Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Sekda Muhamad Azan Buka Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) PPID se-Kabupaten Batanghari Tahun 2024

DETAIL.ID

Published

on

Batanghari – Sekretaris Daerah Batanghari, Muhamad Azan, SH secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) PPID se-Kabupaten Batanghari tahun 2024 yang diselenggarakan di ruang pola kantor Bupati Batanghari pada Kamis, 1 Agustus 2024.

FGD ini diselenggarakan dalam rangka memaksimalkan penetapan terhadap informasi yang Dikecualikan (DIK) pada PPID.

Sekda Muhamad Azan menyampaikan, bahwa PPID mempunyai peran yang cukup strategis dalam rangka untuk menetapkan informasi tersebut bisa diberikan atau tidak. Fungsi tersebut sangat krusial karena potensi sengketa ada disitu, karena ada kepentingan yang berbeda. Dasarnya adalah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup pengklasifikasian informasi dimana terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

Sekda mengatakan, bahwa badan publik mempunyai hak menolak untuk memberikan informasi akan tetapi penolakan tersebut harus ada dasar hukumnya, alasannya jelas dan harus ada argumentasi yang rasional. Proses untuk menetapkan suatu informasi tersebut dikecualikan atau tidak harus dilakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi bertujuan untuk mengetahui konsekuensi apa yang timbul apabila informasi itu diberikan, dampak bagi publik bagaimana. Jika informasi yang diberikan memberikan dampak yang buruk bagi publik maka informasi itu ditutup dan sebaliknya. Uji konsekuensi tersebut menghasilkan surat penetapan klasifikasi, dalam surat penetapan terdapat Item-item yang tercantum didalamnya seperti, jenis klasifikasi informasi, identitas pejabat, badan publik, jangka waktu, alasan kemudian tempat dan penetapan.

”Hendaknya dalam melakukan Uji Konsekuensi, PPID pelaksana berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik,” ujar Sekda.

Di akhir sambutannya, Sekda mengharapkan dengan adanya FGD PPID terhadap penetapan informasi yang dikecualikan ini agar proses uji konsekuensi dapat dilakukan sehingga proses pengecualian sudah melalui prosedur baik secara formal maupun materi nya. Dalam penetapan informasi yang dikecualikan ini diharapkan mampu dipersiapkan dengan baik. Karena saat ini sudah banyak dari lembaga lembaga masyarakat dan lembaga yang lain meminta informasi kepada kita. Walaupun kadang orang yang meminta informasi itu tidak tahu bahwa informasi yang dicari tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Sehingga dapat diputuskan bahwa informasi itu dikecualikan, jika alasannya sudah sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

”Ada tiga waktu yang diberikan dalam rangka untuk menetapkan suatu informasi bisa dikecualikan atau tidak, yang pertama uji konsekuensi dilakukan sebelum adanya peminta informasi/tidak ada sengketa, lalu dilakukan pada saat ada orang meminta informasi dan pada saat adanya sengketa informasi,” tutur Sekda.

Kegiatan FGD ini diikuti oleh Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari,, serta para Sekretaris OPD selaku PPID Pelaksana, para Camat dan Kepala Bagian Setda Batanghari. Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jambi, yaitu Ahmad Taufik Helmi dan Siti Masnidar, serta Narasumber dari Kejaksaan Batanghari, yaitu Rudi Firmansyah. (EPR/*)

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Natuna Dukung Operasi Lilin Seligi 2025 Demi Keamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan Operasi Lilin Seligi 2025 dalam rangka pengamanan perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto pada kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Operasi Lilin Seligi 2025 yang dilaksanakan di Aula Polres Natuna, Kamis, 18 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Natuna beserta jajaran yang telah menginisiasi dan memfasilitasi rapat koordinasi lintas sektor sebagai upaya menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Natuna.

“Forum ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor demi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Boy.

Sekda menambahkan bahwa selama ini pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif berkat kerja sama yang solid antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang efektif guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan.

“Tujuan kita bersama adalah menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketertiban masyarakat agar seluruh rangkaian perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung dengan aman dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novyan Aries Efendie dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan dan keterlibatan seluruh unsur terkait.

“Pengamanan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru merupakan agenda rutin nasional yang memiliki potensi kerawanan, baik gangguan kamtibmas, kemacetan lalu lintas, hingga potensi bencana alam. Oleh karena itu, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat melaksanakan Operasi Lilin Seligi 2025 guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” kata Kapolres.

Kapolres juga menekankan pentingnya pengamanan yang berlandaskan toleransi antarumat beragama dengan mengedepankan pendekatan humanis, inklusif, dan berkeadilan, sebagai wujud komitmen Polri dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat yang majemuk.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan gereja di Kabupaten Natuna. Seluruh pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Melalui sinergi lintas sektor yang solid, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap Operasi Lilin Seligi 2025 dapat berjalan dengan lancar serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Natuna.

Reporter : Saipul Bahari

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemerintah Kabupaten Batanghari Salurkan Sejumlah Bantuan untuk Korban Bencana Alam

DETAIL.ID

Published

on

Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari menyalurkan bantuan kepada 76 korban bencana alam dan non alam yang terjadi pada 2024-2025 di daerah itu.

Penyaluran tersebut diberikan langsung oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Batanghari,Zulva Fadhil kepada korban bencana, di Bulian pada Rabu. 17 Desember 2025. Bantuan itu berupa sejumlah uang tunai, paket sembako dan peralatan rumah tangga.

Ketua TP-PKK Kabupaten Batanghari, Zulva Fadhil mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk tanda kasih dan peduli dari pemerintah setempat terhadap masyarakat.

“Kita sangat prihatin karena bencana itu juga menimbulkan permasalahan seperti pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat, yang tentunya masih memerlukan bantuan dari pemkab,” katanya.

Untuk itu, Ketua TP-PKK mengharapkan bencana ini dapat menjadikan masyarakat dapat menyadari dan waspada serta siaga dalam menghadapi bencana. Dan juga bantuan ini bisa bermanfaat untuk membangun kembali perekonomian keluarga.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, Sholihin juga mengatakan ada 76 korban bencana alam dan non alam dengan rincian 60 KK terdampak akibat kebakaran dan angin puting beliung pada 2024, dan 16 KK yang terlibat bencana 2025.

“16 KK korban bencana pada 2025 itu periode bulan Juli sampai November,” katanya

Untuk tahun 2025 total bantuan yang disalurkan sebesar Rp 335 juta kepada 37 Kartu Keluarga, sementara pada 2024 bantuan mencapai Rp 422 juta untuk 69 KK.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Fadhil Arief Kukuhkan APRI Batanghari Periode 2025–2029

DETAIL.ID

Published

on

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Pengukuhan Pengurus Cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Batanghari masa bakti 2025–2029.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kaca Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari, Selasa, 16 Desember 2025.

Fadhil Arief menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pengukuhan pengurus APRI Kabupaten Batang Hari.

Ia juga mengucapkan selamat dan tahniah kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan.

“Pemerintah Kabupaten Batang Hari menyambut baik dan memberikan apresiasi atas pengukuhan Pengurus APRI Kabupaten Batanghari. Selamat dan tahniah kepada seluruh pengurus, semoga amanah dan sukses dalam menjalankan tugas,” ujar Fadhil Arief.

Menurutnya, profesi penghulu memiliki peran yang sangat vital dan mulia di tengah masyarakat.

Penghulu merupakan garda terdepan pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan publik, khususnya dalam pencatatan pernikahan serta pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

“Peran penghulu sangat strategis dalam membangun pondasi ketahanan sosial dan spiritual bangsa. Dari tangan para penghulu inilah lahir keluarga-keluarga yang menjadi pilar utama masyarakat,” katanya.

Fadhil Arief menegaskan, Pemerintah Kabupaten Batanghari berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas layanan keagamaan di daerah.

Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat, profesionalisme, dan produktivitas para penghulu dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Kami akan terus memberikan perhatian dan dukungan agar para penghulu dapat bekerja lebih maksimal, profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.

Pengukuhan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Batanghari, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua APRI Wilayah Jambi, para kepala OPD, Ketua MUI, Ketua Lembaga Adat, Ketua BAZNAS, Ketua Cabang APRI Batanghari, serta para tamu undangan lainnya.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs