Connect with us

PERKARA

Dulu Dititipkan di Polsek Kotabaru, Mobil IRT Ini Malah Tak Jelas Keberadaanya Kini

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Seorang ibu rumah tangga warga kota Jambi berinisial EHP tak habis pikir dengan kendaraan roda empat miliknya dengan nomor polisi B 1505 JFB yang sempat dititipkan di Polsek Kotabaru, Jambi namun kini entah dimana keberadaannya. Ia mengetahuinya setelah mendatangi Polsek Kotabaru pada Rabu, 6 November 2024.

Sebelumnya, mobil jenis Wulling tersebut terpaksa dititipkan di Polsek Kota Baru lantaran insiden keributan antara sejumlah debt collector di rumah EHP. Kala itu pihak debt collector yang mengaku-ngaku dari PT Pandawa Bima Sakti (PBS) yang ditugaskan oleh Management PT Smart Multi Finance (SMF) Bungo hendak melakukan eksekusi atas unit kendaraan milik EHP pada 21 Desember 2023 lalu.

Keributan pun terjadi lantaran si pemilik unit yakni EHP merasa sama sekali tak pernah meleasingkan kendaraannya. Jelas EHP tak terima, sejumlah oknum debt collector tersebut pun bersikeras melakukan sita eksekusi sebagaimana klaimnya atas kendaraan tersebut. Keributan berlangsung dan mengundang pihak kepolisian.

Atas keributan yang terjadi, pihak kepolisian saat itu disebut-sebut meminta agar mobil objek keributan tersebut diditipkan di Polsek Kotabaru. Hal itu guna menengahi persoalan yang terjadi antara EHP dengan sejumlah debt collector tersebut.

Tak lama berselang waktu itu, EHP lantas melaporkan sosok pria bernama Juhri Septeri Ananda ke Ditreskrimum Polda Jambi atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Bahwa Juhri diduga telah memalsukan sejumlah dokumen dan mengagunkan unit kendaraan EHP ke SMF Bungo. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan berarti atas laporan EHP tersebut.

“Sampai sekarang enggak ada kejelasan, SP2HP enggak ada pernah saya terima,” ujarnya pada Rabu, 6 November 2024.

Sementara itu setelah beberapa lama, EHP lantas mengecek dan mengambil kendaraannya yang kala itu dititipkan di Polsek Kotabaru. Alangkah terkejutnya dia, mobil miliknya sudah tak tampak keberadaannya di Polsek Kotabaru.

Ditanya ke sejumlah personel anggota di sana, mereka pun tak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan soal keberadaan mobil tersebut.

“Makanya bingung saya, pusing sudah ini,” ujar EHP.

Merasa kecewa, EHP lanjut mendatangi Sub Bag Yanduan Propam Polda guna membuat pengaduan soal dugaan ketidakprofesionalan pihak Polsek Kota Baru soal penitipan kendaraannya yang berujung ketidakjelasan.

Mendengar semua kronologi yang disampaikan oleh EHP serta adanya laporan yang pernah teregister soal dugaan pemalsuan dokumen tersebut, pihak Yanduan Propam Polda Jambi menyarankan agar membuat laporan tertulis ke Wasidik Propam Polda Jambi. EHP pun tampak bersedia dan bakal segera melanjutkan pengaduannya.

Sementara itu awak media masih berupa mengonfirmasi pihak Polsek Kota Baru terkait unit kendaraan EHP yang dulu dititipkan, namun kini entah dimana keberadaannya. (*)

PERKARA

Jaksa Nyatakan Banding Atas Vonis Yanto

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Polemik penolakan putusan majelis hakim terhadap terdakwa Riski Aprianto alias Yanto oknum ASN dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi terus bergulir.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi pun akhirnya menyatakan banding terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Yanto, dengan kurungan 2 tahun penjara.

“Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi sudah menyatakan banding, perkara Yanto ASN. Tanggal 8 Juli 2025,” kata Kasi Penkum Kejati Jambi Noly Wijaya pada Selasa, 8 Juli 2025.

Sebelumnya, Yanto divonis 2 tahun penjara, didenda Rp 15 juta, jika tidak dibayar selama 30 hari akan diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan tahanan.

Putusan itu, dibacakan Ketua Majelis Hakim, Suwarjo dalam sidang putusan, di Pengadilan Negeri (PN) Jambi pada Kamis, 3 Juni 2025.

Adapun putusan ini, jauh lebih ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Yanto, dituntut 7 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta dengan subsidair 1 tahun penjara.

Begitupun dengan orang tua korban, Imelda yang teriak histeris usai mengikuti persidangan. Di pekarangan kantor PN Jambi orang tua korban menduga ada permainan atas putusan tersebut.

“Dak puas aku (putusan hakim), 2 tahun katanya. Bermain berarti hakim tuh. Pikirkan kalau anaknyo yang dikayak gitu kan, biso dak dia ngasih hukuman segitu!. Dak terimo. Banding aku,” ujar Imelda, berteriak histeris.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Yosi, menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Menurutnya, fakta persidangan tak cukup membuktikan dakwaan jaksa terhadap kliennya.

“Kami menghormati putusan hakim, tapi tetap akan pikir-pikir. Menurut kami, klien kami seharusnya dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” ujar Yosi.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Orang Tua Korban Pencabulan Masih Tak Terima dengan Vonis Rendah Yanto, Imelda Juga Ungkap Soal Tawaran Duit

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Imelda masih tak habis pikir dengan vonis ringan 2 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Yanto alias Risky Aprianto. Orangtua korban pencabulan tersebut bahkan menilai jika Yanto memutarbalikkan fakta sepanjang persidangan.

Dalam pertimbangan hal yang meringankan, sebagaimana Hakim Suwarjo menyebut terdakwa berperilaku sopan dan mengakui perbuatannya di muka persidangan. Juga dibantah oleh Imelda, menurut Imelda Yanto bahkan tidak pernah meminta maaf secara langsung pada keluarganya.

Padahal imbas aksi pencabulan yang dilakukan Yanto terhadap putranya yakni A (14), anak Imelda itu kini mengalami trauma berkepanjangan. Korban yang masih duduk di bangku SMP itu juga disebut kerap mengalami bullying ikhwal peristiwa yang dialaminya.

“Masih (trauma) sampai sekarang. Emosinya tuh kalau dia marah tuh, enggak stabil,” kata Imelda, Sabtu 5 Juli 2025.

Imelda juga mengungkap bahwa semenjak kasus pelecehan sesama jenis yang menimpa anaknya tersebut mulai mencuat di media massa, sampai ditangani polisi hingga bergulir di pengadilan. Rumahnya silih berganti didatangi orang tak dikenal.

Mereka berupaya meloby negoisasi agar kedua pihak bisa berdamai. Dalam negoisasi bahkan Imelda bilang keluarganya pernah dari Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Namun semua tawaran duit gede tersebut diabaikan oleh Imelda bersama keluarga. Mereka takut, perkara serupa bakal kembali berulang kepada anak-anak yang lain. Terlebih pelaku Yanto sendiri disebut tak pernah meminta maaf secara langsung.

“Ado sampai 1 (Rp 1 M), ibu mau berapa Rp 500, Rp 1 M. Itu dikirim lewat WA, saya screnshoot saya kirim ke JPU. Wah banyak yang datang, saya yang ketakutan jadinya. Sampai jam setengah 12 malam datang,” ujarnya.

Sementara itu Ketua LPAI Provinsi Jambi Amsyarnedi Asnawi menyayangkan vonis ringan 2 tahun kepada Yanto. Dia juga bertanya-tanya, kenapa pasal yang dikenakan dalam perkara Yanto bukan Pasal Perlindungan Anak, melainkan Pasal Tindak Pidana Pencegahan Kekerasan Seksual (TPKS).

Padahal menurut Eed sapaan akrabnya, segala unsur telah terpenuhi dalam riwayat perkara. “Seharusnya kalau (pakai) UU Perlindungan Anak jelas itu menyatakan 5 tahun minimal. Kalau pun hakim punya hati nurani, ya minimal 5 tahun pelaku dihukum,” ujar Eed.

Ketua LPAI Provinsi Jambi tersebut pun menegaskan bahwa pihaknya bakal mendorong JPU buat banding. Selain itu ia juga berencana untuk bersurat kepada LPAI pusat. Semua demi mengupayakan agar kasus serupa tak lagi berulang.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Tanggapi Vonis Yanto, LPAI: Miris Terhadap Putusan Hakim yang Tidak Berpihak pada Anak

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Vonis 2 tahun terhadap Yanto alias Risky Apriyanto, oknum ASN pelaku pencabulan anak di bawah umur langsung mendapat sorotan tajam dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Jambi.

Ketua LPAI Provinsi Jambi, Amsyarnedi Asnawi merasa miris dengan putusan pengadilan yang dalam perkara yang dinilai tidak berpihak terhadap anak, dimana Majelis Hakim yang mengadili perkara memilih menjatuhkan pidana dengan menitikberatkan pada pelecehan seksual dibanding perlindungan anak.

“Ini kasus sodomi yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur tentunya seharusnya hakim harus berpedoman pada UU Perlindungan Anak Nomor 35/2014 yang mana prinsipnya anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan korban seksual,” kata Amsyarnedi menanggapi putusan pada Kamis, 3 Juli 2025.

Lebih lanjut Ketua LPAI Jambi itu bilang, bahwa jika hakim mengacu pada UU PA, terdakwa bisa diputus serendah-rendahnya 5 tahun pidana penjara atau maksimal 15 tahun.

Dia pun menilai bahwa keluarga korban sudah selayaknya banding atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.

“Harus banding dan LPAI mengharapkan di pengadilan banding, hakim akan memutuskan hukuman maksimal,” ujarnya.

Sementara ibu korban yakni Imelda, usai sidang dengan penuh emosi tak terima atas vonis rendah yang diberikan hakim pada terdakwa. Dengan lantang dia menuding hakim telah bermain dalam perkara anaknya.

“Dak puas aku, 2 tahun katanya. Aku dak puas nian. Masa percobaan pula 2 tahun tuh. Bermain berarti hakim tu. Pikirkan macam mano kalau anaknya yang dikayak gitukan. Biso dak dia ngasih hukuman segitu. Dak terimo, banding aku,” ujar Imelda.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs