Connect with us
Advertisement

DAERAH

Terkait Surat dari Golkar Jambi, Pinto Jayanegara: Saya Tidak Ada Mangkir Tapi Izin

Published

on

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara. (DETAIL/Juan)

DETAIL.ID, Jambi – Pinto Jayanegara tak terima dengan pemberitaan detail.id/ sebelumnya yang berjudul “Pinto Mangkir dari Panggilan DPD I Golkar Atas Kasusnya dengan Rahma Syifa”. Menurut Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi tersebut, dirinya tidak pernah mangkir, melainkan izin.

Kalau berdasarkan cerita Pinto, saat menghubungi awak media lewat WhatsApp, DPD I Gokar Provinsi Jambi menyampaikan surat permohonan keterangan atas kasus dengan Rahma Syifa pada 15 Mei 2024.

“H-1 saya dipanggil kan. Tanggal 16 Mei panggilan pertama. Pertama itu terlalu mendadak saya terima. Surat itu sore, sore 15 Mei. Dipanggilnya (agendanya) besoknya jam 14.00,” kata Pinto Jayanegara.

Karena berhalangan hadir dengan dalih sedang disibukkan dengan aktivitasnya sebagai wakil rakyat, Pinto kemudian mengaku berkomunikasi via telepon dengan Sekretaris DPD I Golkar Jambi.

“Kemudian saya telepon Bapak Sekretaris Golkar. Pak Pahrul ini surat sudah saya terima melalui WA dari orang sekretariat. Saya itu sudah terhitung dinas, jadi tidak bisa hadir dan dinas itu sampai tanggal 22 saya bilang gitu,” ujar Pinto.

“Oh jadi besok Pak Waka enggak bisa datang kata Pak Pahrul. Enggak bisa Pak yang jelas ini kita rombongan kami sudah ditentukan. Kalau saya ini saya terpaksa membatalkan dinas ini. Kalau bisa dia bilang gini. Cepat Pak ya. Versi dia kan maunya cepat. Saya bilang iya saya secepatnya akan datang pada waktu yang sudah selesai dinas,” ujar Pinto, mengungkap komunikasinya dengan Sekretaris DPD I Golkar.

Kata Pinto menjawab, soal tanggalnya nanti akan saya jawab dalam surat. Sementara Pinto mengirimkan surat konfirmasi ketidakhadirannya pada DPD 1 Golkar Jambi. Besoknya, Pinto mengaku mendapat surat panggilan lagi dari Golkar.

“Saya kirim surat itu pada tanggal 15 melalui WA, fisiknya tanggal 16 diantar ada tanda terimanya. Besoknya, Kamis 16 Mei dia langsung ngirim surat lagi. Surat panggilan ke-2 judulnya,” katanya. “Saya juga bingung kenapa dia ngirim lagi. Padahal saya belum ngirim yang surat (rekomendasi) tanggal itu.”

Pinto pun lantas kembali menyurati DPD I Golkar Jambi, alasannya kali ini hampir serupa karena ada dinas luar yakni ke Banmus DPR RI dengan posisinya sebagai Ketua Rombongan.

“Kemudian dia membalas suratnya bukan dengan surat balasan tapi surat panggilan ke-3, katanya.

Dia pun merasa bahwa terdapat framing seolah 3 panggilan dari DPD I Golkar Jambi tidak ada dihadiri olehnya.

“Ya udah lalu saya bilang kirim surat langsung aja, tentukan tanggal 22 gitu,” katanya.

Padahal upaya konfirmasi sudah dilakukan oleh awak media sebelumnya, namun Pinto lewat WhatsApp tidak menanggapi. Entah karena terlalu sibuk, di gedung DPRD Provinsi Jambi pun usai rapat Paripurna pada 14 Mei malam dia tak ditemukan untuk dimintai konfirmasi.

Disinggung soal dirinya yang memblokir nomor WhatsApp awak media ketika melakukan upaya konfirmasi berkali-kali, dia enggan bicara.

“Ndak lah. Soal centang 1 centang 2 saya enggak begitu paham. Yang jelas ini mau menjelaskan masalah surat Golkar yang mengakibatkan judulnya (berita) itu jadi seperti ini gitu,” katanya.

Diminta lebih lanjut surat-surat dari DPD Golkar dan surat balasannya terhadap DPD Golkar tersebut. Pinto mengelak, alasannya harus izin kepada Sekretaris DPD Golkar terlebih dahulu karena internal partai. Meski begitu ia menyatakan kesediaannya untuk memperlihatkan surat-surat tersebut.

“Di sini (suratnya) enggak ada keterangan terbuka atau tertutup. Tembusannya juga ada nama-nama orang. Enggak enak juga. Tapi kalau mau saya perlihatkan bisa. Tapi kalau untuk saya kirim. Kayaknya ini sifatnya internal nanti disebut membocorkan,” katanya.

Lagi-lagi Pinto pun menggarisbawahi pemberitaan yang beredar, bahwa dirinya tidak ada mangkir dari panggilan partainya. Yang ada itu izin.

“Bahasanya itu aja, bahasanya disebut mangkir sampai 3 kali. Itu yang saya minta diluruskan. Saya tidak mangkir tapi kita izin,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement

DAERAH

DKP3 Kabupaten Pasuruan Memeriksa Dua Lapak Memastikan Hewan Kurban Bebas Penyakit

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban.

Seperti yang terlihat di dua lapak penjualan hewan kurban di wilayah Kecamatan Pohjentrek pada Rabu, 20 Mei 2026, salah satu dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih atau dipotong.

Selama pemeriksaan hewan yang akan dijadikan kurban, mereka mengamati kondisi fisik luar hewan meliputi mata, hidung, mulut, bulu, kulit, dan suhu tubuh, serta memastikan hewan dapat berdiri dan berjalan dengan normal.

Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kabupaten Pasuruan, Muhammad Syaifi mengatakan pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan. Terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

“Penyakit ternak masih ada seperti penyakit mulut dan kuku yang masih harus kita waspadai dan penyakit menular lainnya. Selain itu, kelayakan ternak untuk bisa digunakan sebagai hewan kurban atau tidak harus diperhatikan, dilihat poel tidaknya dan lainnya,” katanya.

Untuk melaksanakan pemeriksaan antemortem, para petugas dilengkapi dengan APD (alat pelindung diri) seperti masker, sarung tangan, apron dan lainnya.

Menurut Syaifi, total ada 100 orang petugas dan pengawas hewan kurban se-Kabupaten Pasuruan selama pemeriksaan antemortem maupun post mortem pada H+3 Hari Raya Idul Adha.

“Jadi kami bentuk Tim Pengawas Hewan Kurban ada 100 orang yang kita sebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan selama pemeriksaan hewan kurban,” ujarnya.

Dari dua lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan.

“Setelah kita periksa bersama, di lapak pertama ada 10 ekor sapi dan 28 ekor kambing. Sudah diperiksa dokter hewan dan petugas dengan hasil semuanya sehat dan kami berikan surat keterangan kesehatan hewan,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang pemilik lapak hewan kurban, Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban.

Dari jumlah tersebut, separuhnya telah terjual dengan harga mulai Rp 2,5 juta sampai Rp 4,5 juta untuk 1 ekor kambing serta Rp 20 juta untuk 1 ekor sapi Bali.

Reporter: Tina

Continue Reading

DAERAH

Genjot Investasi Daerah, Imigrasi Jember Jemput Bola Urus Izin Tinggal WNA via “Jempol Asing”

DETAIL.ID

Published

on

Kantor Imigrasi Jember sosialisasikan program Jempol Asing, Rabu (20/5/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember membuat gebrakan baru dalam mendukung kemudahan berusaha dan pelayanan publik di wilayahnya.

Melalui program “Jempol Asing” (Jemput Bola Izin Tinggal Asing), petugas imigrasi kini siap mendatangi langsung para Warga Negara Asing (WNA) di tempat mereka beraktivitas.

Layanan ini dirancang untuk memotong rantai birokrasi yang selama ini kerap menguras waktu dan biaya perjalanan, terutama bagi para ekspatriat sibuk di kawasan industri serta kelompok rentan (lansia, disabilitas, ibu hamil/menyusui, dan anak-anak).

Tidak tanggung-tanggung, layanan jemput bola ini mencakup tiga wilayah kabupaten sekaligus, yaitu Jember, Bondowoso, dan Lumajang.

Di lapangan, petugas imigrasi akan memproses administrasi secara real-time mulai dari verifikasi berkas, perekaman biometrik (foto dan sidik jari), wawancara, hingga penerbitan izin tinggal langsung di tempat.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Santoso, menyatakan bahwa transparansi dan kecepatan menjadi prioritas utama dari inovasi ini.

“Inovasi ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat,” kata Eko Santoso dalam acara Sosialisasi Jempol Asing, Rabu, 20 Mei 2026.

Kehadiran “Jempol Asing” membawa dampak positif yang nyata bagi iklim investasi daerah.

Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) kini dapat memangkas biaya akomodasi dan menjaga produktivitas kerja karena para ekspatriat tidak perlu lagi meninggalkan area industri hanya untuk mengurus dokumen.

Layanan yang diakomodasi pun terbilang sangat lengkap, meliputi:

  • Perpanjangan Visa on Arrival (VoA) dan Izin Tinggal Kunjungan (ITK).
  • Pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).
  • Layanan alih status keimigrasian (ITK ke ITAS atau ITAS ke ITAP).

Selain mempermudah operasional korporasi, program ini menjadi langkah preventif yang efektif dari Imigrasi Jember untuk menekan angka pelanggaran keimigrasian, seperti keterlambatan memperpanjang dokumen (overstay).

Petugas yang turun ke lapangan juga memanfaatkan momen ini untuk memberikan edukasi langsung kepada WNA dan pihak penjamin mengenai hak serta kewajiban mereka.

Berdasarkan data operasional terbaru, saat ini terdapat 214 orang asing yang bermukim di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jember.

Komposisinya terdiri dari 106 orang dalam kategori Penyatuan Keluarga, 89 orang Tenaga Kerja Asing (TKA), dan 19 orang Pelajar Asing.

Melalui “Jempol Asing”, negara hadir memberikan pelayanan prima yang cepat, mudah, dan akuntabel langsung di pintu rumah mereka.

Continue Reading

DAERAH

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Imbau Kendaraan Tidak Parkir Sembarangan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Jajaran petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan menertibkan parkir kendaraan sejenis truk dan kontainer yang telah mengganggu aktivitas kendaraan yang melintas atau masyarakat sekitar yang hendak melintas demi kelancaran serta keselamatan bersama pada Selasa, 19 Mei 2026.

Kepala Dinas Perhubungan, Digdo Sutjahjo bersama jajarannya telah menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penertiban parkir truk di kawasan Apollo Gempol dan sekitar Nusa 2 Gempol sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mengurangi potensi kemacetan di kawasan strategis Kabupaten Pasuruan.

Kegiatan ini dilakukan secara humanis dan persuasif dengan memberikan imbauan kepada para pengemudi agar tidak memarkir kendaraan di bahu jalan maupun area yang mengganggu arus lalu lintas. Diharapkan tercipta kondisi jalan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

“Demi keselamatan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan menampung keluhan masyarakat serta membuka pintu apabila ada keluhan dari program atau kewajiban kinerja yang seharusnya tanggung jawab dinas perhubungan demi menjaga keselamatan bersama mari kita tingkatkan kewaspadaan dan saling mendukung program yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah,” kata Digdo Sutjahjo.

Lebih lanjut Digdo menjelaskan bahwa seluruh kendaraan yang hendak beristirahat diminta parkir yang sudah diberikan tanda rambu-rambu untuk menghilangkan lelah sementara.

Untuk informasi tambahan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan siap menampung keluhan dan kritikan agar kita siap melaksanakan tugas demi menjaga keselamatan masyarakat yang hendak melintas di arus jalan lalu lintas agar tercipta keselamatan bersama.

Reporter: Tina

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs