DETAIL.ID, Jakarta – Sejak diluncurkan setahun yang lalu, tepatnya pada 26 September 2023, Bursa Karbon Indonesia atau Indonesia Carbon Exchange (IDXCarbon) mulai menunjukkan aktivitas perdagangan.

“Selama sebelas bulan pertama, sudah ada tiga project SPE-GRK yang dicatatkan di IDXCarbon,” ujar Kepala PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sumut, Muhamad Pintor Nasution, kepada para wartawan di Medan pada Senin, 26 Agustus 2024.

Ketiga project tersebut, kata dia, adalah Lahendong Unit 5 & 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk yang menjadi project pionir tercatat sejak 26 September 2023.

Lalu pada 23 Oktober 2023, project kedua yaitu pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi (PLTGU) Blok 3 PJB Muara Karang dicatatkan.

Kemudian, sambungnya, pengoperasian pembangkit listrik tenaga air minihidro (PLTM) Gunung Wugul mencatatkan project-nya di IDXCarbon pada 8 Juli 2024.

“Perlu diketahui bahwa SPE-GRK adalah Sertifikat Pengurangan Emisi – Gas Rumah Kaca, yang biasa dikenal sebagai carbon credit,” ujarnya menambahkan.

Hal tersebut, kata dia, merupakan surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau measurement,
reporting, and verification.

Serta, sambung Pintor, tercatat dalam Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan atau kode registrasi.

Perusahaan, ungkapnya, dapat membeli unit karbon untuk digunakan dalam memenuhi target penurunan emisi atau memenuhi komitmen dalam carbon neutral atau net-zero emission.

“Selama periode 26 Sep 2023 – 7 Agustus 2024 atau selama 204 hari perdagangan, tercatat total trading value di IDXCarbon sebesar Rp 37,03 miliar dengan total trading volume 613,541 tCo2e. Last Price (IDTBS) Rp 58.800, dengan jumlah pengguna jasa sebanyak 71,” katanya.

Lalu, ia mengatakan, total karbon kredit PLTGU Muara Karang paling banyak dicatatkan pada periode ini, yaitu sebanyak 900.000 tonCO2e.

Sementara itu, ucapnya, SPE GRK atas proyek Geothermal PT Pertamina Geothermal Energy Tbk di Lahendong mencatatkan sebanyak 864.209 tonCO2e dan PLTM Gunung Wugul mencatatkan sebanyak 12.932 tonCO2e unit karbon.

“Untuk mewujudkan visi menjadi global hub dan leader dalam perdagangan karbon di Asia dan bahkan dunia, IDXCarbon berupaya untuk mendorong kemajuan pasar dari sisi demand dan supply,” kata dia.

“Baik pasar domestik maupun internasional harus dikembangkan untuk menciptakan pasar yang kuat dan bertumbuh,” tutur Pintor lebih lanjut.

Adapun potensi perdagangan karbon yang sangat besar, ujarnya, akan dapat terealisasi jika terdapat permintaan dan penawaran yang kuat dari dalam dan luar negeri.

Untuk itu, dia bilang, dibutuhkan strategi pengembangan jangka pendek hingga panjang agar Indonesia tidak kehilangan momentum yang telah dimulai dengan peluncuran IDXCarbon.

Ia menjelaskan, IDXCarbon membagi strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Namun, katanya, secara umum langkah yang diambil adalah berkoordinasi aktif dengan berbagai pihak.

“Seperti dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kementerian terkait lainnya, serta para pelaku pasar untuk dapat melakukan alignment pengembangan dan penyempurnaan mekanisme perdagangan karbon,” ujar Pintor.

Berikutnya, kata dia lagi, memfokuskan pada sosialisasi dan edukasi berkelanjutan untuk stakeholders dalam mengembangkan supply dan demand.

Pintor memaparkan, IDXCarbon juga melakukan alignment antara ESG investment di pasar modal dengan perdagangan karbon, dan mencari potensi insentif yang dapat mendorong pengembangan pasar karbon.

“Termasuk melakukan inisiatif dalam pengembangan sistem pelaporan emisi GRK sesuai standar Internasional,” ucap Pintor Nasution.

Lalu untuk strategi jangka pendek, kata dia, dilakukan dengan memaksimalkan potensi perusahaan tercatat BEI untuk menjadi pengguna jasa Bursa Karbon.

Ia bilang, potensi juga hadir dari implementasi perdagangan PTBAE-PU (Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha) pada tahun 2023 lalu,” kata dia.

“Khususnya atas 99 unit PLTU Batubara atau 42 perusahaan yang menjadi peserta perdagangan karbon dengan total kapasitas terpasang 33.569 MW,” kata Pintor Nasution menjelaskan.

Pintor melihat pada tahun 2024, diperkirakan jumlah tersebut akan bertambah. Selain itu, kata dia, pihak Bursa juga aktif berkoordinasi dengan OJK dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk panduan akuntansi pembukuan unit karbon.

Pada bulan Juni 2024 lalu, bebernya, IAI telah menerbitkan buletin implementasi atas transaksi unit karbon.

Kata dia, implementasi perdagangan untuk pembeli internasional sesuai regulasi terkait juga masuk dalam strategi jangka pendek.

Selain itu, ucapnya, Bursa juga dalam proses diskusi agar transaksi unit karbon mendapatkan fatwa dari DSN-MUI untuk meningkatkan keyakinan institusi dengan prinsip syariah untuk ikut bertransaksi.

“Strategi menengah adalah pengembangan implementasi perdagangan PTBAE-PU multiple sektor,” kata dia.

Dalam rangka pengembangan pasar global, Pintor mengatakan, dalam jangka menengah akan dilakukan studi koneksi dengan registry internasional, seperti Verra, Gold Standard, dan lain-lain, termasuk untuk penjualan unit karbon luar negeri.

Sedangkan strategi jangka panjang mencakup studi dan implementasi penambahan produk derivatif, studi dan implementasi market maker dan studi dan implementasi pengembangan skema perdagangan karbon untuk retail.

Jika melihat ke awal ide berdirinya, IDXCarbon merupakan bentuk dukungan BEI terhadap target net zero Indonesia di tahun 2060 atau lebih cepat.

Perdagangan karbon sendiri merupakan salah satu mekanisme yang dimiliki Indonesia dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia.

Sistem perdagangan IDXCarbon dibangun di atas private blockchain dengan mekanisme penyelesaian instantaneous settlement.

“Fee transaksi perdagangan karbon di IDXCarbon merupakan salah satu yang terendah di dunia yang berkisar antara 0,11 persen – 0,22 persen,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, saat ini IDXCarbon memberikan beberapa insentif yaitu bebas biaya registrasi selama periode tertentu bagi pengguna jasa yang mendaftar.

“Tidak ada biaya pencatatan bagi pemilik proyek. Tidak ada biaya membership atau biaya tahunan bagi pengguna jasa,” kata dia .

“Juga, tidak ada dormant fee bagi pengguna jasa yang memutuskan untuk belum melakukan transaksi terlebih dahulu,” tutur Muhamad Pintor Nasution.

Reporter: Heno