DAERAH
Paripurna HUT Sarolangun Diwarnai Aksi Demonstrasi
DETAIL.ID, Sarolangun – Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun, Jambi, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 21 daerah itu diwarnai oleh aksi demonstrasi dari sejumlah pemuda dan pelajar yang mengatasnamakan Lintas Pemuda Kabupaten Sarolangun, Senin 12 Oktober 2020.
Pantauan lapangan, dalam orasinya para pendemo yang berjumlah puluhan orang pemuda dan pemudi itu, menolak dengan keras pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada 05 Oktober 2020 yang lalu.
Mereka menilai UU Omnibus Law ini banyak merugikan masyarakat khususnya para buruh.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Kami hari ini berdiri dihadapkan rumah Wakil rakyat, menyampaikan aspirasi kami. 05 oktober menjadi hari sejarah baru, dimana Wakil rakyat yang ada di pusat menjadi Penghianat rakyat, telah mati hati nurani. Kami menuntut Wakil rakyat untuk menolak UU cilaka. Rapatkan barisan, maju satu langkah kawan-kawan,” teriak Abdullah Johan selaku korlap Aksi.
Selain hal itu, mereka juga menuntut Transparansi penggunaan anggaran Covid-19 Kabupaten Sarolangun, menuntut pemberantasan aktivitas PETI dan penuntasan akses jalan ke daerah terpencil seperti Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun.
“Kami juga menuntut transparansi anggaran covid-19, kucuran dana miliaran kemana anggaran itu. Berantas PETI yang ada di Kabupaten Sarolangun, Batang Asai-Limun sudah habis sama peti, kami khawatirkan 10 tahun kedepan tidak ada lagi kekayaan alam kita di Kabupaten Sarolangun. Kami juga menuntut akses jalan ke daerah terpencil, apakah tidak sanggup untuk melakukan pembangunan akses jalan,” katanya.
Para pendemo sempat ditemui, Kakan Kesbangpol Hudri, yang meminta agar para pendemo tetap menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Sebab, nanti akan ditemui langsung oleg ketua dprd Sarolangun Tontawi Jauhari, yang masih mengikuti kegiatan rapat paripurna HUT Kabupaten Sarolangun ke-21 pada tahun 2020.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Pak ketua DPRD nanti akan menemui adik-adik, jadi silahkan menyampaikan aspirasi dulu, dengan tertib,” ujarnya.
Tak berselang lama, Plt Bupati Sarolangun Hillalatil Badri, bersama Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari bersama Wakil Ketua DPRD beserta Forkompinda sarolangun turun menemui pendemo di depan gerbang gedung DPRD Sarolangun, usai melaksanakan rapat paripurna HUT Kabupaten Sarolangun.
Pada kesempatan itu, Peltu Bupati Sarolangun Hillalatil Badri mengatakan bahwa mengenai UU Omnibus Law merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pihaknya selaku jajaran pemerintah daerah hanya dapat menerima aspirasi dan menyampaikan ke pemerintah pusat.
“Terkait dana Covid-19, yang kita laksanakan tiga bulan terakhir pertama membantu masyarakat terdampak covid-19 memberikan bantuan beras 20 kg kepada masyarakat, secara by name by addres. Soal PETI, ini juga dalam sambutan kami bahwa ini salah satu konsisten kami sebagai pemerintah, kami akan menyuarakan ini ke pemerintah provinsi Jambi, karena ini harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah kabupaten dengan Provinsi, UU 23 tentang minerba, itu menjadi kewenangan provinsi Jambi,” katanya.
Sementara mengenai akses jalan, untuk pembangunan jalan dari simpang Pelawan menuju Kecamatan Batang Asai merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jambi, dan akses jalan di Kecamatan Limun dari Simpang pulau pandan ke wilayah Marga bukit bulan merupakan kewenangan Kabupaten Sarolangun.
“Untuk akses jalan di Kecamatan Limun dari pulau pandan-Panca karya dan kemudian Panca Karya-Meribung, sudah kita perhatikan. Tahun sebelumnya kita bangun jembatan dalam dua tahun terakhir, dan Insa allah empat poon tuntutan ini kami sepakat,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, bahwa memang pihaknya mendukung apa yang disampaikan oleh para pendemo, baik itu dari kalangan mahasiswa yang sebelumnya juga melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
“Saya adalah bagian dari adik-adik semua, u tuk menyampaikan penolakan terhadap UU Omnibus Law, kalau memang merugikan masyarakat Indonesia tentu ini harus kita protes, menyampaikan aspirasi ke pusat untuk dapat ditindak lanjuti. Kalau ada yang harus kami tandatangani, mari kita tandatangani,” katanya.
“Tuntutan peti, ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kerja sama provinsi Jambi dan ini menjadi pembahasan rapat kami, kedepan kami akan menindak melalukan pemberantasan yang dibantu oleh aparat TNI/Polri. Terkait anggaran covid-19, tentu menjadi perhatian kami juga untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona. Panca Karya-Meribung, pada apbd perubahan ini sudah dianggarkan untuk pembangunan jalan,” kata dia menambahkan.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Jalannya aksi demo tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI serta jajaran Satpol PP. Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyudiyono, Sik, MTCP, CFE beserta jajaran.
DETAIL.ID, Jambi – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Provinsi Jambi pada Rabu 30 April 2025 di Aula Jaksa R. Soeprapto Kejati Jambi.
Rapat ini dihadiri oleh Asisten Intelijen Kejati Jambi, para koordinator dan kepala seksi bidang Intelijen, Kabid Fasilitas Ormas dan Lembaga Politik Kesbangpol Provinsi Jambi, Kasubdit Kamneg Polda Jambi AKBP Farouk Afero, perwakilan Korem 042/Gapu Kapt. Retno Subandi, Kabagops BIN Daerah Jambi Kol. Edwin Gunawan, Kabid Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Fatahuddin, S.Ag., M.Fil.I, Wakil Ketua FKUB Provinsi Jambi Drs. H. Asnawi Sani, serta Ketua MUI Provinsi Jambi Prof. Dr. KH Hadri Hasan, MA.
Dipimpin oleh Asintel Kejati Jambi, Nophy Tennophero Suoth, SH., MH., rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang berkembang di masyarakat.
Asintel Kejati Jambi menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi munculnya aliran-aliran menyimpang di Provinsi Jambi. Menurutnya, pengawasan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas instansi.
“Pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan bukan hanya tanggung jawab Kejaksaan, tetapi tugas bersama seluruh elemen,” ujar Nophy.
Rapat ini juga diisi dengan paparan dan diskusi mengenai kondisi aktual aliran kepercayaan dan keagamaan di Jambi, serta penyusunan strategi pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi.
Melalui rakor ini, diharapkan terbentuk langkah-langkah konkret untuk menjaga ketentraman, keharmonisan, dan keamanan masyarakat di Provinsi Jambi dari potensi pengaruh aliran-aliran yang menyimpang. (*)
DETAIL.ID, Padang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), M. Iqra Chissa mengusulkan agar Jalan Pemuda, Padang, tepatnya dari depan Plaza Andalas hingga depan Taman Budaya, dibuat 2 jalur.
Usulan itu disampaikan Iqra langsung pada Wali Kota Padang, Fadly Amran saat pertemuan makan malam di Safari Garden, Senin, 28 April 2025.
Iqra melihat di area itu banyak toko yang sepi, bahkan ada yang terpaksa tutup. Ia menilai pembeli sepi karena ruas jalan yang masih satu jalur. Hal ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Iqra memaparkan, selain dibangun dengan sistem dua jalur, taman pembatas jalan digeser ke tengah. Sehingga bisa dibangun trotoar di kiri dan kanan jalan seperti di Jalan Khatib Sulaiman.
“Pembangunan ini akan mengubah tatanan Kota Padang menjadi lebih baik,” kata Iqra, kepada media, Selasa, 29 April 2025 di DPRD Sumbar.
Ia berharap, selain menambah indahnya tatanan Kota Padang, diberlakukannya sistem jalan dua jalur akan memicu meningkatnya jual beli pada toko-toko di kawasan tersebut.
Wali Kota Padang, Fadly Amran menyambut baik gagasan Iqra tersebut.
“Ini ide yang sangat bagus. Saya sendiri juga pernah memikirkan rencana serupa. Tujuannya agar tatanan kota Padang menjadi lebih baik,” kata Fadli Amran.
Reporter: Diona
DETAIL.ID, Jakarta – Kota Padang Panjang kembali torehkan prestasi membanggakan yaitu penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025 yang digelar oleh Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan majalah TOP Business, yang juga turut didukung oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian BUMN.
Acara bergengsi ini berlangsung di Hotel Raffles Ciputra World, Jakarta pasa Senin, 28 April 2025.
Pada ajang tersebut, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat raih penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025, diantaranya kategori Top Pembina BUMD 2025, yang diterima Wali Kota Hendri Arnis.
Top BUMD Award 2025 Bintang 5 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Serambi dan RSUD Padang Panjang. Top CEO BUMD 2025 diterima Direktur Perumdam, Adrial A. Bakar dan Direktur RSUD, dr. Lismawati R, M.Biomed, Sp.PA.
Penghargaan kategori Top Pembina BUMD, diberikan kepada Gubernur/ Bupati/ Wali Kota yang BUMD nya mendapat penghargaan pada predikat bintang tertentu, dengan dasar penilaian keberhasilan BUMD tidak lepas dari peran, kontribusi, dan dukungan Kepala Pemerintahan nya.
“Lima kriteria BUMD yang mendapat penghargaan, yaitu kinerja bisnis yang tinggi, pengembangan bisnis berkelanjutan, berkontribusi bagi pembangunan daerah, sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjadi role model bagi BUMD lain,” ucap Ketua Juri Top BUMD Awards 2025, Prof. Djohermansyah Johan.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, mengatakan atas keberhasilan penghargaan Top Award 2025 yang telah diraih Kota Padang Panjang, atas upaya dan kerja keras semua pihak termasuk dukungan dari masyarakat.
“Ini tentunya menjadi motivasi untuk mempertahankan predikat peraih penghargaan ini dan menjadi penyemangat bagaimana lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.
Hendri Arnis berharap Perumdam Tirta Serambi dan RSUD Padang Panjang, untuk terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dalam memberikan pelayanan.
Penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025, diterima Wakil Wali Kota, Allex Saputra bersama Lismawati dan Adrial yang diwakili bagian keuangan, Syafwan Hadi, di Dian Ballroom Hotel Raffles, Ciputra World Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 28 April 2025.
“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dan berbahagia karena Padang Panjang berhasil mendapatkan beberapa kategori penghargaan di Top BUMD Award 2025 ini. Penghargaan ini merupakan sebuah penghargaan terbesar dan membanggakan di Indonesia,” kata Allex.
Allex berharap, penghargaan ini akan semakin menambah motivasi untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Padang Panjang.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik ASN hingga masyarakat yang telah bekerja keras untuk mencapai penghargaan ini. Ini akan semakin memicu kita dalam meningkatkan motivasi, kinerja, layanan, inovasi dan daya saing serta layanan kepada masyarakat,” kata dia.
Menurut Allex Saputra, Top BUMD Awards adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD) yang penilaiannya dilakukan secara obyektif dan independen.
Direktur RSUD, dr. Lismawati R, M.Biomed, Sp.PA, menyebutkan RSUD Padang Panjang, telah meraih penghargaan TOP BUMD sebanyak 2 kali dan tahun ini berhasil meraih Bintang 5
“Ini sungguh penghargaan luar biasa, karena baru dua kali kita ikut langsung mendapatkan award Bintang 5, sebelum penghargaan ini diraih kami beserta jajaran manajemen RSUD mengikuti presentasi secara daring, berjudul Implementasi Kinerja BLUD RSUD Kota Padang Panjang, yang disampaikan terkait penerapan layanan dan kinerja serta inovasi-inovasi yang ada di RSUD.” kata Lismawati.
Ia menjelaskan saat ini ada sebanyak 14 inovasi terbaru di RSUD. Salah satunya Smart Hospital Satu Jam Saja, dan 13 lainnya.
Sementara itu, Dirut Perumdam Tirta Serambi, Adrial menyampaikan, ini adalah penghargaan Top Award BUMD kali ini merupakan penghargaan yang ke tiga kalinya bagi Perumdam Tirta Serambi.
“Penghargaan ini sebagai tantangan untuk selalu menjadikan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat semakin baik dan memuaskan lagi. Juga apresiasi atas kerja keras dan dedikasi jajaran Tirta Serambi yang operasionalnya semakin efektif dan efisien yang diakui di tingkat nasional,” kata Adrial.
Top BUMD Awards merupakan ajang penghargaan tertinggi dan membanggakan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia yang mempunyai prestasi melalui capaian kinerja terbaik di bidang pelayanan, tata kelola dan keuangan BUMD. Dari 1.133 BUMD yang ada di Indonesia hanya sekitar 225 BUMD yang terseleksi memasuki babak final untuk presentasi akhir.
Reporter: Diona
Kejaksaan Tinggi Jambi Gelar Rapat Koordinasi Tim PAKEM Provinsi Jambi
Wakil Ketua DPRD Sumbar Usulkan Sistem Dua Jalur di Jalan Pemuda
Bawa Ganja 11 Kilogram Lebih dari Tapanuli Utara, Dua Pria Ini Ditangkap di Jambi
Didin Tarik Uang Hingga Miliaran Lewat Brilink, Saksi Beberkan di Persidangan
Dalam Ajang Bergengsi Inspiration Awards 2025, Zulfa Fadhil Terima Penghargaan Kategori Tokoh Insan Wanita Inspiratif
RSUD Padang Panjang Raih Penghargaan Top BUMD Awards 2025
SPBU Jelutung Terbakar, Penyebab Pastinya Masih Menunggu Penyelidikan Polisi
JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Tikuy
KSBSI Provinsi Jambi Gelar FGD Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Dalam Rangka May Day 2025
BWS Sumatra IV Batam akan Segera Menangani Permasalahan Embung di Desa Nyamuk
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
