DAERAH
Wakil Ketua DPRD Merangin: Pengancaman Wartawan Merupakan Bentuk Arogansi terhadap Dunia Pers
DETAIL.ID, Merangin – PT SGN yang berada di Kecamatan Tabir Selatan dengan mengancam akan memproses hukum wartawan terkait dengan pemberitaan limbah yang mengalir ke sungai dan mencemari sumur warga, dinilai sebagai bentuk arogansi dari perusahaan terhadap dunia pers di zaman yang sudah maju ini.
Menurut Herman Efendi, Wakil Ketua DPRD Merangin asal Tabir Selatan ini sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh perusahaan dengan mengancam memproses hukum dan mensomasi wartawan detail.id/ yang menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 1999.
"Saya sebagai perwakilan rakyat di DPRD sangat menyayangkan sikap arogansi yang ditunjukkan oleh PT SGN dengan mengancam memproses hukum wartawan. Kawan-kawan wartawan bekerja sesuai dengan UU Pers, ada ruang hak jawab jika memang tidak sesuai dengan pemberitaan yang ada, tidak perlu juga sampai disomasi," ujar Herman Efendi pada Rabu, 4 Desember 2024.
Dengan kejadian di Dapilnya, Herman Efendi akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD untuk segera turun tangan membantu masyarakat. Jangan sampai perusahaan yang berinvestasi di Tabir Selatan malah merugikan masyarakat dan lingkungan perusahaan.
"Saya akan koordinasi dengan Komisi III dan memerintahkan segera turun ke sana, apapun pengaduan masyarakat yang masuk kita akan tindak lanjuti. Jangan sampai ada perusahaan yang berinvestasi di Merangin malah merugikan masyarakat," katanya.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Merangin juga meminta agar Dinas Lingkungan Hidup untuk segera turun, jangan sampai ada konflik masyarakat dan perusahaan. Sebab kehadiran pemerintah sangat diperlukan.
"Dinas Lingkungan Hidup wajib segera untuk turun, kalau perlu dibentuk tim untuk pengawasan limbah B3, dan bidang laboratorium, apalagi ini pengaduan masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, KTU PT SGN, Bangun Prakoso membantah tudingan itu. Ia bersikukuh limbah pabrik PT SGN tidak bermasalah.
"Kalau mau Bapak kalau mau cari informasi datang aja ke pabrik kita, biar tidak salah paham. Lagian limbah kita tidak ada masalah," katanya membantah melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 3 Desember 2024.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Bupati Tubaba Lantik 25 Kepalo Tiyuh Terpilih, Tekankan Sinergi Kawal Program Strategis Nasional dan Daerah
DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat — Roda Pemerintahan di tingkat tiyuh (desa) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) resmi memasuki babak baru. Bupati Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, S.P., secara resmi melantik 25 Kepalo Tiyuh terpilih hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh (Pilkati) Serentak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026.
Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan ini dipusatkan di Aula Lantai III Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba, Kamis, 12 November 2026.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Lampung, Wakil Bupati Tubaba, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Subdirektorat Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Suwadi, S.Sos., Ketua TP PKK dan Ketua I TP PKK Tubaba, para Asisten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Tubaba. Kehadiran para unsur pimpinan daerah ini mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam mengawal kemajuan pembangunan dari tingkat desa.
Dalam kesempatan yang sama, rangkaian acara turut diisi dengan penyerahan penghargaan kepada 10 Kepalo Tiyuh periode sebelumnya, 9 Penjabat Kepalo Tiyuh, 8 perwakilan panitia pemilihan, serta penyerahan piala pemenang dan piagam penghargaan kepada pembina tiyuh terbaik lomba tiyuh tingkat kabupaten.
Kepala Subdirektorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Suwadi, S.Sos., yang hadir mewakili Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, menyampaikan apresiasi atas sukses dan kondusifnya pelaksanaan pemilihan tingkat desa di Kabupaten Tubaba.
”Alhamdulillahirabbil’alamin, hingga detik ini semua berjalan dengan lancar, kondusif berkat perjuangan dan doa Bapak Ibu sekalian beserta pimpinan yang ada. Ini menjadi titik fokus Bapak Menteri Dalam Negeri dan Pak Dirjen Bina Pemdes, di mana proses yang berjalan dan pasca pelaksanaan di lapangan berlangsung kondusif serta sesuai mekanisme perundang-undangan,” ujar Suwadi.
Dalam arahannya, Bupati Novriwan Jaya mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kementerian Dalam Negeri atas dukungan maksimal sehingga hajat demokrasi di Tubaba dapat berjalan aman dan lancar. Bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Kepalo Tiyuh purna bakti serta para Pj. Kepalo Tiyuh atas dedikasi dan jasa mereka selama mengabdi.
Kepada para Kepalo Tiyuh yang baru dilantik, Bupati berpesan agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya demi kemajuan tiyuh dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran kepalo tiyuh sebagai garda terdepan dalam mengawal berbagai program prioritas nasional maupun program unggulan daerah, yang meliputi:
1. Tubaba Sehat: Fokus mengawal kesehatan masyarakat dengan target peningkatan angka harapan hidup yang kini telah mencapai 75 tahun dan terus didorong hingga menyentuh 80 tahun.
2. Tubaba Cerdas: Komitmen memastikan tidak ada anak di Tubaba yang putus sekolah melalui dukungan beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi.
3. Tubaba Berdaya: Mendorong perputaran ekonomi kerakyatan melalui fasilitasi akses permodalan KUR dan KUR super mikro bekerja sama dengan perbankan (Bank Lampung, BSI, dan BRI) dengan target peredaran dana mencapai Rp1 miliar per tiyuh.
4. Bank Sampah Bergerak: Mendukung gerakan lingkungan hidup agar seluruh tiyuh membentuk bank sampah demi membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sejalan dengan program nasional Indonesia Asri.
5. Infrastruktur: Terus berkoordinasi dan mengusulkan program pembangunan infrastruktur melalui pemerintah pusat maupun provinsi, di tengah upaya bersama dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.
Dengan dilantiknya para pemimpin baru di tingkat tiyuh ini, Pemkab Tubaba optimis sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga tingkat tiyuh akan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. (*)
DAERAH
Berkat UHC Prioritas, Warga Jember Bisa Operasi Jantung Gratis di Bali
DETAIL.ID, Jember – Seorang warga asal Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, mendapatkan penanganan medis gratis melalui program jaminan kesehatan daerah setelah mengalami serangan jantung saat bekerja di Bali.
Pasien tersebut kini menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah (RSUP Sanglah), Denpasar, setelah sebelumnya sempat terkendala perkiraan biaya tindakan mencapai Rp200 juta.
Kondisi darurat itu terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah jantung yang mengharuskannya segera menjalani tindakan medis lanjutan.
Besarnya estimasi biaya sempat membuat pasien kebingungan saat hendak mengurus proses pengobatan di rumah sakit rujukan tersebut.
Situasi berubah ketika pasien mengurus administrasi pelayanan kesehatan dan mengetahui bahwa fasilitas jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Jember tetap berlaku bagi warga yang sedang berada di luar daerah.
Seluruh proses penjaminan tersebut kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pasien dapat ditangani tanpa terbebani biaya ratusan juta rupiah.
“Terima kasih kepada Bupati Jember, Gus Fawait,” katanya.
Akses layanan kesehatan daerah ini pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh warga ber-KTP Jember yang membutuhkan penanganan medis darurat maupun lanjutan, termasuk mereka yang sedang merantau atau bekerja di luar wilayah Kabupaten Jember. (*)
DAERAH
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis, 12 November 2026.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.
Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.
Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tutur Menteri Nusron.
Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)



