Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari Jambi menggelar acara pisah sambut Ketua Pengadilan Agama (PA) Muara Bulian, pada Selasa, 17 Juni 2025.

Jabatan Ketua PA yang sebelumnya dipegang M. Khusen Raharjo, S.H.I., M.A., kini resmi diserahkan kepada Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H.

Acara turut dihadiri oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief dan jajaran Forkopimda setempat.

Bupati Batanghari, Fadhil Arief menyampaikan terima kasih atas sinergitas dan konsistensi dalam menjalankan program-program yang sudah disepakati.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Gus Khusen beserta seluruh jajaran PA Muara Bulian yang telah membantu warga Batanghari untuk menjalankan beberapa program percepatan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Pengadilan Agama yang baru Bapak M. Yusuf di Bumi Serentak Bak Regam ini,” katanya.

Sementara itu, Gus Khusen mengatakan, kerjasama selama ini bersama Pemkab Batanghari dan kepala OPD terkait sangatlah baik sekali.

Dia meminta hubungan yang baik ini tetap terus dilanjutkan oleh pimpinan baru PA Muara Bulian.

“Semoga hubungan yang baik ini tetap dilanjutkan oleh pimpinan yang baru,” ucapnya

Sementara itu, M. Yusuf Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian siap bersinergi dan kolaborasi apa yang menjadi program unggulan dari Pemda Batanghari.

“Saya akan mendukung program-program yang ada di Kabupaten Batanghari ini. Tetap saya lanjutkan dan pertahankan Kabupaten Batanghari sebagai kota layak anak,” ujarnya

“Sebab, satu di antara titik tekan kami memberikan penasehatan, memberikan masukan kepada masyarakat untuk menghindari pernikahan kepada anak belum cukup umur, itu menjadi indikator untuk menuju sebagai KLA,” tuturnya.

DETAIL.ID, Natuna – Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik menerima kunjungan kerja rombongan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Prioritas Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point, pada Rabu, 18 Juni 2025.

Kegiatan penyambutan dilaksanakan di VIP Room Bandara Lanud Raden Sadjad, Ranai. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Purwito, yang turut didampingi sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi strategis di lingkungan Kemenko Polhukam.

Penyambutan dilakukan oleh jajaran Pemerintah Daerah dan Forkopimda Natuna yang dipimpin langsung Wakil Bupati bersama Ketua DPRD Natuna, Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Danlanal Ranai, Danlanud RSA, Aslog Guspurla Koarmada I, Dansatrad 212 Ranai, Wadanyon Komposit 1/Gardapati, Pasi Intel Kodim 0318/Natuna dan Kapolsek Bunguran Timur.

Rangkaian kegiatan dimulai saat rombongan mendarat di Bandara Lanud Raden Sadjad dan diarahkan menuju VIP Room. Setelah penyambutan, rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Hotel Jelita Sejuba untuk persiapan pelaksanaan forum koordinasi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam memastikan integrasi dan keselarasan antar instansi terkait pengawasan wilayah laut Indonesia. Sebagaimana diketahui, Natuna yang berada di wilayah ALKI I dan dekat dengan beberapa choke point strategis, menjadi kawasan vital yang membutuhkan perhatian khusus terkait keamanan dan penegakan hukum maritim.

Dalam forum yang akan digelar, diharapkan akan dibahas rencana aksi lintas sektor, mulai dari pertahanan, intelijen, hingga kebijakan sipil untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Reporter: Saipul Bahari

Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali secara berturut-turut, yang bertempat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Senin, 16 Juni 2025.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, S.E,M.Si menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Batanghari kepada Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief.

Penyerahan tersebut diawali dengan Penandatanganan Berita Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Bupati Fadhil Arief didampingi Ketua DPRD Kabupaten Batanghari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kabupaten Batanghari meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang kewajiban menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Jambi.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian tugas konstitusional dari BPK, pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini/tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Bupati Batanghari Fadhil Arief memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari beserta jajarannya, yang telah bekerja dengan baik dan tingginya sinergitas antar semua OPD hingga Kabupaten Batanghari meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Inspektur Kabupaten Batanghari, Kepala Bakeuda Kabupaten Batanghari, dan OPD terkait.