Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pimpinan dan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Lakukan Konsultasi ke Komisi II DPR RI Terkait Mekanisme PPPK

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Mekanisme seleksi dan pengangkatan PPPK menjadi perlu untuk dikonsultasikan sebab terdapat permasalahan tenaga honorer di Provinsi Jambi. Untuk itu, Pimpinan dan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi ke Komisi II DPR RI, pada Rabu, 22 Januari 2025.

Selain itu, konsultasi ini merupakan hasil dari audensi bersama Asosiasi Honorer di Provinsi Jambi pada 17 Januari lalu untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang belum masuk database untuk menjadi PPPK.

Anggota DPR RI dari Dapil Jambi Syarif Fasha memfasilitasi rombongan, yang dipimpin oleh Waka DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, Ketua Komisi IV Samsul Riduan, dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi. Rombongan itu langsung diterima oleh Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, SH, MH dari Fraksi NasDem Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I.

Menurut Syarif Fasha, dia memfasilitasi audiensi pimpinan DPRD Jambi, Komisi IV DPRD Jambi, BKD Jambi, dan rekan honorer di seluruh provinsi Jambi mengenai masalah honorer yang dibahas oleh Komisi II DPR RI di Jambi.

“Keluhannya seperti apa, penggajian, formasi seperti apa, strateginya seperti apa, sudah dibahas semua. Semua memaklumi dan segera menjalani apa yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi II, mudah-mudahan sejumlah tenaga honorer di provinsi Jambi ini akan terakomodir tahun ini,” tuturnya.

Sementara itu, Waka DPRD Jambi Ivan Wirata mengaku pihaknya difasilitasi anggota DPR RI Dapil Jambi Sy Fasha bertemu Ketua Komisi II. Kata Dia, Pimpinan Komisi II sudah menjawab semua keluhan asosiasi honorer se provinsi Jambi.

“Tahun ini harus terealisasi, honorer yang sudah diterima PPPK harus mendapat SK,” katanya.

Masalah ini, kata Ivan, harus didengar gubernur Jambi bahwa jumlah yang telah diusulkan pemprov Jambi harus terselesaikan tahun 2025 ini.

“Ketua Komisi II akan menyampaikan ke Menteri apapun bentuknya, usulan gubernur ini harus terselesaikan, kita beri apresiasi, mudah-mudahan Komisi II bisa memberikan diskresi, khususnya provinsi Jambi,” katanya.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

104 Rumah Terindikasi Langgar Bantaran Sungai, Satgas Tata Ruang Jember Siapkan Penertiban

DETAIL.ID

Published

on

Audiensi antara Satgas Tata Ruang Pemkab Jember dan warga Villa Indah Tegal Besar, Sabtu (21/2/2026) malam. (Foto: DETAIL/Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Jember mengidentifikasi 104 rumah di Villa Indah Tegal Besar yang berpotensi melanggar aturan bantaran sungai dan memicu banjir di wilayah ini.

Satgas menyampaikan langkah ini usai menerima aspirasi warga Villa Indah Tegal Besar di Aula Prajamukti Pemkab Jember, Sabtu malam, 21 Februari 2026.

Anggota Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, Edi Budi Susilo, menyebut penanganan tersebut berjalan atas arahan langsung Bupati Jember untuk membenahi tata kelola ruang.

“Bencana banjir ini ternyata tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga faktor manusia. Ketua Satgas telah menyampaikan ada 104 perumahan yang berpotensi melanggar dan memicu banjir,” katanya.

Satgas mencatat, dari total 104 rumah, 13 rumah telah menjalani identifikasi mendalam, sementara 91 lainnya akan segera disurvei untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

“Nanti akan kita putuskan apakah posisinya memang melanggar atau tidak. Ke depan, hal-hal yang menyangkut pelanggaran di bantaran sungai akan kita tertibkan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan arahan pimpinan daerah terkait penertiban tersebut.

“Kita mencoba di eranya Gus Bupati, beliau memberikan arahan kepada kita Satgas untuk menertibkan hal-hal yang selama ini tidak tertangani dengan baik,” ucapnya.

Perwakilan warga Villa Indah Tegal Besar, Udin, menyambut langkah Satgas dan berharap tuntutan warga segera mendapat tindak lanjut.

“Ini kabar baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Satgas dan Bupati Gus Fawait yang mengutamakan korban di atas hal lainnya. Kami berharap agar tuntutan kami segera direalisasikan melalui penegakan hukum yang ada,” tuturnya.

Warga Villa Indah Tegal Besar mengajukan sembilan tuntutan sebagai berikut:

  1. Bahwa kami menginginkan mempunyai hunian perumahan yang aman dan nyaman;
  2. Atas peristiwa banjir yang terjadi dalam beberapa waktu sebelumnya, kami menilai perlu adanya normalisasi sungai bedadung;
  3. Menuntut pihak pengembang PT. S8L untuk Membangun tanggul yang kokoh sebagai penahanan air Sungai Bedadung;
  4. Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk membangun pagar pengaman;
  5. Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk melakukan rekayasa drainase yang bisa mencegah air Sungai masuk melatui saluran pembuangan rumah tangga;
  6. Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk merelokasi warga terdampak, tanpa biaya apapun yang dikeluarkan warga;
  7. Kami meminta adanya keringanan angsuran, baik potongan bunga dan kelonggaran angsuran (retaksasi);
  8. Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk segera melakukan pengukuran batas sepadan atau bantaran sungai;
  9. Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk meninjau ulang semua.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Mendikdasmen RI Resmikan 124 Sekolah Hasil Revitalisasi APBN 2025 di Jember, Gus Fawait Kembali Ajukan 300 Sekolah Tahun Ini

DETAIL.ID

Published

on

Peresmian 124 sekolah di SMPN 1 Balung, Sabtu (21/2/2026). (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, meresmikan 124 sekolah hasil program revitalisasi APBN 2025 di SMP Negeri 1 Balung, Sabtu sore, 21 Februari 2026.

Program tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp4 miliar dan mencakup perbaikan ruang kelas, toilet, laboratorium, serta sarana penunjang pembelajaran.

Abdul Mu’ti hadir bersama Bupati Jember Muhammad Fawait dan melakukan peresmian secara simbolis.

Selain pembenahan fisik, sekolah penerima juga memperoleh perangkat interactive flat panel untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Secara nasional, Kemendikdasmen menjalankan program revitalisasi 2025 dengan anggaran Rp16,9 triliun dan menjangkau sekitar 16 ribu sekolah.

Pada 2026, pemerintah pusat menyiapkan Rp14 triliun untuk melanjutkan program tersebut.

“Revitalisasi ini, tahun depan Insya Allah akan tetap kita laksanakan dengan sistem swakelola. Harapan kami, secara bertahap sebelum tahun 2029, seluruh sekolah di Indonesia sudah selesai direvitalisasi,” ucapnya.

Bupati Muhammad Fawait menyampaikan saat awal menjabat, lebih dari 1.500 gedung sekolah di Jember berada dalam kondisi rusak berat.

Pemkab Jember mengajukan perbaikan ke Kemendikdasmen RI hingga 124 sekolah memperoleh program revitalisasi pada 2025.

“Alhamdulillah, di era Presiden Prabowo, Kabupaten Jember menerima program revitalisasi sekolah terbesar di Indonesia,” kata Bupati Fawait dalam sambutannya.

Tahun ini, Pemkab Jember kembali mengajukan lebih dari 300 sekolah untuk memperoleh bantuan serupa.

Pemerintah daerah berharap program tersebut meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mencetak generasi unggul di Jember.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Setahun Gebrakan Gus Fawait: Membedah Transformasi Jember dari Pusaran Utang Menuju Kebangkitan Ekonomi

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Tepat pada 20 Februari 2026, Kabupaten Jember memperingati satu tahun kepemimpinan Bupati Mohammad Fawait, atau yang akrab disapa Gus Fawait.

Gus Fawait pertama kali dilantik oleh Presiden setahun silam, di mana ia harus menghadapi realitas pahit berupa angka kemiskinan yang stagnan dan beban utang daerah yang menumpuk.

Saat pertama menjabat, Gus Fawait langsung melihat kemiskinan absolut Jember yang menduduki peringkat nomor dua di Jawa Timur, dengan angka kemiskinan ekstrem yang termasuk tertinggi selama sepuluh tahun terakhir tanpa penurunan signifikan di bawah angka 200 ribu jiwa.

Dampak dari kondisi ekonomi ini merembet ke segala lini, mulai dari tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB), hingga ribuan gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat.

Salah satu tantangan terberat yang dihadapi Gus Fawait di awal masa jabatannya adalah kondisi sektor kesehatan yang berada di ambang kolaps.

Fakta saat ia dilantik, terdapat beban utang sekitar Rp214 miliar dari tiga rumah sakit daerah (RSD), bahkan ketersediaan oksigen medis saat itu hanya cukup untuk bertahan selama 15 hari.

Menanggapi situasi darurat tersebut, Gus Fawait langsung membuat kebijakan dengan membatalkan pengadaan mobil dinas dan memangkas belanja birokrasi yang tidak berdampak langsung pada rakyat demi menyelamatkan pelayanan dasar.

Prioritas utama dialihkan pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yang kini telah menjamin 96,5 persen warga Jember dalam akses kesehatan.

Hasil dari lobi intensif Gus Fawait ke pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan tersebut mulai terasa sejak 1 April, di mana masyarakat Jember kini bisa berobat gratis tanpa perlu lagi mengurus surat keterangan miskin.

Luar biasanya, kebijakan ini justru menyehatkan keuangan rumah sakit, seperti RSD dr. Soebandi yang pendapatannya melonjak dari Rp15 miliar menjadi Rp31 miliar pada Januari 2026.

Transformasi Jember dalam setahun terakhir juga menyentuh sektor transportasi dan pariwisata yang sempat mati suri.

Gus Fawait berhasil menghidupkan kembali Bandara Notohadinegoro dengan melayani rute penerbangan langsung Jember-Jakarta dan Jember-Bali sebagai upaya membuka gerbang investasi seluas-luasnya.

Di sektor pariwisata, mulai 2 Januari 2026, ikon wisata Watu Ulo dan Papuma resmi diintegrasikan dalam satu pintu masuk dengan tarif tiket yang sangat terjangkau, yakni Rp12.500 per orang, demi memudahkan akses wisatawan dan mengoptimalisasi pengelolaan kawasan.

Komitmen religius juga menjadi pilar utama, di mana lebih dari 22.000 guru ngaji kini mendapatkan insentif Rp1,5 juta per tahun yang disalurkan secara langsung tanpa potongan, tanpa antre, dan tanpa perantara sebagai bentuk penghormatan terhadap pendidik karakter generasi muda.

Di bidang administrasi dan pendidikan, Gus Fawait melakukan revolusi melalui program Peta Cinta yang memungkinkan pencetakan KTP cukup di tingkat kecamatan, menyelesaikan masalah kekosongan blanko yang terjadi sejak tahun 2019.

Di sektor pendidikan, ia menghapus stigma dengan mengganti istilah “beasiswa miskin” menjadi afirmasi ekonomi, termasuk memberikan beasiswa khusus santri yang telah menjangkau hampir 8.000 anak untuk melanjutkan kuliah.

Menariknya, di tengah penurunan dana transfer dari pusat, Gus Fawait justru berani membebaskan biaya parkir dan menurunkan retribusi pasar demi menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui program Mlijo Cinta.

Meski memberikan banyak kelonggaran fiskal bagi rakyat kecil, ia mampu membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik sekitar 32 persen berkat keberhasilan menekan kebocoran anggaran.

“Ke depan, saya ingin perizinan makin cepat. Targetnya kalau bisa satu hari selesai. Kita siapkan pengembangan mal pelayanan publik di beberapa titik. Saya ingin investasi masuk lebih cepat supaya lapangan kerja terbuka dan kemiskinan bisa ditekan,” kata Gus Fawait sembari menatap masa depan penuh optimistis.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs