DETAIL.ID, Merangin – Sat Reskrim Polres Merangin bersama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, perwakilan UNESCO Global Geopark (UGGp) Merangin Jambi, serta BPBD Kabupaten Merangin melakukan pengecekan lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Geopark Merangin, pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Kegiatan ini menindaklanjuti Surat UNESCO Global Geopark Nomor 095/MJUGGp/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang pemberitahuan aktivitas PETI di Kawasan Fosil Flora Jambi Merangin Jambi UGGp

Dua lokasi menjadi fokus pengecekan, yaitu Glanitoid Tantan Air Batu dan Air Terjun Muara Karing, yang keduanya berada di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin.

Dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Merangin, AKP Mulyono, S.H, tim gabungan mendapati di lokasi Glanitoid Tantan Air Batu adanya pekerja yang sedang beraktivitas melakukan PETI di seberang Sungai Batang Merangin. Mengingat arus sungai cukup deras, tim menyeberang menggunakan perahu speedboat milik BPBD. Namun, setibanya di lokasi, para pekerja sudah melarikan diri.

Di lokasi tersebut, tim menemukan tujuh rakit kayu dan satu rakit kayu dengan mesin jet yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI. Tujuh rakit kayu dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan satu unit mesin jet diamankan sebagai barang bukti.

Selanjutnya, tim bergerak menuju Air Terjun Muara Karing. Berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan aktivitas PETI di lokasi tersebut.

Kasat Reskrim Polres Merangin, AKP Mulyono, S.H menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk melindungi kelestarian Geopark Merangin yang telah diakui UNESCO sebagai warisan geologi dunia.

“PETI tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan warisan alam yang bernilai edukasi dan wisata,” ujarnya.

Disampaikan Mulyono, Polres Merangin berkomitmen untuk terus melakukan penindakan tegas terhadap aktivitas PETI di wilayah hukum Polres Merangin.

“Polres Merangin akan tindak tegas pelaku PETI, khususnya di kawasan yang memiliki nilai strategis bagi pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata daerah,” katanya.

Reporter: Daryanto

DETAIL.ID, Jambi – Tim Unit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi berhasil menangkap WS, buronan kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi. Penangkapan dilakukan di Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 13 Agustus 2025.

WS diketahui merupakan pemilik PT Indotec Lestari Prima (ILP) yang berperan sebagai sub penyedia dalam paket pengadaan tersebut. Informasi ini disampaikan Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jambi, Kompol M Amin Nasution saat dikonfirmasi.

“Penyidik Tipikor Ditreskrimsus berhasil mengamankan WS, pemilik PT Indotec Lestari Prima, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus korupsi Dinas Pendidikan,” ujar Amin pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Saat ini, tersangka sedang dibawa menuju Provinsi Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

Sebelumnya, WS telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni RWS, ES, dan ZH, yang lebih dahulu ditangkap. Dalam pelaksanaan proyek, WS menggunakan akun e-katalog milik PT TDI untuk masuk sebagai penyedia, praktik yang dikenal dengan istilah numpang klik. Kesepakatannya, WS memberikan fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak kepada ES.

WS dinyatakan buron setelah berulang kali mangkir dari panggilan penyidik, sementara tiga tersangka lainnya telah diamankan.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Jambi – Perkara suap ketok palu APBD Provinsi Jambi T.A 2017 kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Jambi. Kali ini giliran mantan anggota DPRD Provinsi Jambi yakni Sulianti yang duduk dipersidangan sebagai terdakwa.

Dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sulianti disebut turut serta menerima uang senilai Rp 200 juta bersama-sama puluhan anggota DPRD periode yang sama kala itu macam Cornelis Buston, Cumaidi Zaidi, Ar Syahbadar, dan sejumlah nama lainnya yang perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Uang tersebut merupakan bagian dari total suap sebesar Rp 13.165 miliar yang dibagikan kepada anggota DPRD Jambi periode 2014–2019 yang bersumber dari mantan Gubernur Jambi 2016 – 2021, Zumi Zola Zulkifli dan dikumpulkan dari sejumlah kontraktor.

Menurut penuntut umum dalam dakwaannya, duit-duit tersebut diberikan agar terdakwa bersama anggota DPRD lainnya menyetujui RAPBD 2017 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi 2017.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 11 UU Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Jaksa Penuntut Umum, membacakan dakwaan.

Usai pembacaan dakwaan, terdakwa menyatakan tidak akan menyampaikan bantahan atau eksepsi atas dakwaan. Sidang bakal berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi pada Rabu 20 Agustus 2025.

Sementara itu salah satu Jaksa KPK, Rido Seputra mengatakan bahwa terdapat setidaknya 30 saksi yang sudah dimintai keterangan dalam perkara korupsi yang membelit istri Burhanuddin Mahir tersebut.

“Sidang minggu depan, kita agendakan 5 (saksi) lah, saksi kurang lebih ada 30. Seperti saksi sudang sebelumnya,” katanya.

Dia juga tak menutup kemungkinan untuk memanggil kembali mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, untuk memberi kesaksian di persidangan atas perkara korupsi suap ketok palu tersebut.

Reporter: Juan Ambarita