DAERAH
Di Tengah Efisiensi Anggaran, Gedung Kantor Kejari Jambi Bakal Tetap Direnovasi, Begini Kata Jaksa

DETAIL.ID, Jambi – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur fisik macam gedung-gedung instansi seolah tak terkena dampak alias terus tancap gas.
Salah satunya temuan awak media pada SiRUP LKPP, dimana terdapat Paket Pengadaan dan Pemasangan Lift dan AC Central Kejari Kota Jambi TA 2025 yang bersumber dari APBD Pemkot Jambi dengan nilai pagu sebesar Rp 1,8 miliar.
Soal ini Kadis PUPR Kota Jambi, Momon yang dikonfirmasi lewat WhatsApp beberapa waktu lalu belum merespons hingga berita ini tayang.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermon Dekristo menanggapi santai. Kajati Jambi mengibaratkan bahwa sebagai instansi penegak hukum bertugas salah satunya bagaimana produk-produk kebijakan daerah dapat diterima oleh masyarakat.
“Kita harus memastikan bagaimana produk-produk daerah itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu bagian kejaksaan. Sehingga kita mau buat juga, buat masyarakat pemerintah daerah, pusat. Jadi kalau memang sarana prasarana memang kurang, kemudian pemerintah daerah mau memberikan, kenapa tidak? Sementara di kita sendiri tidak terakomodir itu,” kata Kajati Hermon Dekristo pada Senin, 17 Februari 2025.
Kajari Kota Jambi M N Ingratubun, pun membenarkan soal adanya paket proyek tersebut. Kajari juga mengungkap lebih lanjut bahwa tak hanya AC dan lift yang bakal disediakan di kantornya pada tahun 2025 ini, melainkan juga terdapat paket rehabilitasi gedung kantor. Sebab menurutnya selama ini sudah puluhan tahun tidak ada rehabilitasi atas gedung kantor Kejari Kota Jambi.
“Oh ada. Besok kantor saya direnovasi, Rp 11 miliar,” kata Kajari Kota Jambi, M N Ingratubun pada Senin, 17 Februari 2025.
Disinggung soal proyek-proyek fisik tersebut menentang kebijakan efisiensi angaran Presiden Prabowo, Kajari berdalih pembangunan gedung tersebut bersumber dari dana SBSN.
“Makanya lihat tu bangunan di rumah sakit (RS Adhyaksa) itu SBSN bukan APBN itu. Itu dari Kejaksaan. Jadi sifatnya itu seperti itulah. Makanya, itu pun karna efisiensi dari Rp 40 miliar, jadi praktis tinggal Rp 10 miliar (dana rehab gedung),” ujar Kajari Jambi.
Kajari Kota Jambi tersebut tak banyak komentar soal pengadaan lift dan AC yang bersumber dari APBD Kota Jambi. Namun menurutnya paket dengan nilai mencapai Rp 1,8 miliar tersebut tak hanya mencakup pengadaan lift dan Ac sebagaimana tercantum dalam SiRUP LKPP. Melainkan juga terdapat genset serta hidran.
Dia juga berkelakar bahwa gedung kantornya bahkan dulu direncanakan untuk dijadikan 5 lantai. Namun seolah tersendat dengan adanya kebijakan baru efisiensi anggaran.
“Sebenarnya mau 5 lantai itu, cuma anggarannya seperti itu,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Wawako Maigus Nasir Hadiri Pembukaan Bimbingan Manasik Haji 1446 H Tingkat Kota Padang

DETAIL.ID, Padang – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menghadiri pembukaan Bimbingan Manasik Haji 1446 Hijriah tingkat Kota Padang, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang di Masjid Agung Nurul Iman pada Jumat, 18 April 2025.
Dalam sambutannya, Wawako Maigus Nasir menyampaikan ucapan selamat kepada para calon jemaah haji yang telah menanti hingga 13 tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
“Kami mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah momen istimewa, karena dengan berhaji, Bapak dan Ibu telah menyempurnakan rukun Islam. Kesempurnaan seorang muslim ditandai dengan kemampuannya melaksanakan seluruh rukun Islam,” ujar Maigus.
Maigus Nasir juga mengingatkan pentingnya mengikuti manasik secara serius agar pelaksanaan ibadah haji nantinya berjalan lancar dan maksimal.
“Kami bersama Wali Kota Padang, Bapak Fadly Amran, mendoakan agar seluruh calon jemaah meraih predikat haji yang mabrur dan mabruroh, sehingga membawa keberkahan bagi Kota Padang dan lingkungan sekitar,” ucap Maigus Nasir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr. Srikurnia Yati.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Padang Edy Oktaviandi menyampaikan bahwa jumlah jemaah haji yang mengikuti bimbingan manasik tahun ini mencapai 1.410 orang, yang tergabung dalam 10 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
“Manasik ini dijadwalkan berlangsung selama 8 hari, dari 19 hingga 26 April 2025. Kemudian para jemaah haji diberangkatkan dalam 10 kelompok terbang (kloter) ke Tanah Suci,” kata Edy.
Tenaga Ahli Kementerian Agama (Kemenag) RI Bidang Haji, Umrah, dan Kerja Sama Luar Negeri, Bunyamin Yapid yang hadir langsung untuk membuka kegiatan ini menekankan pentingnya menjaga niat dan adab selama menjalani seluruh rangkaian ibadah haji kepada jemaah.
“Jemaah haji adalah tamu Allah yang dimuliakan. Kami berpesan agar Bapak Ibu menjaga niat dan mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah, agar mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh,” ujarnya didampingi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar Mahyudin.
Reporter: Diona
DAERAH
Fadly Amran Tutup Turnamen Bulu Tangkis se-Kota Padang

DETAIL.ID, Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menutup secara resmi Turnamen Bulu Tangkis se-Kota Padang yang digelar di Hall PB Datuk Belimbing, Jumat, 18 April 2025.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh panitia pelaksana yang telah sukses menyelenggarakan turnamen bulu tangkis ini,” ujar Fadly Amran dalam sambutannya.
Fadly Amran berharap turnamen ini dapat menjadi tonggak kebangkitan insan bulu tangkis di Kota Padang untuk meraih prestasi terbaik, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Satu hal yang bisa kita petik dari turnamen ini adalah bahwa siapa pun atlet yang berlatih keras, disiplin, dan ditangani secara profesional, dialah yang akan tampil sebagai juara,” ucapnya.
Dengan berakhirnya turnamen ini, Wali Kota Fadly Amran juga menyampaikan harapannya agar kegiatan serupa bisa terus digelar secara rutin setiap tahunnya. Hal ini penting untuk menjaga semangat sportivitas serta mendorong perkembangan olahraga di kalangan generasi muda.
“Mari kita terus dukung kegiatan positif seperti ini demi kejayaan Kota Padang serta kemajuan olahraga dan kesehatan generasi muda Kota Padang,” tutur Fadly Amran didampingi Kadispora, Afriadi.
Turnamen Bulu Tangkis se-Kota Padang ini telah berlangsung sejak 15 April 2025, terselenggara berkat kerja sama Pemerintah Kota Padang dengan dukungan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) dari anggota DPRD Kota Padang, Erianto.
Reporter: Diona
DAERAH
Diduga Tak Sesuai Prosedur, Mutasi Sekdes Pengadah Tuai Sorotan, Warga Desak Peninjauan Ulang

DETAIL.ID, Natuna – Isu mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, menuai polemik. Warga mempertanyakan legalitas proses mutasi Sekretaris Desa (Sekdes) dan sejumlah perangkat desa lainnya yang diduga dilakukan tanpa melalui prosedur yang semestinya.
Mutasi ini mencuat tak lama setelah Kepala Desa Pengadah kembali aktif usai enam bulan tidak menjalankan tugas akibat sakit. Meski belum sepenuhnya pulih dan hanya beberapa kali masuk kantor, sang Kades disebut langsung mengambil langkah sepihak terkait mutasi tanpa memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Yang mencengangkan, salah satu Kepala Seksi dari Kantor Kecamatan Bunguran Timur Laut—yakni Kasi Pemerintahan Desa (PMD)—diketahui turut menandatangani surat mutasi tersebut, padahal tidak memiliki kewenangan langsung atas urusan kepegawaian aparatur desa.
Menurut sumber terpercaya, proses mutasi ini melibatkan pemberhentian Sekdes lama dan pengangkatan seorang Kepala Urusan (KAUR) sebagai Sekdes baru. Namun proses ini dinilai cacat prosedur karena tidak disertai rekomendasi resmi dari instansi terkait di tingkat kabupaten, serta tidak melalui koordinasi yang semestinya.
Seorang tokoh masyarakat yang diwawancarai pada 18 April 2025, menyampaikan keprihatinannya. Ia mendesak agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Natuna serta pihak berwenang lainnya turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran ini.
“Warga berharap pemerintahan desa dijalankan secara prosedural, bukan berdasar kepentingan pribadi. Jika benar ada intervensi keluarga dalam proses ini, itu sangat merusak kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Isu intervensi kian menguat setelah muncul informasi bahwa anak Kepala Desa yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan diduga ikut mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian Sekdes ke kantor Camat.
Masyarakat pun menuntut klarifikasi resmi serta evaluasi terhadap proses mutasi tersebut. Mereka mendesak agar setiap kebijakan mutasi dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menjaga integritas pemerintahan desa.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak media masih berupaya menghubungi Kecamatan Bunguran Timur Laut untuk mendapatkan tanggapan resmi.
Reporter: Saipul Bahari