,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs