Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Jambi Berharap Program Pemerintah PKH Harus Ada Perubahan Status Menjadi Lebih Baik

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris berharap kedepan apapun program pemerintah, khususnya program bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi harus merujuk pada data PKH dan setiap tahun harus ada perubahan status yang PKH menjadi non PKH, yang miskin ekstrim tidak lagi miskin ekstrim, harus mengarah ke lebih baik lagi untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan oleh Gubernur pada saat Pembukaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) Provinsi Jambi serta Penyerahan Kendaraan sepeda motor operasional (pinjam pakai) kepada para koordinator SDM PKH kabupaten/kota Se-Provinsi Jambi, bertempat di Aula Kantor BPSDM Provinsi Jambi, Senin, 24 Juni 2024.

Gubernur Al Haris mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Semua ini sudah ada yang menjadi koordinatornya dimasing-masing daerah yang berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi,” ujar Gubernur Al Haris.

“Kami sangat bahagia sekali bisa bertemu langsung dengan semua koordinator SDM PKH kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, yang merupakan ujung tombak, perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jambi didaerah yang terjun langsung kedaerah-daerah yang dalam pendataan PKH program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Inilah orang-orangnya yang insya Allah, Allah catat sebagai amal ibadahnya pada masanya,” katanya.

Gubernur Al Haris mengatakan, kedepan apapun program Pemerintah provinsi Jambi yang bersifat bantuan para OPD harus merujuk pada data PKH karena disitu juga terdapat data warga Jambi yang miskin ekstrim.

“Kita mengharapkan kedepan ditahun 2025 apapun program Pemerintah Provinsi Jambi yang bersifat bantuan, para OPD harus merujuk pada data PKH karena disitu juga terdapat data warga Jambi yang miskin ekstrim. Kita mencontohkannya pada program bedah rumah, bantuan modal UMKM, BPJS kesehatan, sepanjang masih ada data PKH berikan pada PKH. Kita harap setiap tahun ada perubahan status yang PKH menjadi non PKH, yang miskin ekstrim tidak lagi miskin ekstrim,” kata Gubernur Al Haris.

“Sampai hari ini Provinsi Jambi ada 105.000 Program Keluarga Harapan PKH yang sudah didata, selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat didaerah, saya selaku Gubernur wajib membantu, mendukung menyukseskan program pemerintah pusat tersebut didaerah. Termasuk dengan memberikan fasilitas motor operasional kepada koordinator pendamping PKH yang saat ini baru dapat diberikan kepada koordinator SDM PKH tingkat kabupaten dan kota,” ujar Gubernur Al Haris.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyampaikan permohonan maaf, bahwa selayaknya sudah dari dulu para pendamping PKH diberikan motor, tapi baru kini bisa terlaksana.

“Memberikan bantuan kepada pendamping PKH sebenarnya sudah kewajiban kami, membantu pendamping PKH yang sudah bekerja sangat luat biasa, maka kita hari ini memberikan fasilitas untuk koordinator kabupaten dan kota. Mudah-mudahan kedepan kita bisa memberikan perhatian ke koordinator kecamatan juga,” ujar Gubernur Al Haris.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para SDM PKH Provinsi Jambi yang telah bekerja dengan penuh dedikasi yang luar biasa, semoga menjadi amal sholeh bagi para SDM PKH,” tutur Gubernur Al Haris.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga berharap dengan adanya bantuan motor operasional dapat meningkatkan kinerja koordinator pendamping PKH kabupaten dan kota dalam bekerja.

“Dengan adanya Motor Operasional ini bisa meningkatkan kinerja, sinergitas dan semakin baik laporan kita, dan semakin bisa menyentuh PKH kita. Gunakanlah motor ini untuk menemui masyarakat didaerah, agar mereka tersentuh PKH,” ujar Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Drs. M. Arif Budiman, MH menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah untuk membangun koordinasi yang harmonis antar instansi penyelenggara PKH.

“Selain itu mempertajam teknis terhadap program PKH dalam rangka mensukseskan tujuan PKH untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat,” ujar Arif Budiman.

Sementara itu juga, Koordinator Peningkatan Kapasitas SDM PKH kabupaten/kota M. Yusuf menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang dari dulu terus memberikan kontribusi serta support dan bantuan yang tak dapat disebutkan.

“Kami ucapkan terima kasih terutama kepada bapak Gubernur Jambi Al Haris yang mempunyai perhatian yang besar terhadap kami dari dulu. Kami begitu sangat terharu dengan ini semua,” ucap M. Yusuf.

Dalam kesempatan ini Gubernur Al Haris juga menyerahkan secara simbolis kunci motor operasional kepada koordinator pendamping PKH kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Advertisement

ADVERTORIAL

Home Care Jember Resmi Meluncur, Warga Miskin Kini Bisa Periksa Kesehatan Tanpa Harus ke Puskesmas

DETAIL.ID

Published

on

Doorstop meresmikan Home Care Jember, Jumat (24/7/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember resmi meluncurkan Program Home Care sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Peluncuran program tersebut dipusatkan di Puskesmas Sumberbaru pada Jumat, 24 Juli 2026, dengan menghadirkan layanan kesehatan yang langsung mendatangi rumah pasien.

Peresmian program dihadiri Bupati Jember, Muhammad Fawait; Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Oktavianus; Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule; Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian; jajaran DPRD Jawa Timur, kepala OPD, camat, kepala puskesmas, hingga tenaga kesehatan.

Melalui program ini, sekitar 1.200 tenaga kesehatan diterjunkan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis kepada warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien juga dapat berkonsultasi dengan dokter melalui layanan telemedicine yang telah terintegrasi.

Untuk mendukung operasional, Pemkab Jember menyiapkan 10 armada khusus Home Care.

Selain itu, sebanyak 40 kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan turut difungsikan sebagai kendaraan layanan kesehatan keliling sekaligus antar-jemput pasien yang membutuhkan penanganan medis.

Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

“Kalau orang kaya punya dokter keluarga, maka di Jember kami sedang berikhtiar agar warga tidak mampu juga memiliki dokter keluarga,” ujar Fawait.

Selain memperoleh pemeriksaan kesehatan, keluarga penerima manfaat juga akan mendapatkan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulihan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai inovasi yang dilakukan Pemkab Jember layak dijadikan contoh bagi daerah lain karena menghadirkan pelayanan kesehatan yang langsung menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Ini bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” kata Kawendra.

Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menyatakan dukungannya terhadap Program Home Care karena dinilai mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

“Program ini akan menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Muhammad Zamroni menjelaskan bahwa layanan Home Care tidak diberikan kepada seluruh masyarakat, melainkan diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil berisiko tinggi, balita stunting, lansia dengan penyakit kronis berkepanjangan, penyandang disabilitas, serta tokoh agama.

“Jadi tidak semua warga berhak menerima layanan homecare (selain kriteria diatas, red),” tutur Zamroni.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Terobosan Baru! Pemkab Jember Hadirkan Layanan “Dokter Pribadi” untuk Warga Miskin, Pertama di Indonesia

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait menghadiri soft launching layanan homecare di halaman Dinkes Jember, Kamis (23/7/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali mencatatkan terobosan baru dalam upaya mengikis ketimpangan akses kesehatan.

Melalui program homecare, warga dari kalangan kurang mampu kini bisa menikmati fasilitas pemeriksaan kesehatan langsung di rumah layaknya memiliki dokter pribadi.

Rangkaian program ini diawali dengan prosesi soft launching di Kantor Dinas Kesehatan Jember pada Kamis, 23 Juli 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan peresmian penuh di Puskesmas Sumberbaru pada Jumat, 24 Juli 2026.

Wujudkan Keadilan Akses Kesehatan

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa program homecare dirancang khusus untuk memotong jurang pemisah antara kelompok masyarakat mampu dan warga yang selama ini kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan formal.

“Kalau mereka yang mampu punya dokter keluarga, Jember mewujudkan keluarga yang tidak mampu mempunyai dokter pribadi atau dokter keluarga lewat pelayanan homecare,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut.

Gus Fawait juga mengklaim bahwa skema pelayanan kesehatan warga miskin berbasis kunjungan rumah yang digagas pemerintah daerah ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.

“Ini pertama kali di Indonesia dan kita boleh berbangga,” katanya.

Optimalisasi Kendaraan OPD

Demi memastikan eksekusi program berjalan optimal, Pemkab Jember tidak tanggung-tanggung dalam menyiapkan infrastruktur pendukung di lapangan.

Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan (nakes) dikerahkan dan dibekali Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk menjaga standar layanan tetap profesional.

Sementara itu, untuk mobilitas petugas, pemerintah daerah menyiagakan 10 unit armada operasional baru.

Guna menjaga efisiensi anggaran, pengoperasian di lapangan juga memanfaatkan kendaraan dinas dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini kurang dimaksimalkan.

“Ada Grand Livina, Innova dan macam-macam, karena memang masing-masing OPD ya,” tutur Gus Fawait.

Di penghujung keterangannya, Gus Fawait terbuka terhadap potensi kendala teknis yang lazim terjadi pada tahap awal program skala besar.

Ia memastikan evaluasi berkala akan terus dilakukan demi perbaikan layanan ke depan.

“Tentu di awal-awal pasti ada kekurangan dan lain sebagainya. Pasti ada sesuatu yang miss_. Kita akan terus berbenah,” ucapnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Minta RT, RW dan Kader Posyandu Sebarkan Program Berobat Gratis ber-KTP Jember

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember berpidato dalam acara Bunga Desaku di Desa Sumberkejayan, Rabu (22/7/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mengajak pengurus RT/RW, kader Posyandu, dan Tim Penggerak PKK menjadi ujung tombak penyebarluasan berbagai program pembangunan daerah, terutama layanan berobat gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait saat menghadiri program Bunga Desaku di Lapangan Kejayan, Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Rabu, 22 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, Gus Fawait mengapresiasi peran para kader Posyandu, RT, dan RW yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Menurutnya, dedikasi mereka sangat besar meski insentif yang diterima masih terbatas.

“Saya tahu honor panjenengan tidak seberapa, tapi kita tahu semua peran kader Posyandu, peran RT dan RW adalah ujung tombak pemerintahan Kabupaten Jember,” ujar Gus Fawait.

Ia juga memastikan pemerintah daerah akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para kader.

“Ya sudah sabar, jaman Gus Fawait pasti naik, tak usah khawatir,” katanya.

Selain itu, Gus Fawait meminta para kader aktif menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, masih banyak warga yang belum mengetahui layanan yang telah disediakan Pemkab Jember.

“Bantu Gus Fawait untuk menyampaikan program-program pemerintah Kabupaten Jember. Banyak program Pemkab, tapi tidak banyak orang yang tahu,” ucapnya.

Salah satu program yang diminta terus disosialisasikan adalah UHC Prioritas.

Melalui program tersebut, warga yang memiliki KTP Jember dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semenjak 1 April, seluruh warga Jember yang ber-KTP Jember kalau sakit bisa berobat gratis di seluruh Puskesmas dan seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, alhamdulillah,” ucapnya.

Gus Fawait berharap tidak ada lagi warga yang menunda berobat karena alasan biaya.

“Di era Presiden Prabowo, di era Gus Fawait, tidak boleh lagi ada orang sakit tidak ke rumah sakit karena faktor biaya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bupati juga meminta kader Posyandu dan PKK terus mengedukasi masyarakat, khususnya ibu hamil, agar rutin memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan.

Ia menegaskan seluruh layanan persalinan telah dijamin tanpa biaya.

“Melahirkan mau caesar, mau normal, gratis. Berangkat ke Posyandu, berangkat ke Puskesmas, gratis,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs