Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pj Bupati H Mukti Pimpin Rakor Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024

Published

on

Merangin – Penjabat (Pj) Bupati Merangin, H. Mukti memimpin jalannya rapat koordinasi (Rakor) Forkopimda dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Merangin pada Senin, 15 Juli 2024.

Pada Rakor yang berlangsung di Auditorium rumah dinas Bupati Merangin tersebut, H. Mukti menerangkan, Pemkab Merangin telah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merangin.

Alokasi dana untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 34.800.000.000,-, dan Panwaslu sebesar Rp 11.122.910.000,-. Selain itu Pemkab Merangin juga menganggarkan dana Pengamanan.

“Pengamanan dari Polres Merangin dianggarkan Rp 2.500.000.000,- dan pengamanan dari Dandim 0420/Sarko sebesar Rp 1.000.000.000,-,” ujar Pj Bupati Merangin saat memimpin jalannya rakor.

Pemkab Merangin lanjut H. Mukti, mengucapkan terimakasih kepada jajaran Forkopimda, KPU, Bawaslu dan semua pihak yang telah berpartisipasi supaya Pemilu Serentak 2024 sukses dan kondusif.

“Kami mengharapkan KPU sebagai Lembaga yang bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak agar melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada tepat waktu sesuai ketentuan dan perundangan,” kata Pj Bupati.

Sedangkan kepada Bawaslu Kabupaten Merangin Pj Bupati mengharapkan agar dalam menjalankan tugasnya bersinergi dengan KPU, sehingga penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Merangin dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur dan adil, sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Selain itu Pj Bupati juga menekankan kepada Dinas Kominfo Merangin dan OPD terkait agar aktif melakukan publikasi tentang penyelenggaraan kegiatan Pilkada Serentak 2024 dengan KPU dan Banwaslu, agar kegiatan tersebut dapat dipublikasikan melalui media sosial yang dapat dipahami masyarakat dan pentingnya imbauan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.

Tampak hadir pada Rakor tersebut, unsur Forkopimda Merangin, Asisten I Setda Merangin Mm Sayuti, Asisten II Setda Merangin Suherman, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Firdaus, Kaban Kesbangpol Mulyono, Kadis Kominfo Mm Arief dan OPD lainnya.

Hadir juga dari BIN Toyib Hasturi, Danyon Brimob Pelopor B Merangin diwakili AKP Sudartono, Sekwan DPRD Merangin, perwakilan dari KPU Merangin, perwakilan dari Bawaslu Merangin dan para Camat se-Kabupaten Merangin. (EPR/*)

Advertisement

ADVERTORIAL

Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait meninjau medical check up di RSD Balung, Senin (27/4/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.

Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.

Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.

Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.

“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.

Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya

Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.

“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.

Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.

Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.

“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.

[post-view]

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember menyampaikan program MPP Mini dalam acara Pro Gus'e di RSD dr Soebandi, Kamis (23/4/2026) malam. (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.

Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.

“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:

  1. Kecamatan Jombang
  2. Kecamatan Tanggul
  3. Kecamatan Mayang
  4. Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)

Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.

Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.

Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.

Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.

Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.

Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.

“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim

DETAIL.ID

Published

on

Kadiskominfo Jember mewakili Bupati Fawait menerima penghargaan dari Beritajatim. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.

“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.

Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.

Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.

“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs